BANGLADESH (Jurnalislam.com) – Pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri dari pembantaian di Myanmar menolak kekhawatiran pemimpin Aung San Suu Kyi atas penderitaan mereka, karena para aktivis melaporkan pemerintahnya “masih mengubur kepala mereka di pasir” atas kekerasan yang merobek wilayah Rakhine.
Dalam sebuah kamp yang luas dan kumuh di perbatasan Bangladesh-Myanmar, pengungsi Rohingya pada hari Selasa (19/9/2017) menolak pernyataan klaim Aung San Suu Kyi bahwa banyak anggota kelompok minoritas mereka aman di Myanmar dan mengatakan bahwa sumpahnya untuk memulangkan pengungsi Rohingya tidak membawa beban.
“Suu Kyi adalah pengkhianat. Kita tidak bisa bergantung pada kata-katanya,” kata Sultan Ahmed, yang tiba di Cox’s Bazar di Bangladesh bersama dengan ratusan ribu pengungsi dua pekan yang lalu.
Pria berusia 80 tahun itu mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia tidak percaya bahwa pemimpin de facto itu akan bertindak berdasarkan kata-katanya karena “semuanya dijalankan dan diputuskan oleh tentara”.
Aung San Suu Kyi “hanya sebuah nama di sana. Tidak ada yang peduli padanya,” katanya.
Peraih Nobel Perdamaian tersebut telah menghadapi kritik internasional yang sengit karena tidak banyak berbuat tentang pelanggaran kemanusian berat yang dihadapi oleh muslim Rohingya atas kekejian Militernya.
Dia memecah kebisuannya pada hari Selasa, dengan mengutuk “semua pelanggaran hak asasi manusia” di Negara Bagian Rakhine, dan berjanji untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran.
Namun, dia gagal mengomentari serangan militer yang mengirim lebih dari 420.000 Rohingya melintasi perbatasan menuju Bangladesh, sebuah operasi yang telah dicap oleh PBB sebagai “pembersihan etnis”.
Abdul Hafiz, seorang pria Rohingya di Kutupalong, merasa marah dengan implikasi Aung San Suu Kyi bahwa Rohingya bertanggung jawab sendiri atas penderitaan mereka.
Aung San Suu Kyi telah mengatakan bahwa lebih dari separuh desa Rohingya tidak terpengaruh oleh kekerasan tersebut, dan mengundang para diplomat dan pengamat untuk mengunjungi desa-desa tersebut sehingga mereka dapat mempelajari bagaimana umat Buddha dan Muslim “tidak berada dalam tenggorokan masing-masing di wilayah ini”.
“Biarkan mereka melihat keadaan orang-orang di sana,” kata Hafiz kepada kantor berita Associated Press.
“Mereka menahan orang-orang dalam kurungan, biarlah media dunia tahu dari mereka apakah kita disiksa atau hidup dalam bahagia.”
Shah Ahmed, seorang pengungsi berusia 60 tahun yang melarikan diri dari Maungdaw di negara bagian Rakhine utara dua pekan lalu, mengatakan bahwa dia juga tidak lagi mempercayai Aung San Suu Kyi.
Tapi dia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia siap kembali ke desanya jika pemerintahnya “memastikan perdamaian, keamanan dan pengembalian harta kami”.
Kelompok hak asasi manusia juga skeptis, mengkritik Aung San Suu Kyi karena telah gagal untuk mengutuk pelanggaran tentara tersebut, dan juga meragukan klaimnya bahwa operasi militer telah dihentikan pada tanggal 5 September.
“Meskipun positif mendengar Aung San Suu Kyi mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Rakhine, dia masih diam tentang kebrutalan pasukannya,” Amnesty mengatakan dalam sebuah pernyataan.
“Aung San Suu Kyi hari ini menunjukkan bahwa dia dan pemerintahnya masih mengubur kepala mereka di pasir menghadapi kebiadaban yang terjadi di Negara Bagian Rakhine,” kata kelompok hak asasi manusia tersebut.
“Kadang-kadang, pidatonya berisi campuran kebohongan dan menyalahkan korban.”
Phil Robertson dari Human Rights Watch, mengacu pada pernyataan Aung San Suu Kyi bahwa operasi militer telah berakhir, bertanya: “Jika memang benar, lalu siapa yang membakar semua desa yang kita lihat dalam dua pekan terakhir ini?”
Dia mengatakan bahwa citra satelit menunjukkan sekitar separuh dari seluruh desa Rohingya telah dibakar dan sudah saatnya Aung San Suu Kyi, pemerintah dan militer menghadapi kenyataan bahwa pasukan Myanmar “tidak mengikuti kode etik dan menembak serta membunuh siapa saja yang mereka inginkan”.
Ronan Lee, seorang peneliti Rohingya di Deakin University, mengatakan bahwa pidato Aung San Suu Kyi “sangat mengkhawatirkan dari sudut pandang kemanusiaan”.
Kemungkinan besar pidatonya adalah untuk memberi militer “penghiburan dan kepastian yang sejati bahwa dia tidak akan memanggil mereka untuk menghentikan apa yang mereka lakukan,” katanya kepada Al Jazeera dari Melbourne.
Sementara itu, diplomat asing yang hadir di Naypyidaw saat memberikan pidatonya memberikan reaksi positif secara keseluruhan terhadap Suu Kyi.
Duta Besar China, Hong Liang, menyambut pidato Aung San Suu Kyi dengan mengatakan bahwa pidato itu akan memperbaiki pemahaman. Nikolay Listopadov, duta besar Rusia untuk Myanmar, mengatakan bahwa tidak ada bukti pembersihan etnik.
Mohammad Sufiur Rahman, Duta Besar Bangladesh untuk Myanmar, mengatakan: “Saya hanya mengatakan satu hal, bahwa apapun yang dia katakan itu menggembirakan dan kita harus menerapkannya dengan semangat yang benar.”
Asisten Deputi Sekretaris Negara Bagian AS Patrick Murphy juga menyimak pidato tersebut namun tidak berkomentar.
“Pemerintah Inggris mengumumkan hari ini bahwa kita akan menghentikan semua keterlibatan dan pelatihan pertahanan militer Birma oleh Kementerian Pertahanan sampai masalah ini teratasi,” tambahnya.
