Penulis: Ally Muhammad Abduh

MUI Sulteng Sering Melarang Palu Nomoni Tapi Tak Didengar

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Mayoritas warga Palu berkeyakinan salah satu penyebab bencana gempa bumi dan tsunami dikarenakan ritual adat Palu Nomoni yang dihidupkan kembali.

PALU (Jurnalislam.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri mengatakan, pihaknya sering menyampaikan bahwa ritual adat Palu Nomoni dan ritual balia di dalamnya bertentangan dengan ajaran Islam.

Hal itu dikarenakan dalam ritual tersebut terdapat banyak unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam dan kesyirikan seperti membunuh binatang dengan cara disiksa untuk dijadikan sesajen.

“Baik dalam pandangan Islam maupun pandangan yang bukan, sebagai manusia yang tidak beragamapun melihat ini sesuatu yang tidak wajar dilakukan khususnya di zaman modern begini yang mempercayai animisme dan lain sebagainya,” papar Habib Ali kepada Jurnalislam.com saat ditemui kediamannya Jl. Sis Al-Jufri, Rabu (17/10/2018).

Musabab itulah yang membuat MUI Sulteng mengeluarkan larangan ritual tersebut. Meski Habib Ali tidak menjelaskan bentuk larangan tersebut tertuang dalam fatwa, akan tetapi masyarakat muslim Sulteng manut pada imbauan para ulama.

Jembatan Ponulele atau jembatan kuning di Kota Palu roboh diterjang tsunami. Foto: Ally/jurniscom

Baca juga : Tsunami Itu Pecah Di Atas Kubah

“Saya kira kita sudah pernah, kita punya dai-dai juga sudah sering (menyampaikan perihal larangan ritual balia-red), tetapi mungkin tidak didengar atau bagaimana,” katanya.

Ritual balia sejatinya merupakan upacara adat khas suku Kaili untuk meminta kesembuhan. Ritual ini sudah lama dihilangkan oleh para ulama dari masyarakat Palu karena prosesinya yang kental dengan unsur kesyirikan.

Habib Ali menyampaikan, dalam ajaran Islam, ikhtiar untuk mencari kesembuhan merupakan kewajiban. Akan tetapi ikhtiar tersebut harus tidak boleh melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah.

“Kita hanya melihat kehidupan dunianya, dunia kita, tetapi tidak melihat apa yang diajarkan oleh Allah Subahanahu Wata’ala,” pungkasnya.

Sebuah Masjid di tepi pantai Talise, Kota Palu pasca diterjang tsunami. Foto: Ally/Jurniscom

Baca juga : Habib Rotan: Insya Allah Tahun Depan Tak Ada Lagi Palu Nomoni

Untuk diketahui, semenjak Walikota Palu dijabat Hidayat pada 2016 lalu, ritual Palu Nomoni kembali dihidupkan. Warga Palu menceritakan, setidaknya sudah terjadi tiga kali kejanggalan ketika upacara adat Palu Nomoni kembali digelar semasa pemerintahan Hidayat.

“Yang pertama dulu nelayan dimakan buaya, yang kedua angin kencang, ini yang paling parah, tsunami,” kata salah seorang warga yang enggan disebut namanya.

Warga berkeyakinan, musibah-musibah yang menimpa warga semenjak Palu Nomoni digelar kembali merupakan teguran langsung dari Allah.

“Itu berarti Allah tidak suka dengan acara itu, tapi dia orang itu memaksakan, akhirnya kami yang jadi korban,” ucap warga Kota Palu lainnya.

Sejak 10 hingga 15 Oktober 2018, tim Jurnalislam.com di lapangan telah mewawancarai lebih dari 50 warga Kota Palu dan Donggala terkait Palu Nomoni ini. Jawabannya seragam, mereka berkeyakinan salah satu penyebab bencana gempa bumi dan tsunami ini disebabkan oleh dihidupkannya lagi Palu Nomoni.

 

SMAN 3 Cimahi Kumpulkan Rp.30 Juta untuk Korban Bencana di Sulteng

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Dana tersebut dikhususkan untuk keperluan sekolah para korban musibah di Sulteng.

CIMAHI (Jurnalislam.com) – Simpati untuk korban gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah terus berdatangan. Tak ketinggalan, para siswa, guru, dan orang tua siswa SMAN 3 Cimahi berpartisipasi untuk membantu meringankan beban saudara-saudara mereka di Palu, Donggala, dan Sigi.

Setiap walikelas di Sekolah ini mengintruksikan siswanya untuk mengumpulkan donasi termasuk dari orang tua mereka yang selanjutnya dikelola oleh bidang kesiswaan sekolah. Alhasil, donasi lebih dari Rp. 30 juta terkumpul dan akan disalurkan melalui Daarut Tauhid (DT) Peduli.

Kepala Sekolah SMAN 3 Cimahi, Nely Krisdayana mengatakan, penggalanangan dana tersebut berlangsung selama 4 hari.

“Kita selama empat hari melakukan pengumpulan dana, sisa-sisa jajan siswa dikumpulkan melalui bidang keiswaa,” kata Nelly di Cimahi, Kamis (19/10/18).

Kegiatan ini, lanjut Nelly, juga untuk melatih kepedulian siswa-siswi serta melatih keikhlasan mereka.

Nelly menjelaskan, dana tersebut dikhususkan untuk keperluan sekolah para korban musibah di Sulteng.

Laporan: Saifal / Cimahi

Penghina Habib Rizieq Ini Ketakutan Didatangi FPI

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Jika melalui proses kekeluargaan ini tidak bisa membuat Nanang jera, pihaknya mempersilahkan FPI untuk memproses hukum.

BANYUWANGI (Jurnalislam.com) – Beberapa perwakilan ormas Islam dari FPI dan Jamaah Ansharusy Syariah menelusuri keberadaan pemilik akun facebook Nanang Kholik di Desa Gambiran, Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (18/10/2018).

Kedatangan mereka untuk meminta klarifikasi (tabayun) terkait pelecehan terhadap Habib Rizieq Shihab dan beberapa tokoh nasional lainnya yang diposting dalam status facebook.

Terlebih dahulu, perwakilan FPI dan Ansharusyariah itu menemui Kepala Desa Gambiran, Eko Hadi Riyanto guna memastikan bahwa Nanang Kholik adalah warga desa tersebut.

“Sebagai sesama muslim kami wajib bertabayun terkait maksud Nanang Kholik mengunggah gambar pelecehan itu. Sudah sepantasnya dia meminta maaf karena hal ini masuk ranah pelanggaran hukum,” terang perwakilan FPI, Agus Iskandar.

Menanggapi hal itu, Kades Eko Hadi langsung menugaskan stafnya untuk menghadirkan Nanang Kholik. Namun Nanang menolak datang karena ketakutan.

“Staf kami sudah mengajak baik-baik Nanang untuk datang namun dia tidak berani dan menyampaikan maaf lewat telepon kepada saya,” papar Eko Hadi.

Eko menegaskan, jika melalui proses kekeluargaan ini tidak bisa membuat Nanang jera, pihaknya mempersilahkan FPI untuk memproses hukum Nanang jika mengulangi perbuatanya.

“Kami persilakan Bapak-bapak menempuh cara hukum untuk menyadarkan warga kami,” ucap Eko.

Untuk menjaga kondusifitas, perwakilan ormas menyerahkan kepada Kepala Desa untuk membina Nanang Kholik supaya tidak mengulangi perbuatannya.

“Kami mengapresiasi tanggapan pak Kades dan menyesalkan tindakan pelecehan ulama yang dilakukan warganya. Kami akan memantau kasus ini demi kemaslahatan bersama. Semoga ke depannya hal semacam ini tidak terjadi lagi di daerah kita,” papar Agus.

Dalam facebooknya, Nanang mengunggah gambar Habib Rizieq dengan mengenakan pakaian perempuan India sedang dipeluk oleh seorang pria Arab yang wajahnya diganti Amien Rais.

Laporan : Moch Ihsan / Banyuwangi

Pasca Bencana, DPRD Kota Palu Ajak Seluruh Elemen Intropeksi Diri

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Bey berharap musibah yang melanda Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala itu dapat menjadikan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan makin taat dengan perintah Allah dan berhenti berbuat dosa.

PALU (Jurnalislam.com) – Sejumlah anggota DPRD Kota Palu mengajak seluruh elemen mulai dari warga, wakil rakyat dan pemerintah kota untuk introspeksi diri atas musibah gempa dan tsunami yang meluluhlantahkan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu.

Sekretaris Fraksi Hanura, Bey Arifin mengatakan, dalam pandangan agama khususnya Islam, bencana alam tidaklah terjadi melainkan akibat ulah manusia sendiri.

“Saya minta maaf kepada semuanya. Bukan untuk menggurui tapi untuk saling mengingatkan bahwa bencana ini terjadi disebabkan dosa-dosa yang diperbuat,” kata Bey dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dan Pemerintah Kota Palu di ruang sidang utama DPRD Palu, Kamis (19/10/2018) siang.

Anggota Komisi A di DPRD Palu yang juga juru dakwah itu mengutip perkataan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yakni Umar bin Khattab yang mengaitkan antara bencana dengan dosa-dosa yang diperbuat manusia.

Baca juga : Habib Ali Sebut Bencana di Sulteng Berbeda, Lokasinya Pilih-pilih

“Saat sahabat nabi Umar bin Khattab menjadi khalifah (pemimpin), terjadi gempa di suatu wilayah di wilayah kekuasaannya. Saat dia ke sana, dia tidak menanyakan berapa jumlah korban akibat gempa. Dia tidak bertanya kerusakan yang ditimbulkan. Tapi yang dia tanyakan dosa apa yang telah diperbuat manusia di wilayah itu sampai Allah menurunkan bencana,” paparnya.

Bey berharap musibah yang melanda Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala itu dapat menjadikan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan makin taat dengan perintah Allah dan berhenti berbuat dosa.

Senada dengan Bey Arifin, Anggota DPRD Palu Fraksi Golkar Muhammad J Wartabone menyatakan sudah saatnya seluruh elemen saling merangkul dan makin menjadi pribadi yang baik serta taat kepada Allah pasca bencana yang melanda.

“Sebagaimana firman Allah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang melalukan introspeksi diri atas perbuatan yang dilakukan. Sudah saatnya kita intropeksi diri. Sudah saatnya kita saling merangkul dan saling memaafkan,” katanya.

Wartabone mengingatkan seluruh pihak agar tidak terpecah belah dengan polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dia berharao persatuan antara umat beragama di Kota Palu makin kuat pasca bencana yang terjadi.

“Kita sudah kehilangan harta, kita sudah kehilangan keluarga. Janganlah kita sampai terpecah belah. Saya berharap hubungan antar kita semua semakin kuat,” ujar Wartabone.

Laporan: Shandi/Palu

Antisipasi Pemurtadan Korban Bencana, Begini Solusi MUI Sulteng

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Kerjasama antara lembaga Islam dan non-islam hanyalah sebatas urusan kemanusiaan bukan masalah yang menyangkut urusan akidah dan kepercayaan.

PALU (Jurnalislam.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah (Sulteng), Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri meminta umat Islam agar jangan terlalu curiga dengan adanya lembaga non-muslim yang memberi bantuan. Sebab, kata dia, jumlah warga Palu, Donggala, dan Sigi yang muslim maupun non-muslim tak terlalu mencolok.

Hal itu disampaikan mengingat adanya upaya pendangkalan akidah oleh lembaga kemanusiaan non-muslim terhadap korban bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia lainnya.

“Kita juga mengantisipasi hal itu, kalau saya di sini menggabung, ada yang non-muslim sama-sama membagi juga agar kita bisa melihat, kita ini bicara kemanusiaan,” katanya saat ditemui Jurnalislam.com di kediamannya, Palu, Kamis (18/10/2018).

Anak-anak di pengungsian Desa Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Foto: Ally/Jurniscom

Akan tetapi, sebagai upaya pencegahan, ia meminta ormas Islam untuk mendampingi masuknya bantuan dari lembaga-lembaga non-muslim.

“Jadi saya berharap kepada kelompok Islam kalau ada yang mau bantu dari non-muslim kita masuk, kita bersama-sama aja untuk mengecilkan hal-hal seperti itu (pendangkalan akidah-red),” imbuhnya.

Habib Ali menceritakan, belum lama ini ia kedatangan tamu non-muslim dari Papua yang ingin membantu korban bencana alam di Palu. Dirinya tidak mempermasalahkan selama ada kesamaan visi, yaitu kemanusiaan.

Baca juga: JK : Paling Lambat Dua Bulan, Pengungsi Pindah ke Huntara

“Waktu itu saya ada yang datang 3 orang dari Papua, saya bilang mari kita sama-sama karena ini urusannya kemanusiaan, Alhamdulillah mereka tinggal sama saya di sini, ketika membagi (bantuan-red) mereka juga ikut,” ungkapnya.

“Kita juga membagikan kepada masyarakat kristiani, jadi tidak mengambil kesempatan untuk menjadikan hal-hal ini jadi keruh,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, Habib Ali tidak mempermasalahkan jika ada lembaga Islam yang bekerja sama dengan lembaga non-muslim dalam aksi kemanusiaan. Kerjasama itu hanyalah sebatas urusan kemanusiaan bukan masalah yang menyangkut urusan akidah dan kepercayaan.

“Jadi kita harus lebih banyak berbuat daripada berbicara, kalau kita banyak bicara jadi polemik, kata nabi kalau kita bersama sama kita sebangsa setanah air, dari segi agama lakum dinukum wliyadin itu jelas,” pungkasnya.

MUI Sulteng Ajukan Bantuan Perumahan Bagi Korban Bencana

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Ini adalah langkah awal MUI Sulteng untuk melakukan pembinaan selanjutnya kepada para korban

PALU (Jurnalislam.com)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah berencana mengajukan program bantuan perumahan bagi warga terdampak gempa dan tsunami Palu kepada MUI Pusat. Sebelumnya, MUI pusat mendapatkan bantuan dari pemerintahan Taiwan sebesar 500 ribu Dollar Amerika.

“Kami sedang berusaha bagaimana MUI menciptakan masyarakat yang bisa memahami hal ini, maksudnya dari segi kejiwaan. MUI juga berusaha untuk mengusahakan bantuan perumahan,” kata ketua MUI Sulteng Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri kepada Jurnalislam.com, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: ACT Akan Bangun 5.000 Unit Huntara untuk Korban Bencana Sulteng

“Karena MUI ini kita dapat bantuan dari luar sekitar 6-7 Milyar yang mana kita usulkan ke MUI pusat bahwa duit itu sebaiknya kita gunakan untuk perumahan,” imbuhnya.

Hal itu, kata Habib Ali, sebagai langkah awal MUI Sulteng untuk pembinaan jangka panjang kepada para korban bencana di Palu, Sigi dan Donggala.

“Nanti setelah punya rumah nanti kita membina, karena kalau kita membina dalam keadaan sekarang ini tidak banyak orang yang akan mendengar, mereka akan bilang kalian ada tempat kita mau apa,” ujarnya.

“Kita persiapkan ada tempat, kalau bahasa arab disebut Sakan artinya tenang, jadi kita berikan ketenangan dari segi raga mereka barulah kita berikan unsur unsur pendidikan dan yang lainnya,” tandas Habib Ali.

Habib Ali Sebut Bencana di Sulteng Berbeda, Lokasinya Pilih-pilih

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Bahkan kerusakan di titik pusat gempa, yaitu di Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tidak separah di Kota Palu.

PALU (Jurnalislam.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah (Sulteng), Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri melihat ada yang berbeda dalam musibah yang melanda sejumlah wilayah di Sulteng. Menurutnya, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Donggala, dan Sigi hanya melanda wilayah-wilayah tertentu.

“Dengan kita lihat kejadian ini seakan-akan musibah ini pilih-pilih tempatnya dan membuat apa yang dikatakan pakar mau dibilang tsunami bukan tsunami, tetapi tidak dibilang tsunami kejadiaanya pun macam tsunami,” katanya kepada Jurnalislam.com saat ditemui di kediamannya, Palu, Kamis (18/10/2018).

Kendati demikian, Ketua MUI Sulteng, Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri mengatakan, musibah tersebut adalah teguran bagi seluruh warga Sulteng khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Baca juga: Ribuan Masyarakat dan Majelis Dzikir Al Khairaat Gelar Dzikir dan Doa Bersama di Pantai Talise Palu

“Jadi ini teguran yang sangat keras yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wata’ala bagi kita sudah waktu kita untuk berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu Wata’ala,” tuturnya.

Menurutnya, bencana tidak akan datang kecuali manusia berbuat dosa. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada seluruh warga Sulteng untuk bertaubat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

“Umat Islam ini agar kembali kepada fitrah agama Allah Subhanahu wa Ta’ala, disebabkan mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah,” pungkasnya.

Terpisah, hal senada diungkapkan beberapa warga Kota Palu yang sempat diwawancarai Jurnalislam.com. Mereka berkeyakinan musibah tersebut terdapat banyak keanehan, seperti lokasinya yang pilih-pilih.

Baca juga: Resolusi Wisata Pantai Talise, Palu Menurut Imam Besar FPI Sulteng

“Lihat saja bang, aturan kan kampung ini kena, tapi ini tidak,” ungkap Bayu (25) saat mengantar tim Jurnalislam.com menyusuri jalan Pantai Barat yang berada di pesisir Pantai Talise.

Bahkan kerusakan di titik pusat gempa, yaitu di Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tidak separah di Kota Palu.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa di sini, hanya saja kerusakan pemukinan warga mencapai 60%,” kata Kepala Desa Lompio, Dzulfikar beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, musibah gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi pada Jumat (28/9/2018) di Sulteng itu telah menelan ribuan korban jiwa. Hingga batas tanggap darurat bencana pada 11 Oktober lalu, BNPB mencatat, sebanyak 2.065 jenazah ditemukan.

Masyarakat Surabaya Minta Pemerintah Tegas Berantas LGBT

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Massa menolak perbuatan LGBT tapi akan merangkul pelakunya

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Tolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (18/10/2018). Mereka menyuarakan penolakan LGBT yang dinilai eksis di Indonesia, khususnya di Kota Pahlawan.

Unjuk rasa tersebut dibuka dengan pembacaan Pancasila, ayat suci Al-Qur’an dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

“Ini adalah isu lama, persoalan lama tapi pemerintah tidak becus untuk segera menyelesaikannya,” teriak salah satu orator.

Koordinator aksi, Tri Susanti mengatakan, pihaknya hanya menolak perbuatan dan perilaku menyimpang seperti LGBT tetapi tidak membenci kepada para pelakunya.

“Kami tidak membenci mereka, tapi kita membenci perbuatannya. Kami tetap berusaha merangkul dan berusaha mengembalikan sesuai moral dan agama,” jelasnya.

Susi yang juga Calon Legislatif (Caleg) Surabaya Dapil 3 dari Partai Gerindra ini mendesak Wali Kota, Kapolrestabes, dan ketua DPRD Surabaya untuk peduli tentang bahaya maraknya LGBT di Surabaya dan melarang serta menindak keberadaannya.

“Kami bersama seluruh elemen masyarakat Surabaya akan terus memantau keberadaan mereka, semoga aparat peka,” terangnya.

Susi juga mendesak Kominfo untuk mengawasi, memperketat, dan memblokir konten LGBT yang beredar di media sosial.

“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mencegah perbuatan LGBT dan perbuatan maksiat lainnya,” pungkasnya.

RIT Jabodetabek untuk Perbaiki Sistem Transportasi Ibu Kota

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

RIT Jabodetabek juga menargetkan akses pejalan kaki ke angkutan umum minimal 500 meter

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan (BPTJ Kemenhub), Bambang Prihartono menyatakan Rencana Induk Transportasi (RIT) Jabodetabek adalah untuk memperbaiki sistem transportasi Ibu Kota yang semakin parah.

Hal itu disampaikannya dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Menata Transportasi Publik Perkotaan” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Kamis (18/10/2018).

“Kondisi transportasi yang semakin parah, kalau tidak dicarikan solusinya, di tahun-tahun berikutnya akan terjadi stagnan transportasi. Untuk itu kita perlu membuat Rencana Induk Transportasi Jabodetabek sebagai panduan bagi penyelenggara dan pengguna transportasi,” ujarnya.

Salah satu inti dari RIT, menurutnya adalah harus mampu melayani point to point. Kemacetan tidak lebih dari setengah jam dan kecepatan rata-rata harus 30 km perjam. Selanjutnya, akses pejalan kaki ke angkutan umum pun minimal 500 meter.

“Itu yang ingin kita capai. Sehingga kondisi transportasi yang ada akan seperti yang diidamkan selama ini. Jauh dari kemacetan dan fasilitasnya membuat nyaman para pengendara dan pengguna transportasi,” ulasnya.

Rencana Induk Transportasi, menurut Kepala BPTJ, telah melalui MoU antara 3 gubernur, yakni DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sehingga nanti dalam implementasinya mengacu pada rencana induk tersebut.

“Konsep ke depan, kami mengumpulkan simpul-simpul orang yang bermukim untuk diarahkan menggunakan transportasi massal. Dengan konsep terintegrasi, orang akan dengan mudah berpindah transportasi,” jelas Bambang.

Tentang RIT Jabodetabek, Pemda Diminta Bumikan Budaya Jalan Kaki

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Hadirnya RIT juga harus mampu mengurangi perpindahan antar moda dan meningkatkan kecepatan rata-rata.

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat transportasi, Yayat Supriatna mengatakan Rencana Induk Transportasi (RIT) Jabodetabek yang tertuang dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2018 harus bisa menjadi panduan bagi pemerintah daerah (pemda) untuk memudahkan masyarakat dalam mencari tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat investasi.

Yayat juga mendorong agar pemda lebih aktif lagi membumikan budaya berjalan kaki ke dalam hidup bermasyarakat, di mana hal tersebut tentu akan meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan transportasi umum.

“Tentang target akses pejalan kaki ke tempat transportasi umum maksimal 500 meter, saya kira kita ini masih kurang tentang budaya berjalan kaki. Maka itu, kami harap dari pemda didorong budaya jalan kaki itu kepada masyarakat,” katanya dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Menata Transportasi Publik Perkotaan” di Ruang Serba Guna Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Yayat menjelaskan, hadirnya RIT juga harus mampu mengurangi perpindahan antar moda dan meningkatkan kecepatan rata-rata.

Dia menjelaskan, kalau perpindahan antar moda bisa dikurangi, akan luar biasa perubahannya.

“Saya sebagai contoh sekarang harus tiga kali pindah. Saya dari rumah parkir di Stasiun Bogor, naik kereta, turun Stasiun Juanda, pindah Transjakarta. Maka kalau RIT ini bisa menurunkan biaya perjalanan, ini luar biasa. Jadi target kita bisa satu kali (naik transportasi),” paparnya.

Sementara itu untuk menaikan kecepatan rata-rata, Yayat mengatakan, RIT Jabodetabek juga harus bisa menyinergikan transportasi di tingkat wilayah.

Ia mencontohkan, dengan memperluas jangkauan transportasi utama DKI Jakarta, yakni LRT, MRT, dan BRT, sampai ke kota-kota penyangga. “Waktu sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat penting,” imbuhnya.

“Intinya, RIT Jabodetabek ini harus bisa jadi panduan kepada siapapun untuk memilih tempat tinggal, kerja, dan investasi,” tandasnya.