Pulang dari Majelis Umum PBB Amir Qatar Disambut Ribuan Ekspatriat

DOHA (Jurnalislam.com) – Ribuan orang berkumpul di Doha tengah untuk menyambut kembali amir Qatar menyusul perjalanannya di Eropa dan Majelis Umum PBB, menunjukkan persatuan Qatar setelah krisis diplomatik empat bulan di Teluk.

Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kembali ke ibukota Qatar pada hari Ahad (24/9/2017) setelah mengakhiri lawatan pertamanya di luar negeri sejak krisis besar meletus pada 5 Juni ketika sebuah kelompok Arab yang dipimpin Saudi memutuskan hubungan dengan Qatar dan memberlakukan blokade darat, laut dan udara terhadap Qatar.

Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir menuduh Qatar mendukung “terorisme”, sebuah tuduhan yang ditolak keras Doha.

Delegasi Amerika Serikat Kunjungi Qatar, Ini Permintaannya

Hashem Ahelbarra dari Al Jazeera mengatakan bahwa ribuan orang Qatar dan anggota komunitas ekspatriat telah berkumpul di tepi pantai Doha, yang dikenal sebagai Corniche, untuk menyambut amir saat iring-iringan mobilnya lewat.

“Ini adalah saat yang sangat penting bagi masyarakat Qatar,” Ahelbarra, melaporkan dari Corniche, mengatakan.

“Bagi mereka ini adalah pertunjukan persatuan dan juga sebuah pesan kepada masyarakat internasional terlepas dari fakta bahwa sebuah blokade diberlakukan di negara tersebut, mereka terus berjuang untuk apa yang mereka anggap sebagai hak sah untuk mempertahankan kedaulatan Qatar.”

Pertunjukan persatuan juga ditujukan untuk menyangkal rumor dari media teluk lain bahwa Qatar sedang mencari perubahan kepemimpinan.

“Pertunjukan semangat gairah dan patriotik di kalangan kaum Qatar ini sungguh belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Ahelbarra.

Sultan Barakat, direktur Pusat Studi Konflik dan Kemanusiaan di Institut Doha, mengatakan bahwa rasanya “seolah-olah setengah dari Doha” berada di jalan.

“Saya belum pernah melihat yang seperti itu dalam hal lalu lintas,” katanya kepada Al Jazeera.

“Secara umum, melihat gambar hari ini akan mendorong mereka [negara-negara pemblokir] untuk berpikir dua kali mengenai masalah khusus ini,” tambahnya.

“Sudah sekitar 110 hari ini dan belum ada perasaan terbelah dalam masyarakat dan bagi saya semua orang tampak sangat terikat di belakang amir.”

Sebarkan Informasi Palsu, Kementerian Transportasi Qatar Bantah Laporan Media Saudi

Berbicara di Majelis Umum PBB di New York pada hari Selasa, Sheikh Tamim mengatakan bahwa negara-negara yang menerapkan “blokade tidak adil” di Qatar berusaha untuk mengacaukan sebuah negara yang berdaulat.

“Saya berdiri di hadapan Anda sementara negara saya dan rakyat saya terkena blokade yang terus-menerus dan tidak adil yang diberlakukan sejak 5 Juni oleh negara-negara tetangga,” katanya, menanyakan apakah ini bukan definisi “terorisme”.

Sebelumnya, amir tersebut telah bertemu Kanselir Jerman Angela Merkel di Berlin, di mana dia mengatakan bahwa dia siap untuk duduk di meja perundingan untuk menyelesaikan krisis regional.

Sheikh Tamim juga mengadakan diskusi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang meminta negara-negara pemblokir untuk mencabut embargo di Qatar secepat mungkin.

Jenderal Rusia Tewas di Suriah Timur

SURIAH (Jurnalislam.com) – Seorang jenderal Rusia tewas saat melawan kelompok Islamic State (IS) di dekat kota timur Suriah, Deir Ezzor, kata kementerian pertahanan Moskow, Ahad (24/9/2017).

“Divisi Jenderal Valeri Assapov terbunuh saat sebuah granat meledak saat ditembaki oleh pasukan IS,” kementerian tersebut dikutip oleh media setempat, menambahkan bahwa perwira itu bertugas sebagai penasihat pasukan rezim Syiah Suriah, Middle East Eye melaporkan.

Kementerian tersebut mengatakan bahwa Assapov akan dihargai secara anumerta untuk pelayanannya.

Rusia Klaim Bunuh 200 Pasukan IS dalam Serangan Udara di Deir Az Zor

Provinsi Deir Ezzor, di perbatasan timur Suriah dengan Irak, kaya akan ladang minyak dan gas yang berfungsi sebagai arus pendapatan utama bagi IS di puncak kekuasaannya.

Rusia melakukan intervensi untuk mendukung rezim Nushairiyah Suriah pada bulan September 2015 dan telah membantu pasukan rezim dalam sebuah serangan terhadap Deir Ezzor dari barat.

Pejuang Islam Moro ajak Oposisi Bersenjata Lainnya untuk Meletakan Senjata

ZAMBOANGA (Jurnalislam.com) – Kelompok pejuang Islam Moro, kelompok oposisi terbesar di Filipina mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya telah mulai meyakinkan kelompok oposisi bersenjata lainnya di Filipina Selatan untuk meletakkan senjata mereka dan bersatu demi mendukung terciptanya daerah Bangsamoro di negara tersebut.

Wakil Ketua Front Pembebasan Islam Moro (Moro Islamic Liberation Front-MILF) Ghazali Jaafar mengatakan bahwa usulan sertifikasi Presiden Rodrigo Duterte tentang Hukum Dasar Bangsamoro (Bangsamoro Basic Law-BBL) yang mendesak awal pekan ini akan meyakinkan oposisi lain untuk melucuti senjata dan berpartisipasi, karena, “mereka sekarang pun berjuang agar memiliki pemerintah untuk rakyat Moro.”

“Ini akan meyakinkan warga Maute, ini akan meyakinkan BIFF [Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro- Bangsamoro Islamic Freedom Fighters], ini akan meyakinkan Abu Sayyaf, ini akan meyakinkan kelompok lain,” kata Jaafar merujuk pada tiga kelompok oposisi yang diduga berjanji setia kepada kelompok Islamic State, sebagaimana dikutip oleh ABS-CBN News, lansir Anadolu Agency Sabtu (23/9/2017).

Siapkan Serangan Terakhir di Marawi, Militer Filipina Minta Bantuan Pejuang Islam Moro

Hukum BBL yang diajukan ke Duterte pada bulan Juli dikirim ke Senat dan Kongres bulan lalu. Itu adalah bagian dari kesepakatan damai 2014 antara pemerintah dan MILF yang mengusulkan sebuah daerah otonomi Bangsamoro, menggantikan Daerah Otonomi yang ada di Mindanao Muslim.

Jaafar menyatakan keyakinannya bahwa pemberlakuan BBL adalah satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di selatan Filipina, karena akan mengakhiri alasan pertempuran.

“Inilah satu-satunya solusi … Jika masalahnya terpecahkan, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk bertarung lagi … Mereka juga berjuang karena ingin memiliki pemerintahan,” katanya.

Jaafar menambahkan bahwa meskipun MILF tidak setuju dengan kegiatan kriminal kelompok oposisi lainnya, Jaafar telah memulai pembicaraan untuk menghentikan upaya pertarungan yang harus dikomunikasikan kepada Duterte.

“Tujuan kami adalah meyakinkan mereka untuk kembali ke MILF dan merupakan kewajiban, tugas kami untuk berbicara dengan saudara-saudara kita sebagai umat Islam untuk menghindari pertempuran melawan mereka. Pertarungan melawan salah satu dari mereka adalah situasi yang paling kami benci,” katanya.

Inisiatif MILF muncul setelah pertempuran antara pasukan pemerintah dan gabungan pasukan kelompok Maute dan Abu Sayyaf, yang melakukan serangan di kota Marawi pada 23 Mei dalam upaya membangun sebuah kekhalifahan Islam di wilayah tersebut.

Jaafar menegaskan bahwa kelompok oposisi lokal telah bersekutu dengan IS untuk memecahkan masalah logistik mereka. IS, sementara itu, telah berkembang di wilayah lain karena menderita kemunduran di Suriah dan Irak.

“Mereka mungkin bersekutu di sana, untuk tujuan apa? Untuk keperluan logistik, dan mereka bisa melanjutkan apa yang mereka lakukan sekarang,” katanya.

Pengepungan di Marawi, yang mendorong Duterte untuk memberlakukan darurat militer di semua pulau Mindanao sampai akhir tahun, telah menyebabkan sebuah krisis kemanusiaan, menggusur lebih dari 300.000 penduduk, dan menewaskan sedikitnya 887.

Pemungutan Suara Referendum Hari Senin, Pemimpin Kurdi Irak: Ini untuk Masa Depan

IRAK (Jurnalislam.com) – Presiden Pemerintah Daerah Kurdi telah mendesak jutaan warga Kurdi untuk memberikan suara mereka dalam referendum kemerdekaan yang akan datang, sambil berjanji untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah pusat Irak tentang bagaimana menerapkan hasil pemungutan suara tersebut.

Dalam sebuah pidato pada hari Ahad (249/2017), Masoud Barzani mengatakan bahwa dia “siap untuk memulai proses dialog dengan Baghdad” setelah referendum Senin, bahkan saat dia memberikan jaminan kepada masyarakat internasional bahwa tidak ada upaya untuk merubah perbatasan regional, lansir Aljazeera.

Tak lama setelah pidato Barzani, Perdana Menteri Haider al-Abadi menyatakan sebuah pidato terpisah dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menerima disintegrasi Irak.

“Ini adalah keputusan yang tidak konstitusional terhadap struktur sosial warga. Kami tidak akan mengakui referendum, juga hasilnya,” kata Abadi.

“Kami akan mengambil langkah tindak lanjut untuk melindungi kesatuan negara dan kepentingan setiap warga negara yang tinggal di Irak yang bersatu.”

Tapi Barzani membela keputusan untuk mengadakan referendum, dengan bertanya, “Apakah meminta penduduk di Kurdistan mengungkapkan secara demokratis apa yang mereka inginkan bagi masa depan merupakan sebuah kejahatan?”

Dia mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memberikan “waktu sebanyak yang dibutuhkan” untuk negosiasi dengan pemerintah pusat di Baghdad, namun menambahkan bahwa warga Kurdi “tidak akan pernah kembali ke kemitraan yang gagal” di masa lalu.

“Jika kita memiliki dialog yang konstruktif, maka kita bisa memberikan lebih banyak waktu lagi, untuk menjamin hubungan yang lebih baik antara warga Kurdi dan Baghdad.”

Dia mengeluh bahwa Irak telah berubah menjadi “negara teokratis dan sektarian”, dan bukan demokrasi seperti yang diperkirakan warga Kurdi setelah penggulingan Saddam Hussein pada tahun 2003.

“Kemitraan dengan Baghdad yang kami harapkan tidak terjadi. Baghdad melanggar prinsip pembagian kekuasaan dengan wilayah Kurdi,” kata Barzani.

“Hanya melalui kemerdekaan kita bisa mengamankan keamanan kita.”

Menghadapi masyarakat internasional, Barzani mengatakan bahwa warga Kurdi telah membuktikan bahwa “kita adalah faktor stabilitas, dan bahwa kita akan terus menjadi faktor stabilitas di wilayah ini”.

PM Zionis Dukung Kemerdekaan Suku Kurdi di Irak

Barzani juga mengatakan bahwa warga Kurdi Irak menginginkan hubungan yang “bagus” dengan tetangganya, sambil menunjukkan bahwa warga Kurdi telah memainkan peran penting dalam memerangi kelompok Islamic State (IS).

Tetangga Irak, terutama Iran dan Turki, dengan keras menentang pemungutan suara, karena khawatir akan mendorong minoritas Kurdi di Negara mereka terpecah.

Pada hari Ahad, Iran menghentikan penerbangan ke wilayah Kurdi dan memblokir wilayah udara mereka untuk penerbangan yang berasal dari Kurdi, sebagai protes atas referendum tersebut.

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim juga menolak pemungutan suara, memperingatkan bahwa hal itu akan memicu “kekacauan dan ketidakstabilan” di wilayah tersebut.

Pesawat Pembom AS Mulai Dekati Korea Utara, Menlu Korut: Kami Hancurkan Tanpa Ampun

SEOUL (Jurnalislam.com) – Pesawat Pembom Amerika Serikat terbang semakin mendekati Korea Utara pada hari Sabtu (23/9/2017), paling dekat dari yang pernah mereka lakukan pada abad ini, kata seorang jurubicara pertahanan Amerika Serikat.

Berita tersebut sampai ke Korea Selatan pada hari Ahad pagi (24/9/2017) setelah pembom Lancer B-1B Angkatan Udara AS dan jet tempur F-15C menempuh perjalanan melewati pantai timur Korea Utara di tengah meningkatnya ancaman dari kedua belah pihak.

“Ini adalah wilayah terjauh dari Zona Demiliterisasi (DMZ) yang pernah dilintasi pesawat tempur AS atau pesawat pembom di lepas pantai Korea Utara pada abad ke-21, menggarisbawahi keseriusan tanggapan kita atas perilaku (Korea Utara) yang sembrono,” kata juru bicara Pentagon Dana White dalam sebuah pernyataan.

Kantor kepresidenan Korea Selatan hari Ahad mengumumkan bahwa Seoul terlibat dalam penggelaran aset dari pangkalan AS di Guam dan Okinawa, dan bahwa ini adalah “tindakan penanggulangan paling efektif terhadap kemajuan program nuklir dan rudal Korea Utara,” menurut Yonhap News Agen.

Donald Trump: Kami akan Hancurkan Korea Utara

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho mengatakan negaranya siap untuk melakukan “tindakan pencegahan tanpa ampun” jika AS menyerang, di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada hari Sabtu.

Pyongyang dan Washington telah saling meningkatkan perang kata-kata mereka sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam pada hari Selasa untuk “menghancurkan Korea Utara sepenuhnya”.

Kantor berita Korea Utara KCNA juga melaporkan pada hari Ahad tentang sebuah demo anti-AS yang besar, yang melibatkan lebih dari 100.000 orang di Pyongyang sehari sebelumnya.

PBB: Bangladesh Butuh Bantuan Cepat untuk Atasi Gelombang Pengungsi Rohingya

BANGLADESH (Jurnalislam.com) – Bangladesh membutuhkan “bantuan internasional yang besar” untuk memberi makan dan melindungi 436.000 muslim Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar dalam beberapa pekan terakhir, kata kepala badan pengungsi PBB.

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi mengatakan pada hari Ahad (24/9/2017) bahwa ada tantangan “besar” setelah mengunjungi kamp-kamp yang penuh di sekitar Cox’s Bazar di Bangladesh selatan.

“Saya dikejutkan oleh besarnya kebutuhan mereka, mereka membutuhkan segalanya – mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan air bersih, mereka butuh tempat berlindung, mereka memerlukan perawatan kesehatan yang tepat,” katanya kepada wartawan.

Grandi mengatakan telah terjadi “pencurahan kedermawanan lokal yang luar biasa” namun sekarang perlu ditingkatkan “oleh bantuan internasional, keuangan dan material”.

“Itulah mengapa saya di sini, untuk membantu pemerintah mengatur respons itu,” katanya.

PBB mengatakan pada hari Ahad bahwa 436.000 orang Rohingya, kelompok minoritas Muslim tanpa kewarganegaraan, telah tiba dari negara bagian Rakhine di Myanmar sejak pecahnya pembantaian di sana sebulan yang lalu.

Grandi mengatakan bahwa arus masuk telah melambat dalam beberapa hari terakhir namun tidak mungkin untuk mengatakan apakah akan terjadi lebih banyak lagi.

Dia juga mengatakan bahwa kantornya menyediakan “bantuan teknis” untuk membantu Bangladesh mendaftarkan Rohingya, yang oleh Myanmar dianggap sebagai imigran “ilegal”.

Bangladesh hanya mengakui sebagian kecil dari sekitar 700.000 orang Rohingya yang tinggal di kamp-kamp dekat perbatasan dengan Myanmar sebagai pengungsi, dan menganggap yang lainnya sebagai warga negara Myanmar yang tidak berdokumen.

Begini Kabar Terakhir Pengungsi Muslim Rohingya di Perbatasan Bangladesh

Bangladesh “tidak memiliki rencana saat ini” untuk memberikan status pengungsi kepada warga Rohingya yang baru tiba, kata menteri senior Bangladesh Amir Hossain Amu pada hari Ahad.

“Kami ingin Rohingya kembali ke tanah mereka sendiri,” kata Amu, yang memimpin sebuah komite kabinet mengenai keamanan nasional.

Bangladesh telah mulai menyediakan kartu identitas pendatang baru dan merekam data biometrik mereka. Proses tersebut dimulai pekan lalu dan diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikannya.

Banyak harapan yang akan memungkinkan mereka akhirnya kembali ke Myanmar. Pemimpin sipil Aung San Suu Kyi mengatakan pekan lalu bahwa mereka yang telah diverifikasi sebagai pengungsi dari negaranya akan diizinkan kembali.

Grandi mengatakan bahwa dia berharap peran PBB akan memberikan registrasi “kredibilitas yang diperlukan, yang sangat mendesak bukan hanya untuk repatriasi tapi untuk bantuan”.

Saat ini, badan-badan PBB mengatakan sulit memastikan bahwa bantuan didistribusikan secara merata karena pengungsi tidak berdokumen dan masih berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Grandi mengatakan skala masuknya – yang dia sebut sebagai “darurat pengungsi tercepat dan paling mendesak di dunia” – membuat sulit untuk menilai kebutuhan dengan cepat.

Tapi dia menambahkan: “Saya pikir responsnya semakin terorganisir”.

UNICEF mengatakan pada hari Ahad bahwa sebuah pesawat yang membawa 100 ton bantuan darurat dari Eropa, termasuk tablet pemurni air, barang saniter dan terpal plastik, telah mencapai Bangladesh.

Waspada atau Maafkan? Ini Seruan Kivlan Zen Hadapi PKI

SERANG (Jurnalislam.com) – Pakar PKI, Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kivlan Zen mengatakan, masyarakat harus tetap waspada menghadapi kebangkitan PKI. Sebab, agitasi, fitnah, dan adu domba kerap dilancarkan para penggawa PKI.

“Tetap waspada masyarakat, jangan mau diadu domba, mereka sekarang sedang mengadu domba di berbagai lapisan elemen,” kata Kivlan saat ditemui jurnalislam di Hotel Mahadria, Serang, Ahad (24/9/2017).

Tokoh vokal ini mengimbau kepada masyarakat, terutama para ulama dan tokoh kritis bahwa membunuh dan menakuti masyarakat merupakan taktik dan metode yang diajarkan komunis.

“Jangan sampai terpancing tetapi siap. Ulama, mahasiswa kritis, mereka serang, mereka siap membunuh. Itu memang cara dan taktik mereka,” papar pria kelahiran Aceh ini.

Meski begitu, ia berpesan kepada masyarakat untuk memaafkan keluarga, simpatisan, dan penggawa PKI jika mereka tidak memulai kembali sejarah kelam dulu. Tidak meminta diri mereka benar serta meminta hal yang tidak wajar menjadi sebuah syarat yang harus dipenuhi.

“Tapi jika mereka tidak memulai kembali, meminta diri mereka benar, meminta yang aneh-aneh, yasudah kita maafkan, kita tutup buku yang lama,” ungkapnya.

“Tapi jika muncul kembali kita gebuk! Sesuai perintah presiden Jokowi,” pungkasnya.

 

Reporter: Jajat

Paguyuban Grup-1 Kopasus: Kalau Perlu, Putar Film G30S/PKI Sebulan Sekali

SERANG (Jurnalislam.com) – Polemik pemutaran film sejarah G30S/PKI masih menjadi pembicaraan hangat, dari rakyat biasa hingga Presiden turut menyampaikan pandangannya.

Ketua umum, paguyuban grup 1 kopassus, Ahmad Taufiq Nuriman ikut menyampaikan pandangannya. Menurutnya, pemutaran film G30S/PKI sangat penting dilakukan untuk mengingat sejarah kejam, PKI di masa lalu.

“Film ini tentang sejarah, masyarakat harus tahu kebenaran dan kekejaman PKI,” di Hotel Mahadria, Serang, Ahad (24/9/2017).

“Kalau perlu satu bulan sekali diputar,” tambah dia.

Ia menegaskan, tidak ada keraguan dalam film G30S/PKI ini. Sebagai purnawirawan TNI, ia mengetahui betul kejadian pembunuhan kejam PKI tahun 1965.

“Jadi kalau ada dari keluarga PKI menyatakan film itu salah, itu bohong. Saya tentara dan saya membenarkan film ini, tidak ada keraguan,” tegas dia.

Sebagaimana diketahui, keluarga dan simpatisan PKI telah membantah kebenaran film G30S/PKI. Mereka mengklaim film yang disutradarai Arifin C. Noer tidak sesuai dengan fakta sejarah.

Tokoh Banten: “Akan Lebih Bagus Jika Jokowi Datang ke Rohingya”

SERANG (Jurnalislam.com) – Krisis kemanusiaan Rohingya yang tidak kunjung usai membuat Tokoh Banten, Ahmad Taufiq Nuriman angkat bicara. Menurutnya, Indonesia sebagai warga Muslim terbesar harus berperan aktif membantu.

“Indonesia jelas harus membantu sebagai muslim terbesar, kita sudah melihat pemerintah melalui Menlu telah membantu,” jelas mantan Bupati 2 periode Serang di Hotel Mahadria, Serang, Ahad (24/9/2017).

“Apalagi jika Presiden Jokowi menyempatkan hadir ke Rohingya, pasti akan sangat membantu semangat warga Rohingya,” tambahnya.

Selain itu, Ketua umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Banten ini menilai, masalah Rohingya bukan lagi permasalahan agama, melainkan kemanusiaan.

“Kita lihat sekarang di Rohingya bukan lagi masalah agama, melainkan kemanusiaan. Sadis sekali perlakuan mereka,” ujarnya.

Taufiq mengatakan, permasalahan Rohingya sudah banyak mendapatkan kritik dan perhatian dari dunia. Pemerintah Myanmar, kata dia, seharusnya harus bisa menyelesaikan genosida kejam itu.

Dalam 2 Hari 7 Pasukan AS Tewas oleh Taliban

PARWAN (Jurnalislam.com)Al-Emarah News mengatakan 4 srdadu Amerika tewas di ibukota provinsi Parwan tadi malam ketika Mujahidin Imarah Islam Afghanistan (Taliban) menyerang tank yang mereka tumpangi menggunakan IED.

Di provinsi utara Samangan, pasukan Taliban menembak dan membunuh seorang Arbaki dan melukai seorang lainnya dalam baku tembak singkat di distrik Darah Souf provinsi ini Jumat pagi (22/9/2017).

Al-Emarah News juga mengatakan bahwa 3 penyerbu AS terbunuh dan 2 lainnya menderita luka yang mengancam jiwa ketika mujahidin menyerang kendaraan mereka dengan IED di jalan masuk lapangan udara Jalalabad di kota Jalalabad, ibukota provinsi Nangarhar pada sore hari Kamis (21/9/2017).

Serangan Istisyhad Taliban Bunuh 13 Pasukan AS dan Lukai 11 Lainnya

Pada hari Rabu (20/9/2017), seorang pegawai intelijen ditembak mati dalam serangan yang ditargetkan di kota Jalalabad

Di distrik Bati Kot, gabungan penjajah AS dan pasukan boneka mereka menggerebek bangunan milik warga sipil Rabu malamnya dan setelah merampok uang dan perhiasan, mereka menculik 12 orang yang tidak bersalah dari rumah mereka.