Berita Terkini - Laman 1544 dari 2413

Penghitungan Suara Referendum Pemisahan Wilayah Kurdi dengan Irak Dimulai

26 Sep 2017 09:01:46

IRAK (Jurnalislam.com) – Tempat pemungutan suara yang didirikan untuk referendum Irak Kurdi telah ditutup dan penghitungan surat suara telah dimulai, menurut badan pengawas resmi.

Voting ditutup pada pukul 6 sore waktu setempat (16:00 GMT) pada hari Senin (25/9/2017), dan hasilnya akan diumumkan dalam waktu 72 jam.

TV Rumiw yang berbasis di Erbil, dengan mengutip Komisi Independen Pemilihan dan Referendum, mengatakan 78 persen dari lebih dari lima juta pemilih ikut memilih kemarin.

Di Kirkuk, pihak berwenang mengumumkan jam malam satu setengah jam sebelum jajak pendapat ditutup saat orang Kurdi yang penuh sukacita mulai merayakannya.

Pemungutan Suara Referendum Hari Senin, Pemimpin Kurdi Irak: Ini untuk Masa Depan

Warga Kurdi di kota Irak utara berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara, namun masih ada oposisi di antara orang-orang Arab dan Turkmen yang tinggal di samping mereka.

Pemilih diminta untuk memilih ‘Ya’ atau ‘Tidak’ pada surat suara yang menanyakan satu pertanyaan kepada warga Kurdi, Turki, Arab dan Asyur: “Anda ingin daerah Kurdistan dan wilayah Kurdistan di luar wilayah (Kurdistan) menjadi negara merdeka?”

Referendum tersebut ditentang oleh pemerintah pusat Irak di Baghdad dan juga negara-negara tetangga Turki dan Iran, di samping kekuatan internasional utama.

Antonio Guterres, sekretaris jenderal PBB, menyatakan keprihatinannya pada hari Senin tentang efek referendum yang berpotensi mendestabilisasi, meminta Irak dan Pemerintah Daerah Kurdistan (the Kurdistan Regional Government-KRG) untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan kompromi.

Dia juga mengatakan kepada pihak berwenang Kurdi Irak untuk memastikan bahwa pekerjaan misi PBB di Irak “akan diizinkan untuk terus tanpa hambatan”.

PM Zionis Dukung Kemerdekaan Suku Kurdi di Irak

Namun, Presiden KRG Masoud Barzani membela bahwa pemungutan suara tidak mengikat, dengan mengatakan hanya melalui referendum, Kurdi dapat menjamin masa depan mereka.

Dia juga berjanji untuk memulai negosiasi dengan pejabat Baghdad segera setelah hasil suara diketahui.

Suku Kurdi cenderung menyetujui referendum tersebut, namun mereka tidak berharap menghasilkan deklarasi langsung untuk memisahkan diri dari Irak.

Bayan Sami Abdul Rahman, perwakilan KRG untuk AS, mengatakan bahwa walaupun hasilnya tidak mengikat bagi pemerintah Irak, namun hasil ini “mengikat” kepemimpinan Kurdi “untuk mengikuti kehendak rakyat”.

“Kepemimpinan Kurdi sekarang memiliki mandat untuk bernegosiasi dengan Baghdad dalam sebuah perpisahan yang damai, mengenai sebuah hubungan baru antara Erbil dan Baghdad,” katanya kepada Al Jazeera dari Washington, DC.

Referendum tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di tetangga Irak – Turki, Iran dan Suriah – dengan kekhawatiran bahwa hal itu dapat mendorong minoritas Kurdi di Negara mereka melepaskan diri.

Turki adalah rumah bagi penduduk Kurdi terbesar yaitu sekitar 14 juta orang.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Senin bahwa negaranya akan melakukan apapun untuk menghalangi upaya melawan integritas teritorial Turki.

AS dan PBB juga mengecam referendum tersebut.

Irak dan tetangga Kurdi lainnya “harus mengerti bahwa kita telah melakukan langkah demi langkah ini”, Bayan Sami Abdul Rahman mengatakan kepada Al Jazeera.

“Kami menganggap ini sangat serius, kami ingin terlibat dalam dialog. Kami tidak ingin membuat ketidakstabilan Irak atau Kurdistan … tapi yang pasti tujuan kami adalah Kurdistan Irak yang independen dalam waktu dekat.”

Pemilihan Suara Pemisahan Wilayah Kurdi dengan Irak Selesai Tadi Malam

26 Sep 2017 08:51:01

ERBIL (Jurnalislam.com) – Voting dalam referendum kontroversial mengenai pemisahan wilayah Kurdi Irak utara berakhir pada Senin malam (25/9/2017), Anadolu Agency melaporkan.

Jajak pendapat dijadwalkan ditutup pada pukul 6 sore waktu setempat (3 GMT), namun Komisi Pemilu Pemerintah Daerah Kurdi memperpanjang operasi satu jam lagi untuk memungkinkan pemilih memberikan suara mereka, kecuali provinsi Kirkuk.

Komisi tersebut mengatakan jumlah pemilih mencapai 76 persen.

Pemerintah daerah telah mendesak warga untuk tidak melakukan penembakan udara saat merayakan keberhasilan referendum tersebut.

Sebuah insiden penembakan terjadi di mana seorang warga sipil terbunuh di pusat distrik Tuz Khurmatu yang disengketakan di provinsi Saladin.

Erdogan: Referendum Kurdi Buka Krisis dan Konflik Baru di Irak

Referendum yang tidak mengikat pada hari Senin terjadi di daerah-daerah yang dikuasai Kurdi Utara (KRG) di Irak utara, termasuk daerah-daerah antara Erbil dan Baghdad yang diperebutkan.

Referendum, yang diboikot oleh Turki dan Arab, diadakan di provinsi Erbil, Dohuk dan Sulaymaniyah, provinsi yang dilawan di Kirkuk, distrik Tuz Khurmatu di provinsi Saladin dan distrik Khanaqin di provinsi Diyala.

Turki, AS, Iran dan PBB memperingatkan bahwa pemungutan suara akan mengalihkan perhatian dari operasi melawan IS (Islamic State) dan menyebabkan ketidakstabilan yang lebih besar di wilayah ini.

Sebelumnya Senin, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa hasil referendum “batal di mata hukum”.

Pemerintah pusat Irak telah mengancam untuk melakukan intervensi secara militer jika pemilihan suara tersebut mengarah pada kekerasan.

Pemimpin KRG, Masoud Barzani, mengatakan bahwa kemenangan ‘Yes’ tidak akan menghasilkan deklarasi kemerdekaan secara otomatis namun hanya akan mengarah pada perundingan lebih lanjut dengan Baghdad.

Erdogan Ancam Tindakan Militer pada Referendum Kurdi Irak yang Baru Selesai Digelar

26 Sep 2017 08:42:55

TURKI (Jurnalislam.com) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan peringatkan referendum kemerdekaan di Kurdistan Irak, dan tidak akan mengesampingkan potensi tindakan militer demi menghentikan usaha merebut wilayah negaranya.

Peringatan tersebut muncul saat warga di wilayah otonomi Irak mengikuti pemilihan pada hari Senin (25/9/2017) (dalam sebuah referendum kemerdekaan, di tengah meningkatnya ketegangan dan oposisi internasional.

Pemungutan suara berlangsung di daerah yang disengketakan antara kota Erbil utara dan ibukota Baghdad, serta provinsi Kirkuk yang kaya minyak, yang tercampur secara etnis.

“Pasukan bersenjata kita berada di perbatasan dengan Irak untuk melakukan apapun yang diperlukan,” kata Erdogan, menambahkan bahwa Turki dapat memblokir ekspor minyak utama dari Pemerintah Daerah Kurdistan (the Kurdish Regional Government-KRG) selama pemungutan suara.

“Kami tidak akan membiarkan siapapun atau apapun untuk pergi dari Turki ke Irak. Pekan ini kita akan mengadopsi begitu banyak tindakan lain. Kami akan menutup perbatasan. Tidak ada yang akan melintasi perbatasan.”

“Pintu masuk-keluar akan ditutup” di persimpangan perbatasan Habur, satu-satunya perbatasan darat Turki dengan Irak, kata Erdogan dalam sebuah pidato di Istanbul.

Dia mengatakan saat ini ada penyeberangan yang diizinkan bagi pihak Irak hanya tapi perjalanan akan ditutup di kedua arah pekan ini.

“Setelah ini mari kita lihat melalui saluran mana mereka akan mengirim minyak mereka… dan kepada siapa mereka akan jual. Katupnya ada bersama kita, sudah selesai begitu kita menutupnya,” katanya.

Arab Saudi Desak Pemimpin Kurdi Irak Batalkan Referendum

Minyak Kurdi Irak diekspor melalui Turki dan pelabuhan Ceyhan bagian selatan Turki, serta merupakan jalur ekonomi utama untuk wilayah ini.

Erdogan mengatakan “terlepas dari hasilnya, kita melihat ini [referendum] tidak berlaku dan mengatakan bahwa itu [referendum] tidak sah”.

Dia juga mengatakan bahwa Turki siap untuk mengambil “semua langkah” yang dibutuhkan “di bidang politik, ekonomi, perdagangan dan keamanan” dan tampaknya tidak mengesampingkan tindakan militer.

Pekan lalu angkatan bersenjata Turki memulai latihan militer di wilayah sekitar kota perbatasan Silopi, termasuk 100 kendaraan militer, yang dilanjutkan dengan bala bantuan akhir pekan ini.

Erdogan memperingatkan KRG bahwa operasi lintas perbatasan oleh tentara Turki serupa dengan yang dilakukan di Suriah utara tahun lalu terhadap kelompok Islamic State (IS) dan pasukan Kurdi.

Selain Turki, pemerintah pusat Irak dan Iran juga menentang keras referendum tersebut.

Ada kekhawatiran bahwa hal itu bisa memicu aspirasi separatis Kurdi di wilayah ini.

Lima juta orang di Irak utara berhak untuk memilih dalam referendum hari Senin.

Andrew Simmons dari Al Jazeera, melaporkan dari Habur di Turki di dekat perbatasan Irak, mengatakan bahwa walaupun Turki mencabut tekanan pada KRG, ada “tindakan yang sangat kecil” sejauh ini di lapangan.

Dia mengatakan akan memakan waktu beberapa hari sebelum akan lebih jelas tindakan macam apa yang dilakukan Turki, menambahkan bahwa ada laporan bahwa Baghdad telah meminta Ankara untuk menghentikan penerbangan antara Turki dan wilayah Kurdi.

India akan Deportasi Ribuan Muslim Rohingya, Amnesty Internasional Kampanyekan Petisi Online

26 Sep 2017 06:16:34 Redaktur: Deddy Purwanto

INDIA (Jurnalislam.com) – Amnesty International telah memprakarsai sebuah kampanye dan petisi online yang meminta dukungan rakyat untuk menghentikan rencana India mendeportasi ribuan pengungsi Rohingya yang tinggal di India.

Mengkarakterisasi pengungsi Rohingya dan pencari suaka sebagai imigran ilegal dan menganggap mereka “ancaman keamanan” akan mengekspos mereka pada risiko serius jika dikembalikan secara paksa, kata kelompok hak asasi manusia tersebut pada hari Senin (25/9/2017), sambil mendorong kampanye #istandwithrohingyarefugees secara online.

Pekan lalu, pemerintah India mengatakan ada bukti yang menunjukkan bahwa beberapa warga Rohingya di negara tersebut memiliki hubungan dengan “organisasi teror” dan menimbulkan ancaman keamanan yang membenarkan deportasi massal terhadap sekitar 40.000 Rohingya.

“Dalam hal posisi India, merupakan kewajiban hukum dan moral untuk tidak membiarkan pengusiran tersebut terjadi,” Arijit Sen, manajer proyek di Amnesty International India, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Mereka telah berada di India untuk sementara waktu, mengambil langkah kecil, menjalani hidup mereka dengan bermartabat. Jika India memiliki masalah keamanan, mereka harus mengerti bahwa tidak semuanya dapat dilihat melalui satu lensa.

“Orang-orang ini berada dalam bahaya di Myanmar dan membutuhkan dukungan.”

India Hadang Pengungsi Muslim Myanmar dengan Kekuatan Militer

Mahkamah Agung India mendengar sebuah seruan diajukan atas nama Muslim Rohingya terhadap rencana deportasi yang diajukan oleh pemerintah nasionalis Perdana Menteri Narendra Modi.

Al Jazeera mencoba menghubungi kantor partai yang berkuasa untuk mendapat komentar, namun juru bicara menolak untuk berbicara mengenai masalah ini.

Mayoritas Rohingya adalah Muslim, yang sering digambarkan sebagai “minoritas dunia yang paling teraniaya”.

Mereka telah tinggal berabad-abad di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, dimana mereka menghadapi meningkatnya kekerasan, dan ratusan ribu orang terpaksa melarikan diri ke negara-negara tetangga.

Rohingya ditolak kewarganegaraannya di Myanmar dan dianggap sebagai “imigran ilegal”, meski mereka telah mengakar sejak berabad-abad lalu.

Lebih dari 800.000 Rohingya saat ini tinggal di Bangladesh, dan hampir 600.000 orang lainnya tiba tahun lalu.

*Penyebaran Pengungsi Muslim Rohingya di dunia*

Dalam sebuah cerita Al Jazeera sebelumnya, pengungsi Rohingya di India mengatakan bahwa mereka dijadikan sasaran karena mereka beragama Islam.

“Ini sesuai dengan kebijakan yang lebih besar bahwa setiap orang Hindu yang datang dari mana saja diterima dan bisa mendapatkan visa jangka panjang, tapi jika seorang Muslim yang datang maka ada sedikit kesulitan,” Mohammad Haroon, yang mengelola sebuah toko kelontong kecil, mengatakan kepada Al Jazeera.

Aktivis hak asasi manusia telah mengkritik pemerintah India mengenai undang-undang kewarganegaraan mereka yang kontroversial yang mencakup ketentuan untuk menyambut pengungsi yang menghadapi penganiayaan. Ketentuan ini menetapkan “orang-orang Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan”, namun secara khusus mengecualikan umat Islam.

Mujahidin Kashmir Serbu Basis Militer India, Sedikitnya 8 Pasukan Tewas

“Amandemen Citizen Bill mengizinkan orang-orang yang dianiaya dari agama Hindu, Sikh dan Buddha untuk mendapatkan kewarganegaraan India, namun umat Islam tidak diijinkan bahkan jika mereka dianiaya,” Apoorvanand Jha, seorang akademisi dan aktivis yang tinggal di ibukota India, New Delhi, mengatakan kepada Al Jazeera.

Modi mengunjungi Myanmar pada minggu pertama bulan September – yang merupakan kunjungan keduanya dalam tiga tahun – dan mengadakan pembicaraan dengan Aung San Suu Kyi di ibukota Nay Pyi Taw.

Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir pembicaraan mereka tidak menyebutkan tindakan militer brutal terhadap Muslim Rohingya.

Jelang 30 September, Tokoh Solo : Suasana Sekarang Sangat Mirip Menjelang Pemberontakan PKI Tahun 65

25 Sep 2017 22:06:37

SOLO (Jurnalislam.com)- Tokoh Masyarakat Surakarta, Mudrick M Sangidu menilai bahwa suasana dan kondisi menjelang peringatan hari G30 S PKI tahun ini, mirip dengan munculnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1965 dulu.

“Waktu meletusnya pemberontakkan PKI itu, situasi dan kondisinya mirip dengan seperti ini. Kelihatan sekali kebencian terhadap masyarakat, terutama umat Islam yang gigih terhadap pemerintah orde lama waktu itu. HMI mau dibubarkan, Masyumi dibubarkan dan salah satu alasannya katanya Masyumi terlibat pemberontakan,”katanya pada jurnalislam.com di kediamannya di Kartopuran baru-baru ini.

Menurut Moedrick, saat ini terjadi kriminalisasi ulama, dan mirip terjadi pada tahun menjelang 1965. ” Banyak tokoh-tokoh dan ulama yang ditahan seperti Natsir, Buya Hamka dan masih banyak. Jadi saat ini ada kesamaannya,”imbuhnya.

Kata Mudrick, meski saat ini PKI sudah dibubarkan dan dilarang di Indonesia, tetapi, lanjutnya, tanda kebangkitan PKI di Indonesia saat ini sangat terasa. “PKI secara fisik memang sudah dibubarkan, tapi kan kenyataanya masih ada simpatisan atau anak keturunan dia (PKI-red). Itu kan kelihatan sekali, ada yang mau mengadakan seminar pakai baju dan bendera,”pungkasnya.

Tokoh Surakarta : Hanya Pro Komunis yang Takut Diputarnya Film G30 S PKI

25 Sep 2017 22:00:37

SOLO (Jurnalislam.com) – Tokoh masyarakat Surakarta Mudrick M Sangidu mengapresiasi langkah Jendral Gatot Nurmanto yang memerintahkan pasukannya untuk kembali memutar film G30 S PKI secara serentak.

Menurutnya, film tersebut sudah bisa mewakili sejarah tentang pemberontakan dan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965. “Jadi Film itu mau diputar lagi itu sah-sah saja. Memang itu dibuat di zaman pak Harto, tapi bagi mereka yang anti PKI dan Pancasialis sejati, memang betul seperti seperti itu ceritanya, dan para jendral itu dibunuh dengan cara biadab,” paparnya Kamis,(21/9/2017).

Ia juga heran, terhadap pihak-pihak yang mengatakan film tersebut tidak sesuai dengan fakta. Menurutnya, hanya orang-orang yang pro PKI lah yang takut akan munculnya kembali Film tersebut.

Jelang 30 September, Masyarakat Solo Gelar Aksi Tolak PKI di Car Free Day

“Lalu ada yang sewot, pertama Mendagri, katanya nggak sesuai, nggak begini. Ada juga anggota DPR. Adanya pemutaran Film itu kan, membuat kebakaran jenggot simpatisan dan yang pro PKI. Harusnya kan ndak masalah, biarkan saja,”tegasnya.

Lebih lanjut, Mudrick juga mengkritik sikap Pemerintah yang kurang tegas terhadap PKI, yang jelas-jelas dilarang berkembang di Indonesia namun justru mengkriminalisasikan aktifis-aktifis yang selama ini, menyuarakan bahaya laten PKI pada rakyat Indonesia.

“okowi sendiri mengatakan mau bikin film versinya sendiri juga nggak tau ya, ini kesannya di masyarakat kan aneh, di satu sisi Jokowi bilang kalau ada PKI mau digebuk, tapi kenyataannya yang digebuk itu sopo. Yang digebuk malah Alfian Tanjung, aktifis pegiat anti komunis, ini kan aneh,”tandasnya.

Mudrick juga menghimbau kepada masyarakat dan umat Islam agar memasang foto para pahlawan Revolusi di sekolahan-sekolahan, yang selama ini sudah hilang. Hal itu menurutnya, agar para generasi muda memahami sejarah bangsa, terutama tentang penghianatan PKI.

Masyarakat Hingga Tokoh Tasikmalaya Hadiri Malam Dana Kemanusiaan untuk Rohingya

25 Sep 2017 21:34:32

TASIKMALAYA (jurnalislam.com) – Mujahid Tasikmalaya Menggugat (MTM) menggelar acara Malam Dana Kemanusiaan Untuk Rohingya di Rafflesia Ballroom Santika Hotel, Tasikmalaya, Ahad (24/9/2017). Acara ini dihadiri masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, Paguyuban Tionghoa Tasikmalaya (PTT), para pengusaha muslim Tasikmalaya dan juga Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.

Ketua Mujahid Tasikmalaya Menggugat (MTM) H Nanang Nurjami mengapresiasi semua pihak atas hadirnya mereka dan sumbangsih dalam membantu muslim Rohingya.

“Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak, dan mudah-mudahan bisa terkumpul dana yang cukup signifikan untuk kita bawa kesana. Mudah-mudahan para mujahidin kita bisa bertemu saudaranya muslim rohingya,” katanya pada sambutan.

Dana ini, jika memungkinkan akan dibawa langsung oleh perwakilan warga Tasikmalaya. Seandainya pun tidak bisa, maka amanat warga Tasik akan disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan terpercaya yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang bermitra dengan pemerintah.

“Ini baru terkumpul sekitar 50 juta. Masih jauh dari target kami sekitar 500juta, belum termasuk dana yang malam ini masuk, karena masih dihitung,” jelasnya pada wartawan.

Wali Kota Tasikmalaya : Tunjukkan Kesalehan Sosial dengan Membantu Rohingya

25 Sep 2017 21:24:39

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan bahwa kesalehan tidak cukup dalam tataran individu. Menurutnya, kesalehan juga harus berada dalam tataran sosial.

Salah satu langkah konkret saat ini mewujudkan kesalehan sosial ialah dengan membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya etnis Rohingya yang dibantai oleh Pemerintah Myanmar. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara bertajuk Malam Dana Kemanusiaan untuk Rohingya bertempat di Rafflesia Ballroom Santika Hotel Tasikmalaya, Ahad (24/9/2017).

Waspada atau Maafkan? Ini Seruan Kivlan Zen Hadapi PKI

“Saatnya kita menjadi tangan yang berada diatas, memmbantu etnis rohingya,” kata Budi Budiman dalam sambutannya. Menurut Budi, urusan Rohingya adalah urusan kemanusiaan yang melibatkan seluruh manusia, bukan hanya umat Islam saja.

“Bukan hanya dari ummat Islam saja, kemarin dari PTT dan Walubi Tasik juga menyerahkan sumbangannya lewat kita (pemkot),” tambahnya.

Seperti diketahui, September 2017 ini pembantaian di Arakan, Myanmar terhadap muslim Rohingya terus terjadi. Diketahui ratusan orang tewas dibunuh termasuk wanita dan anak – anak. Ribuan warga mengungsi menyebar hingga Bangladesh dan negara-negar Myanmar. Indonesia sendiri mengutuk keras tindakan rezim Myanmar dan mendesak agar PBB mengambil langkah tegas terhadap rezim pemerintah Myanmar.

Jelang 30 September, Masyarakat Solo Gelar Aksi Tolak PKI di Car Free Day

25 Sep 2017 20:12:52

SOLO (Jurnalislam.com) – Puluhan orang yang mengatasnamakan diri dalam Badan Nasional Pendukung Jokowi Anti PKI (Banaspati) menggelar aksi edukasi bahaya laten Partai Komunis Indonesia (PKI), di gelaran Caf Free Day (CFD) Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, Ahad (24/9/2017).

Mereka membentangkan spanduk akan bahaya PKI dan longmarch dari Bundaran Gladak menuju Korem Surakarta. Korlap aksi, Ahmad mengatakan, dirinya ingin mengingatkan kembali masyarakat Surakata akan sejarah kelam Indonesia yang ditimbulkan PKI, terutama di kalangan anak muda.

“Hari ini kita mengadakan aksi edukasi bahaya laten PKI, sesui arahan panglima TNI dan fakta sejarah betapa bahayanya PKI. Selain itu agar generasi muda paham sejarah bangsanya,” katanya pada Jurnalislam.com di sela sela aksi.

Paguyuban Grup-1 Kopasus: Kalau Perlu, Putar Film G30S/PKI Sebulan Sekali

Menurut Ahmad, aksi-aksi seperti ini harus terus diadakan, agar masyarakat dari semua kalangan paham akan bahaya yang ditimbulkan PKI. “Aksi seperti ini harus menyentuh lapisan masyarakat paling bawah, anak-anak sampe dewasa, terpelajar atau orang biasa agar paham betapa bahyanya PKI,” imbuhnya

Lebih lanjut, ia menjelaskan, meskipun PKI resmi dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah, namun, lanjutnya, ia khawatir akan kembali munculnya PKI dari para kader-kadernya yang ingin kembali memunculkan ideologi komunis di Indonesia.

“Wujud secara partai mugkin tidak ada, tapi ideologi dan cita-cita terus di perjuangkan kader-kadernya,” tandasnya.

Serangan Bom Mobil Taliban Hantam Konvoi Pasukan NATO di Kabul

25 Sep 2017 10:39:21

KABUL (Jurnalislam.com) – Sedikitnya lima orang terluka dalam pemboman mobil yang menargetkan konvoi pasukan NATO di ibukota Kabul pada hari Ahad (24/9/2017), kata seorang pejabat.

Mohammad Sadique Murady, komandan Zona Asmaye Polisi Nasional Afghanistan, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa insiden tersebut terjadi ketika seorang pembom martir menabrak kendaraan yang mengandung bahan peledak ke arah konvoi lapis baja tentara Denmark.

Moskow: Setiap Usaha yang Dilakukan AS Melawan Taliban akan Sia-sia

Menurut Resolute Support Mission (RSM) pimpinan NATO tidak ada korban jiwa yang menimpa anggotanya.

“Alat peledak improvisasi menargetkan konvoi NATO pagi ini di Kabul”, kata RSM dalam sebuah pernyataan yang dirilis di media sosial, menambahkan sebuah tim dari RSM berada di tempat kejadian untuk memindahkan kendaraan tersebut.

Imarah Islam Afghanistan (Taliban) telah melaporkan serangan tersebut. Zabihullah Mujahidin, juru bicara Taliban, mengatakan 3 kendaraan pengangkut personel lapis baja (APC) telah hancur dan 16 “penyerbu” tewas dalam serangan ini.