DOHA (Jurnalislam.com) – Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengatakan bahwa sekelompok negara Arab yang memberlakukan “blokade yang tidak adil” di Qatar berusaha untuk mengacaukan negara berdaulat itu.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar dan memberlakukan blokade darat, udara dan laut melawannya, serta menuduh Doha mendukung “terorisme”. Qatar telah berkali-kali membantah tuduhan tersebut.
“Saya berdiri di hadapan Anda sementara negara dan rakyat saya terus-menerus terkena blokade yang tidak adil yang diberlakukan sejak 5 Juni oleh negara-negara tetangga,” kata Sheikh Tamim, berbicara kepada Majelis Umum PBB di New York pada hari Selasa (19/92017), Aljazeera melaporkan.
Qatar: Setelah Sukses Dukung Kudeta Mesir, Kini UEA Pulihkan Kediktatoran Arab
Dia bertanya apakah ini tidak menjadi definisi “terorisme”, mengatakan bahwa langkah-langkah negara-negara pemblokir adalah sebuah serangan terhadap negara berdaulat dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
“Negara-negara yang memberlakukan blokade di negara bagian Qatar mencampuri urusan dalam negeri banyak negara, dan menuduh semua pihak yang menentang mereka di dalam negeri dan di luar negeri dengan terorisme. Dengan melakukan hal tersebut, mereka menimbulkan kerusakan pada perang melawan teror,” kata amir tersebut dari Qatar, yang merupakan rumah bagi pangkalan militer AS terbesar di Timur Tengah.
“Kami menolak menyerah pada tekanan dan pengepungan.”
Sheikh Tamim juga memperbarui seruan untuk dialog untuk mengakhiri krisis diplomatik terburuk di Teluk, dengan mengatakan bahwa negaranya terbuka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui perundingan tanpa prasyarat.
Dia mengatakan “diperlukan sebuah dialog tanpa syarat yang didasarkan pada saling menghormati kedaulatan”.
Aung San Suu Kyi Pidato pada Dunia, Muslim Rohingya: Suu Kyi Pengkhianat!
Pada masalah internasional, Sheikh Tamim meminta pemerintah Myanmar “untuk menghentikan kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya” dan meminta warga Palestina untuk menyelesaikan “rekonsiliasi nasional mereka”.
Dia juga mengatakan bahwa Israel terus menghalangi perdamaian penuh dan abadi dengan menolak prakarsa perdamaian Arab tahun 2002 dan dengan melanjutkan kebijakan mereka sendri di wilayah-wilayah pendudukan.
