Berita Terkini - Laman 1277 dari 2341

Hadapi Serangan Brutal Assad dan Rusia, HTS Serukan Persatuan Faksi Jihad di Deraa

28 Jun 2018 10:09:19

SURIAH (Jurnalislam.com) – Faksi-faksi jihad di Suriah berusaha untuk menggalang para oposisi melawan serangan yang dilancarkan oleh rezim Syiah Assad, Rusia dan sekutu mereka di bagian barat daya negara itu. Pesawat tempur rezim Suriah dan Rusia telah menggempur lokasi di dalam kota Daraa, serta daerah-daerah di pedesaan sekitarnya, selama lebih dari sepekan. Provinsi Daraa terletak di dekat perbatasan dengan Yordania dan Dataran Tinggi Golan.

Faksi-faksi jihad, termasuk Hay’at Tahrir al Sham (HTS) dan “the Guardians of Religion,” menyerukan kepada semua oposisi untuk bergabung melawan serangan brutal rezim. Mereka mungkin berharap untuk memulai koalisi anti-Assad, yang telah berjuang sebelumnya untuk memenangkan pertempuran akhir-akhir ini, Long War Journal melaporkan, Rabu (27/6/2018).

Pada 24 Juni, melalui Kantor Berita Ebaa, HTS mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa AS telah mengatakan tidak akan campur tangan dalam serangan rezim Assad. Dalam pesan terpisah pada hari yang sama, HTS melaporkan bahwa pesawat Rusia telah bergabung dalam pertempuran.

50.000 Warga Selatan Deraa Mengungsi Hindari Serangan Brutal Rezim Assad

Dalam pesan ketiga pada 24 Juni, HTS menyerukan agar sebuah ruang operasi bersama dibentuk, sehingga semua faksi dan kelompok dapat mengatasi “pertikaian” internal mereka di sekitar mujahidin dan keluarga mereka di Suriah selatan. HTS juga mendorong semua “jurnalis, politisi, pengusaha, organisasi sipil dan institusi untuk memikul tanggung jawab bersama dalam membela wilayah selatan yang telah dibebaskan” dengan “dukungan material dan moral”.

Mengacu pada fakta bahwa HTS bermarkas pusat di provinsi barat laut Suriah, Idlib, koalisi jihad tersebut mengatakan bahwa “pahlawan yang kuat di utara” dapat “mengubah persamaan dan membalikkan meja” terhadap rezim Assad jika para jihadis dan pejuang lainnya “menyatukan barisan dan berperang melawan musuh.”

Jabhah Nusra Berhasil Rebut Kota Strategis di Provinsi Deraa Suriah

Hari berikutnya, 25 Juni, organisasi “Guardians of Religion” (Hurras al-Deen) mengeluarkan seruannya sendiri untuk angkat senjata di Suriah selatan. Meskipun kelompok itu mengatakan ingin “bekerja sama” dengan siapa saja yang ingin “menjalankan tugas ini” mempertahankan Suriah selatan, mereka tidak secara eksplisit menyebutkan pernyataan HTS satu hari sebelumnya.

“The Guardians of Religion” secara resmi diluncurkan awal tahun ini dan, berdasarkan informasi di media sosial kelompok tersebut berafiliasi dengan Al Qaeda, Al Qaeda mempromosikan kelompok itu yang dipimpin oleh loyalis al Qaeda.

Tak lama setelah organisasi itu diumumkan pada Februari, mereka mengeluarkan pernyataan yang menyerukan semua Muslim untuk melawan rezim Assad di Ghouta timur.

Pernyataan yang menggemakan pernyataan serupa dari pemimpin senior Al Qaeda untuk menghasilkan operasi yang mengarahkan persatuan jihadis.

Dewan Muslim Inggris Kembali Surati dan Kritik Partai Anti Islam

28 Jun 2018 08:42:42

LONDON (Jurnalislam.com) – Dewan Muslim Inggris telah menulis surat terbuka kedua dan mengkritik Partai Konservatif karena tidak menanggapi seruan mereka untuk menyelidiki dan mengabaikan isu Islamophobia di dalam partai.

“Tiga pekan yang lalu kami menulis kepada Anda untuk meminta penyelidikan terhadap Islamophobia di dalam Partai Konservatif, sayangnya kami tidak menerima pengakuan atau balasan,” kata surat itu, yang ditulis oleh Harun Khan, ketua kelompok, lansir Anadolu Agency Rabu (27/6/2018).

“Kurangnya tanggapan ini sangat mengecewakan mengingat bahwa kami menulis sebagai badan payung terbesar organisasi Muslim di Inggris dengan lebih dari 1.000 masjid dan lembaga Muslim baik afiliasi atau anggota afiliasi,” surat itu menambahkan.

Dianggap Radikal, Austria Tutup Tujuh Masjid dan Usir 40 Imam

Surat itu menyatakan bahwa tampaknya “Islamophobia di Konservatif lebih luas dan lebih dalam dari yang ditetapkan.”

Mendukung argumennya, surat itu mengutip bukti yang baru ditemukan seperti “klaim bahwa Menteri Kabinet Michael Gove memiliki pandangan ‘ekstrim’ tentang Muslim” dan bahwa slur etnis telah digunakan untuk merujuk Baroness Sayeeda Warsi, anggota House of Lords, di pertemuan Tory, serta banyak kandidat partai Konservatif seperti Shazia Awan dan Kushan Devani yang berhenti dari partai karena berbelok ekstrim ke kanan.

“Sejak terakhir kami menulis kepada Anda, orang lain telah berbagi kisah mereka dengan kami tentang pengalaman Islamophobia,” kata surat itu. “Mereka khawatir untuk mengangkat pengalaman mereka itu ke partai Anda karena itu akan menjadi ‘bunuh diri politik’ atau mungkin membahayakan hubungan mereka dengan anggota perlemen lokal mereka.”

“Ini adalah keadaan yang menyedihkan bagi demokrasi kami dan kami mengharapkan penyelidikan independen,” kata surat itu.

Muslim dan Integrasi di Inggris

Dalam sebuah surat kepada Tories bulan lalu, dewan menyerukan penyelidikan independen atas Islamophobia di dalam partai. Surat itu mendokumentasikan “kejadian Islamophobia pekanan di partai” dan mendesak pimpinan Partai Konservatif untuk mengambil tindakan terhadap anggota yang secara eksplisit terlihat Islamofobia.

Surat itu mendapat bantuan dan dukungan kuat dari sejumlah besar kelompok, masyarakat, dan individu di Inggris yang meneruskan seruan untuk penyelidikan, termasuk editorial di surat kabar The Times of London dan The Observer.

Politisi senior seperti Warsi, sesama anggota House of Lords, Mohamed Sheikh, dan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn mendukung seruan dewan untuk penyelidikan, begitu juga banyak organisasi seperti Persatuan Mahasiswa Nasional, Federasi Mahasiswa Masyarakat Islam (Federation of Student Islamic Societies-FOSIS), Union of Jewish Students, dan lebih dari 500 masjid dan institusi Isla

Rencana Rahasia AS dan Israel Terkait Yerusalem Bocor, Begini Informasinya

28 Jun 2018 08:15:03 Redaktur: Deddy Purwanto

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Apa yang disebut “Kesepakatan Abad Ini (Deal of the Century)” oleh Washington dapat diringkas dalam tiga frase: “entitas” politik di Jalur Gaza, tingkat “otonomi” di Tepi Barat, dan “ibu kota” Palestina di beberapa bagian Yerusalem.

Sejak Presiden AS Donald Trump mulai memberikan petunjuk tentang kesepakatan tersebut tahun lalu, penasehat dan menantu laki-lakinya, Jared Kushner, dilaporkan telah mengerjakan perincian atas rencana tersebut, menurut sejumlah informasi yang telah bocor ke pers.

Analis politik Israel Yoni Ben-Menachem mangatakan bahwa informasi bocor mengenai rencana itu tampaknya sebagian besar sejalan dengan tujuan kebijakan Israel yang sudah lama berlaku.

“Kepemimpinan politik Israel saat ini menolak gagasan negara Palestina tetapi menunjukkan kesiapannya untuk menerima ‘entitas’ Palestina di beberapa wilayah Palestina,” kata Ben-Menachem kepada Anadolu Agency, Rabu (27/6/2018).

Peresmian Dubes AS di Yerusalem Akan Berlangsung Hari Ini, Dunia Arab Bungkam

Tapi sebagai hanya sebuah “entitas”, Ben-Menachem mengatakan, Palestina tidak akan memiliki ibukota di Yerusalem Timur, tidak akan memiliki Lembah Jordan yang strategis, dan tidak akan diizinkan untuk mengembalikan pengungsi Palestina.

“Dengan bantuan lobi Yahudi di AS, penasihat Trump – Kushner, Jason Greenblatt dan David Friedman – telah meyakinkan presiden untuk menyusun rencana yang sesuai dengan kepentingan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu,” katanya.

Pekan lalu, analis politik Israel Amos Harel, menulis di harian Israel Haaretz bahwa kesepakatan seperti itu tidak akan memenuhi tuntutan dasar Palestina.

Menurut Harel, pemerintah AS juga berencana untuk menawarkan paket insentif ekonomi Palestina kepada sebagian orang yang dibiayai oleh negara-negara Teluk yang kaya minyak.

Harel yakin pemerintahan AS akan menawarkan Palestina sebuah “ibu kota” di distrik Abu Dis Yerusalem Timur sementara Israel akan diharapkan untuk mundur dari beberapa desa Arab di pinggiran timur dan utara Yerusalem.

Sedangkan Kota Tua Yerusalem, termasuk kompleks Masjid Al-Aqsa, akan tetap sepenuhnya di bawah kedaulatan Israel, Harel mengatakan.

Terlebih lagi, menurut Harel, “Deal of the Century” Trump tersebut juga tidak akan meminta Israel untuk melepaskan blok pemukiman Tepi Barat yang dibangun secara ilegal.

Lembah Yordan juga akan tetap di bawah kendali penuh Israel, sementara “negara” Palestina yang baru akan tetap sepenuhnya dilumpuhkan, tidak memiliki kemampuan militer apa pun.

Rencana semacam itu tidak mungkin diterima oleh warga Palestina, beberapa di antaranya telah mengejek dengan menggambarkannya sebagai “Tamparan Abad Ini (Slap of the Century)”.

Inilah Pesan Syeikh Ayman Setelah AS Pindahkan Kedubesnya ke Yerusalem

Menurut Ben-Menachem, garis besar umum rencana perdamaian Trump tampaknya termasuk “entitas” politik Palestina di Jalur Gaza dan di beberapa bagian Tepi Barat, sementara kontrol keamanan atas segala sesuatu lainnya – termasuk Yerusalem dan Lembah Yordan – akan tetap di tangan Israel.

Sementara itu, jutaan pengungsi Palestina, yang nenek moyangnya diusir dari rumah mereka pada tahun 1948 untuk membuka jalan bagi negara baru Israel, tidak akan diizinkan untuk kembali ke “negara” Palestina yang baru.

Walaupun beberapa pos pemukiman terpencil mungkin dibongkar, Ben-Menachem menjelaskan, jaringan luas blok permukiman Tepi Barat Israel akan tetap utuh di bawah rencana tersebut.

Sementara itu, Palestina akan diberi “ibukota” di Abu Dis dan diberi empat distrik Yerusalem Timur (Jabal al-Mukaber, Al-Zaim, kamp pengungsi Shuafat dan Al-Issawiyah), bersama dengan bujukan keuangan yang didanai sebagian oleh Negara Teluk dan komunitas internasional.

Berkaitan dengan masalah Al-Aqsha, kesepakatan itu juga akan menyerukan pembangunan “koridor” yang menghubungkan Abu Dis ke Al-Aqsa, memberi Palestina akses terbatas ke masjid, kata Ben-Menachem.

Akhir tahun lalu, para pemimpin Palestina di Ramallah menghentikan semua kontak dengan pemerintah AS setelah Trump mengumumkan niatnya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Keputusan Washington awal bulan ini untuk mundur dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB – karena dugaan “anti-Israel” oleh dewan itu – hanya semakin mengasingkan Palestina.

“Israel sangat nyaman dengan posisi pemerintahan AS saat ini,” kata Ben-Menachem. “Penilaian umum adalah bahwa hubungan Israel-AS akan tetap kuat dalam jangka panjang.”

Sebaliknya, ia menambahkan, hubungan AS-Palestina “kemungkinan akan tetap menjadi sumber ketegangan”.

Erdogan: Kami Tidak Akan Pernah Akui Yerusalem Sebagai Ibukota Israel

Namun pada akhirnya, masih belum jelas apa yang akan dilakukan administrasi Trump dengan rencana perdamaian yang kontroversial itu.

Sumber-sumber Palestina mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa Kushner dan Greenblatt, yang baru saja menyelesaikan kunjungan di kawasan itu, telah diberitahu oleh para pemimpin Arab – dengan tidak pasti – bahwa kesepakatan damai harus memasukkan negara Palestina dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Sumber yang sama, yang berbicara secara anonim karena pembatasan berbicara kepada media, mengatakan administrasi Trump sekarang mempertimbangkan skema pembangunan di Gaza menyusul kegagalan proyek politiknya.

Namun Ben-Menachem tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan ini.

“Minat Washington di Gaza bersifat sementara dan tidak akan memengaruhi ‘Kesepakatan Abad Ini’, yang detailnya masih dibahas,” katanya.

Kunjungan Kushner dan Greenblatt di wilayah tersebut (yang membawa pasangan ini ke Arab Saudi, Mesir, Yordania, Israel, dan Qatar) ditutup pada hari Ahad.

Hasil kunjungan belum diumumkan.

Ustadz Arifin Ilham: Yang Menang Jangan Sombong, Yang Kalah Muhasabah

27 Jun 2018 23:27:11

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemilihan Kepala daerah (pilkada) serentak 2018 baru saja dilangsungkan. Sejumlah lembaga survey pun telah mengumumkan para pemenangnya. Pimpinan Majelis Adzikra Bogor, Ustadz Muhammad Arifin Ilham berpesan kepada pemenang untuk tidak sombong dan membuktikan janji-janjinya semasa kampanye.

“Sikap mu’min : yang menang bersyukur tanpa sombong. Ingat kemenangan sebenarnya membuktikan janji-janjinya,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/6/2018).

Ia pun bersyukur pilkada berlangsung dengan aman dan damai. “Alhamdulilah Pilkada kita lalui dengan aman dan damai,” tuturnya.

Namun siapapun pemenangnya, kata diam, adalah kemenangan bersama karena berangkat dari niat yang sama yaitu untuk membangun negeri.

Ustadz Arifin juga berpesan kepada paslon yang kalah untuk bermuhasabah dan bersikap ksatria.

“”Yang kalah bersabar dan tentu muhasabah diri. Dan silakan menunggu pengumuman resmi real count KPU. Dengan ksatria sebagai anak bangsa dan hamba Allah yang beriman, maka ucapkan selamat dan doa bagi yang menang,” katanya.

“Semua wajib berjuang, tidak wajib hasil. Hasil serahkan pada Allah SWT. Keep istiqomah, semakin bertaqwa. Inilah kemenangan haikiki menuju kebahagian dunia akhirat’Faqod faaza’,” sambungnya

Ustadz Arifin pun mengutip salah satu firman Allah SWT: “Sungguh menanglah hamba-hamba yang bertakwa itu.”(QS Ali Imron 185).

“Allahumma ya Allah berkahilah negeri kami tercinta dengan kemuliaan akhlak para pemimpin kami dan rakyat negeri kami tercinta, aamiin,” pungkasnya.

Berantas Teroris OPM, ISAC Desak Pemerintah Turunkan Densus 88 ke Papua

27 Jun 2018 21:30:24

SOLO (Jurnalislam.com) – Sekjen The Islamic Study and Action Center (ISAC) Endro Sudarsono mendesak pemerintah untuk menurunkan Detasemen Khusus (Densus) 88 ke Papua guna menangkap pelaku penembakan pesawat Trigana Air.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi penembakan pesawat Trigana Air oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menewaskan 3 orang beberapa waktu lalu.

“Pelibatan Densus 88 dan TNI harus segera disinergikan untuk penegakan hukum terhadap semua pelaku dan aktor intelektualnya,” paparnya.

Menurut Endro, tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan OPM sudah termasuk tindakan terorisme dan melawan pemerintahan Indonesia.

“Pemerintah harus tegas, jangan terkesan membiarkan, menolerir perilaku OPM sebagai tindakan kriminal biasa, namun harus ditindak sebagai organisasi separatis dan terorisme,” katanya kepada Jurnalislam.com, Rabu (27/6/2018).

Endro mempertanyakan sikap BNPT yang seolah tidak berdaya menangani kasus terorisme di Papua. Sudah seharusnya, pemerintah menjadikan kasus ini sebagai prioritas agar kedaulatan Indonesia di tanah Papua tetap terjaga.

“Kasus ini seharusnya menjadi operasi prioritas pemerintah, jika membandingkan dengan kasus bom di Surabaya aparat mampu menangkap ratusan orang dan menembak mati beberapa orang, maka ISAC menunggu langkah dan sikap aparat penegak hukum dalam kasus terorisme dan separatisme di bumi Papua,” pungkasnya.

Larang Muslim Lakukan Perjalanan ke AS, Mahkamah Agung Dukung Trump

27 Jun 2018 11:37:20

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Mahkamah Agung Amerika Serikat mendukung perintah kontroversial Presiden Donald Trump yang dikecam oleh beberapa negara Muslim, dan dianggap “mengecewakan” dan “mengkhawatirkan” oleh kelompok-kelompok advokasi.

Dalam keputusan 5-4 pada hari Selasa (26/6/2018), pengadilan tinggi menetapkan bahwa tindakan Trump sudah “tepat dalam lingkup otoritas presiden” di bawah undang-undang imigrasi AS dan menolak menganggap bahwa hal itu mendiskriminasi umat Islam atau melampaui otoritasnya, lansir Aljazeera.

Larangan (travel ban)yang diumumkan pada bulan September tersebut dan banyak dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan advokasi, melarang sebagian besar warga muslim masuk ke AS.

Travel ban ini juga mempengaruhi dua negara mayoritas non-Muslim, yaitu melarang wisatawan dari Korea Utara serta beberapa pejabat pemerintah Venezuela dan keluarga mereka.

Trump Kembali Larang Imigran Muslim Memasuki AS

Chad, sebuah negara Muslim, telah dikeluarkan dari daftar travel ban pada bulan April setelah memperbaiki “praktik manajemen identitas dan penyebaran informasinya,” kata Trump dalam sebuah pernyataan.

Hakim Agung John Roberts menulis pernyataan mayoritas, dan bergabung dengan empat rekan konservatifnya.

Dia menolak tuduhan ‘bias anti-Muslim, dan berhati-hati untuk tidak mendukung pernyataan provokatif Trump tentang imigrasi secara umum dan Muslim pada khususnya.

“Kami tidak mengungkapkan pandangan menilai kebijakan travel ban tersebut,” tulis Roberts.

Setelah pengumuman Mahkamah Agung, Trump menganggapnya sebagai “momen pembenaran” setelah “bulan komentar dari media dan politikus Demokrat yang menolak melakukan apa yang diperlukan demi mengamankan perbatasan kita dan negara kita.”

Pengadilan yang lebih rendah (lower courts) sebelumnya telah memblokir undang-undang pelarangan tersebut, versi ketiga dari kebijakan Trump yang pertama kali dilakukan sejak menjabat di bulan Januari 2017. Namun pada 4 Desember, pengadilan tinggi (the high court) mengizinkannya walaupun penentangan legal masih berlanjut.

Hakim Sonia Sotomayor menulis dalam keberatan yang didasarkan pada bukti dalam kasus “pengamat yang masuk akal akan menyimpulkan bahwa Proklamasi (travel ban) dimotivasi oleh animus anti-Muslim.”

Dia mengatakan rekan-rekannya tiba-tiba menyatakan sikap berlawanan dengan “mengabaikan fakta-fakta, salah mengartikan preseden hukum kita, dan menutup mata terhadap rasa sakit serta penderitaan akibat Proklamasi (travel ban) yang menimpa keluarga dan individu yang tidak terhitung banyaknya, dengan kebanyakan dari mereka adalah warga Amerika Serikat.”

Sotomayor mengibaratkan kasus tersebut dengan hasil Korematsu vs AS yang mendukung penahanan warga Jepang-Amerika selama Perang Dunia II.

Trump Siap Deportasi 3 Juta Imigran

Para penantang travel ban, yang dipimpin oleh negara bagian Hawaii, menyatakan bahwa kebijakan itu dimotivasi oleh permusuhan Trump terhadap Muslim.

Mahkamah Agung pada hari Selasa menyatakan bahwa para penantang gagal menunjukkan bahwa travel ban tersebut melanggar undang-undang imigrasi AS atau Amandemen Pertama Konstitusi yang melarang pemerintah membela satu agama atas agama lainnya.

Gedung Putih mempertahankan penargetan individu dari negara-negara yang tidak memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksaan yang tepat terhadap calon wisatawan. Trump juga menjelaskan bahwa hal tersebut diperlukan demi keamanan nasional.

Ketika versi pertama travel ban dikeluarkan tidak lama setelah Trump menjabat, protes merebak di seluruh AS, dengan banyak orang berkumpul di bandara-bandara dan jalan-jalan memprotes langkah itu sebagai “tindakan tidak konstitusional.”

Aktivis hak asasi manusia mengatakan keputusan Mahkamah Agung merupakan “hari yang mengerikan bagi negara kita.”

Israel akan Bangun Dermaga Terapung di Pantai Gaza

27 Jun 2018 11:19:07

GAZA (Jurnalislam.com) – Penjajah Israel berencana membangun dermaga apung di wilayah Siprus yang dikelola Yunani guna mengawasi barang-barang untuk Jalur Gaza yang diblokade, menurut media Israel pada hari Selasa (26/6/2018).

Rencana itu dilaporkan disetujui secara prinsip selama pembicaraan antara Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman dan Nicos Anastasiades, presiden administrasi Siprus Yunani.

Menurut media Israel Channel 2, sebuah tim akan dibentuk dalam dua pekan demi menyusun rencana yang akan disajikan dalam waktu tiga bulan.

Rakyat Gaza Sambut Gembira Kemenangan Erdogan

Dermaga itu akan mencakup sistem yang memungkinkan Israel untuk memantau pergerakan barang-barang menuju wilayah Palestina.

“Segera setelah semua detail ditetapkan,’ kami akan mengajukan banding langsung ke publik di Gaza,” kata seorang sumber pertahanan senior kepada saluran tersebut.

Media Israel mengatakan pembangunan pelabuhan akan dikondisikan pada pembebasan tiga orang Israel yang diyakini ditahan oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas di Gaza, selain kembalinya dua tentara Israel yang tersisa.

Tidak ada komentar dari pihak berwenang di Israel atau administrasi Siprus Yunani mengenai laporan tersebut.

Sudah 123 Warga Gaza Gugur dan 13.000 Lainnya Terluka oleh Kebrutalan Pasukan Israel

Jalur Gaza telah terkekang di bawah blokade zionis yang melumpuhkan sejak 2007, yang telah memusnahkan ekonomi wilayah pesisir tersebut dan merampas komoditas pokok bagi 2 juta penduduknya.

Sejak Maret, lebih dari 130 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya terluka oleh tembakan brutal tentara Israel selama protes yang menuntut diakhirinya penjajahan Israel di tanah Palestina dan pencabutan blokade Gaza.

17 Warga Palestina Terluka dalam Bentrokan di Pemakaman Syeikh Yussuf

27 Jun 2018 11:04:00

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 17 warga Palestina terluka dalam bentrokan dengan pasukan penjajah Israel di kota Nablus, Tepi Barat pada hari Selasa (26/6/2018), menurut sebuah LSM Palestina setempat, World Bulletin melaporkan.

Penduduk setempat mengatakan bentrokan itu terjadi setelah ratusan pemukim Yahudi memaksa masuk ke kota untuk melakukan ritual di pemakaman setempat.

Satu warga Palestina ditembak dengan peluru tajam dan 16 lainnya dengan peluru karet, sementara puluhan lainnya menderita inhalasi airmata, Palang Merah Palestina (the Palestinian Red Crescent-RRC) mengatakan dalam sebuah pernyataan.

1.000 Lebih Pemukim Zionis Serbu Makam Syeikh Yussuf di Nablus, Gelar Ritual Talmud

Situs, yang oleh Yahudi disebut sebagai “Makam Joseph”, telah lama menjadi titik api kekerasan.

Yahudi mengklaim ini adalah tempat pemakaman Joseph, seorang patriark. Kaum Muslim, membantah pernyataan ini, mengatakan seorang ulama Islam – Syeikh Yussuf Dawiqat – dimakamkan di situs dua abad lalu.

Sementara itu, pasukan zionis menahan 17 warga Palestina selama serangan semalam yang dilakukan di Tepi Barat yang diduduki, militer Israel mengatakan pada hari Selasa.

Mereka ditangkap karena “dicurigai terlibat dalam kegiatan perlawanan”, militer mengklaim dalam sebuah pernyataan tanpa merinci.

Rayakan Hari Passover, Zionis Yahudi dan Pasukan Israel Serbu Masjid Al Aqsha

Mereka telah diserahkan ke tahanan untuk penyelidikan lebih lanjut, kata pernyataan itu.

Tentara penjajah Israel sering melakukan operasi penangkapan yang luas di Tepi Barat yang diduduki dengan dalih mencari orang-orang Palestina yang “masuk daftar pencarian (wanted)”.

Menurut laporan Palestina, lebih dari 6.400 warga Palestina saat ini ditahan di fasilitas tahanan di seluruh negara Yahudi yang memproklamirkan diri sendiri tersebut.

Majelis Tinggi Belanda Sahkan Undang-undang Larangan Cadar

27 Jun 2018 10:48:34

BELANDA (Jurnalislam.com) – Majelis Tinggi parlemen Belanda telah mengesahkan undang-undang yang melarang cadar di gedung-gedung publik, termasuk sekolah, kantor pemerintah, dan rumah sakit, Aljazeera melaporkan Selasa (26/6/2018).

Majelis rendah mengesahkan undang-undang pada tahun 2016, setelah upaya memberlakukan larangan yang lebih umum terhadap burqa dan cadar menutupi wajah lainnya namun gagal.

Para pendukung undang-undang mengatakan larangan itu dimaksudkan untuk membuat sekolah, rumah sakit dan transportasi umum lebih aman, tetapi kritikus mengatakan bahwa tujuan utama larangan itu adalah untuk menyingkirkan cadar, seperti burqa dan niqab.

Kelompok Hak Asasi Manusia Tolak Undang-undang Larangan Cadar di Kanada

Badan penasihat utama pemerintah Belanda pada tahun 2015 mengatakan bahwa pilihan untuk mengenakan jilbab dilindungi oleh hak konstitusional untuk kebebasan beragama, dan bahwa tidak ada dasar untuk membatasi hak itu.

Perundang-undangan yang ada di Belanda sudah membatasi pemakaian burqa dan penutup wajah total lainnya pada transportasi umum atau di sekolah-sekolah.

Langkah-langkah terhadap pemakaian kerudung atau jilbab diantaranya telah ditetapkan di Belgia, Perancis, Denmark dan Spanyol.

Larangan itu tidak berlaku untuk jalan umum, meskipun polisi dapat meminta seseorang untuk menyibak kain yang menutupi wajahnya untuk identifikasi.

Pengusaha Aljazair Bayar Semua Denda Muslimah Denmark yang Bercadar

“Ini sebenarnya hampir merupakan larangan penuh karena satu-satunya ruang yang masih tersedia untuk perempuan (mengenakan pakaian yang menutupi wajah) adalah jalan dan sektor swasta,” kata Annelies Moors, profesor Antropologi dan Sosiologi di Universitas Amsterdam.

“Dan, tentu saja, sektor swasta juga dapat memiliki aturan bagi rumah mereka sendiri, mereka juga bisa mengatur undang-undang terhadap kehadiran mereka. Jadi ini membuat wanita-wanita tersebut hanya memiliki sangat sedikit ruang.”

“Ini benar-benar tidak proporsional dan satu-satunya efek yang ditimbulkan adalah bahwa banyak dari perempuan ini akan tinggal di rumah,” kata senator Green Party Ruard Ganzevoort.

“Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke sekolah. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk belajar berenang, dan semua hal itu.”

Politisi sayap kanan Geert Wilders mendorong larangan tersebut selama lebih dari satu dekade. Partainya, Freedom Party, mengklaim bahwa perkembangan itu sebagai kemenangan besar, sementara Senator Marjolein Faber-Van de Klashorst menyebutnya sebagai “hari bersejarah karena ini adalah langkah pertama untuk men-deislamisasi-kan Belanda.”

Ini Imbauan MUI dan GUIB Jatim Tentang Pilkada Serentak 2018

27 Jun 2018 08:01:03

SURABAYA (Jurnalislam.com) – MUI Jawa Timur dan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) mengeluarkan imbauan bersama terkait Pilkada serentak 2018 yang akan dilangsungkan hari ini, Rabu (27/6/2018).

MUI dan GUIB meminta umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab sesuai dengan tuntutan agama sebagaimana hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 20019: Memilih pemimpin menurut ajaran Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan beragama.

“Dalam menggunakan hak pilihnya. Umat Islam wajib memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathanah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam,” kata Ketua GUIB Jatim, Drs. H. Abdurrahman Azis dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (26/6/2018).

GUIB juga mengajak segenap Umat Islam untuk bermunajat memohon kepada Allah SWT agar semua proses pemilukada serentak bisa terlaksana secara jujur, adil, aman dan damai serta menghasilkan pemimpin-pemimpin yang takut hanya kepada Allah dan berjuang sepenuh tenaga mewujudkan bangsa dan negara yang adil dan makmur dalam lindungan Allah SWT (baldatun thayyibatun warabbun ghafur).

Selain itu, MUI dan GUIB Jatim mengimbau umat Islam untuk menjaga keamanan dan turut serta mengawasi proses pemilukada untuk mencegah kecurangan dan gangguan keamanan.