Berita Terkini

Akui Salah Karena Sajikan Miras Saat Berbuka, OPPO Akhirnya Minta Maaf

Redaktur: Mazaya

MALANG (Jurnalislam.com)– Perwakilan OPPO Malang dan OPPO Indonesia kemarin (17/5) bertemu dengan elemen umat Islam Kota Malang.

Mereka meminta maaf atas penyelenggaraan acara Buka Puasa Bersama karyawan dan dealer di Malang hari Selasa (14/5) yang menyuguhkan minuman beralkohol.

Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua MUI Kota Malang, beberapa perwakilan Jama’ah Ansharusy Syariah Mudiriyah Malang Raya, dan Ketua PCNU Malang.

“Kami benar-benar meminta maaf atas kurangnya sensitivitas dan pemahaman panitia acara kami terhadap budaya lokal, yang telah menyinggung sejumlah kelompok, budaya, dan agama di Indonesia, khususnya umat Muslim,” kata Wildan Rafky, PIC Event OPPO Malang dalam keterangan tertulis yang diterima Jurniscom.

OPPO, katanya, tidak bermaksud untuk menyebabkan kegaduhan.

“Kami benar-benar meminta maaf,” tegasnya.

Pada pertemuan dengan para pemuka agama Islam setempat tersebut, OPPO Malang menjelaskan kronologi kejadian.

Mereka mengakui betapa seriusnya kesalahan yang telah OPPO lakukan.

Mereka siap bertanggung jawab, dan berjanji untuk tidak mengulangi kejadian serupa di kesempatan selanjutnya.

Berlandaskan kepada pertemuan tersebut, para pemuka agama Islam yang ditemui pun bersedia memberikan maaf.

“Kami benar-benar berterima kasih karena permintaan maaf kami diterima dengan baik. Kami menyadari betapa sensitifnya kejadian ini. Kepada warga Muslim di Malang, organisasi keagaaman, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pihak yang merasa resah dengan adanya kejadian ini, kami minta maaf,” lanjut Wildan.

Untuk menghindari terulangnya kejadian ini, OPPO telah mengingatkan seluruh kantor OPPO yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia untuk bersikap lebih sensitif terhadap norma-norma lokal dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Ketidakpatuhan terhadap himbauan tersebut akan berakhir dengan tindakan disipliner serius.

“Kejadian ini benar-benar tidak mencerminkan komitmen OPPO Indonesia untuk menghargai nilai dan kebudayaan di negara di mana OPPO beroperasi. Terima kasih atas masukan berharga yang telah semua pihak berikan kepada OPPO,” katanya.

Dahnil: Menghalangi Iftor Akbar 22 Mei Tindakan Inkonstitusional

 

 

Dahnil: Menghalangi Iftor Akbar 22 Mei Tindakan Inkonstitusional

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Azhar Simanjuntak mengatakan kegiatan Iftor Akbar adalah konstitusional.

Rencananya, acara itu akan digelar di depan Kantor KPU Jakarta 21-22 mei.

Sebelumnya, kegiatan Iftor Akbar tersebut digagas oleh jubir PA 212 Novel Bamukmin.

Dahnil menyebut kegiatan tersebut kemungkinan akan dihadiri capres no 02 Prabowo Subianto.

“Kami tentu ingin menyampaikan kepada negara dalam hal ini pemerintah bahwasanya seluruh cara masyarakat menyampaikan aspirasi, itu konstitusional selama tidak anarkis, itu catatan pentingnya,” katanya kepada Jurniscom di Masjid Sudalmiyah Rais, Kamis (16/5/2019).

“Jadi jangan sampai nanti masyarakat yang protes, yang mengunakan kata people power itu kemudian disebut makar dan inkonstitusional,” imbuhnya.

Lebih lanjut menurut Dahnil semua cara menyampaikan pendapat baik itu buka puasa bersama, dengan teatrikal atau pengerahan massa itu konstitusional selama tidak anarkis.

Ia juga menyebut pihak yang berusaha menghalang-halangi upaya masyarakat menyampaikan pendapat berserikat, justru yang melakukan tindakan inkonstitusional.

“Mereka yang menghalang-halangi justu tindakan makar terhadap undang-undang kita yang membebaskan berserikat dan berpendapat,” tandasnya.

Wiranto ke Kapolda dan Pangdam: Jangan Biarkan Masyarakat ke Jakarta

 

 

Hamas Berhasil Kembangkan Drone Penghancur Tank Israel

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

GAZA (Jurnalislam.com) – Kelompok Hamas dilaporkan berhasil mengembangkan pesawat tanpa awak (drone), yang dapat membawa roket dengan bahan peledak anti-tank, kutip media Israel, Yediot Aharonot.

Menurut laporan hari Jumat, selama serangan roket baru-baru ini Hamas berusaha menghancurkan kendaraan militer menggunakan roket yang diluncurkan oleh drone. Roket itu membawa bahan peledak yang diyakini menghancurkan berbagai jenis kendaraan lapis baja Israel.

Kelompok pejuang pembebasan Palestina itu juga menggunakan kapal bantalan udara pembom menargetkan kendaraan militer IDF namun gagal.

“Sejak 4 tahun lalu Hamas telah mengembangkan pesawat tanpa awak untuk melakukan serangan ke Israel dan langkah ini akan terus berlanjut dalam fase berikutnya,” kutip media itu.

Media Israel sebelumnya telah melaporkan bahwa Iron Dome tidak bekerja secara maksimal mencegat rudal gerakan perlawanan Palestina dalam agresi terakhir di Jalur Gaza.

IDF hanya memiliki 10 baterai untuk Iron Dome. Jumlah ini dinilai tidak cukup untuk mencegat puluhan roket yang ditembakkan ke Israel dalam waktu bersamaan, ditambah biaya satu rudal Iron Dome ditaksir mencapai 70 ribu dolar.

Maariv menambahkan bahwa kelompok Hamas dan Jihad Islam telah berhasil menembak 700 roket dalam eskalasi awai Mei lalu, 117 diantaranya diluncurkan dalam waktu kurang dari satu jam, beberapa bahkan menargetkan baterai Iron Dome.

“Hal ini menunjukkan kinerja yang luar biasa, kontrol serta koordinasi antara pejuang Palestina, Mereka berhasil mencapai lebih banyak target dan melumpuhkan Iron Dome, ‘’ tulis surat kabar Israel tersebut.

Sejak 2014, Hamas telah berinvestasi dalam pengembangan kendaraan udara tak berawak (UAV) dan adaptasi drone sipil untuk keperluan militer.

Sebagian besar drone yang digunakan diselundupkan ke Gaza melalui berbagai penyeberangan. Pada hari Rabu, Koordinator Aktivitas Pemerintah Israel (COGAT) melaporkan bahwa 172 paket pos dalam 250 kantong yang dikirim melalui Israel dan dibawa ke Gaza melalui Penyebrangan Erez berisi peralatan militer, termasuk drone, yang disamarkan sebagai barang sipil.

Sebagian besar peralatan tersebut dipesan melalui situs penjualan elektronik seperti “Ali Baba”.

Koran Israel Terbitkan Bocornya Isi ‘Kesepakatan Abad Ini’

PCOM Serukan Aksi Internasional Melawan Penjajahan Israel

Peringati Hari Nakba, Ribuan Massa di London Unjuk Rasa Bela Palestina

Polri: Jika Ada Penggunaan Senpi Saat Aksi 22 Mei, Itu Serangan Teroris

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kepala Biru Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo memastikan seluruh anggota Polri yang bertugas mengamankan aksi damai pada 22 Mei nanti hanya dibekali tameng dan gas air mata.

Dedi menyebut, Polri melarang anggotanya yang berada di lapangan nanti membawa senjata api dan peluru tajam. 

“Konsep pengamanan Polri untuk tanggal 22 Mei yang akan datang bersama dengan rekan-rekan TNI, paling pokok adalah seluruh aparat keamanan yang melaksanakan pengamanan tidak dibekali senjata api dan peluru tajam,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/5/2019).

Jika kemudian ditemukan penggunaan senjata api dan peluru tajam saat pengamanan, maka patut diduga itu merupakan serangan teroris.

“Apabila nanti 22 Mei ada yang menggunakan peluru tajam maka patut diduga bahwa itu adalah serangan terorisme karena aparat keamanan tidak boleh, ini sudah perintah dari pimpinan,” jelasnya.

Selain itu, Dedi menyebutkan TNI-Polri telah mempersiapkan tim anti anarkis untuk menghadapi kemungkinan adanya aksi anarkisme saat 22 Mei.

“Kita juga mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi, TNI-Polri sudah memiliki tim anti anarkis,” pungkas Dedi.

Dedi juga mengatakan, lebih dari 30 ribu personel TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan objek-objek vital nasional di DKI Jakarta saat penetapan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei. Fokus utamanya di gedung KPU dan Bawaslu.

Sumber: RMOL

Sejumlah Elemen Ormas Islam Dipastikan Hadiri Aksi Damai 22 Mei

Pemerintah Diminta Serius Tangani OPM dan Usut Kecurangan Ketimbang Tangkapi Oposisi

Desak Jokowi Bicara Soal Kematian Petugas Pemilu, Din Syamsuddin: Mulailah Dari Keprihatinan

Dituduh Didukung Teroris, Tapi Mau Diserang Teroris, Dahnil: Piye Jal?

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengomentari penangkapan Tim Densus 88 Antiteror yang baru saja mengamankan dua orang terduga teroris di Cibinong, Kabupaten Bogor.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyebut bahwa Pak Jenggot telah menyiapkan aksi amaliah di tengah kerumunan massa yang berkumpul di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 22 Mei mendatang.

Pernyataan ini membingungkan mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah itu. Pasalnya, massa yang akan berunjuk rasa untuk menolak hasil penghitungan suara itu justru selama ini dituduh telah didukung kelompok radikal.

Secara logika, tidak mungkin kelompok teroris akan menyerang kelompok yang selama ini disebut telah mereka dukung.

“Dituduh didukung teroris, tapi mau diserang teroris yang mendukung. Laaaah piye jal (lah bagaimana coba)?” singkat Dahnil dalam akun Twitter pribadinya, Sabtu (18/5/2019).

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bertanya-tanya soal aksi Pak Jenggot yang disampaikan Brigjen Dedi.

“Dear terrorist, Are you muslim? Katanya kamu radikal, Mau bikin negara khilafah… Kok mau BOM kelompok yang dituduh radikal dan mau bikin negara khilafah,” kata Fahri.

Lebih lanjut, Fahri mendoakan kepada para teroris yang tertangkap agar kembali berpikir jernih tanpa ada kebencian dalam hati.

“Semoga Allah SWT, mendamaikan jiwa kalian yang rusak oleh kebencian. Siapapun kalian!” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas yang mengatakan kepada presiden Joko Widodo soal adanya kelompok radikal yang berhubungan dengan salah satu kandidat peserta pemilihan presiden 2019. Meskipun demikian, Yaqut enggan menjelaskan lebih jauh kepada kandidat yang mana kelompok radikal ini bernaung.

“Saya tak mau sebut namun faktanya ada. Bisa dirasakan lah. Saya kira semua juga tahu,” ujar Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 11 Januari 2019.

Menurut Yaqut, kelompok-kelompok radikal ini muncul akibat kontestasi pemilihan presiden.

Wiranto ke Kapolda dan Pangdam: Jangan Biarkan Masyarakat ke Jakarta

Sejumlah Elemen Ormas Islam Dipastikan Hadiri Aksi Damai 22 Mei

 

Hindari Gesekan Usai Pilpres, MUI: Tempuh Jalur Hukum Jika Curang

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.om) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai ada kerawanan atau gesekan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan di kalangan komponen bangsa, usai pilpres.

Karenanya, kedua kandidat capres-cawapres diminta untuk menempuh jalur hukum jika hasil pilpres dinilai ada dugaan kecurangan.

“Jalur hukum merupakan pilihan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan konstitusi serta paling ringan tingkat mudaratnya,” kata Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid saat Tausiyah Kebangsaan Untuk Perdamaian Menjelang Penetapan Hasil Pemilu di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (17/5/19).

Selain itu, MUI juga meminta kedua paslon mematuhi komitmen bersama yaitu menerima hasil Pemilu dengan semangat siap kalah dan siap menang.

“Bagi pasangan calon yang menang diminta untuk tidak mengungkapkan ekspresi kemenangan secara berlebihan. Bagi pasangan calon yang kalah diminta untuk menerima dengan lapang dada dan sabar hasil Pemilu,” ujarnya.

Kemudian MUI juga meminta para elit politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan media massa untuk bisa menempatkan diri sebagai perekat, pemersatu bangsa. Ikut serta membantu mendinginkan suasana agar proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman.

MUI juga meminta aparat kepolisian untuk bertindak tegas, dan bersikap profesional.

“Penegakkan hukum harus dilakukan kepada siapapun tanpa membedakan status dan kedudukan sosial. Sehingga masyarakat mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam menunaikan hak-hak konstitusionalnya,” tukasnya.

Baca juga:

MUI Persilakan Warga Gelar Aksi Damai Tolak Kecurangan Pemilu

KH Ma’ruf Amin Siap Bersilaturahim dengan Peserta Ijtima Ulama III

 Ini Peran MUI Setelah Terbitnya PP Jaminan Produk Halal

MUI Imbau Umat Islam Lawan Kecurangan Tapi Tetap Jaga Kedamaian

 

Wiranto ke Kapolda dan Pangdam: Jangan Biarkan Masyarakat ke Jakarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, meminta pemerintah daerah dan aparat untuk menahan pergerakan masyarakat menuju DKI Jakarta.

Pencegahan tersebut dilakukan untuk menghindari risiko konflik sosial jelang penetapan hasil pemilu.

“Supaya tidak terjadi penumpukan massa, saudara-saudara sekalian dari daerah tolong ya Forkompimda, Pangdam, Kapolda jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta,” ujar Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).

Wiranto meminta pencegahan tersebut dilakukan di setiap tingkat di daerah hingga ke tingkat desa.

Menurutnya, jika daerah tidak berhasil membendung masyarakat yang bergerak ke Jakarta, maka akan terjadi penumpukan massa.

Hal itu berpotensi membuat terjadinya konflik sosial.

“Nah jadi sinerginya di situ. Pusat daerah bersinergi supaya mencegah adanya indikasi atau kecenderungan atau risiko konflik sosial dengan cara mencegah mereka, atau selesaikan mereka di masing-masing tempat dulu,” tuturnya.

Dengan pencegahan di setiap tingkatan daerah, beban dapat terbagi rata.

Ia meminta pemerintah dan aparat di daerah itu memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk tidak berangkat ke Jakarta karena pemilu telah usai dan hasil sudah ada pada 22 Mei mendatang.

“Jelaskan ke masyarakat tidak perlu ke sana. Pemilu sudah selesai. Sudah ada hasilnya. Percuma sampean ke sana. Ke sana nanti, puasa lagi, sahurnya di mana, bukanya di mana,” jelas dia.

sumber: republika.co.id

MUI Imbau Umat Islam Lawan Kecurangan Tapi Tetap Jaga Kedamaian

KPU Diminta Tindaklanjuti Keputusan Bawaslu dengan Hentikan Proses Hitung Suara

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti putusan Bawaslu.

KPU menurutnya harus segera menghentikan proses perhitungan suara.

Sebab, selama ini KPU terkesan abai dengan berbagai bentuk pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan.

“Ketika ada proses pembiaran yang tidak dilakukan koreksi terhadap persitiwa pelanggaran pemilu, kami melihat ini rangkaian yang sangat sistematis,” keluh Ferry dalam diskusi Suarakan Kebenaran Lawan Kecurangan di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

Kemudian terkait perkara Situng, Ferry mendesak segera dilakukannya audit forensik sistem IT KPU. Ferry meyakini, melalui audit forensik seluruh kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara Pilpres akan menjadi terang benderang.

Apalagi, Bawaslu sendiri telah memutus KPU bersalah dalam proses Situng tersebut.

“Rekapitulasi itu adalah proses yang sangat terbuka. Bahwa diadakan di tempat yang terbuka dan terang. Mari kita audit forensik, KPU pnya data, TKN silakan punya data, BPN juga punya data, kita buka di ruang publik,” jelas Ferry.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan, bahwa KPU secara sah bersalah melanggar tata cara dan prosedur penginputan data di Situng.

Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam menginput data Situng.

“Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng,” ujar Ketua Bawaslu Abhan di ruang sidang Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

sumber: republika.co.id

Sejumlah Elemen Ormas Islam Dipastikan Hadiri Aksi Damai 22 Mei

Sejumlah Elemen Ormas Islam Dipastikan Hadiri Aksi Damai 22 Mei

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Ketua Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis menegaskan bahwa FPI akan ikut aksi mengawal proses pengumuman hasil rekapitulasi nasional surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden pada 22 Mei mendatang. Ia tidak merinci berapa massa yang akan ikut aksi tersebut.

“Ya kira-kira nggak bisa dihitung ya,” kata Sobri saat ditemui usai deklarasi Gerakan Kedaulatan Rakyat, Jumat (17/5/2019).

Sobri menambahkan massa FPI yang hadir dalam aksi tersebut nantinya berasal dari berbagai daerah.

Selain itu Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al Khathath memastikan bahwa umat Islam akan ikut dalam aksi damai yang meminta penungkapan kecurangan pemilu.

“Nanti akan ada tausiyah juga, ya terutama tausiyah buat KPU,” ujarnya.

Dari aksi tersebut ia berharap KPU mau menghentikan segala bentuk dugaan kecurangan yang selama ini kerap disuarakan kubu 02.

sumber: republika.co.id.

MUI Persilakan Warga Gelar Aksi Damai Tolak Kecurangan Pemilu

KH Ma’ruf Amin Siap Bersilaturahim dengan Peserta Ijtima Ulama III

Redaktur: Mazaya

 

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Cawapres KH Ma’ruf Amin mempersilakan para ulama di forum Ijtima’ Ulama III jika ingin bersilaturahim dengan dirinya.

Kiai Ma’ruf juga mengingatkan tudingan kecurangan pemilu harus disertai bukti.

“Kalau mau datang bersilaturahim atau sowan, boleh saja, silakan,” kata KH Ma’ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan pada kegiatan buka puasa bersama “Guyub Yuk” di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Wartawan menanyakan hal itu kepada KH Ma’ruf Amin, mengkonfirmasi pernyataan salah seorang ulama Ijtima’ Ulama III, Ustaz Haikal Hassan.

Haikal Hassan  mengusulkan agar para tokoh dan ulama di forum Ijtima’ Ulama III melakukan silaturahim kepada KH Ma’ruf Amin.

“Kalau mau datang bersilaturahim atau sowan, boleh saja, silakan,” kata KH Ma’ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan pada kegiatan buka puasa bersama “Guyub Yuk” di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (17/5).

Wartawan menanyakan hal itu kepada KH Ma’ruf Amin, mengkonfirmasi pernyataan salah seorang ulama Ijtima’ Ulama III, Ustadz Haikal Hasan, yang mengusulkan agar para tokoh dan ulama di forum Ijtima’ Ulama III melakukan silaturahim kepada KH Ma’ruf Amin.

Menurut Kiai Ma’ruf, kalau ada temuan dugaan kecurangan pemilu agar melakukan kepada lembaga penegak hukum yang sudah diamanahkan dalam undang-undang.

“Laporan harus disertai bukti-bukti. Lembaga penegak hukum yang akan memproses dan memutuskannya,” katanya.

 

Babe Haikal Ingin Temui Kiai Ma’ruf Tanyakan Soal Kecurangan Pilpres

Besok, Bawaslu Gelar Sidang Ajudikasi Laporan BPN

Desak Jokowi Bicara Soal Kematian Petugas Pemilu, Din Syamsuddin: Mulailah Dari Keprihatinan