LIBANON (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Libanon Saad al-Hariri mengatakan pada hari Selasa (18/7/2017) bahwa tentara akan melakukan operasi di daerah perbatasan dengan Suriah yang telah menjadi basis operasi bagi oposisi Suriah termasuk faksi-faksi jihad.
Berbicara di parlemen, Hariri menggambarkan operasi yang direncanakan untuk wilayah Juroud Arsal dipelajari dengan hati-hati, Kantor Berita Nasional (the National News Agency) melaporkan. Pemerintah telah memberi tentara “kebebasan” untuk bertindak, tambahnya, lansir Al Arabiya News Channel.
Juroud Arsal, daerah tandus di pegunungan antara Suriah dan Lebanon, telah menjadi basis operasi bagi pemberontak yang berperang dalam perang sipil Suriah, termasuk militan IS dan kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhah Nusrah.
Spekulasi muncul bahwa milisi Syiah Libanon, Hizbullah dan militer Suriah akan melakukan operasi besar melawan mujahidin di sisi perbatasan Suriah.
Awal bulan ini, pemimpin Syiah Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah mengatakan bahwa oposisi Suriah di sepanjang perbatasan dekat Arsal harus mencapai kesepakatan dengan pihak rezim Suriah, mengatakan bahwa “saatnya untuk mengakhiri ancaman kelompok jihadis di Arsal”.
Namun Hariri mengatakan, “Tidak ada koordinasi antara angakatan perang Lebanon dan pasukan Suriah”.
Protes seputar pengungsi Suriah merebak di ibukota, setelah Menteri Dalam Negeri Nouhad al-Machnouk melarang demonstrasi pada hari Ahad, dengan alasan “menjaga keamanan dan perdamaian sipil.”
Presiden Lebanon Michel Aoun membenarkan yang dilakukan negaranya untuk mengembalikan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, karena ketidakmampuan Lebanon menanggung lebih banyak beban, pada saat bersamaan menyebarkan kebencian dan hasutan antara warga Lebanon dan Suriah.
Perdebatan yang terjadi di Lebanon adalah bagaimana menangani masalah tersebut, sementara Syiah Hizbullah dan sekutunya mendorong rezim Suriah untuk mengembalikan para pengungsi. Blok 14 Maret, yang dipimpin oleh Gerakan Masa Depan (the Future Movement), menolak melakukan negosiasi langsung dengan rezim, namun berharap para pengungsi kembali melalui PBB.
