INDIA (Jurnalislam.com) – Amnesty International telah memprakarsai sebuah kampanye dan petisi online yang meminta dukungan rakyat untuk menghentikan rencana India mendeportasi ribuan pengungsi Rohingya yang tinggal di India.
Mengkarakterisasi pengungsi Rohingya dan pencari suaka sebagai imigran ilegal dan menganggap mereka “ancaman keamanan” akan mengekspos mereka pada risiko serius jika dikembalikan secara paksa, kata kelompok hak asasi manusia tersebut pada hari Senin (25/9/2017), sambil mendorong kampanye #istandwithrohingyarefugees secara online.
Pekan lalu, pemerintah India mengatakan ada bukti yang menunjukkan bahwa beberapa warga Rohingya di negara tersebut memiliki hubungan dengan “organisasi teror” dan menimbulkan ancaman keamanan yang membenarkan deportasi massal terhadap sekitar 40.000 Rohingya.
“Dalam hal posisi India, merupakan kewajiban hukum dan moral untuk tidak membiarkan pengusiran tersebut terjadi,” Arijit Sen, manajer proyek di Amnesty International India, mengatakan kepada Al Jazeera.
“Mereka telah berada di India untuk sementara waktu, mengambil langkah kecil, menjalani hidup mereka dengan bermartabat. Jika India memiliki masalah keamanan, mereka harus mengerti bahwa tidak semuanya dapat dilihat melalui satu lensa.
“Orang-orang ini berada dalam bahaya di Myanmar dan membutuhkan dukungan.”
India Hadang Pengungsi Muslim Myanmar dengan Kekuatan Militer
Mahkamah Agung India mendengar sebuah seruan diajukan atas nama Muslim Rohingya terhadap rencana deportasi yang diajukan oleh pemerintah nasionalis Perdana Menteri Narendra Modi.
Al Jazeera mencoba menghubungi kantor partai yang berkuasa untuk mendapat komentar, namun juru bicara menolak untuk berbicara mengenai masalah ini.
Mayoritas Rohingya adalah Muslim, yang sering digambarkan sebagai “minoritas dunia yang paling teraniaya”.
Mereka telah tinggal berabad-abad di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, dimana mereka menghadapi meningkatnya kekerasan, dan ratusan ribu orang terpaksa melarikan diri ke negara-negara tetangga.
Rohingya ditolak kewarganegaraannya di Myanmar dan dianggap sebagai “imigran ilegal”, meski mereka telah mengakar sejak berabad-abad lalu.
Lebih dari 800.000 Rohingya saat ini tinggal di Bangladesh, dan hampir 600.000 orang lainnya tiba tahun lalu.
Dalam sebuah cerita Al Jazeera sebelumnya, pengungsi Rohingya di India mengatakan bahwa mereka dijadikan sasaran karena mereka beragama Islam.
“Ini sesuai dengan kebijakan yang lebih besar bahwa setiap orang Hindu yang datang dari mana saja diterima dan bisa mendapatkan visa jangka panjang, tapi jika seorang Muslim yang datang maka ada sedikit kesulitan,” Mohammad Haroon, yang mengelola sebuah toko kelontong kecil, mengatakan kepada Al Jazeera.
Aktivis hak asasi manusia telah mengkritik pemerintah India mengenai undang-undang kewarganegaraan mereka yang kontroversial yang mencakup ketentuan untuk menyambut pengungsi yang menghadapi penganiayaan. Ketentuan ini menetapkan “orang-orang Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan”, namun secara khusus mengecualikan umat Islam.
Mujahidin Kashmir Serbu Basis Militer India, Sedikitnya 8 Pasukan Tewas
“Amandemen Citizen Bill mengizinkan orang-orang yang dianiaya dari agama Hindu, Sikh dan Buddha untuk mendapatkan kewarganegaraan India, namun umat Islam tidak diijinkan bahkan jika mereka dianiaya,” Apoorvanand Jha, seorang akademisi dan aktivis yang tinggal di ibukota India, New Delhi, mengatakan kepada Al Jazeera.
Modi mengunjungi Myanmar pada minggu pertama bulan September – yang merupakan kunjungan keduanya dalam tiga tahun – dan mengadakan pembicaraan dengan Aung San Suu Kyi di ibukota Nay Pyi Taw.
Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir pembicaraan mereka tidak menyebutkan tindakan militer brutal terhadap Muslim Rohingya.
