Mayoritas Media Dikuasai Kapitalis, Sejarawan Harapkan Peran Media Islam

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Sejarawan Dr Tiar Anwar Bachtiar menyebut media media Islam saat ini secara Internasional atau global masih lemah, yakni belum punya kekuatan media yang bisa jadi referensi dan rujukan.

“Karena memang pengelolaan media ini menjadi syarat kapitalistik, siapa yang punya duit dia yang mengendalikan media, kapitalisme ini dikuasai oleh Yahudi, maka otomatis media ini dikuasai oleh mereka,” katanya kepada Jurnalislam usai memberikan materi di Pondok Pesantren Roja Sukoharjo, Senin (10/2/2020).

Namun demikian, Dr Tiar meyakini bahwa media Islam akan terus dapat eksis menyuarakan kebenaran dan berkontribusi dalam perkembangan dakwah Islam.

“Walaupun seperti itu, kita jangan berkecil hati, bahwa insyaallah media media Islam ini bisa tetap eksis dengan cara apa? pertama kita berjuang ini bisa dengan cara apa yang bisa kita lakukan, itu adalah sunnah perjuangan,” ungkapnya.

Walaupun perjuangan kita kecil dalam konteks pers Islam, katanya, tetapi Allah nanti yang akan melihat,

“Nah yang kecil ini belum tentu tidak berpengaruh, yang kecil ini belum tentu tidak memiliki daya ubah terhadap sejarah,” ujarnya.

“Maka kita sekecil apapun yang kita mampu lakukanlah maka pers pers Islam ini tetap akan bisa memberikan kontribusi bagi perjuangan umat Islam,” pungkas Dr Tiar.

‘Menurut Perjanjian Internasional, Pemerintah Harus Terima WNI Walaupun Eks ISIS’

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SUKOHARJO (jurnalislam.com) – Sejarawan muda Dr Tiar Anwar Bachtiar menilai bahwa pemerintah Indonesia harus menerima kembali WNI eks ISIS di Suriah yang ingin kembali, hal itu didasarkan atas perjanjian Internasional.

“Sebenarnya secara hukum internasional itu agak sulit Indonesia tidak menerima, karena diantara kesepakatan hukum internasional yang berlaku di seluruh dunia adalah tidak boleh seorang pun di dunia ini yang tidak punya kewarganegaraan,” katanya kepada Jurnalislam, Senin, (10/2/2020) usai memberikan materi di Pondok Pesantren Roja, Sukoharjo.

“Maka kalau dia orang Indonesia maka dalam perjanjian internasional dia harus diterima sebagai warga negara Indonesia,” imbuhnya.

Kendati demikian, Dr Tiar mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus memberikan dua syarat kepada WNI eks ISIS tersebut, yakni dengan proses hukum dan pendekatan

“Cuma problemnya ini kan mereka sudah melakukan pelanggaran hukum, maka kalau mereka datang ke Indonesia tegakan hukum, mereka harus diadili,” ujarnya.

Parlemen Negara Muslim Serukan Masyarakat Terus Berjuang hingga Hak Palestina Tercapai

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR (Jurnalislam.com) – Sebanyak 500 anggota Parlemen dari 40 negara berkumpul di Malaysia untuk menyatakan pembelaannya terhadap Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon terpilih bersama anggota parlemen Turki Nuredin Nabaty sebagai Wakil Ketua Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds yang akan mengkoordinasikan gerakan Liga Parlemen ini ke tingkat lebih luas.

“Untuk menghargai dan memberi hormat kepada semua orang Arab dan Muslim dan negara-negara merdeka di dunia atas sikap mereka yang mantap dan teguh dalam solidaritas berkelanjutan terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam upaya mereka untuk mencapai hak-hak historis mereka,” kata Perwakilan Ketua Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds, Fadli Zon, dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Ahad (9/2/2019).

Para peserta pun, menyampaikan salam kepada rakyat Palestina atas ketabahan mereka dan menjunjung tinggi hak-hak nasional mereka, dan karena mereka merangkul nilai-nilai universal kebebasan dan keadilan.

“Para peserta juga menyampaikan salam mereka kepada orang-orang merdeka Dunia yang mendukung nilai-nilai universal kebebasan dan keadilan, dan menyerukan kepada semua orang untuk melanjutkan solidaritas dan kerja sama mereka sampai hak-hak Palestina tercapai,” pungkasnya.

 

Negara Muslim Diharap Beri Bantuan Moneter untuk Kemerdekaan Palestina

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR (Jurnalislam.com) – Sebanyak 500 anggota Parlemen dari 40 negara berkumpul di Malaysia untuk menyatakan pembelaannya terhadap Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon terpilih bersama anggota parlemen Turki Nuredin Nabaty sebagai Wakil Ketua Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds yang akan mengkoordinasikan gerakan Liga Parlemen ini ke tingkat lebih luas.

Dalam pernyataannya, Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds menyerukan kepada masyarakat Internasional untuk menjunjung tinggi HAM dan norma internasional dalam menolak penindasan dan pendudukan.

Liga Parlemen menyerukan negara – negara muslim untuk untuk mematuhi komitmen moneter mereka sendiri untuk dana Al-Quds dan untuk mengamankan dukungan keuangan yang diperlukan untuk UNRWA.

Mereka juga mengusulkan  untuk membentuk komite utama untuk memantau dan mengikuti kekejaman pendudukan “Israel” dan pelanggaran terhadap rakyat Palestina dan untuk membuatnya tersedia sebelum berbagai  organisasi internasional dan lembaga terkait.

“Dan untuk membuat semua fakta itu dipublikasikan di berbagai outlet media dan meneruskannya ke berbagai komite parlemen dan lembaga hukum di seluruh dunia,” kata Perwakilan Ketua Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds, Fadli Zon, dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Ahad (9/2/2019).

Parlemen 40 Negara: Kembalikan Palestina Sebagai Negara Berdaulat!

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR (Jurnalislam.com) – Sebanyak 500 anggota Parlemen dari 40 negara berkumpul di Malaysia untuk menyatakan pembelaannya terhadap Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon terpilih bersama anggota parlemen Turki Nuredin Nabaty sebagai Wakil Ketua Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds yang akan mengkoordinasikan gerakan Liga Parlemen ini ke tingkat lebih luas.

Dalam pernyataannya, Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds menyerukan kepada masyarakat Internasional untuk menjunjung tinggi HAM dan norma internasional dalam menolak penindasan dan pendudukan.

“Agar mengembalikan para pengungsi dan membangun negara Palestina yang merdeka dan berdaulat atas keseluruhan tanah dengan Al-Quds sebagai ibukotanya.” kata Perwakilan Ketua Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds, Fadli Zon, dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Ahad (9/2/2019).

Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds juga  menyerukan kepada organisasi internasional dan badan hukum untuk melakukan yang terbaik untuk membebaskan semua tahanan Palestina oleh pendudukan dan untuk segera membebaskan semua anggota parlemen di balik jeruji pendudukan.

“Juga menerbitkan deklarasi internasional atas nama konferensi yang menegaskan pendirian hak-hak rakyat Palestina dan menuntut penghentian pendudukan dan semua jenis agresi dan perpecahan di Palestina dan dunia,” pungkasnya.

 

Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds Dorong Parlemen Internasional Tolak Rencana Trump

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR (Jurnalislam.com) – Sebanyak 500 anggota Parlemen dari 40 negara berkumpul di Malaysia untuk menyatakan pembelaannya terhadap Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon terpilih bersama anggota parlemen Turki Nuredin Nabaty sebagai Wakil Ketua Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds yang akan mengkoordinasikan gerakan Liga Parlemen ini ke tingkat lebih luas.

Mereka berdua ditunjuk oleh Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Palestina Syekh Hamid Abdullah al-Ahmar dari Yaman.

“Kami menolak dan mengutuk apa yang disebut “Kesepakatan Abad Ini” yang mewakili kelanjutan dari kebijakan Amerika yang sistematis yang bias terhadap pendudukan Israel dan diskriminasi terhadap rakyat Palestina,” kata Perwakilan Ketua Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds, Fadli Zon, dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Ahad (9/2/2019).

Liga juga mendorong seluruh parlemen negara dunia untuk menolak rencana Trump atas pendudukan Israel.

“Kami menyerukan Parlemen internasional dan regional untuk mengeluarkan aturan dan kode yang mengutuk pendudukan dan kebijakan rasis dan kekejamannya terhadap rakyat Palatine dan hak-haknya yang sah,” pungkasnya.

Ketua BPIP di Tengah Kontroversi Disertasi Halalkan Zina

Redaktur: Mazaya

Oleh: Deni Kurniawan

– Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof Yudian Wahyudi resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) usai dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (5/2/2020).

Usai pelantikan, Jokowi mengatakan pentingnya membumikan Pancasila khususnya kepada generasi muda. Ia berharap upaya membumikan Pancasila lebih cepat lagi di bawah kepemimpinan Yudian Wahyudi.

“Ya bisa lebih cepat lagi membumikan Pancasila tapi yang paling penting memang targetnya yang sudah sering saya sampaikan yaitu 129 juta yang itu adalah anak-anak muda di bawah 39 tahun yang memerlukan sebuah injeksi tentang terutama Pancasila dalam keseharian,” kata Jokowi.

Jokowi juga mempersilakan semua pihak untuk menilai sendiri jejak rekam Yudian sehingga dinilai layak dan terpilih sebagai Kepala BPIP.

“Ya coba dicari sendiri. Di situ kelihatan nanti,” kata Jokowi seperti dikutip dari ANTARA.

Sebagai informasi, jabatan Kepala BPIP setelah ditinggal mundur Yudi Latif pada 7 Juni 2018 lalu hanya diisi oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt), yakni Hariyono.
Kepala BPIP merupakan pelaksana sehari-hari. Posisinya berada di bawah Dewan Pengarah BPIP, yang diketuai Megawati Soekarnoputri.

Secara resmi, BPIP resmi dibentuk berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP yang ditandatangani Jokowi pada 28 Februari 2018.

Menurut Perpres ini, BPIP terdiri dari: Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil, Deputi, Staf Khusus, Pengarah dan Tenaga Ahli.

Sesuai Pasal 3 dalam Perpres tersebut, tugas BPIP adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sedangkan terkait gaji dan hak-hak lain para pejabat BPIP, diatur dalam Perpres No. 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP. Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 23 Mei 2018.

Sesuai Perpres, Ketua Dewan Pengarah mendapatkan gaji bulanan Rp112.548.000, Anggota Dewan Pengarah Rp100.811.000.-, Kepala BPIP Rp76.500.000.-, dan Wakil Kepala Rp63.750.000.-

Kontroversi Yudian

Semasa menjabat rektor, Yudian sempat membuat kebijakan melarang penggunaan cadar bagi mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga.
Ia beralasan pelarangan itu demi menjaga ideologi Pancasila mahasiswa UIN Kalijaga serta memudahkan kampus dalam kegiatan belajar mengajar.

Yang paling kontroversial adalah saat Yudian sebagai Ketua Sidang ujian terbuka disertasi berjudul “Konsep Milk Al Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital” karya Abdul Aziz. Yudian bersama tim penguji meloloskan disertasi tersebut pada Rabu, 28 Agustus 2019.

Disertasi karya Abdul Aziz itu menuai kontroversi. Dewan Pimpinan MUI menilai disertasi tersebut bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunah, termasuk pemikiran menyimpang dan harus ditolak.

“Hasil penelitian Saudara Abdul Aziz terhadap konsep milk al-yamin Muhammad Syahrur yang membolehkan hubungan seksual di luar pernikahan (nonmarital) saat ini bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah serta kesepakatan ulama (ijma’ ulama) dan masuk dalam kategori pemikiran yang menyimpang (al-afkar al-munharifah) dan harus ditolak karena dapat menimbulkan kerusakan (mafsadat) moral/akhlak ummat dan bangsa,” bunyi pernyataan resmi MUI yang ditandatangani Waketum Buya Yunahar Ilyas dan Sekjen Anwar Abbas, di Jakarta, Selasa 3 September 2019.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI saat itu, Sodik Mudjahid, bahkan meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Direktur Program Pascasarjana dan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yudian Wahyudi.

Menurut Sodik, Direktur Pascasarjana dan promotor dari Abdul Azis telah melakukan kebodohan ESQ, sehingga UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga akademisi, lembaga ilmiah dan lembaga agama Islam, gagal memahami dinamika dan kekhawatiran masyarakat tentang perilaku seks dan pernikahan bebas.

“Atas dasar kebodohan dan kegagalan tersebut, maka Presiden melalui Menteri Agama, diminta mencopot Direktur Pascasarjana dan Rektor UIN Sunan Kalijaga, dan menggantinya dengan guru besar yang bukan hanya kredibel dari sisi akademis, tapi mempunyai kepekaan sosial dan komitmen yang tinggi kepada Pancasila dan moral bangsa Indonesia,” ungkap Sodik dalam pernyataan tertulisnya, Rabu 4 September 2019.

Atas berbagai sikap dan pandangan dari luar kampus itu, akhirnya Yudian menganjurkan agar draf disertasi yang diujikan pada 28 Agustus itu direvisi sesuai dengan kritik dan saran para penguji.

Yudian sendiri menjabat Rektor UIN Sunan Kalijaga untuk periode 2016-2020. Ia dilantik oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Kemenag, Jl Lapangan Banteng, 12 Mei 2016 lalu.

Tolak Valentine Day, Dai Salimah Sukoharjo Gelar Dakwah On The School

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Dalam rangka mensosialisasikan akan bahaya Valentine Day, Da’i Salimah Sukohajo bersama SMPN Grogol 2 Sukoharjo mengadakan kegiatan dakwah on the school di halaman SMPN Grogol 2 Sukoharjo pada Jum’at (7/2/2020).

Dalam kegiatan tersebut, Da’i Salimah menghadirkan ustaz muda asal Karanganyar yakni ustaz Kelik Subagio sebagai pemateri. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan tentang banyaknya kenakalan remaja yang dilakukan dalam hari valentin yang dirayakan setiap tanggal 14 Februari tersebut.

“Sejarah hari Valentin itu tidak jelas, berbeda beda versinya, jadi kita sebagai generasi penerus jangan ikut ikutan seperti itu, apalagi banyak yang menganggap hari itu sebagai hari kasih sayang, dalam Islam mengungkapkan kasih sayang bukan seperti itu,” katanya.

Lebih lanjut, katanya, Islam menunjukan cara yang tepat dalam mengekspresikan kasih sayang kepada lawan jenis yakni dengan cara ta’aruf dan menikah.

“Tak kenal maka ta’aruf, kalau Islam itu sudah lengkap membimbing kita ketika kita suka pada lawan jenis, dari ta’aruf sampai menikah, tapi kalian fokus di sekolah dulu karena sebentar lagi juga akan ujian kan,” ujarnya.

Sementara itu, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Hardiman menyambut baik apa yang dilakukan oleh Da’i Salimah tersebut.

“Sangat positif dan insyaallah sebagai salah satu sebagai iktiar kita dalam membentuk akhlak dan budi pekerti,” paparnya.

Ia menyebut kenakalan remaja di hari Valentin sudah tidak bisa dipungkiri lagi, termasuk di wilayah Sukoharjo.

“Kalau secara kasat mata mungkin tukar hadiah, kalau pada umumnya anak anak kencan, mungkin bagi mereka agar tidak ketinggalan jaman atau kids jaman now istilahnya,” tandasnya.

Corona Mewabah, Singapura Waspadai ‘Rush Money’

Redaktur: Mazaya

SINGAPURA (Jurnalislam.com) – Wabah virus baru corona yang kian merebak membuat Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) meminta lembaga keuangan di Negeri Merlion untuk bersiap mengelola setiap peningkatan permintaan pada layanan keuangan tertentu, seperti penarikan tunai atau layanan keuangan online.

CNBC International melaporkan, sejauh ini Singapura telah melaporkan 40 kasus yang dikonfirmasi virus corona, dan menaikkan penilaian risiko nya ke tingkat siaga tertinggi kedua pada Jumat (7/2/2020).

Negara berpenduduk 5,6 juta orang itu memiliki banyak kasus terkonfirmasi setelah wilayah China.

MAS yang merupakan bank sentral dan otoritas moneter dan keuangan Singapura juga mengingatkan perusahaan keuangan agar berhati-hati terhadap ancaman keamanan siber.

“Ada beberapa kasus pelaku ancaman dunia maya untuk mengambil keuntungan dari situasi Novel Coronavirus (2019-nCoV), untuk melakukan penipuan email, serangan phishing dan ransomware,” kata MAS dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir dari CNBC International, Minggu (9/2/2020).

Sumber: cnbcindonesia

WHO Khawatir Indonesia Tak Bisa Deteksi Virus Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuturkan Indonesia harus melakukan persiapan lebih matang lagi demi menghadapi risiko penyebaran virus corona.

Mereka khawatir Indonesia tidak bisa mendeteksi virus tersebut, padahal negara-negara tetangga sudah melaporkan beberapa orang terjangkit.

Badan kesehatan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu juga khawatir bahwa sampai saat ini belum ada kasus virus corona yang terdeteksi di Indonesia, sementara sampai saat ini total jumlah kasus epidemik itu telah mencapai lebih dari 40 ribu di seluruh dunia, terutama China.

WHO menginginkan pemerintah Indonesia meningkatkan sistem pengawasan, pemantauan, sistem deteksi, dan persiapan lainnya di setiap fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk menangani virus corona.

“Indonesia tengah melakukan persiapan untuk menghadapi kemungkinan penyebaran virus corona. WHO dan Kementerian Kesehatan RI juga terus berkoordinasi. Pemerintah RI juga mulai menyebarkan informasi terkait virus ini kepada publik dalam beberapa hari terakhir,” kata perwakilan WHO untuk Indonesia, Dokter Navaratnasamy Paranietharan di Jakarta.

Sumber:cnnindonesia.com