Mahfud MD Gantika Wiranto Jadi Menkopolhukam

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Wiranto.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden di lingkungan Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (23/10/2019) pagi.

“Beliau akan menjadi Menkopolhukam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, dan anti-terorisme, berada di wilayah Prof Mahfud MD,” ujar Jokowi.

Mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dan celana panjang warna hitam, wajah pria 62 tahun itu nampak sumringah.

Dia kembali masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan, setelah meninggalkan pos eksekutif itu selama lebih kurang 19 tahun.

Pada tahapan wawancara dua hari sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa Presiden Jokowi menawari dirinya menjadi salah seorang menteri.

Pakar hukum tata negara itu mengaku tidak pernah meminta posisi jabatan di dalam kabinet.

Menurut dia, Presiden Jokowi mengetahui latar belakangnya dan tahu betul posisi apa yang cocok untuk dia emban.

“Saya kira, ya terkejut juga tadi presiden tahu betul latar belakang saya dari waktu ke waktu. Beliau tahu yang cocok untuk saya apa. Sehingga saya tidak perlu bertanya, beliau tahu saya tepatnya di mana,” ujar pria kelahiran Sampang, Madura ini.

Berdasarkan hasil “wawancara” dengan Jokowi, saat itu Mahfud menduga posisi jabatan yang mungkin dia emban berada di ranah hukum, politik, maupun keagamaan seperti yang selama ini diisukan.

Ia pun mengucapkan sejumlah jabatan yang mungkin diemban.

Kan saya banyak disebut katanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, Menteri Agama, katanya apa lagi? Pokoknya di bidang itu,” tambahnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku bersedia menjadi menteri dalam Kabinet Kerja jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.

“Saya nyatakan bersedia. Saya nyatakan siap membantu negara,” tutur Mahfud.

Sumber: republika.co.id

16 Orang Parpol di Kabinet Jokowi, PDIP Terbanyak

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik kabinet periode dua pemerintahannya di Istana Negara,  Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Pelantikan dilakukan setelah proses wawancara dilakukan Presiden selama dua hari belakangan.

Setidaknya sudah ada 35 calon menteri dan yang datang ke istana untuk menemui Jokowi.

Dari 35 orang calon penghuni kabinet, 16 di antaranya merupakan kader partai politik. PDI Perjuangan menjadi penyumbang calon menteri terbanyak dengan 4 orang kader partai banteng mendapatkan jatah.

Tiga politikus PDIP lawas yakni Tjahjo Kumolo, Yasonna Laoly, dan Pramono Anung menjadi wajah lama yang kembali menghuni kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sedangkan Juliari Batubara akan jadi kader besutan Megawati Soekarnoputri yang baru bergabung sebagai pembantu presiden.

Tjahjo yang menjabat sebagai Menteri dalam Negeri pada Kabinet Kerja dikabarkan menjadi Menteri PANPRB.

Sedangkan Yasonna dan Pramono disebut bertahan di posisi sebelumnya.

Sebagian partai koalisi Jokowi-Ma’ruf lainnya mendapatkan jatah kursi yang sama yakni tiga kursi. Partai tersebut yakni Golkar, PKB, NasDem. Hanya PPP yang mendapat jatah satu kursi.

Sumber: katadata.co.id

Baca juga:

Ini Profil Singkat Meteri Agama Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi

Ini Susunan Lengkap Menteri Kabinet Jokowi 2019-2024

Tujuh Pesan Presiden Kepada Para Menteri, Pertama Jangan Korupsi

Tinggal Rakyatlah Oposisi Sesungguhnya

Kritik Pidato Jokowi, Haris Azhar: Pemerintahan Anti HAM

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Santri Diminta Kreatif dan Kuasai Teknologi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. KH. Said Aqil Siroj menyampaikan pidato kebudayaan dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (22/10/2019) malam.

Dalam pidatonya, Kiai Said berpesan kepada para santri atau kaum bersarung untuk mengembangkan tradisi kreatif, inovatif, dan berpikir kritis.

Pengasuh Pondok Pesantren Atsaqofah Ciganjur ini menjelaskan, menuju tahun 2045 masyarakat Indonesia akan menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0.

Di era ini, kata dia, masyarakat bisa mendapatkan manfaat, tetapi juga berpeluang mendapat efek negatif, yang mana bisa menjadikan manusia terperangkap sebagai obyek kemajuan teknologi dan informasi.
Kiai Said mengatajan, kemajuan teknologi dan informasi tersebut dapat mengurangi hubungan dan kedekatan antar manusia (hablun min al-nas).

Namun, menurut dia, santri memiliki modal yang besar untuk mendorong manusia agar tetap menjadi sentral atas kemajuan teknologi dan informasi tersebut.

“Santri memiliki mekanisme agar hubungan antar manusia tetap kuat dan kokoh. Di antaranya Tahlilan, Yasinan, dan Barzanji,” kata Kiai Said.

Di dalam tradisi keberagamaan tersebut, lanjutnya, teknologi dan informasi hanyalah dijadikan sebagai sebuah instrumen bukan tujuan.

Dengan demikian, kata dia, seluruh produk peradaban diarahkan untuk menguatkan kualitas kemanusiaan masyarakat Indonesia.

Sumber: republika.co.id

Ini Pesan PBNU di Hari Santri

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. KH. Said Aqil Siroj menyampaikan pidato kebudayaan dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (22/10/2019) malam.

Dalam pidatonya, Kiai Said berpesan kepada para santri atau kaum bersarung untuk mengembangkan tradisi kreatif, inovatif, dan berpikir kritis.

“Saya berpesan, santri perlu terus mengembangkan tradisi kreatif, inovatif, dan berpikir kritis,” ujar Kiai Said dalam acara yang dihadiri para tokoh dan ulama tersebut.

Karena itu, Kiai Said juga mengimbau kepada semua pihak yang hadir dalam acara tersebut untuk melibatkan santri, menjadi subyek aktif dalam seluruh proses pembangun bangsa dan negara.

“Santri mewarisi legacy yang ditinggalkan oleh para ulama di abad keemasan Islam. Karena itu, kebangkitan Indonesia dan Islam akan sangat ditentukan oleh kiprah dan peranan kaum santri,” ucap Kiai Said.

sumber: republika.co.id

 

Baca juga:

Menag: Hari Santri untuk Meneladani Semangat Jihad Para Ulama

Di Hari Santri, ACT Luncurkan Program “Beras untuk Santri Indonesia”

Tujuh Pesan Presiden Kepada Para Menteri, Pertama Jangan Korupsi

Nasehat Ustaz Fadlan Garamatan Bagi Orang yang Berhijrah

Ini Profil Singkat Meteri Agama Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Jenderal Purnawirawan TNI Fachrul Razi ditunjuk sebagai Menteri Agama, Rabu (23/10/2019) di Istana Negara.

Saat ini belum banyak yang mengenal Fachrul Razi. Karier tertinggi pria kelahiran Aceh 26 Juli 1947 itu yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999-2000.

Sejumlah posisi di militer pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu. Mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad,

Wakil Asisten Operasi KASAD, hingga Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer.

Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi KASUM ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan.

Pada saat kampanye Pilpres 2019 lalu ia menjadi salah satu pendukung Jokowi-Ma’ruf dengan memimpin Tim Bravo 5.

sumber: kompas.com

Ini Susunan Lengkap Menteri Kabinet Jokowi 2019-2024

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan nama-nama menterinya Rabu pagi (23/10/2019).

Berikut nama menteri kabinet 2019-2024 dan kementerian atau lembaga yang dipimpinnya, disusun berdasarkan daftar yang dibacakan Joko Widodo:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Mohammad Mahfud MD
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Effendy
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan

5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
8. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi
9. Menteri Agama: Fachrul Razi
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly

11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
13. Menteri Kesehatan: dokter Terawan
14. Menteri Sosial: Juliari Batubara
15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah

16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
20. Menteri Perhubungan: Budi Karya

21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate
22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar

26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
29. Menteri BUMN: Erick Thohir
30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki

31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati
33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali

35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia
38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin

Tolak Undangan ke Istana, PKS: Kami Tetap Oposisi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya sempat diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana.

Undangan tersebut langsung disampaikan kepadanya.

“Benar (diundang Jokowi). Karena itu disampaikan ke saya langsung,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Pria yang biasa disapa HNW itu menjelaskan, undangan PKS untuk datang ke Istana diberikan oleh Pratikno saat menjabat Mensesneg.

Hal itu terjadi saat dirinya bersama Pimpinan MPR bertemu Jokowi beberapa waku lalu.

“Setelah pimpinan MPR bertemu Pak Jokowi, lisan secara langsung. Waktu itu ada konferensi pers kan, setelah konpers itu saya diwakili Pak Pratikno dan diajak mojok kami berdua,” tuturnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menyebutkan, Presiden PKS Sohibul Iman pun turut ditelefon oleh pihak Istana untuk bertemu dengan Jokowi.

Namun hal itu ditolak oleh PKS lantaran khawatir dianggap bakal merapat ke pemerintah.

“Kalau timingnya sekarang ini pasti framingnya opini yang dibuat oleh rekan-rekan media atau siapapun, PKS minta jabatan kursi, PKS deket-deket mau koalisi, bla bla bla. Itu akhirnya buruk untuk semuanya. Butuh untuk demokrasi terutama karena tidak ada lagi kemudian yang menjaga demokrasi,” ucapnya.

“Tapi kata kuncinya parpol mempunyai sikap dan independen bersikap. Tentu kami di PKS mengambil sikap di oposisi,” imbuhnya.

Sumber: okezone.com

Baca juga:

Din Syamsuddin Proklamirkan Diri Sebagai Loyal-Kritis pada Negara

‘Ngapain Ada Dua Capres Kalau Ujungnya Satu Juga’

Beroposisi, Itu Baru High Politics?

PKS: Silakan Berbagi Kue Kekuasaan, Kami Tetap Oposisi

Ini Pesan Damai MUI Jelang Pelantikan Presiden

Kritik Pidato Jokowi, Haris Azhar: Pemerintahan Anti HAM

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pendiri Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru Haris Azhar mengkritik pidato pelantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak menyinggung soal hak asasi manusia.

Menurut dia, Jokowi dan pemerintahannya anti-HAM, serta tidak peka pada isu HAM.

“Ya karena dia dan pemerintahannya anti HAM dan tidak sensibel pada persoalan HAM. Tidak sensibel pada persoalan-persoalan yang ramai belakangan ini,” kata Haris saat dihubungi, Senin (21/10/2019).

Menurut Haris, Jokowi juga gagal memanfaatkan momen pelantikan untuk meyakinkan publik bahwa pemerintahannya 5 tahun ke depan akan berjalan sesuai dengan agenda konstitusi.

“Kecuali pendukung fanatiknya,” ujar dia.

Jokowi membacakan pidato pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR, pada Ahad 20 Oktober 2019.

Dari pidato sepanjang 10 halaman yang dibaca Jokowi, tidak ada yang membahas mengenai HAM, hukum dan pemberantasan korupsi.

Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan lima program yang menjadi fokus pengerjaan dalam lima tahun mendatang.

Kelima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, penyederhaan birokrasi investasi, dan transformasi ekonomi.

Sumber: tempo.co

Baca juga:

‘Ngapain Ada Dua Capres Kalau Ujungnya Satu Juga’

Din Syamsuddin Proklamirkan Diri Sebagai Loyal-Kritis pada Negara

Meong Tetap Meong, Tak Akan Menggonggong

Pengamat Minta Waspadai Pengaruh Oligarki dalam Kabinet Jokowi

MUI Harap Presiden Terpilih Mampu Tunaikan Janji Kampanye dan Sejahterakan Bangsa

‘Ngapain Ada Dua Capres Kalau Ujungnya Satu Juga’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Hidayat Nur Wahid menyebut, partainya akan tetap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan. Keputusan ini, kata Hidayat, karena PKS ingin menyelamatkan kehidupan berdemokrasi.

“Ngapain kemarin kompetisi ada dua capres kalau ujung-ujungnya hanya satu juga (hanya koalisi, tak ada oposisi). Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya, jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Hidayat mengatakan, ada tiga hal besar yang membuat PKS tak ingin bergabung ke pemerintah.

Pertama, PKS ingin konsisten dengan sikapnya selama ini. Hal ini disebut Hidayat sebagai rasionalitas berpolitik.

“Rasional dalam berpolitik adalah ada kompetisi, yang menang silahkan memimpin, yang kalah ya di luar,” ujarnya.

Kedua, PKS ingin konsisten atas sikap politiknya. PKS melalui Majelis Syuro sudah memutuskan untuk berada di luar pemerintahan.

Alasan ketiga, PKS juga mempertimbangkan suara konstituen. Mayoritas pendukung PKS, kata Hidayat, ingin partai pimpinan Sohibul Iman itu tetap menjadi oposisi.

Sebagai partai oposisi, PKS berkomitmen untuk menjadi alat kontrol pemerintah.

Apalagi, berdasar survei, tidak kurang dari 60 persen rakyat masih ingin adanya check and balance pemerintah oleh DPR.

Hidayat yakin, meski Gerindra bakal bergabung ke pemerintah, partainya tidak akan sendirian menjadi oposisi.

“Enggak, enggak akan sendirian (jadi oposisi). Lihat aja, nggak akan sendirian,” katanya.

Sumber: kompas.com

Baca juga:

Pengamat Minta Waspadai Pengaruh Oligarki dalam Kabinet Jokowi

Haedar: Masjid Muhammadiyah Harus Memancarkan Nilai Islam yang Mencerahkan

Negara Dinilai Lakukan Teror dengan Kriminalisasi Aktivis dan Jurnalis

Ada Kekhawatiran Tak Ada Lagi Parpol Kritis ke Pemerintah

Tengku Zulkarnain Bandingkan Penanganan Penusukan Wiranto dan Wamena

ASN Kemenag ‘Sarungan’ Sambut Hari Santri 22 Oktober

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ada yang berbeda di kantor Kementerian Agama, pusat hingga daerah. Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag hari ini menganakan kain sarung, lengkap dengan baju putih dan pecinya.

Di Kemenag pusat misalnya, jam 07.30 WIB, ASN, termasuk para pejabat eselon I dan II berdiri di halaman kantor untuk mengikuti upacara. Sebagai inspektur upacara Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin.

Tampak hadir kenakan kain sarung juga, Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury, Dirjen Bimas Buddha Caliadi, beserta jajarannya. Sebagai pengiring lagu hening cipta, paduan suara Ditjen Bimas Kristen.

Upacara Hari Santri sarat nuansa harmoni keragaman. Ini senada dengan pesan yang disampaikan Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin selaku inspektur upacara. Bahwa pesantren adalah laboratorium perdamaian.

“Pesantren laboratorium perdamaian, tempat menyemai ajaran Islam rahmatan lil alamin,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/10/2019) dalam keterangan yang diterima redaksi.

Menurut Kamaruddin, santri terbiasa dengan keterbukaan kajian dari berbagai kitab, bahkan lintas madzhab. Santri dididik belajar menerima perbedaan dari sumber hukum otentik. Santri terbiasa dengan moderasi dalam beragama.

“Moderasi penting bagi masyarakat plural sehingga keberagamaan dapat disikapi bijak serta toleransi dan keadilan terwujud,” tandasnya.

Hari Santri ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dengan Keppres No 22 tahun 2015. Sejak itu, 22 Oktober diperingati sebagai hari santri.

Baca juga:

Kemenag Akan Sosialisasikan UU Pesantren

DPR Sahkan RUU Pesantren Menjadi UU, Santri Bershalawat

Ponpes Salman Alfarisi: Santri Lekat dengan Penuntut Ilmu dan Akhlak Mulia

Mengaku Kecewa, Wagub Jabar Minta Film ‘The Santri’ TIdak Ditayangkan

Film ‘The Santri’ dan Aroma Liberalisme