Dakwaan JPU Dinilai Cacat Hukum, PH Alfian Tanjung Ajukan 5 Poin Eksepsi

Dakwaan JPU Dinilai Cacat Hukum, PH Alfian Tanjung Ajukan 5 Poin Eksepsi

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Sidang pakar Partai Komunis Indonesia (PKI), Alfian Tanjung kembali digelar di PN Surabaya, Rabu (4/10/2017). Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dan dilanjutkan nota keberatan (eksepsi) ini sedianya dilakukan pada pekan lalu.

Dalam agenda pembacaan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hadir lengkap, berjumlah 6 orang terdiri dari Kejaksaan Agung RI dan Kejari Tanjung Perak. Menariknya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Perak pun turut hadir turun tangan secara langsung mendakwa Ust. Alfian Tanjung.

Penasehat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Alfian Tanjung (TAAT) menilai, dakwaan JPU dengan nomor dakwaan: PDM-321/Tg.Perak/07/2017 dan nomor perkara: 2664/Pid.Sus/2017/PN.Sby memiliki cacat hukum.

Tim Advokasi Alfian Tanjung (TAAT)

Untuk itu, TAAT mengajukan 5 poin keberatan, di antaranya; 1. Dakwaan ne bis int idem karena telah diperiksa dan diputus batal demi hukum, 2. dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas (obscuur lilbel) karena tidak menguraikan perbuatan pidana, 3. dakwaan salah menerapkan pasal, 4) dakwaan tidak menguraikan unsur-unsur delik melainkan hanya menerjemahkan dari audio visual ke dalam tulisan, 5. pasal yang diterapkan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis harus melalui evaluasi dan justifikasi Komnas HAM, tidak dapat dilaporkan oleh perorangan/individual.

“TAAT berkeyakinan bahwa secara argumen yuridis dan fakta hukum yg disampaikan oleh Penasehat Hukum Ust. Alfian, dakwaan JPU akan diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan dakwaan batal demi hukum,” ungkap Koordinator TAAT, Drs. Abdullah Al Katiri, S.H. dilokasi.

Persidangan akan dilanjutkan pada Senin (9/10/2017) dengan agenda menanggapi eksepsi dari penasehat hukum Alfian Tanjung.

Bagikan
Close X