Penulis: Mazaya

Pakar : Kewenangan BSSN Tumpang Tindih dengan Lembaga Sandi yang Sudah Ada

SOLO (Jurnalislam.com)- Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN) dinilai banyak pihak tidak dibutuhkan. Pasalnya, selama ini negara telah memiliki sejumlah lembaga sandi, seperti Badan Intelejen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara, dan Badan Intelejen serta Strategis (BAIS).

“Sudah ada Badan Intelegen Negara, ada BAIS, sekarang langsung dibentuk dibawah negara BSSN. Ini tumpang tindih,” ujar Pakar Hukum Dr Muhammad Taufik, Jum’at (5/1/2017)/saat ditemui di firma hukumnya di Kelurahan Bumi, Laweyan, Solo.

Selain membuat tumpang tindih antara badan Intelejen yang sudah ada, BSSN juga mengindikasikan adanya ketidakpercayaan Presiden dengan kinerja Kominfo, padahal, kata Taufiq, para pejabat-pejabat tersebut sudah disaring dan dipilih oleh Presiden.

“Secara ketatanegaraan keberadaan lembaga ini overlapping terhadap peran lembaga yang sudah ada. Bahkan sebenarnya, tidak dibutuhkan sama sekali. Sama halnya dengan munculnya satgas mafia pangan di kepolisian,” imbuhnya yang juga ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) ini.

Lebih lanjut, Ia menambahkan secara yuridis, hal ini jelas merupakan pelanggran terhadap konstitusi. Terlebih keberadaan lembaga ini mengancam kebebasan menyampaikan pendapat

Badan Siber Langsung di Bawah Presiden, Pengamat : Wujud Kepanikan

SOLO (Jurnalislam.com)- Dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berada di bawah perintah Presiden langsung, dinilai ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Muhammad Taufiq sebagai bentuk kepanikan dari pemerintahan.

“Saya melihat ini proses kegalauan dan kepanikan,” terangnya kepada wartawan saat ditemui di firma hukumnya di Kelurahan Bumi, Laweyan Solo, Jumat (5/1/2017)

Ia menjelaskan, bahwa di negara-negara lain tidak ada lembaga sandi yang berada dibawah presiden langsung. Jika saat ini BSSN tersebut bekerja dibawah perintah presiden langsung, katanya, hal ini sangat berlebihan dan terkesan bahwa presiden seolah tidak percaya dengan kinerja para menterinya.

“Saya mengartikan secara konstitusi sebenarnya Presiden sangat berlebihan, karena apa, sepertinya Presiden tidak percaya dengan menteri-menterinya, kalau kita melihat di banyak negara tidak ada yang langsung dibawah Presiden, CIA pun juga nggak, jadi kalau sebuah lembaga dibawah Presiden pasti ada kepentingannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dr Taufik mengatakan, bahwa dibentuknya BSSN tersebut adalah suatu langkah politik yang membingungkan dan pemborosan anggaran negara.

“Sudah ada sebelumnya, BIN, BAIS, Lemsaneg, sekarang muncul lagi BSSN. Jadi ini justru membingungkan kalau dari sisi politik, dari ekonomi ini kan pemborosan,” tandasnya.

Ikatan Advokat : Keberadaan Badan Siber Lebih Parah dari Rezim Soeharto

SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Muhammad Taufiq Menilai, dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru diresmikan Presiden Jokowi akan semakin menutup ruang publik untuk menyampaikan kebebasan pendapat dan berbicara yang telah dijamin UUD 1945.

“Sekarang ini kritik dianggapnya hate speech. Kalau orang tidak boleh kritik ya amandemen saja pasal-pasal yang ada dalam UUD 45,” kata Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) kepada wartawan di Kantornya, Laweyan, Solo, Jumat (6/1/2017).

Ia juga menyayangkan sikap aparat Kepolisian yang menangkapi pegiat media seperti Jonru dan pegiat anti PKI Alfian Tanjung. Menurutnya, mereka seharusnya tidak dikenakan pasal UU ITE, tapi, katanya, mereka hanya dikenakan pasal pencemaran nama baik.

Lebih lanjut, Taufiq membandingkan dengan zaman orde baru. Menurutnya apa yang terjadi hari ini melebihi apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Soeharto.

“Dulu ditekan. Yang ditangkapi itu yang punya garis PKI. Kritikus itu hanya dibatasi perdatanya seperti petisi 50 itu kan nggak ada yang ditangkapi. Ali Sadikin, AM Fatwa bahkan jadi ketua DPD. Kalau sekarang langsung ditangkap, ini bisnisnya ambruklah,” paparnya.

Untuk itu, bagi masyarakat yang ingin mengambil upaya hukum terhadap lembaga BSSN yang berada dibawah Presiden langsung ini, bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

“Ini cuma sederhana, lembaga ini (BSSN) bisa digugat ke Mahkamah Agung bukan ke Mahkamah Konstitusi,” tandasnya.

Sepanjang 2017, Sinergi Foundation Salurkan Bantuan untuk 351.917 Penerima Manfaat

BANDUNG (Jurnalislam.com)–Lembaga pengelola ZISWAF Sinergi Foundation terus menebar manfaat luas dan kepedulian terhadap sesama. Terhitung pada 2017, Sinergi Foundation berhasil melayani sebanyak 351.917 mustahik di seluruh Indonesia.

Jumlah ini didasarkan pada akumulasi penyaluran dari ragam inovasi program Sinergi Foundation yang secara langsung menyentuh kebutuhan mustahik. Di antaranya program pendidikan sebanyak 2.342 penerima manfaat, bidang ekonomi dengan 114.364 penerima manfaat, bidang kesehatan dengan 157.218 penerima manfaat, dan ranah sosial di angka 77.993 orang.

“Jerih payah ini adalah upaya kami menyalurkan amanah dari elemen peduli. Ini bagian dari komitmen Sinergi Foundation sebagai sebagai lembaga milik publik yang telah lama bergerak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata CEO Sinergi Foundation, Ima Rachmalia dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com.

Selama 2017, capaiannya cukup menggembirakan. Di ranah kesehatan, misalnya. Sinergi Foundation melalui Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC) telah menjejak usia yang ke-13. RBC melayani 157.218 pelayanan kesehatan untuk 9.068 member dari kalangan dhuafa. Pun, ia menjadi saksi 7.482 kelahiran bayi dari keluarga kalangan lemah di negeri ini.

Di program Lumbung Desa, Sinergi Foundation berkolaborasi dengan Yayasan Selaawi Reksamandiri, mengembangkan budidaya tanaman bambu di salah satu wilayah Garut, yakni Desa Samida Selaawi Garut. Menurut Ima, ini adalah sinergi yang fokus sepenuhnya pada maslahat bagi masyarakat sekitar, menyalurkan dana umat melalui program Lumbung Bambu. Pada 2017, Sinergi Foundation menanam sejumlah 4.252 benih dari 32 jenis bambu yang berbeda.

“Terpenting dari segala hal tersebut adalah pemberdayaan masyarakat. Para petani diajak turun langsung untuk mengoptimalkan potensi desa mereka,” kata Ima.

Kini, menyambut 2018, Sinergi Foundation akan kembali bergerak. Kali ini, Ima bergembira mengabarkan akan menghadirkan WakafPro, yang kehadirannya seiring dengan mindset dan paradigma masyarakat tentang wakaf yang kian menghangat. Apalagi, di ranah wakaf, sepak terjang WakafPro–Sinergi Foundation lama dikenal.

“Misalnya, pada 2016 lalu, Rumah Makan Ampera berbasis wakaf produktif pertama di Indonesia, resmi diluncurkan,” kata Ima.

Ia memungkas, “Potensi wakaf ini seperti ‘harimau tidur’. Selama ini yang digemborkan adalah zakat-infak, padahal bila potensi ini digali lebih maksimal, sangat mungkin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” [mr/alhikmahco]

Sampaikan Aspirasi, Warga Jabar Gelar Aksi Longmarch Tolak LGBT

BANDUNG (Jurnalislam.com)—Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan uji materi pasal kumpul kebo dan tindakan asusila sejenis. Keputusan MK disinyalir membuat angin segar bagi kaum LGBT.

Melihat hal tersebut, Aliansi Pergerakan Islam (API) Jabar bersama elemen masyarakat Jabar menggelar aksi jalan kaki (longmarch) tolak LGBT dari Masjid Pusdai Jabar ke Gedung Sate hingga penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Jabar, Jumat (29/12/2017).

Dalam aksinya, massa meminta kepada segenap elemen masyarakat dan komponen bangsa untuk terus mensosialisasikan paham dan perilaku LGBT sangat berbahaya.

“Dan mendesak Presiden dan DPR RI membuat peraturan atau undang-undang pelarangan LGBT serta mendesak Pemerintah bertindak tegas terhadap perilaku LGBT dan gerakannya,” kata Koordinator API Jabar, Asep Syaripudin.

Negara dan semua elemen masyrarakat, kata Asep, harus mewaspadai dan menolak paham dan perilaku LGBT di Negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, diduga kuat adalah salah satu perang asimetris yang ampuh dan sengaja dimasukan untuk merusak ketahanan dan akhlak suatu bangsa.

“Beberapa dampak negatif dan penyimpangan dari LGBT itu sendiri adalah memberi ruang terhadap LGBT sama halnya merusak generasi, tidak mencerminkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan cenderung sebagai nafsu menyimpang,” katanya.

Turut hadir pula beberpa perwakilan ormas seperti : Keluarga Besar XTC hijrah, Gerakan Referensi Islam (GARIS). Dalam orasinya Ustadz Asep menyatakan menolak dengan tegas diskotik-diskotik LGBT dan menyerukan siap datang ke bar untuk membubarkan perzinaan.

Kontributor : Kiki Firmansyah

 

Pemuda Muhammadiyah Sukoharjo Desak Bupati Usut Dugaan Pencemaran Limbah PT RUM

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)- Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Eko Pujiatmoko meminta Bupati Sukoharjo Wardoyo untuk mengusut dugaan pencemaran limbah yang dilakukan PT Rayon Utama Makmur (RUM) di Sukoharjo.

Sebelumnya, Ketua Prodi S3 Ilmu Lingkungan Pascasarjana UNS Prabang Setyono, mengklaim sudah melakukan penelitian di laboratorium bahwa pencemaran limbah bau yang dilakukan PT RUM masih dibawah baku mutu, sehingga tidak berbahaya.

Hal tersebut dirasa Eko janggal, karena fakta di lapangan menunjukkan sudah ada warga yang merasakan mual-mual, bahkan ada yang pingsan akibat mengirup bau limbah PT RUM Sukoharjo.

“Masyarakat terang awam dengan prihal teknis riset baku mutu yg diakibatkan dari pencemaran bau PT RUM. Faktanya yang dirasakan warga masyarakat, secara faktual bahwa bau yang ditimbulkan sangat menganggu aktivitas warga, bahkan juga dirasakan anak-anak yang sedang mengikuti aktivitas belajar setiap harinya,” kata Eko kepada Jurnalislam.com Sabtu, (30/12/2107).

“Apapun hasil riset yang mengatakan pencemaran bau tersebut belum berbahaya, tetap saja akan menimbulkan dampak negatif bagi warga, baik itu rasa mual dan juga gangguan pernafasan,” tambahnya.

Untuk itu, dirinya mendesak Bupati Sukoharjo Wardoyo untuk membentuk tim riset yang independen dan bekerja sesuai fakta. Pasalnya, dampak limbah bau PT RUM itu sudah sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar, bahkan, tak sedikit warga yang mengungsi akibat tidak tahan dengan bau yang ditimbulkan.

“Pemuda Muhammadiyah mendorong Pemkab Sukoharjo membentuk Tim Independen, terdiri dari berbagai unsur yang berkompeten dan berintegritas, yang bekerja berdasar disiplin keilmuan, yang diharapkan menghasilkan penilaian dan solusi secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan aspek Keadilan Sosial bagi warga terdampak,” tandasnya.

 

GBN Soloraya : Waspada Aktor di Belakang Ade Armando

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Baru-baru ini, seorang warganet dengan nama Ade Armando dilaporkan kembali ke Polisi setelah menyebarkan foto hoax tentang Habib Rizieq. Bukan kali ini saja Ade Armando dilaporkan.

Sikap dan ucapan Ade Armando yang kerap dinilai sebagai ujaran kebencian, menyudutkan dan memfitnah Islam, dinilai Ketua Gerakan Bela Negara (GBN) Soloraya Tengku Azhar adalah upaya untuk memperburuk citra Islam.

Menurutnya, ada sebuah agenda besar dibalik kontroversi yang dilakukan seorang Ade Armando.

“Saya melihat seorang Ade Armando ini ada sebuah agenda besar. Ada ide-ide yang anti Islam, komunisme, sekulerisme, LGBT. Jadi ini ada agenda dibelakangnya,” kata Tengku Azhar, Jumat (29/12/2017) di Tanjung Anom, Grogol, Sukoharjo.

Lebih lanjut, Tengku Azhar meminta umat Islam untuk menyelidiki dalang dibalik Ade Armando. Boleh jadi, katanya, ia adalah pihak-pihak yang terkait dengan gerakan internasional baik berupa gerakan zionisme atau keterkaitan dengan suatu Negara.

“Umat Islam harus melihat di belakang dia. Jangan hanya melihat Ade Armando ya yang sebatas pion saja. Jangan-jangan ada kelompok besar dibelakang dia,” ujarnya.

Untuk itu, Tengku Azhar mendukung sikap Ratih Puspa Nusanti murid Habib Rizieq Shihab (HRS) yang melaporkan Dosen Universitas Indonesia (UI) tersebut ke Bareskrim Polri pada Kamis (28/12/2017). terkait penghinaan Ulama yang digambarkan Ade Armando memakai atribut Natal dan pakai topi Sinterklas meski sejatinya foto tersebut adalah para ulama di Aksi 212 yang lalu.

“Memang harus ada sanksi buat dia,” tandasnya.

 

Buntut ‘Sinterklas’ Bagikan Bingkisan ke TPQ Semarang, Pihak Gereja Minta Maaf

SEMARANG (Jurnalislam.com)—Elemen ormas Islam yang tergabung dalam Forum Ummat Islam Semarang (FUIS) mengadakan audiensi bersama pihak Gereja Kehidupan Bangsa di kantor Kesbangpolinmas gedung pandanaran Jl pemuda 175 Semarang, Jum’at (29/12/2017)

Hal tersebut terkait kedapatannya oknum gereja yang beratribut sinterklas membagikan bingkisan di TPQ beberapa waktu lalu, yang mana membuat sebagian warga setempat resah.

Pihak Gereja akhirnya mengakui bahwa itu perbuatan dari anggota mereka dan meminta maaf kepada umat Islam karena kegiatannya tersebut sudah membuat warga khususnya umat Islam di Semarang resah.

“Ada sebuah kesepakatan bahwa ketika akan mengadakan kegiatan sosial masing-masing agama bisa berkoordinasi dengan FKUB, sehingga kegiatan itu bisa terpantau oleh lembaga yang sudah kita bentuk bersama yang terdiri dari berbagai agama yag ada di Kota Semarang,” ucap Isdianto kepala Kesbangpolinmas Semarang kepada media setelah audiensi selesai.

Untuk diketahui sebelumnya, audiensi tersebut dilakukan karena adanya laporan dari warga kepada ormas Islam, bahwa pada tanggal 9 desember 2017 menjelang natal ini ada kelompok nasrani yang berkostum sinterklas dengan mengaku Komunitas Pemuda Pemudi Cinta Anak-Anak yang membagikan Hadiah dikalangan anak muslim

Kesbangpol, Gereja Kehidupan Bangsa, Hingga Umat Islam Semarang Bertemu. Ada Apa?

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Elemen ormas Islam yang tergabung dalam Forum Ummat Islam Semarang (FUIS) mengadakan audiensi bersama pihak Gereja Kehidupan Bangsa di kantor Kesbangpolinmas Gedung Pandanaran Jl Pemuda 175 Semarang, Jum’at (29/12/2017)

Hal tersebut terkait kedapatannya oknum gereja yang beratribut sinterklas membagikan bingkisan di TPQ beberapa waktu lalu, yang mana membuat sebagian warga setempat resah.

Baca : Ada ‘Sinterklas’ Bagikan Bingkisan ke TPQ Semarang

Dalam audiensi tersebut, pihak gereja dan umat Islam menyepakati bahwa setiap kelompok Agama yang mengadakan kegiatan sosial untuk berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sehingga dimungkinkan kegiatan tersebut bisa terpantau

“Ada sebuah kesepakatan bahwa ketika akan mengadakan kegiatan sosial masing-masing agama bisa berkoordinasi dengan FKUB, sehingga kegiatan itu bisa terpantau oleh lembaga yang sudah kita bentuk bersama yang terdiri dari berbagai agama yag ada di Kota Semarang,” ucap Isdianto kepala Kesbangpolinmas Semarang kepada media setelah audiensi selesai.

Sedangkan dari ketua Forum Ummat Islam Semarang Wahyu Kuniawan, menyampaikan kepada FKUB agar lebih berperan aktif dalam mengedukasi kepada agama-agama yang dinaunginya sehingga hal-hal yang minimbulkan gesekan bisa dieliminir

“Dari pihak FKUB agar lebih berperan aktif dalam rangka untuk edukasi , kedepannya agar ada semacam pengajaran kepada agama-agama yang dinaunginya itu supaya hal-hal yang menimbulkan gesekan bisa dieliminir,” pungkasnya.

 

Hotel Santika Tasikmalaya Batalkan Acara Hip Hop DJ di Malam Tahun Baru

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Al Mumtaz) menyambangi Hotel Santika Tasikmalaya mengklarifikasi beredarnya ajakan mengikuti acara Hip Hop DJ saat malam pergantian tahun baru.

Massa umat Islam diterima oleh General Manajer Hotel Santika Tasikmalaya, Deni. Kepada umat Islam, Asep mengatakan bahwa benar Hotel Santika akan memfasilirtasi kreativitas seni warga Tasik, namun tetap memegang dan menghormati nilai dan norma yang berlaku di Kota Santri tersebut.

“Selanjutnya terkait iklan hip hop DJ yang disoroti warga kota Tasikmalaya beliau memastikan bahwa acara DJ tersebut dibatalkan,” kata Sekjen Al Mumtaz, Abu Hazmi dalam keterangannya kepada Jurnalislam.com, Jumat (29/12/2017).

Al Mumtaz pun mengapresiasi pihak hotel yang siap berdialog dan menerima masukkan masyarakat. “Semoga pengusaha perhotelan lainnya bisa mengikuti langkah-langkah baik hotel tersebut,” pungkasnya.