Resmi Dibubarkan Pemerintah, HTI Tidak Akan Tinggal Diam

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Badan hukum organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicabut mulai tanggal 19 Juli 2017. Dengan demikian, hari ini secara resmi pemerintah telah membubarkan HTI.

Pencabutan badan hukum HTI diumumkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Freddy Harris di Kantor Dirjen Imigrasi di Jalan Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (19/7/2017).

“Surat Keputusan (SK) pencabutan Badan Hukum perkumpulan/ormas HTI, hal ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017,” katanya seperti dikutip dari Antara.

Menurut Freddy, tindakan tegas diberikan kepada ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. Ia meyakinkan bahwa pencabutan SK Badan Hukum HTI oleh pemerintah bukanlah keputusan sepihak. Melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah.

Freddy Harris mengatakan bahwa pemerintah menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Salah satunya adalah dengan mempermudah proses pengesahan Badan Hukum perkumpulan/ormas.

Hal itu dengan catatan setelah perkumpulan/ormas disahkan melalui SK maka perkumpulan/ormas wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tetap berada di koridor hukum. “Khususnya tidak berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia,” kata Freddy Harris.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. HTI saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik (melalui websiteahu.go.id-red).

Freddy mengatakan jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini dipersilahkan untuk mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Silahkan mengambil jalur hukum,” ujarnya.

Merespon keputusan ini, juru bicara HTI, Ismail Yusanto memastikan HTI tidak akan tinggal diam dan akan melakukan perlawanan hukum soal pencabutan badan hukum tersebut. Namun, pihaknya terlebih dahulu akan mengkaji dan berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk menentukan langkah yang akan diambil.

“Kita akan mengkaji keputusannya seperti apa, melakukan konsultasi dengan penasihat hukum kita, Pak Yusril Ihza Mahendra. Yang pasti, HTI tidak akan tinggal diam, HTI akan melakukan perlawanan hukum,” ujarnya seperti dikutip Detik.com.

Simposium Jurnalis Muslim Lahirkan “Komitmen Padang”

PADANG (Jurnalislam.com) – Puluhan jurnalis yang mengikuti Simposium Jurnalis Muslim di Padang pada 18 Juli sampai dengan 19 Juli, akhirnya sepakat membuat forum perkumpulan sebagai tempat silaturahim antar jurnalis muslim.

Selain itu, forum yang dibuat oleh berbagai latar belakang jurnalis itu menyepakati 6 kesepakatan yang dinamakan “Komitmen Padang”. Komitmen itu wajib diikuti oleh jurnalis yang tergabung dalam forum.

Baca juga: Syeikh Ahmad Bathahaf: Fir’aun Manfaatkan Media untuk Mengokohkan Kekuasaan

Poin-poin “Komitmen Padang” itu adalah:

Satu, Jurnalis Muslim Indonesia harus membentuk jaringan dan bersinergi untuk mempermudah penyamaan visi dan misi dalam pemberitaan tentang kiprah umat Islam di Indonesia.

Dua, Jurnalis Muslim Indonesia harus mengedepankan pemberitaan yang objektif, akurat, berimbang, komprehensif dan cepat, khususnya tentang Islam dan muslimin di Indonesia.

Tiga, Jurnalis Muslim Indonesia berkomitmen membela kepentingan umat Islam di Indonesia.

Empat, Jurnalis Muslim Indonesia berkomitmen untuk menjaga citra Islam dalam menyiarkan berita dan tulisan.

Lima, Simposium Jurnalis Muslim Indonesia di Padang tanggal 18 dan 19 Juli 2017 akan ditindaklanjuti dengan pertemuan yang lebih besar di Jakarta.

Enam, Seluruh peserta simposium menyepakati untuk berhimpun dalam sebuah wadah yang bernama Jaringan Jurnalis Muslim Indonesia yang disingkat JMI (Indonesian Muslim Journalist Network – IMJN).

Reporter: Nizar Malisy⁠⁠⁠⁠/Islamic News Agency (INA)

Indonesia Original Brand #1 Champion: Rumah Zakat Untuk Nusantara dan Dunia

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tahun 2017 ini, Rumah Zakat genap berusia 19 tahun. Sebuah usia yang relatif muda bagi sebuah organisasi untuk merealisasikan visi dan misinya. Meskipun demikian, banyak target perbaikan kualitas kinerja dan karya untuk bangsa yang menjadi komitmen Rumah Zakat. Diantaranya adalah memberikan layanan terbaik bagi donatur, mitra, dan masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikelola.

Alhamdulillah, komitmen dan kinerja Rumah Zakat mendapatkan apresiasi yang hangat dari publik. Diantaranya adalah terpilihnya Rumah Zakat menjadi #1 Champion Indonesia Original Brand (IOB) yang dirilis oleh Majalah SWA dan Business Digest, untuk kategori ZIS. Empat variabel yang diukur dalam survei IOB ini adalah satisfaction, loyalty, advocation, dan local brand competitiveness level.

Satisfaction diukur dari pernyataan responden tentang kemampuan lembaga untuk memenuhi fungsi utama kualitas yang ditawarkan, serta perbandingan manfaat dan biaya. Loyalty diukur dari seberapa besar kesukaan terhadap brand Rumah Zakat dan kemungkinan menggunakan kembali layanan di masa akan datang.

Advocacy diukur dari perbincangan, rekomendasi, dan pembelaan yang dilakukan oleh responden, termasuk diantaranya di dunia online. “Saat ini, kami lebih mengoptimalkan teknologi digital sebagai sarana utama untuk menggaet donatur baru dan melayani donatur yang sudah lama. Kami juga terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan misi yang kami pegang yaitu memberdayakan dana zakat untuk pembangunan masyarakat,” papar Nur Efendi, CEO Rumah Zakat. Sedangkan Local Brand Competitiveness Level diukur dari kecenderungan penggunaan brand jika dibandingan dengan brand sejenis dari luar negeri.

Survei ini menjadi salah satu referensi mendasar bagi Rumah Zakat untuk senantiasa memberikan kinerja terbaik bagi seluruh stakeholder terkait. Hal ini direaliasikan diantaranya dengan mewujudkan 1.081 Desa Berdaya di seluruh Indonesia di tahun 2017. Unit-unit layanan berupa klinik, sekolah juara, ambulans, mobil klinik, dan semua yang bisa diakses secara gratis oleh masyarakat yang membutuhkan pun tidak luput menjadi prioritas. Selain itu, komitmen pemberdayaan UKM agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang berdaya pun menjadi salah satu fokus yang ditingkatkan. Secara keseluruhan, upaya ini dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Tidak hanya di Indonesia, aktivitas kemanusiaan pun dilakukan oleh Rumah Zakat di berbagai Negara yang dilanda konflik. Diantaranya adalah Myanmar, Suriah, Somalia, Palestina, dan Negara lainnya. Kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi dari para donatur, mitra, dan masyarakat Indonesia yang telah menjadi bagian tumbuh kembang Rumah Zakat di Indonesia, Nusantara, dan dunia. Semoga semakin banyak karya yang bisa ditorehkan melalui berbagai sinergi untuk negeri.

Pers Rilis

CAIR: Kejahatan dan Kebencian Anti Islam AS Meningkat 91 Persen

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Jumlah kejahatan kebencian anti-Muslim AS meningkat 91 persen pada paruh pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016, sebuah kelompok advokasi Muslim terkemuka mengatakan Senin, lansir Anadolu Agency, Selasa (18/7/2017).

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengatakan jumlah kejahatan kebencian melonjak dari periode yang sama tahun 2016, yang merupakan tahun terburuk bagi insiden anti-Muslim sejak organisasi hak-hak sipil memulai sistem pendokumentasiannya pada tahun 2013.

Menurut laporan tersebut, jumlah insiden pada semester pertama 2017 juga meningkat sebesar 24 persen tahun ini.

“Kampanye pemilihan presiden dan administrasi Trump telah memanfaatkan lapisan kefanatikan dan kebencian yang menargetkan kelompok Muslim Amerika dan kelompok minoritas lainnya,” kata Zainab Arain, koordinator Departemen CAIR untuk Memantau dan Memerangi Islamophobia.

“Jika tindakan bias yang mempengaruhi komunitas Muslim Amerika berlanjut seperti sebelumnya, 2017 bisa menjadi salah satu tahun terburuk bagi insiden semacam itu.”

Jenis insiden yang paling sering didokumentasikan oleh CAIR pada kuartal kedua tahun 2017 melibatkan pelecehan, yang didefinisikan sebagai insiden tanpa kekerasan atau tidak mengancam. Jenis insiden bias kedua yang paling umum adalah kejahatan kebencian yang melibatkan kekerasan fisik atau kerusakan properti.

Baca juga: 

CAIR mengatakan pemicu insiden bias anti-Muslim yang paling umum di tahun 2017 tetap masalah etnis korban atau asal negara, yang menyumbang 32 persen dari total.

“Dua puluh persen insiden terjadi karena seseorang dianggap Muslim. Jilbab wanita Muslim adalah pemicu 15 persen insiden,” tambahnya.

Data laporan diambil terutama dari intake CAIR setiap tahun. Dengan setiap kasus, staf hak sipil dan hukum berusaha memastikan tingkat akurasi tertinggi.

Menurut laporan CAIR tahun 2016, insiden kebencian anti-Muslim meningkat lebih dari 40 persen dibandingkan tahun 2015, dengan peningkatan 44 persen kejahatan kebencian yang menargetkan Muslim serta 57 persen peningkatan insiden bias anti-Muslim selama masa itu.

Gara-gara Hp, Seorang Perwira India Ditembak Mati Pasukan Elit di Kashmir

KASHMIR (Jurnalislam.com) – Tentara mengkonfirmasi pembunuhan perwira oleh pasukannya sendiri di wilayah Uri, yang terletak di dekat Garis Kontrol (the Line of Control-LoC) antara Kashmir yang dikuasai India dan Kashmir yang dikuasai Pakistan.

Investigasi kejadian, yang terjadi Senin sekitar pukul 12.15 pukul 1845GMT tersebut telah diluncurkan, lansir Anadolu Agency, Selasa (18/7/2017).

Seorang perwira militer mengatakan Mayor Shikhar Thapa ditembak saat berusaha menyita telepon genggam dari tentara tersebut karena menggunakannya di daerah terlarang.

“Ponsel itu pecah dalam perkelahian dan tentara tersebut kemudian menembak Mayor Shikhar Thapa beberapa kali dengan senjatanya,” kata perwira militer itu tanpa menyebut nama karena pembatasan berbicara dengan media.

Surat kabar India mengidentifikasi unit yang terlibat sebagai 8 Rashtriya Rifles, sebuah unit elit, dan mengatakan Thapa ditembak dua kali di belakang dengan senapan serbu AK-47.

Penguasaan Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim terbagi antara India dan Pakistan. Kedua negara tersebut telah bertempur dua kali memperebutkan wilayah tersebut sejak tahun 1947.

Kelompok perlawanan Muslim di Jammu Kashmir telah berperang melawan penjajah India dan lebih dari 70.000 orang dilaporkan terbunuh sejak 1989 akibat konflik. India mempertahankan lebih dari 500.000 tentara di wilayah tersebut.

Setelah Syiah Hizbullah Kini Militer Libanon Siap Perangi Oposisi Suriah di Perbatasan

LIBANON (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Libanon Saad al-Hariri mengatakan pada hari Selasa (18/7/2017) bahwa tentara akan melakukan operasi di daerah perbatasan dengan Suriah yang telah menjadi basis operasi bagi oposisi Suriah termasuk faksi-faksi jihad.

Berbicara di parlemen, Hariri menggambarkan operasi yang direncanakan untuk wilayah Juroud Arsal dipelajari dengan hati-hati, Kantor Berita Nasional (the National News Agency) melaporkan. Pemerintah telah memberi tentara “kebebasan” untuk bertindak, tambahnya, lansir Al Arabiya News Channel.

Juroud Arsal, daerah tandus di pegunungan antara Suriah dan Lebanon, telah menjadi basis operasi bagi pemberontak yang berperang dalam perang sipil Suriah, termasuk militan IS dan kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhah Nusrah.

Spekulasi muncul bahwa milisi Syiah Libanon, Hizbullah dan militer Suriah akan melakukan operasi besar melawan mujahidin di sisi perbatasan Suriah.

Awal bulan ini, pemimpin Syiah Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah mengatakan bahwa oposisi Suriah di sepanjang perbatasan dekat Arsal harus mencapai kesepakatan dengan pihak rezim Suriah, mengatakan bahwa “saatnya untuk mengakhiri ancaman kelompok jihadis di Arsal”.

Namun Hariri mengatakan, “Tidak ada koordinasi antara angakatan perang Lebanon dan pasukan Suriah”.

Protes seputar pengungsi Suriah merebak di ibukota, setelah Menteri Dalam Negeri Nouhad al-Machnouk melarang demonstrasi pada hari Ahad, dengan alasan “menjaga keamanan dan perdamaian sipil.”

Presiden Lebanon Michel Aoun membenarkan yang dilakukan negaranya untuk mengembalikan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, karena ketidakmampuan Lebanon menanggung lebih banyak beban, pada saat bersamaan menyebarkan kebencian dan hasutan antara warga Lebanon dan Suriah.

Perdebatan yang terjadi di Lebanon adalah bagaimana menangani masalah tersebut, sementara Syiah Hizbullah dan sekutunya mendorong rezim Suriah untuk mengembalikan para pengungsi. Blok 14 Maret, yang dipimpin oleh Gerakan Masa Depan (the Future Movement), menolak melakukan negosiasi langsung dengan rezim, namun berharap para pengungsi kembali melalui PBB.

34 Tentara AS dan Boneka Afghanistan Tewas dalam Operasi Militer Taliban

KUNDUZ (Jurnalislam.com) – Al-Emarah News, Selasa (18/7/2017) mengatakan sebanyak 34 personil militer boneka Afghanistan dan serdadu AS terbunuh dalam serangan mujahidin Imarah Islam (Taliban) selama 24 jam terakhir di utara Afghanistan.

Wartawan Al Emarah mengatakan pejuang Taliban awal hari Selasa melakukan operasi skala penuh di wilayah musuh di dua distrik provinsi Baghlan, Baghlan-e-Markazi dan Pol-e-Khomri.

Menurut informasi awal, sedikitnya 13 personil musuh gabungan tewas dan beberapa di antaranya terluka dan dua tank ditinggalkan dalam operasi hari ini. Pertempuran dikatakan masih berlangsung.

17 agresor AS dan pasukan boneka mereka juga terbunuh dalam pertempuran sepanjang hari di wilayah kota Kunduz, ibu kota provinsi sama.

Dalam laporan lain dari Kunduz, sedikitnya 4 pasukan Arbaki kehilangan nyawa mereka saat sebuah ledakan bom pinggir jalan merobek kendaraan mereka di distrik Imam Sahib juga di provinsi Kunduz pada hari Selasa.

Ini Nasehat Syaikh Khalid Al Hamudi Untuk Jurnalis Muslim

PADANG (Jurnalislam.com) – Dalam acara simposium jurnalis muslim yang digelar Jurnalis Islam Bersatu (JITU) dan Yayasan al-Manarah al-Islamiyah pada Selasa, (18/7/2017), ulama asal Afrika, Syaikh al-Hamudi menyampaikan nasehat khusus kepada para jurnalis muslim.

Sebelum itu, ia menjelaskan sebuah hadist yang menjadi landasan betapa mulianya profesi seorang jurnalis. “Allah akan mencerahkan wajah seseorang apabila mendengar (kebenaran) dan kemudian ia menyampaikannya kepada orang lain,” katanya dalam simposium jurnalis muslim di Grand Inna Muara Hotel, Selasa (18/7/2017) sebagaimana dilansir Islamic News Agency (INA).

Syeikh mengatakan, jurnalis muslim harus terus bersungguh-sungguh dalam menyampaikan kabar kepada umat Islam. Sebab, setiap kata yang ditulis oleh seorang jurnalis akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.

“Apa yang tulis beberapa puluh tahun, ratusan tahun, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maka tetap bersungguh-sungguhlah dan jangan memecah belah,” ujarnya.

Kemudian Syeikh menasehatkan agar jurnalis muslim melakukan verifikasi (tabayun) data seakurat mungkin sebelum menulis berita. Ia menyampaikan salah satu ayat dalam Al-Qur’an tentang pentingnya tabayun.

Terakhir, Syeikh al-Hamudi mengimbau jurnalis muslim untuk bersatu dalam sebuah jamaah/perhimpunan. “Bersatulah, berkumpulah, berhimpunlah, sebab tangan Allah selalu bersama orang yang berkumpul, jika tidak berjamaah maka itu adalah seuatu keburukan,” tegasnya.

Reporter: Lutfi Habbibulhaq/INA

 

Kini Giliran Qatar akan Pidanakan Arab cs di Pengadilan Internasional

JENEWA (Jurnalislam.com) – Qatar telah mengumumkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap empat negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dan UEA, menuntut kompensasi atas kerugian yang terjadi karena adanya blokade yang sedang berlangsung.

Ahmed bin Jassim Al Thani, menteri ekonomi Qatar, bertemu kepala organisasi perdagangan internasional pada hari Selasa (18/7/2017) di Jenewa, Swiss, untuk membahas kasus kompensasi tersebut.

Qatar telah menyiapkan sebuah tim hukum khusus untuk mempelajari tindakan yang diambil oleh negara-negara pembanding terhadapnya, menurut sebuah pernyataan dari kementerian ekonomi di Doha.

Secara terpisah, Khalid bin Mohammed al-Attiyah, menteri pertahanan Qatar, mengatakan bahwa negara tersebut bahkan akan membawa kasusnya ke Pengadilan Internasional (the International Court of Justice-ICJ), yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia (the World Court), di Den Haag.

Karena memiliki cadangan finansial dan dapat terus mengekspor gas alam cair selama ini, Qatar terhindar dari krisis ekonomi yang melumpuhkan akibat blokade tersebut.

Namun, mereka terpaksa mengandalkan pesawat untuk mengimpor makanan, setelah Arab Saudi dan UEA memblokir pengiriman barang ke Qatar.

Beberapa bisnis lain juga terganggu, termasuk maskapai penerbangan nasional Qatar Airways, yang penerbangannya ke Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain masih ditangguhkan.

Keputusan tersebut terjadi sehari setelah pejabat Qatar mengatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan “tindakan hukum” secara lokal dan internasional mengenai dugaan hacking kantor berita negara.

Berbicara kepada Al Jazeera pada hari Selasa, Marwan Kabalan dari Institut Doha mengatakan bahwa selama beberapa pekan terakhir, Qatar telah mencoba menggunakan “alat yang berbeda untuk melemahkan blokade”.

“Neraca kekuatan” di kawasan Teluk sekarang “condong ke arah Qatar”, terutama setelah informasi the Washington Post mengenai peran UEA dalam hacking yang memicu krisis.

Namun setelah krisis Teluk memasuki pekan kedelapan tidak ada tanda-tanda perselisihan akan segera diselesaikan.

Sebelumnya, Mohammed Cherkaoui, profesor resolusi konflik di George Mason University di Virginia, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mediasi regional dan internasional telah menghadapi “beberapa kemunduran”. Arab Saudi, UAE, Bahrain dan Mesir memberlakukan blokade darat, laut dan udara di Qatar pada 5 Juni.

Kuartet tersebut menuduh Qatar mendanai “terorisme”, sebuah tuduhan yang ditolak Qatar sebagai “tidak berdasar”.

Pada tanggal 22 Juni, kelompok yang dipimpin Saudi mengeluarkan daftar tuntutan 13-poin, termasuk penutupan Al Jazeera, tidak berhubungan dengan Iran dan mengusir pasukan Turki yang ditempatkan di negara itu, sebagai prasyarat untuk mengangkat sanksi.

Qatar menolak tuntutan tersebut dan keempat negara itu sekarang menganggap daftar tersebut “batal dan tidak berlaku”.

Kuwait berusaha menengahi perselisihan tersebut, dan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Prancis telah mendesak kedua belah pihak melakukan perundingan langsung.

Qatar dan beberapa negara telah meminta pencabutan sanksi sebelum perundingan tatap muka dapat dilanjutkan.

Daniel Hannan, anggota Konservatif Inggris di Parlemen Eropa yang mengunjungi Qatar pada hari Senin, mengatakan bahwa blokade yang terus berlanjut di Qatar tidak membantu dalam menyelesaikan krisis.

“Hampir tidak ada situasi di dunia yang tidak diperburuk oleh blokade ekonomi,” kata Hannan kepada Al Jazeera.

Hannan mengatakan bahwa “pencabutan segera” sanksi tersebut dapat membuka jalan bagi perundingan, dengan mengatakan: “Sangat sulit untuk bernegosiasi dengan membawa senjata ke kepala Anda.”

Israel Masih Kuasai Masjid al Aqsha, Ini Seruan Presiden Palestina

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Partai Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas telah menyerukan “Hari Kemarahan (Day of Rage)” untuk memprotes tindakan aparat Israel di sebuah tempat di Yerusalem yang suci bagi Muslim diseluruh dunia, Masjid al Aqsha.

Seruan tersebut muncul setelah diterapkannya detektor logam dan pintu putar di pintu masuk kompleks al Aqsha setelah baku tembak mematikan di sana terjadi pada hari Jumat.

Dalam insiden tersebut, dua polisi penjajah Israel tewas setelah sebuah serangan yang diduga dilakukan oleh tiga warga Palestina – yang kemudian gugur, dibunuh oleh polisi zionis setelahnya.

Ketegangan melonjak sejak Jumat.

Palang Merah mengatakan pada hari Selasa (18/7/2017) bahwa sedikitnya 50 warga Palestina terluka dalam bentrokan dengan polisi Israel yang tersisa semalam di dekat tempat suci, yang dikenal sebagai Tempat Suci bagi kaum Muslim.

Sedikitnya empat tenaga medis juga terluka, dan 15 lainnya terkena peluru karet, kata badan amal tersebut.

Bentrokan juga pecah pada Selasa malam setelah pasukan penjajah Israel menggunakan bom suara dan peluru karet untuk membubarkan kerumunan jamaah di dekat gerbang Singa di Yerusalem yang diduduki setelah shalat isya.

Sejumlah warga Palestina menderita luka peluru karet, termasuk mantan mufti Yerusalem Sheikh Ikrima Sabri, kata koresponden Al Jazeera Arab.

Gerakan Hamas dan Gerakan Jihad Islam juga menyerukan demonstrasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza mengenai langkah-langkah keamanan baru.

“Hari Kemarahan (Day of Rage)” akan berlangsung pada hari Rabu, (19/7/2017 – hari ini).

“Untuk hari ketiga ini, otoritas Wakaf Islam – yang mengelola kompleks Masjid Al-Aqsa – menolak masuk melalui detektor logam Israel,” kata Harry Fawcett dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Yerusalem.

“Pihak [Otoritas] dan semakin banyak jamaah di luar masjid melihat [tindakan otoriter] sebagai memberlakukan kedaulatan Israel di tempat suci, dan lebih umum lagi sebagai perambahan Israel di Yerusalem Timur yang diduduki.

“Israel mengatakan bahwa ini adalah tindakan keamanan yang penting setelah serangan mematikan yang terjadi pada hari Jumat.”

Fatah menyerukan agar sholat Jumat dilakukan di lapangan umum di kota-kota Palestina untuk mengecam “prosedur teroris” yang dilakukan Israel di Yerusalem Timur yang diduduki.

Warga Palestina telah melakukan sholat di luar kompleks sebagai protes, yang dibuka kembali pada hari Ahad setelah ditutup dua hari.

Mufti Agung Yerusalem Mohammed Ahmed Hussein mengkritik tindakan baru tersebut karena mengubah status quo, yang membatasu umat Islam kontrol agama atas situs tersebut dan mengizinkan orang Yahudi untuk mengunjungi dengan bebasnya

Situs ini menampung Masjid al-Aqsa dan kubah batu suci, situs tersuci ketiga Islam setelah Mekkah dan Madinah.

Pertanyaan tentang kontrol situs sering menyebabkan ledakan bentrokan.

Setelah dugaan serangan hari Jumat, penjajaah Israel menutup tempat suci tersebut, mencegah sholat Jum’at di Masjid al Aqsha untuk pertama kalinya dalam beberapa dasawarsa.

Mahmoud Abbas, yang dengan cepat mengutuk serangan penembakan tersebut dalam sebuah telepon ke Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu, saat ini berada di Beijing dalam kunjungan tiga hari untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.