ANKARA (Jurnalislam.com) – Negara-negara Eropa dan PBB telah menyerukan penyelidikan yang transparan dan cepat terhadap kasus seorang jurnalis Saudi yang hilang.
Mevlut Cavusoglu mengacu pada investigasi dalam kasus Jamal Khashoggi, kolumnis koran Washington Post, yang dicurigai dibunuh di Konsulat Saudi setelah dia memasuki gedung konsulat itu pada tanggal 2 Oktober dan tidak pernah terlihat keluar.
Para diplomat terkemuka dari Prancis, Inggris dan Jerman mengeluarkan pernyataan bersama mengenai tindakan yang mendesak, lansir Anadolu Agency, Selasa (16/10/2018).
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian dan Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan: “Membela kebebasan berekspresi dan pers bebas dan memastikan perlindungan jurnalis adalah prioritas utama bagi Jerman, Inggris dan Prancis. Dalam semangat ini, cahaya harus difokuskan pada hilangnya wartawan Saudi Jamal Khashoggi, dimana keluarganya telah kehilangan kontak dengannya sejak 2 Oktober.
“Perlu ada penyelidikan yang kredibel untuk menetapkan kebenaran tentang apa yang terjadi, dan – jika relevan – untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas hilangnya Jamal Khashoggi, dan memastikan bahwa mereka dimintai pertanggungjawaban.
“Kami mendorong upaya bersama Saudi-Turki dalam hal itu, dan mengharapkan pemerintah Saudi untuk memberikan tanggapan yang lengkap dan rinci. Kami telah menyampaikan pesan ini secara langsung kepada pihak berwenang Saudi.”
Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan dia menunggu “ditegakkannya kebenaran dan kejelasan yang lengkap,” dalam sebuah wawancara dengan televisi France 24.
“Apa yang telah diungkapkan ini adalah serius, sangat serius … Prancis ingin segalanya dilakukan agar kita memperoleh seluruh kebenaran dalam kasus ini, dimana unsur-unsur pertamanya sangat mengkhawatirkan,” katanya.
Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Jerman Christofer Burger dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Perancis Agnes Von Der Muhll mengatakan mereka “khawatir” tentang nasib jurnalis yang hilang itu.
Pembicara pemerintah Spanyol Isabel Celaa mengatakan kebebasan pers merupakan aspek penting bagi negara demokratis.
INDIA (Jurnalislam.com) – Pihak berwenang di negara bagian India yang paling padat penduduknya telah mengubah nama Muslim sebuah kota bersejarah menjadi menjadi nama dengan nuansa Hindu, media lokal melaporkan.
Allahabad, sebuah kota berpenduduk lebih dari satu juta orang di negara bagian Uttar Pradesh (UP) utara, sekarang akan dikenal sebagai Prayagraj, seorang pejabat senior dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa kepada wartawan, Selasa (16/10/2018), lansir Aljazeera.
Siddarth Nath Singh, menteri kesehatan UP, mengatakan keputusan untuk mengganti nama kota itu dibuat pada pertemuan kabinet menyusul usulan oleh Ketua Menteri Yogi Adityanath, yang mengepalai negara.
“Semua anggota kabinet senang dan mulai hari ini dan seterusnya, nama Allahabad akan berubah menjadi Prayagraj,” katanya seperti dikutip oleh surat kabar Indian Express.
Kota yang merupakan rumah Perdana Menteri pertama India Jawaharlal Nehru dan terletak 650km tenggara ibukota India New Delhi, diberi nama Allahabad oleh penguasa Muslim Mughal pada abad ke-16.
Nama barunya, Prayagraj, mengacu pada pertemuan sungai Gangga dan Yamuna, tempat diselenggarakannya festival mega Hindu Kumbh Mela, yang akan berlangsung pada bulan Januari.
Lebih dari 100 juta orang menghadiri pertemuan ketika terakhir diadakan pada tahun 2013.
Onkar Singh, seorang juru bicara untuk partai Kongres oposisi, sebelumnya mengatakan perubahan nama tersebut mengurangi peran kota itu selama perjuangan India untuk kemerdekaan dari Inggris.
Dia menyebut kota itu “pusat inspirasi”, menurut Indian Express, dan mencatat bahwa itu adalah tempat dari beberapa pertemuan penting antara para pemimpin India di akhir abad ke-19, yang katanya “memberi bentuk bagi gerakan kebebasan”.
Perubahan nama kota itu terjadi di tengah kekhawatiran atas apa yang dikatakan para kritikus sebagai tawaran oleh partai nasionalis Hindu, partainya Perdana Menteri Narendra Modi untuk menghapus sejarah dan identitas negara yang beragam.
Sejak Adityanath – seorang pendeta yang dituduh menghasut kekerasan terhadap minoritas Muslim India – ditunjuk untuk memimpin UP tahun lalu, ia mengusulkan untuk mengganti beberapa nama bangunan era Mughal di negara bagian tersebut.
Tahun lalu, ia mengganti nama Stasiun Kereta Api Mughalarai Junction menjadi nama seorang ideolog Hindu Denn Dayal Upadhyaya, dan mengusulkan untuk mengganti nama bandara di Bareilly, Kanpur, dan Agra dengan nama yang memiliki asosiasi dengan Hindu.
Muslim di India berjumlah 19 persen sekitar 220 juta dari total penduduk negara.
Partai BJP Modi memenangkan kendali negara paling padat di negara itu pada Maret tahun lalu, menghasilkan mayoritas terbesar di UP untuk partai mana pun sejak 1977.
1,3 miliar penduduk India terdiri sari sekitar 80 persen Hindu dan 14 persen Muslim, dengan sisanya terdiri dari orang Kristen, Sikh dan minoritas lainnya.
India ecara resmi adalah negara sekuler, tetapi BJP selama bertahun-tahun telah memperebutkan pemilihan umum pada platform nasionalis Hindu, dengan anggota partainya di masa lalu dituduh membuat pernyataan anti-Muslim untuk mempolarisasi pemilih Hindu.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki akan menginterogasi pejabat di Konsulat Saudi di Istanbul jika diperlukan, menteri luar negeri mengatakan pada hari Selasa (16/10/2018).
Mevlut Cavusoglu mengacu pada investigasi dalam kasus Jamal Khashoggi, kolumnis koran Washington Post, yang dicurigai dibunuh di Konsulat Saudi setelah dia memasuki gedung konsulat itu pada tanggal 2 Oktober dan tidak pernah terlihat keluar.
“Ini adalah tanggung jawab Kantor Kepala Kejaksaan untuk memutuskan siapa yang akan diinterogasi atau pertanyaan apa yang harus ditanyakan … Para jaksa penuntut dapat meminta kesaksian [setiap pejabat Saudi di konsulat] jika diperlukan,” katanya, di sebuah konferensi berita setelah pertemuan dengan timpalannya dari Siprus Turki, Kudret Ozersay.
Cavusoglu menggarisbawahi pentingnya pendekatan “transparan dan berorientasi pada hasil” seraya, menambahkan: “Situasi perlu diklarifikasi sehingga tidak ada yang memiliki tanda tanya di pikiran mereka.”
Dia juga mengatakan Konsul Jendral Saudi itu bebas pergi ke negaranya jika dia mau.
“Jika ada diplomat Saudi yang ingin pergi ke negara mereka, mereka bisa pergi. Tidak ada batasan.”
Berbicara tentang penyelidikan di Konsulat Saudi, dia mengatakan tujuannya adalah untuk mengungkapkan nasib Khashoggi.
Pada hari Senin, para pejabat Turki dan Saudi tiba di Konsulat Saudi di Istanbul setelah memulai penyelidikan bersama atas kasus jurnalis yang hilang itu.
Hingga kini otoritas Saudi belum memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang terjadi pada Khashoggi, sementara beberapa negara – terutama Turki, AS, dan Inggris – mendesak agar misteri itu diselesaikan sesegera mungkin.
CHINA (Jurnalislam.com) – China mengeluarkan pembelaan kuat terhadap pengisolasian massal pada minoritas Muslim di wilayah Xinjiang barat jauh, dengan pejabat bersikeras pemerintah setempat beralasan mencegah “terorisme” melalui pusat-pusat “pendidikan kejuruan”.
Sohrat Zakir, gubernur Xinjiang, berdalih bahwa Beijing menyelamatkan Uighur dan Kazak Muslim dari godaan kekerasan agama dengan mengajarkan mereka keterampilan kerja dan pelatihan berbicara bahasa Mandarin, menurut laporan oleh kantor berita resmi Xinhua pada hari Selasa (16/10/2018).
Wawancara media negara terjadi di tengah kecaman global atas laporan penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim Turki.
Hingga satu juta orang diyakini ditahan di kamp isolasi untuk dicuci otaknya, menurut perkiraan yang dikutip oleh panel Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Setelah awalnya mengeluarkan penolakan, para pejabat China dalam beberapa pekan terakhir mengatakan mereka tidak melakukan penahanan sewenang-wenang ataupun menyelenggarakan pendidikan ulang politik di seluruh jaringan kamp rahasia, tetapi hanya beberapa warga yang bersalah atas pelanggaran kecil yang dikirim ke pusat-pusat kejuruan untuk menyediakan kesempatan kerja.
Langkah-langkah itu membantu mencegah serangan di Xinjiang selama 21 bulan terakhir, kata Zakir dalam wawancara dengan Xinhua.
Dia tidak mengatakan berapa banyak orang yang ditahan di pusat-pusat itu.
Para trainee menandatangani “perjanjian pendidikan” untuk menerima “pelatihan terkonsentrasi” dan menjalani “live-in study“, kata Zakir.
Muslim Uighur di camp isolasi
Mereka menerima pelajaran bahasa China dan diceramahi tentang Konstitusi dan undang-undang, katanya. Pelatihan keterampilan termasuk pengolahan makanan, perakitan produk elektronik, tata rambut, pembuatan pakaian dan e-commerce.
“Melalui pelatihan kerja, sebagian besar peserta pelatihan telah mampu merefleksikan kesalahan mereka dan melihat dengan jelas esensi dan bahaya terorisme dan ekstremisme agama,” kata Zakir seperti dikutip.
“Mereka juga bisa lebih baik membedakan yang benar dari yang salah dan menahan infiltrasi pemikiran ekstremis,” katanya.
Beberapa rincian keterangan dalam penggambaran Zakir tentang pusat-pusat itu justru bertentangan dengan laporan dari mantan tahanan, yang mengatakan bahwa kondisi di kamp-kamp itu buruk, dengan narapidana banyak yang mengalami pelecehan psikologis dan fisik.
Mereka mengatakan tahanan tidak menerima pelatihan kejuruan, mereka justru dipaksa untuk menolak ajaran agamanya (Islam).
Omir Bekali, seorang warga negara kelahiran Xinjiang, mengatakan kepada kantor berita Associated Press, ia dikurung di sebuah sel dengan 40 orang di dalam fasilitas yang dijaga ketat.
Sebelum makan, katanya, mereka disuruh melantunkan “Terima kasih Partai! Terima kasih Ibu Pertiwi!”
Selama kelas wajib harian, mereka diberitahu bahwa kelompok mereka berjalan mundur sebelum “dibebaskan” oleh partai pada tahun 1950-an.
Beberapa mengatakan mereka dipenjara karena memakai jenggot panjang dan kerudung wajah (jilbab) atau berbagi ucapan hari raya Islam di media sosial, sebuah proses yang menggemakan dekade reformasi pemikiran brutal di bawah Mao Zedong.
Patrick Poon, peneliti China Amnesty International, mengatakan klaim Zakir “terbantahkan di hadapan semua bukti yang ada dan merupakan penghinaan bagi mereka yang menderita di kamp dan keluarga mereka yang hilang”.
Dia menambahkan: “Tidak ada satu alasan pun yang dapat menyembunyikan fakta bahwa pihak berwenang China melakukan penindasan sistematis terhadap kaum Muslim.”
Laporan Xinhua muncul ketika Cina menggenjot upaya propaganda untuk mempertahankan langkah-langkahnya di Xinjiang, termasuk merangkul media asing dan menjalankan opini di luar negeri saat berusaha untuk memutar pesan yang lebih positif.
Pada Selasa malam, media negara China Central Television menayangkan program acara selama 20 menit yang konon memperlihatkan rekaman di dalam fasilitas pelatihan kejuruan di kota oasis selatan Hotan.
Dengan pakaian seperti seragam sekolah yang terang, puluhan siswa terlihat sedang di meja mempelajari bahasa Cina dan hukum-hukum mereka.
Dalam adegan lain, siswa ditampilkan di berbagai bengkel dan pabrik di depan mesin jahit, bekerja dengan kayu, menenun karpet atau membuat roti.
“Jika saya tidak belajar di sini, saya tidak dapat membayangkan kehidupan saya. Saya mungkin terus mengikuti para ekstremis religius itu menuju jalur kejahatan,” seorang mahasiswi muda mengatakan pada program itu.
Kepala hak asasi manusia PBB yang baru, Michelle Bachelet, mengatakan bulan lalu bahwa pengawas harus diizinkan masuk ke wilayah itu, dan Kongres AS telah menyuarakan seruan-seruan untuk menjatuhkan sanksi terhadap beberapa pejabat China.
WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Arab Saudi sedang mempersiapkan pengakuannya dalam membunuh wartawan Saudi yang dianggap hilang Jamal Khashoggi saat interogasi, menurut laporan Senin (15/10/2018).
Pengakuan nanti bisa mengakhiri pertanyaan tentang nasib Khashoggi. Jurnalis Washington Post yang hilang sejak 2 Oktober ketika dia terakhir terlihat memasuki Konsulat Saudi di Istanbul.
Saudi akan mengklaim dalam laporan bahwa mereka hanya berniat menculik Khashoggi dari Turki, tetapi secara tidak sengaja membunuhnya selama proses interogasi, CNN melaporkan, mengutip dua sumber anonim.
Media tersebut mengutip satu sumber yang memperingatkan bahwa laporan tersebut masih dipersiapkan dan dapat diubah. Sumber lain mengatakan kepada CNN bahwa laporan itu kemungkinan akan mengalihkan keterlibatannya para pejabat tinggi Saudi, dengan alasan rencana itu dilakukan tanpa izin resmi dan transparansi dari kerajaan sambil berusaha menyalahkan orang-orang yang terlibat langsung.
Khashoggi telah lama ditakuti di konsulat Saudi, setelah dia masuk ke gedung konsulat lalu tidak pernah terlihat keluar.
Presiden AS Donald Trump meningkatkan kemungkinan bahwa “pembunuh bayaran” bisa bertanggung jawab atas hilangnya Khashoggi setelah berbicara melalui telepon dengan Raja Salman selama 20 menit sebelumnya pada hari Senin.
Trump mengatakan Salman “dengan tegas menyangkal” pengetahuan tentang hilangnya Khashoggi
Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pihak berwenang penting Turki dengan dukungan penuh dan transparan dari Arab Saudi kemungkinan dapat menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan merilis hasil secara resmi begitu penyelidikan selesai.
Juru bicara tersebut lebih lanjut menyatakan dukungan untuk upaya para penyidik Turki, dan mengatakan dia tidak akan berprasangka terhadap setiap hasil penyelidikan sambil mengingatkan Washington siap untuk membantu.
IDLIB (Jurnalislam.com) – Sekitar empat juta warga sipil berlindung di provinsi Idlib Suriah atas upaya Turki yang telah menjaga dari kemungkinan pembantaian rezim Syiah Bashar Assad dan sekutunya dan mencegah risiko migrasi besar-besaran, Anadolu Agency melaporkan, Senin (15/10/2018).
Terletak di Suriah barat laut, Idlib telah menjadi salah satu wilayah yang dilanda gelombang kekerasan terbesar selama perang Suriah. Oleh karena itu, provinsi Idlib dijadikan sebagai zona de-eskalasi setelah pertemuan Astana oleh Turki, Rusia dan Iran pada 4-5 Mei 2017.
Pada saat yang sama, Idlib menjadi “benteng kuat” di tengah perang, yang terdiri dari berbagai oposisi militer dan faksi-faksi jihad, Idlib menerima sejumlah besar pengungsi dari berbagai wilayah di Suriah.
Disebabkan Serangan brutal rezim Nushairiyah Assad dan sekutu-sekutunya, hal tersebut membuat warga sipil melarikan diri dari berbagai bagian wilayah Suriah ke Idlib, meningkatkan populasi provinsi itu menjadi hampir empat juta.
Selain itu, oposisi militer juga dipaksa untuk mengevakuasi pejuang dan warganya dari berbagai titik wilayah yang rezim kuasai baru-baru ini baik melalui blockade dan serangan udara dikumpulkan di Idlib.
Idlib – di mana faksi-faksi jihad seperti Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan Huraseddin juga memiliki kehadiran bersama dengan oposisi anti Assad – telah berubah menjadi target baru rezim dan sekutu saat ini.
Sementara pasukan rezim secara intens mengerahkan elemen militer ke Idlib – mengelilinginya dari tiga arah – Pemerintah rezim Assad dan pejabat Rusia telah membuat pernyataan yang mengancam terhadap kawasan itu.
Rezim Assad dan Rusia meluncurkan serangan udara di Idlib pada 4 September. Puluhan ribu warga sipil mulai bermigrasi ke wilayah dekat perbatasan Turki atau titik-titik pengamatan tentara Turki di negara itu.
Ketika PBB meningkatkan peringatannya terhadap kemungkinan pembantaian besar pada warga sipil, gelombang migrasi dan krisis kemanusiaan di Idlib, Turki mempercepat lalu lintas diplomasi.
Pejabat Turki mengadakan pertemuan dengan delegasi Rusia dan Iran, penjamin gencatan senjata Suriah dalam kerangka perjanjian Astana.
Setelah usulan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan selama KTT trilateral yang diadakan di Teheran pada 7 September, Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui langkah-langkah tambahan untuk mempertahankan gencatan senjata di Idlib dalam pertemuan yang diadakan di Sochi pada 17 September.
Mengikuti Perjanjian Sochi, yang merupakan fase baru dimulai di Idlib – rezim Assad dan Rusia mengakhiri serangan udara dan ancaman mereka.
Sekitar 80.000 warga sipil yang meninggalkan rumah mereka saat serangan telah kembali ke Idlib. Warga sipil, didorong oleh kehadiran tentara Turki di titik-titik pengamatan, mulai memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat serangan.
Meskipun kondisi sulit, para keluarga mulai mengirim anak-anak mereka kembali ke sekolah. Mulai terbangun kepercayaan dalam lingkungan, menghidupkan kembali kehidupan sosial dan ekonomi kota.
WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden AS Donald Trump pada Senin (15/10/2018) menyampaikan bahwa Arab Saudi kemungkinan tidak berada di belakang hilangnya jurnalis Jamal Khashoggi.
Trump malah mengatakan kemungkinan “pembunuh bayaran” telah menculik wartawan Saudi setelah berbicara dengan Raja Salman pada pagi hari.
“Kami tidak akan membiarkan apa-apa terlewati,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. “Raja Salman dengan tegas menyangkal hal-hal tentang Khashoggi. Dia benar-benar tidak tahu, mungkin, saya tidak ingin masuk ke dalam pikirannya tetapi kedengarannya bagi saya seperti itu mungkin bisa jadi pembunuh bayaran, siapa tahu? Kita akan untuk mencoba mendapatkan data itu segera.. ”
Trump mengumumkan dia mengirim Sekretaris Negara Mike Pompeo ke Riyadh untuk bertemu dengan raja Saudi.
Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis Saudi untuk surat kabar Washington Post, telah hilang sejak ia memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.
Pada hari yang sama 15 orang Saudi lainnya, termasuk beberapa pejabat, tiba di Istanbul dengan dua pesawat dan mengunjungi gedung diplomatik sementara Khashoggi juga berada di dalam, kata polisi Turki.
Semua orang yang diidentifikasi telah meninggalkan Turki.
Otoritas Saudi belum memberikan penjelasan yang jelas tentang nasib Khashoggi, sementara beberapa negara – terutama Turki, AS, dan Inggris – mendesak agar kasus itu diselesaikan secepat mungkin.
Trump mengatakan bahwa selama obrolannya dengan Salman, kerajaan mengeluarkan penolakan tegas atas pengetahuan apa pun tentang hilangnya Khashoggi.
“Penyangkalannya kepada saya tidak mungkin lebih kuat bahwa dia tidak memiliki pengetahuan tentang Khashoggi. Dan mana mungkin orang seperti dia dan juga putra mahkota tidak memiliki pengetahuan itu,” kata Trump, mengacu pada Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman.
Trump telah menghadapi tekanan yang meningkat dari anggota parlemen, meminta dia untuk mendesak Arab Saudi, apakah negara itu berada di belakang penculikan atau pembunuhan Khashoggi.
TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Aktifis Islam Tasikmalaya (Al-Mumtaz) menggelar Aksi Dakwah On The Street. Aksi bertajuk “Selamatkan Kota Santri dari Bencana yang Membinasakan” itu dilakukan pada Sabtu (13/10/2018) disejumlah titik keramaian Tasikmalaya.
“Kegiatan malam hari ini adalah sebuah bagian daripada kegiatan kepedulian kami kepada kota Tasikmalaya, yang notabene kota santri, 1000 pesantren, dan 1000 ulama,” terang ketua Al-Mumtaz, Hilmi kepada para wartawan.
Hilmi mengatakan, Al-Mumtaz khawatir dengan kondisi Tasikmalaya saat ini. Nilai-nilai, religius di kota Tasikmalaya, kata dia, semakin terkikis dengan perkembangan zaman yang mengarah kepada perbuatan dosa.
Kegiatan Dakwah on the street di salah satu Kafe Tasikmalaya
“Nilai-nilai itu semakin hari sudah semakin terkikis dengan perkembangan zaman, perbuatan-perbuatan dosa sudah luar biasa di kota Tasikmalaya,” ungkapnya.
Sementara itu, menanggapi isu LGBT yang tengah ramai, Hilmi menjelaskan bahwa salah satu agenda aksi tersebut adalah untuk memberikan peringatan kepada para pelaku maksiat, termasuk LGBT.
“Keberadaan kami ini, mengapa kami hari ini turun kejalan, ini sebagai tazkirah (memberi peringatan). Tadzkirah kepada para penguasa, kepada masyarakat. Mungkin tazdkirah itu mengingatkan masyarakat yang tidak peduli agar bisa peduli dengan kondisi yang ada, termasuk dengan merebaknya penyakit-penyakit masyarakat baik itu lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT),” tandasnya.
Selain melakukan aksi turun kejalan, Al-Mumtaz juga akan mengupayakan audiensi dengan pemerintah kota Tasikmalaya untuk segera diterbitkannya Perda yang khusus mengatur tentang pelarangan aktifitas LGBT di Tasikmalaya.
PALESTINA (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu pada hari Ahad (14/10/2018) mengancam akan “menghantam dengan sangat keras” terhadap Hamas setelah kekerasan baru di sepanjang pagar yang memisahkan Jalur Gaza yang terkepung dari Israel.
Pasukan penjajah Israel membunuh tujuh pengunjuk rasa di sepanjang pagar pada hari Jumat selama aksi protes pekanan “Great March of Return” yang berlangsung sejak bulan Maret.
Meskipun sebagian besar berjalan damai, beberapa pengunjuk rasa telah menggunakan taktik seperti balon dan layang-layang pembakar yang melayang melintasi pagar pemisah Israel dan membakar lahan pertanian di Israel.
“Kami sebentar lagi akan melancarkan jenis tindakan lain yang mencakup pukulan yang sangat kuat. Jika Hamas cerdas, mereka akan menghentikan api dan kekerasan sekarang,” kata Netanyahu dalam pertemuan kabinet pekanan.
Israel mengumumkan akan menangguhkan semua pengiriman bahan bakar ke Jalur Gaza, setelah protes baru di sepanjang pagar dimana tujuh warga Palestina tewas oleh pasukan Israel.
Gaza, yang sudah menderita pemadaman listrik kronis, bergantung pada pengiriman bahan bakar dari Israel untuk menyalakan pembangkit listriknya. Israel pekan lalu mencapai kesepakatan untuk menyediakan bahan bakar yang dibiayai Qatar ke Gaza untuk meningkatkan pasokan listrik.
Qatar berjanji untuk membayar $ 60 juta (52 juta euro) untuk bahan bakar yang akan dibawa ke Gaza selama enam bulan dalam sebuah kesepakatan yang ditengahi PBB.
Pada hari Sabtu, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan pengiriman bahan bakar hanya akan dilanjutkan jika ada “penghentian total tindak kekerasan, peluncuran balon pembakar (dari Gaza menuju Israel) dan penggunaan ban yang terbakar di kota-kota Israel” di dekat daerah kantung.
Sedangkan demonstran Palestina juga menghadapi gas air mata dan tembakan penembak jitu Israel selama protes massal.
Sedikitnya 205 warga Palestina dan satu warga Israel tewas sejak protes dimulai pada 30 Maret.
Para pengunjuk rasa menuntut tanahnya kembali yang sekarang berada di dalam kekuasaan Israel, sejak keluarga mereka mengungsi selama perang 1948 setelah diusir untuk pembentukan negara Yahudi.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Dalam panggilan telepon Ahad (14/10/2018) malam, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz mendiskusikan hilangnya jurnalis Jamal Khashoggi.
Erdogan menekankan pembentukan kelompok kerja gabungan untuk menyelidiki kasus tersebut, kata seorang sumber presiden Turki, yang berbicara dengan syarat anonim karena pembatasan berbicara dengan media.
Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post, telah hilang sejak dia memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.
Pada hari yang sama 15 orang Saudi lainnya, termasuk beberapa pejabat, tiba di Istanbul dengan dua pesawat dan mengunjungi gedung itu sementara Khashoggi juga berada di dalam, kata sumber polisi Turki. Semua individu yang diidentifikasi telah meninggalkan Turki.
Otoritas Saudi belum memberikan informasi yang jelas tentang nasib Khashoggi, sementara beberapa negara – terutama Turki, AS, dan Inggris – mendesak agar kasus itu diselesaikan secepat mungkin.
