Tag: hukum
-
Nasional
Kapolri: Masyarakat Dapat Hukum Tajam Hanya ke Bawah, Tumpul ke Atas
JAKARTA(Jurnalislam.com)– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada Kepala Bareskrim, Komjen Agus Andrianto untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil kepada masyarakat. Sebab, masyarakat masih beranggapan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Jadi bagaimana kita mendengarkan suara masyarakat. Karena masyarakat masih mendapati suasana kebatinan yang dirasakan oleh hukum itu tajam hanya ke bawah, tapi tumpul ke […]
Selengkapnya: Kapolri: Masyarakat Dapat Hukum Tajam Hanya ke Bawah, Tumpul ke Atas -
Nasional
PTUN: Jokowi – Menkominfo Langgar Hukum atas Pemblokiran Internet di Papua
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan Presden Joko Widodo dan Menkominfo melakukan pelanggaran hukum atas pemblokiran internet d Papuapada Agustus 2019. Kebijakan itu dilakukan saat terjadi demonstrasi di Papua beberapa waktu lalu. “Mengabulkan gugatan para penggugat. Menyatakan perbuatan tergugat I dan II, adalah perbuatan melanggar hukum oleh pejabat dan atau badan pemerintahan,” ujar majelis hakim […]
Selengkapnya: PTUN: Jokowi – Menkominfo Langgar Hukum atas Pemblokiran Internet di Papua -
Nasional
ICMI: MUI Berperan Luruskan Sistem Hukum Nasional yang Menyimpang
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menuturkan peran Majelis Ulama Indonesia diperlukan untuk mengarahkan sistem hukum nasional ke arah yang tepat agar tidak sesat. MUI juga harus mendorongnya ke arah baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman “MUI harus memberi masukan supaya arah yang dituju itu jelas dan memang menuju arah yang […]
Selengkapnya: ICMI: MUI Berperan Luruskan Sistem Hukum Nasional yang Menyimpang -
Nasional
AILA: Hukum Indonesia Tak Bahas Kejahatan Homoseksual Menyasar Pria
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia menyatakan keprihatinan atas kasus kejahatan seksual Reynhard Sinaga yang mencoreng nama baik Indonesia di dunia Internasional. Berkaca dari hal ini, AILA menilai perlunya payung hukum yang jelas soal kejahatan seksual dan LGBT. “Dalam bidang penegakan hukum, Indonesia masih memiliki celah hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan seksual seperti […]
Selengkapnya: AILA: Hukum Indonesia Tak Bahas Kejahatan Homoseksual Menyasar Pria -
Nasional
LBH Ungkap Dugaan Kasus Kekerasan Aparat Saat Demo Mahasiswa
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana mengatakan penyampaian aksi pada 24-30 September lalu, seharusnya dijamin dan dilindungi kepolisian. Namun sayang, dalam prosesnya, ia menduga kuat ada pengamanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. “Dari pemantauan kami sejak 24 September sampai hari ini kami menemukan beberapa catatan penting yang kami […]
Selengkapnya: LBH Ungkap Dugaan Kasus Kekerasan Aparat Saat Demo Mahasiswa -
Nasional
UBN Dijadikan Tersangka, Polisi Dinilai Tebang Pilih Hukum
SOLO (Jurnalislam.com)- Humas Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) Endro Sudarsono ikut mengkritik kebijakan Polri terkait pemeriksaan Ustaz Bachtiar Nasir (UBN). Ia menyebut penetapan status tersangka oleh pihak aparat kepada UBN semakin membuktikan adanya tebang pilih hukum yang dilakukan pihak aparat kepolisian. “Pemanggilan sebagai tersangka terhadap UBN, seharusnya dibarengi proses hukum terhadap Seno Samodro, Viktor Laiskodat, […]
Selengkapnya: UBN Dijadikan Tersangka, Polisi Dinilai Tebang Pilih Hukum -
Nasional
Bahas Masa Depan Penegakkan Hukum Pasca Pilpres, Islamic Lawyer Forum Digelar
SOLO (Jurnalislam.com)- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat menggelar Islamic Lawyer Forum bertajuk ‘Masa Depan Penegakkan Hukum Paska Pemilu 2019’ di Hotel Aziza, Pasar Kliwon, Solo, ahad, (28/4/2019). Hadir sebagai pemateri ketua Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC) Dr Muhammad Taufik, Ketua Dewan Pembina LBH Pelita Umat Wahyudi Al Marouky dan Sekjen LBH Pelita Umat Chandra […]
Selengkapnya: Bahas Masa Depan Penegakkan Hukum Pasca Pilpres, Islamic Lawyer Forum Digelar -
Nasional
Prabowo Heran Mengapa Hanya Pendukungnya Saja yang Diproses Hukum
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Kasus ujaran kebencian yang menjerat musisi Ahmad Dhani Prasetyo, disinggung Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut dia, kicauan Ahmad Dhani di media sosial yang membuat pentolan band Dewa 19 itu dipenjara, tidak menyinggung […]
Selengkapnya: Prabowo Heran Mengapa Hanya Pendukungnya Saja yang Diproses Hukum -
Berita Pilihan
MUI Minta Kepastian Hukum Soal LGBT
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis berharap ada kepastian hukum terkait dengan LGBT yang semakin marak di negeri ini. “Saya pikir perlu dibuat regulasi tentang LGBT, karena ini lebih parah daripada zina, meskipun itu haram dan dosa tapi zina masih ada normalnya,” katanya kepada Jurnalislam.com, Sabtu (20/10/2018). Saat […]
Selengkapnya: MUI Minta Kepastian Hukum Soal LGBT -
Nasional
Pakar : Munculnya Ujaran Kebencian Terhadap Islam Karena Ada Tebang Pilih Hukum
SOLO (Jurnalislam.com)– Munculnya dugaan kasus ujaran kebencian terhadap Ras, Golongan dan Agama ketika Islam disebut menjajah Dayak yang dilakukan oleh politisi PDIP Cornelis dinilai Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor Muhammad Toufiq SH disebabkan adanya tebang pilih hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Indonesia. “Nasehat saya kalau tidak ada tindakan hukum dari kepolisian dalam bentuk […]
Selengkapnya: Pakar : Munculnya Ujaran Kebencian Terhadap Islam Karena Ada Tebang Pilih Hukum -
Nasional
Dakwaan JPU Dinilai Cacat Hukum, PH Alfian Tanjung Ajukan 5 Poin Eksepsi
SURABAYA (Jurnalislam.com) – Sidang pakar Partai Komunis Indonesia (PKI), Alfian Tanjung kembali digelar di PN Surabaya, Rabu (4/10/2017). Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dan dilanjutkan nota keberatan (eksepsi) ini sedianya dilakukan pada pekan lalu. Dalam agenda pembacaan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hadir lengkap, berjumlah 6 orang terdiri dari Kejaksaan Agung RI dan Kejari […]
Selengkapnya: Dakwaan JPU Dinilai Cacat Hukum, PH Alfian Tanjung Ajukan 5 Poin Eksepsi -
Nasional
Sidang Ketiga, JPU Tolak Nota Keberatan Ustaz Alfian Tanjung
SURABAYA (Jurnalislam.com) – Persidangan ketiga pegiat anti komunisme Ustaz Alfian Tanjung dengan agenda pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait eksepsi (nota keberatan) kembali digelar di Ruang Cakra PN Surabaya, Rabu (30/8/2017). Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kali ini menyampaikan keberatan terkait Eksepsi yang disampaikan oleh penasehat hukum dan juga Ustaz Alfian Tanjung pada persidangan […]
Selengkapnya: Sidang Ketiga, JPU Tolak Nota Keberatan Ustaz Alfian Tanjung -
Berita
Pakar Hukum : Rezim Sekarang Lebih Represif Dibanding Orde Baru!
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai bahwa pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi lebih represif terhadap umat Islam dibandingkan pemerintahan orde baru di bawah rezim Soeharto. Pasalnya, ia menilai pemerintah terus melakukan tindakan yang kerap merugikan umat seperti dugaan kriminalisasi ulama, tudingan anti Pancasila, […]
Selengkapnya: Pakar Hukum : Rezim Sekarang Lebih Represif Dibanding Orde Baru! -
Nasional
Tuntaskan Kasus Kriminalisasi Ulama, Ini Empat Saran Guru Besar Hukum Unpar
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai agar umat Islam khususnya para tokohnya agar mengambil langkah tegas terkait terjadinya dugaan kriminalisasi kepada para ulama, aktivis dan tokoh Islam. Pertama, para tokoh Islam dapat melakukan surat terbuka kepada rezim pemerintahan Jokowi agar tak lagi mencari-cari kesalahan para […]
Selengkapnya: Tuntaskan Kasus Kriminalisasi Ulama, Ini Empat Saran Guru Besar Hukum Unpar -
Nasional
Pakar Hukum Ungkap Alasan Penahanan Ahok Tak Bisa Ditangguhkan
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan surat jaminan penangguhan penahanan terhadap terpidana penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) menilai, penangguhan penahanan tidak bisa dilakukan karena beberapa hal. Menurut Prof. Asep, ada dua alasan mengapa seorang terpidana harus langsung ditahan. Baca […]
Selengkapnya: Pakar Hukum Ungkap Alasan Penahanan Ahok Tak Bisa Ditangguhkan -
Nasional
Ahli Hukum : UU Penodaan Agama Dicabut, Masyarakat Akan Main Hakim Sendiri
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Wacana pencabutan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penodaan agama kembali menyeruak setelah terpidana penista agama Basukit Tjahaja Purnama alias Ahok divonis 2 tahun penjara. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Asep Warlan Yusuf menilai wacana pencabutan UU tersebut sangat berbahaya karena akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. (baca: Ini Kata […]
Selengkapnya: Ahli Hukum : UU Penodaan Agama Dicabut, Masyarakat Akan Main Hakim Sendiri -
Nasional
Dinilai Sewenang-wenang, Pakar Hukum : HTI Bisa Gugat Balik Pemerintah
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa melakukan langkah hukum dengan menggugat balik pemerintah karena mewacanakan pembubaran ormas. “Pemerintah bisa digugat. Dalam bahasa hukuman tindakan pemerintah ini disebut sewenang-wenang, jadi sangat mungkin untuk digugat. HTI siapkan saja counter hukumnya,” kata Guru Besar Fakultas […]
Selengkapnya: Dinilai Sewenang-wenang, Pakar Hukum : HTI Bisa Gugat Balik Pemerintah -
Nasional
Soal Pembubaran HTI, Guru Besar Hukum Unpar : Pemerintah Sangat Represif!
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai tindakan pemerintah yang mengumumkan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan langkah yang represif. “Pemerintah ini saya rasa terlalu sangat represif, karena pada kenyataannya UU ormas tidak begitu mengaturnya,” kata Prof. Asep kepada jurnalislam di Bandung, Ahad (14/5/2017). Baca juga: […]
Selengkapnya: Soal Pembubaran HTI, Guru Besar Hukum Unpar : Pemerintah Sangat Represif! -
Nasional
Kerap Dipermainkan, Sidang Ahok Dinilai Hilangkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum
PANGKALPINANG (Jurnalislam.com) – Melihat ringannya hukuman tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pengamat sosial Bangka Belitung (Babel), Ahmadi Sofyan menilai bahwa hukum seakan dipermainkan oleh para penegaknya. “Hukum semakin jauh dari rasa keadilan, rakyat semakin tidak dipercaya kepada hukum terlebih aparat hukum. Kejadian ini menunjukkan adanya gelagat […]
Selengkapnya: Kerap Dipermainkan, Sidang Ahok Dinilai Hilangkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum
