Berita Terkini

Menag: Hari Santri untuk Meneladani Semangat Jihad Para Ulama

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Setiap tanggal 22 Oktober Hari Santri Nasional (HSN) diperingati. Peringatan ini, ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta.

Penetapan Hari Santri Nasional dimaksudkan untuk meneladankan semangat jihad kepada para santri tentang keindonesiaan yang digelorakan para ulama. Tanggal 22 Oktober merujuk pada satu peristiwa bersejarah yakni seruan Resolusi Jihad yang dibacakan oleh Pahlawan Nasional KH Hasjim Asy’ari (Rois ‘Am NU dan Ketua Dewan Syuro Partai Islam Masyumi) pada 22 Oktober 1945.

“Ya, jihad dalam konteks sekarang adalah mengisi kemerdekaan kita, mewujudkan perdamaian. Karena di kehidupan yang semakin kompleks, kedamaian diperlukan, itulah hakikat dari jihad buat para santri,” kata Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin melalui siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (22/10/2019).

Menag mengatakan, seruan Resolusi Jihad ini berisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang (jihad) melawan tentara Sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Sekutu ini maksudnya adalah Inggris sebagai pemenang Perang Dunia II untuk mengambil alih tanah jajahan Jepang.

“Maka, saya pikir tidak (negatif) ya (makna jihad). Jihad itu positif maknanya dan jihad itu ke sungguh-sungguhan kita dalam menebarkan kebaikan untuk sesama,” tuturnya.

Ia menuturkan, aspek lain yang melatarbelakangi penetapan HSN ini adalah pengakuan resmi pemerintah Republik Indonesia atas peran besar umat Islam dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga NKRI. Ini sekaligus merevisi beberapa catatan sejarah nasional, terutama yang ditulis pada dan hampir tidak pernah menyebut peran ulama dan kaum santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Sehingga, tema tahun ini santri Indonesia untuk perdamaian dunia. Kita merasa perdamaian sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang semakin kompleks,” katanya.

“Maka setiap santri dan pesantren harus memberikan kontribusi positif untuk perdamaian itu. Karena santri hakikatnya adalah mereka yang mendambakan kedamaian dimana saja berada,” imbuhnya.

Mengenai UU Pesantren yang telah disahkan DPR dan mendapat penolakan dari Ormas, Menag Lukman tak beranggapan demikian. Sebab ada kesalahpahaman bahwa UU Pesantren adalah intervensi negara terhadap kemandirian pesantren.

“Hakikatnya itu tidak benar. Justru negara ingin memfasilitasi, tidak hanya memberikan rekognisi tapi juga memberikan afirmasi agar pesantren memberikan manfaat buat kita semua,” katanya.

Di Hari Santri, ACT Luncurkan Program “Beras untuk Santri Indonesia”

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Bertepatan dengan Hari Santri Nasional 2019, Aksi Cepat Tanggap (ACT) meluncurkan program “Beras untuk Santri Indonesia (BERISI)”. Melalui program ini, ACT berikhtiar menunjang kebutuhan pangan para santri.

Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin menyampaikan, ikhtiar ini merupakan bentuk kepedulian ACT dan para dermawan terhadap kehidupan para santri yang memiliki peran banyak bagi agama dan bangsa.

“Kami merasa harus berbuat sesuatu terkait santri. Di hari Santri Nasional 22 Oktober ini, kita merefleksi dunia santri yang identik dengan Indonesia,” kata Ahyudin di Gedung ACT, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2019).

Berdasarkan pengalaman Ahyudin, ia kerap menemukan kehidupan para santri yang memprihatinkan. Masih banyak santri di pesantren yang hanya makan sekali dalam sehari. Belum lagi, pesantren menjadi lembaga yang dianggap memiliki andil menampung anak-anak yatim dan kurang mampu.

“Di hari santri yang luar biasa ini, mari kita serius memahami dunia santri dan merancang peran supaya dunia santri ini menjadi bagian dari kehidupan kita,” tambah Ahyudin.

Ahyudin mengatakan, salah satu segmentasi kemiskinan ada di dunia santri. Melalui program ini, ia berharap dapat mengangkat citra pesantren. “Program BERISI ini semoga menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk mengambil peran bagi dunia santri Indonesia,” lanjutnya.

Baca juga:

ASN Kemenag ‘Sarungan’ Sambut Hari Santri 22 Oktober

DPR Sahkan RUU Pesantren Menjadi UU, Santri Bershalawat

Din Syamsuddin Proklamirkan Diri Sebagai Loyal-Kritis pada Negara

Nasehat Ustaz Fadlan Garamatan Bagi Orang yang Berhijrah

Fenomena Hijrah di Indonesia, Ustaz Felix Siauw : Wes Wayahe!

Al-Iryad Luncurkan Kalam Hakiki Podcast Muslim di Al-EX 2019 Surakarta

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – PC Al Irsyad Al-Islamiyyah Surakarta menggelar Al Irsyad Expo (Al-EX) 2019 selama dua hari Sabtu-Ahad, (19-20/10/2019) di Gedung Al Irsyad, Pasar Kliwon, Surakarta.

Ketua panitia Ustaz Moch Ridwanullah menjelaskan, ada dua jenis kegiatan utama dalam Al-EX 2019, yakni Kreasi Islam dan peluncuran Kalam Hakiki Podcast Muslim.

“Jadi untuk kegiatan Kalam Hakiki itu sebenarnya kegiatan Al Irsyad yang setiap tahunnya ada kegiatan Al-EX atau Al Irsyad Expo, cuma tahun ini berbeda karena Al Irsyad ada dua even besar yang pertama Kreasi Islami, Kreasi Islami itu lomba se-Karisidenan Surakarta, lomba lomba, dan yang kedua Kalam Hakiki dengan Logo Kaf itu,” katanya kepada jurnalislam.com, Ahad (20/10/2019).

Lebih lanjut, ustaz Ridwan menyebut Kalam Hakiki merupakan salah satu terobosan dakwah yang menyasar kaum muda atau generasi millennial. Oleh sebab itu, media dakwah perlu branding dan konten-konten yang kekinian untuk menyesuaikan dengan kalangan muda.

“Akhirnya timbul kerjasama dengan komunitas yang ada di Solo kita buat mini podcast, mini podcast itu isinya tentang obrolan agama dan pastinya agama itu kalau ceramah di Masjid kan satu sisi, jadi kadang ceramah 1 jam yang nonton 20 persen atau cuma 15 persen dari materi yang ditonton,” paparnya,

Ustaz Ridwan berharap dengan adanya Mini Podcast Muslim tersebut, generasi milenial terutama di wilayah Soloraya lebih tertarik dengan Islam.

“Nah kita mau buat beda biar ada obrolan, nah obrolan itu sahut sahut, jadi kayak ada yang wawancara Podcast ngomong, nanti dijawab ustadznya, tapi nanti lebih santai, agar anak mudah lebih nerima dan lebih asyik ketika dua sisi, jadi kayak obrolan santai,” paparnya.

“Kita dirikan Kalam Hakiki itu biar bisa memberikan dakwah ini terus berkembang, dakwah di Al Irsyad dan dakwah komunitas komunitas yang ada di Solo ini, dan semoga tetap terus istiqomah,” pungkasnya.

Tinggal Rakyatlah Oposisi Sesungguhnya

Oleh: Tony Rosyid*

(Jurnalislam.com)–Lebay! Begitulah komentar sebagian rakyat terkait besarnya parade pasukan yang mengawal pelantikan Jokowi-Ma’ruf sebagai presiden dan wapres terpilih. 31.000 pasukan dengan peralatan perang termasuk tank berada di sekitar lokasi pelantikan. Pelabuhan dan supermarket dijaga ketat. Hiburan rakyat di lokasi car freeday dan monas ditutup. Bahkan demo dilarang sejak seminggu sebelum pelantikan. Berlebihan! Begitulah kira-kira persepsi publik yang muncul.

Kenapa pasukan itu tidak dikirim ke Papua untuk melindungi sejumlah imigran yang dibantai dan dibakar hidup-hidup? Menjaga kantor bupati, kantor gubernur dan aset negara yang dirusak dan dibumi hanguskan? Begitulah diantara tanggapan yang banyak muncul di media sosial.

Tentu, aparat punya alasan. Pertama, sebelum pelantikan Presiden-wapres terjadi demo besar-besaran, terutama dari kalangan mahasiswa. Ada bentrokan yang mengakibatkan dua mahasiswa mati dan beberapa lainnya luka-luka. Bahkan ada yang pecah tengkorak kepalanya. Jadi, aparat ingin memastikan pelantikan betul-betul aman. No demo, no keributan.

Kedua, pelantikan presiden-wapres identik dengan pergantian pejabat. Kapolri dan Panglima adalah pejabat tinggi negara. Wajar jika mereka harus menunjukkan loyalitasnya kepada presiden. Loyalitas memiliki dua fungsi, yaitu fungsi tanggungjawab dan fungsi politik. Sampai disini, pengerahan pasukan mulai bisa dimengerti.

Beda dengan 2014. Tak ada demo dan kekecewaan rakyat terhadap Jokowi. 2019 situasinya betul-betul berubah. Yang berbaris di jalan Gatot Subroto, Soedirman, Bundaran HI, Thamrin dan sekitarnya tak lagi rakyat, tapi aparat. Ini bukan pesta rakyat lagi, tapi pesta aparat dan pejabat. Memang beda!

Isu pelantikan, dua-tiga hari kedepan diprediksi akan redup. Publik tak lagi membicarakannya. Justru ada hal penting yang nampaknya lepas dari perhatian rakyat. Apa itu? Pertama soal isi pidato Jokowi. Tak banyak tanggapan. Apakah karena rakyat sudah tak lagi percaya kata-kata Jokowi? Entahlah. Kedua, soal koalisi. Siapa saja yang akan dipercaya Jokowi untuk membantunya di kabinet? Dan dimana posisi Prabowo dan Surya Paloh? Begitu juga Tito Karnavian yang rumornya menjabat sebagai mendagri. Soal ini, kita perlu bahas dalam artikel tersendiri.

2014, lima tahun lalu, pidato Jokowi menyinggung soal demokrasi. Indonesia adalah negara demokratis ketiga di dunia, kata Jokowi. Sekarang? Setelah lima tahun negara ini dipimpin Jokowi, bagaimana nasib demokrasi? Tanyakan pada dosen, mahasiswa, pers dan ulama. Di benak mereka ada jawaban pastinya. Jangan tanya rektor, karena sejak dipilih oleh menteri, para rektor sudah berubah fungsi jadi agen kekuasaan

2019 kali ini Jokowi bicara lima hal. Pertama, pembangunan SDM. Kedua, pembangunan infrastruktur. Ketiga, penyederhanaan regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi. Kelima, transformasi ekonomi.

Point nomor 1,2 dan 5 itu program jangka panjang dan berkesinambungan. Pembangun SDM, infrastruktur dan transformasi ekonomi tak cukup hanya lima tahun. It’s good, dan perlu didukung. Kendati faktanya, target dan janji pertumbuhan ekonomi 7-8 persen lima tahun lalu tak terbukti. Selama kepemimpinan Jokowi pertumbuhan ekonomi tak lebih dari 5 persen.

Yang sedikit perlu dicermati adalah point nomor 2 dan 3. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Ini mestinya bisa dikerjakan mulai tahun pertama di periode awal. Kenapa baru bicara sekarang? Apa susah dan kendalanya bagi presiden untuk menyederhanakan regulasi dan birokrasi di periode pertama? Gak sulit. Otoritas dan kekuasaan ada di tangan. Cukup dengan satu tanda tangan, semua beres. Hanya soal kebijakan. Kenapa tidak dilakukan? Ini yang jadi pertanyaan

Terlambat! Meski terlambat, tetap lebih baik dari pada tidak sama sekali. Rakyat hanya perlu mengawasi apakah dua janji ini akan direalisasikan kedepan. Kenapa harus rakyat, bukan DPR? Ah, capres saja ikut koalisi, bagaimana sempat ngawasi? Mungkin hanya PKS. Itupun kursinya gak terlalu banyak. Sudah begitu, PKS terus diganggu dengan isu wahabi, khilafah dan Islam radikal. Cukup bayar 10-30 orang untuk demo setiap pekan di depan kantor PKS supaya konsentrasinya terganggu.

Rakyatlah oposisi yang sesungguhnya ketika partai-partai yang seharusnya jadi oposisi memilih ikut koalisi. Gak tahan lihat kursi. Alasannya macam-macam. High politics-lah… demi keutuhan bangsalah… Ketinggian bahasanya bro! Lalu buat opini ada poros ketiga-lah…. Ada penumpang gelap-lah… Klasik!

Dalam situasi seperti ini, rakyat terpanggil untuk menjadi oposisi. Diantara tugas rakyat adalah mengawasi kinerja pemerintahan lima tahun kedepan, termasuk program presiden yang diungkapkan dalam pidato pasca pelantikan Minggu, 20 Oktober kemarin. Melakukan kritik, bila perlu demo jika presiden mengambil kebijakan yang salah. Asal tak anarkis. Tak melanggar hukum. Tetap hati-hati. Pengalaman kemarin, banyak demonstran yang mati. Waspadah…waspadalah!

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Tolak Undangan ke Istana, PKS: Kami Tetap Oposisi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya sempat diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana.

Undangan tersebut langsung disampaikan kepadanya.

“Benar (diundang Jokowi). Karena itu disampaikan ke saya langsung,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Pria yang biasa disapa HNW itu menjelaskan, undangan PKS untuk datang ke Istana diberikan oleh Pratikno saat menjabat Mensesneg.

Hal itu terjadi saat dirinya bersama Pimpinan MPR bertemu Jokowi beberapa waku lalu.

“Setelah pimpinan MPR bertemu Pak Jokowi, lisan secara langsung. Waktu itu ada konferensi pers kan, setelah konpers itu saya diwakili Pak Pratikno dan diajak mojok kami berdua,” tuturnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menyebutkan, Presiden PKS Sohibul Iman pun turut ditelefon oleh pihak Istana untuk bertemu dengan Jokowi.

Namun hal itu ditolak oleh PKS lantaran khawatir dianggap bakal merapat ke pemerintah.

“Kalau timingnya sekarang ini pasti framingnya opini yang dibuat oleh rekan-rekan media atau siapapun, PKS minta jabatan kursi, PKS deket-deket mau koalisi, bla bla bla. Itu akhirnya buruk untuk semuanya. Butuh untuk demokrasi terutama karena tidak ada lagi kemudian yang menjaga demokrasi,” ucapnya.

“Tapi kata kuncinya parpol mempunyai sikap dan independen bersikap. Tentu kami di PKS mengambil sikap di oposisi,” imbuhnya.

Sumber: okezone.com

Baca juga:

Din Syamsuddin Proklamirkan Diri Sebagai Loyal-Kritis pada Negara

‘Ngapain Ada Dua Capres Kalau Ujungnya Satu Juga’

Beroposisi, Itu Baru High Politics?

PKS: Silakan Berbagi Kue Kekuasaan, Kami Tetap Oposisi

Ini Pesan Damai MUI Jelang Pelantikan Presiden

Kritik Pidato Jokowi, Haris Azhar: Pemerintahan Anti HAM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pendiri Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru Haris Azhar mengkritik pidato pelantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak menyinggung soal hak asasi manusia.

Menurut dia, Jokowi dan pemerintahannya anti-HAM, serta tidak peka pada isu HAM.

“Ya karena dia dan pemerintahannya anti HAM dan tidak sensibel pada persoalan HAM. Tidak sensibel pada persoalan-persoalan yang ramai belakangan ini,” kata Haris saat dihubungi, Senin (21/10/2019).

Menurut Haris, Jokowi juga gagal memanfaatkan momen pelantikan untuk meyakinkan publik bahwa pemerintahannya 5 tahun ke depan akan berjalan sesuai dengan agenda konstitusi.

“Kecuali pendukung fanatiknya,” ujar dia.

Jokowi membacakan pidato pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR, pada Ahad 20 Oktober 2019.

Dari pidato sepanjang 10 halaman yang dibaca Jokowi, tidak ada yang membahas mengenai HAM, hukum dan pemberantasan korupsi.

Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan lima program yang menjadi fokus pengerjaan dalam lima tahun mendatang.

Kelima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, penyederhaan birokrasi investasi, dan transformasi ekonomi.

Sumber: tempo.co

Baca juga:

‘Ngapain Ada Dua Capres Kalau Ujungnya Satu Juga’

Din Syamsuddin Proklamirkan Diri Sebagai Loyal-Kritis pada Negara

Meong Tetap Meong, Tak Akan Menggonggong

Pengamat Minta Waspadai Pengaruh Oligarki dalam Kabinet Jokowi

MUI Harap Presiden Terpilih Mampu Tunaikan Janji Kampanye dan Sejahterakan Bangsa

‘Ngapain Ada Dua Capres Kalau Ujungnya Satu Juga’

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Hidayat Nur Wahid menyebut, partainya akan tetap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan. Keputusan ini, kata Hidayat, karena PKS ingin menyelamatkan kehidupan berdemokrasi.

“Ngapain kemarin kompetisi ada dua capres kalau ujung-ujungnya hanya satu juga (hanya koalisi, tak ada oposisi). Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya, jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Hidayat mengatakan, ada tiga hal besar yang membuat PKS tak ingin bergabung ke pemerintah.

Pertama, PKS ingin konsisten dengan sikapnya selama ini. Hal ini disebut Hidayat sebagai rasionalitas berpolitik.

“Rasional dalam berpolitik adalah ada kompetisi, yang menang silahkan memimpin, yang kalah ya di luar,” ujarnya.

Kedua, PKS ingin konsisten atas sikap politiknya. PKS melalui Majelis Syuro sudah memutuskan untuk berada di luar pemerintahan.

Alasan ketiga, PKS juga mempertimbangkan suara konstituen. Mayoritas pendukung PKS, kata Hidayat, ingin partai pimpinan Sohibul Iman itu tetap menjadi oposisi.

Sebagai partai oposisi, PKS berkomitmen untuk menjadi alat kontrol pemerintah.

Apalagi, berdasar survei, tidak kurang dari 60 persen rakyat masih ingin adanya check and balance pemerintah oleh DPR.

Hidayat yakin, meski Gerindra bakal bergabung ke pemerintah, partainya tidak akan sendirian menjadi oposisi.

“Enggak, enggak akan sendirian (jadi oposisi). Lihat aja, nggak akan sendirian,” katanya.

Sumber: kompas.com

Baca juga:

Pengamat Minta Waspadai Pengaruh Oligarki dalam Kabinet Jokowi

Haedar: Masjid Muhammadiyah Harus Memancarkan Nilai Islam yang Mencerahkan

Negara Dinilai Lakukan Teror dengan Kriminalisasi Aktivis dan Jurnalis

Ada Kekhawatiran Tak Ada Lagi Parpol Kritis ke Pemerintah

Tengku Zulkarnain Bandingkan Penanganan Penusukan Wiranto dan Wamena

ASN Kemenag ‘Sarungan’ Sambut Hari Santri 22 Oktober

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ada yang berbeda di kantor Kementerian Agama, pusat hingga daerah. Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag hari ini menganakan kain sarung, lengkap dengan baju putih dan pecinya.

Di Kemenag pusat misalnya, jam 07.30 WIB, ASN, termasuk para pejabat eselon I dan II berdiri di halaman kantor untuk mengikuti upacara. Sebagai inspektur upacara Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin.

Tampak hadir kenakan kain sarung juga, Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury, Dirjen Bimas Buddha Caliadi, beserta jajarannya. Sebagai pengiring lagu hening cipta, paduan suara Ditjen Bimas Kristen.

Upacara Hari Santri sarat nuansa harmoni keragaman. Ini senada dengan pesan yang disampaikan Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin selaku inspektur upacara. Bahwa pesantren adalah laboratorium perdamaian.

“Pesantren laboratorium perdamaian, tempat menyemai ajaran Islam rahmatan lil alamin,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/10/2019) dalam keterangan yang diterima redaksi.

Menurut Kamaruddin, santri terbiasa dengan keterbukaan kajian dari berbagai kitab, bahkan lintas madzhab. Santri dididik belajar menerima perbedaan dari sumber hukum otentik. Santri terbiasa dengan moderasi dalam beragama.

“Moderasi penting bagi masyarakat plural sehingga keberagamaan dapat disikapi bijak serta toleransi dan keadilan terwujud,” tandasnya.

Hari Santri ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dengan Keppres No 22 tahun 2015. Sejak itu, 22 Oktober diperingati sebagai hari santri.

Baca juga:

Kemenag Akan Sosialisasikan UU Pesantren

DPR Sahkan RUU Pesantren Menjadi UU, Santri Bershalawat

Ponpes Salman Alfarisi: Santri Lekat dengan Penuntut Ilmu dan Akhlak Mulia

Mengaku Kecewa, Wagub Jabar Minta Film ‘The Santri’ TIdak Ditayangkan

Film ‘The Santri’ dan Aroma Liberalisme

 

Ratusan Mahasiswa Asal Patani Se-Jakarta Gathering di Pulau Tidung

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ratusan mahasiswa asal Patani, Thailand Selatan yang sedang kuliah di beberapa perguruan tinggi di khusus Jakarta mengadakan gathering di Pulau Tidung, Jakarta, pada 19-20 Oktober 2019. Gathering perdana ini mengusung tema “Merajut Silaturahim Demi Mempererat Ukhwah Mahasiswa Se-Jakarta”.

Acara diikuti oleh lebih dari seratus mahasiswa Patani yang berasal dari berbagai organisasi seperti Himpunan Pelajar Patani di Indonesia (HIPPI), Himpunan Remaja Quran Mampang, dan Thai Student Association in Indoneisa (TSAI).

Ketua umum HIPPI, Waesulaiman Saha mengukapkan, generasinya adalah generasi yang hebat, karena bisa bersatu dalam ukhuwah islamiah.

“Kita adalah mahasiswa yang akan menyelesaikan problema-problema yang sedang terjadi di Thailand,” katanya.

Dalam rangkaian acaranya, forum ini juga menggelar diskusi ilmiah dengan tiga narasumber, pertama Nasruddin Yusuf (Indahnya Persatuan dan Musnahnya Perpecahan), kedua Ammar Awaebesa (Peran Mahasiswa), ketiga Wanmunirah (Pendirian dan Persaudaraan dalam Menhadapi Masyarakat Modern), dan moderator Sanusi Waebuesa, pada Sabtu (19/10/2019) malam.

“Mulai hari ini, kita harus bangkit dalam satu kesatuan yang sama untuk saling melengkapi, dan membatu masyarakat yang membutuhkan,” kata Nasruddin Yusuf.

Penulis : Zulkifli Mamah, mahasiswa asal Patani (Thailand Selatan) yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

BSMI Buka Kelas Darurat dan Trauma Healing Anak-anak Penyintas Gempa Maluku

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

MALUKU TENGAH (Jurnalislam.com) – Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) kembali mengadakan aksi pelayanan kepada para penyintas Gempa Maluku yang hingga hari ini masih bertahan di pengungsian.

BSMI menggelar Trauma Healing dan Kelas Darurat di pengungsian Desa Tial, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku pada Sabtu (19/10/2019). Koordinator BSMI Halmahera Selatan Ady Saputra mengatakan, hingga kini masyarakat masih mengungsi karena trauma dengan gempa 6,8 SR yang mengguncang Maluku pada 26 September 2019 lalu.

Ady menyebut hingga kini masyarakat masih trauma karena gempa susulan masih terus terjadi sampai Sabtu (26/9) pagi sebesar 4,5 SR. Ady menyebut, pihaknya mengadakan Kelas Darurat dan Trauma Healing karena anak-anak di pengungsian belum kembali bersekolah.

“Belum ada juga tenda khusus yang dibuat untuk sekolah. Sehingga beberapa pekan anak-anak tinggal dan beraktivitas di pengungsian. Masa tanggap darurat juga diperpanjang karena belum semua pengungsi mendapat fasilitas seperti sekolah darurat,” papar Ady.

Terlihat 27 anak-anak mengikuti kelas darurat yang diisi dengan menggambar dan mewarnai. Beberapa diantara mereka bersekolah tingkat SD dan beberapa di TK.

Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan masa tanggap darurat gempa Maluku diperpanjang dari 10 Oktober 2019 hingga 10 Januari 2020 setelah gempa magnitudo 6,8 mengguncang kota tersebut, 26 September 2019.Perpanjangan massa tanggap darurat dilakukan lantaran penanganan dan pelayanan pasca gempa belum tuntas.