JITU Gelar Kongres Keempat, Tingkatkan Profesionalitas Jurnalis

BOGOR (Jurnalislam.com) – Jurnalis Islam Bersatu (JITU) menggelar kongres keempat bertema “Mengokohkan Peran Strategis Jurnalis dalam Mengawal Kebangkitan Umat” yang dilaksanakan di Villa Bumi Alata, Puncak, Bogor pada Jum’at (12/1/2018).

Ketua Umum JITU Agus Abdullah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin menjelang akhir periode dalam rentang waktu tiga tahun sekali.

Agus menjelaskan kongres ini berisi penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepengurusan periode 2015-2018, pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi, dan pemilihan ketua umum baru.

“Termasuk pengukuhan kode etik JITU yang dianggap banyak pihak sebagai kode etik yang representatif terkait jurnalistik Islam,” ujar Agus dalam keterangan pers yang diterima Jurnalislam.com, Jumat pagi.

Agus menyampaikan, kongres kali ini juga merupakan momen kebangkitan jurnalis Muslim dalam meningkatkan peran dan profesionalitasnya.

Hal itu, menurutnya, dikarenakan antusiasme masyarakat dan umat terhadap media Islam yang kian tinggi.

“JITU sendiri merasakan bagaimana antusiasme masyarakat terhadap jurnalis muslim. Kode etik kami diapresiasi banyak pihak dari akademisi, praktisi, hingga ulama yang mampu menggali nilai-nilai Islam dalam jurnalistik,” ujar alumni Magister Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia (UI) ini.

Namun, Agus menyadari tugas JITU belum usai. Persoalan utama yang harus menjadi konsen bagi organisasi jurnalis Muslim seperti JITU adalah peningkatan skill dan profesionalisme.

Karenanya, papar Agus, dalam setahun terakhir ini JITU telah menginisiasi Simposium Jurnalis Muslim di Padang, Sumatera Barat bersamaan dengan perhelatan pertemuan ulama dunia.

JITU juga menggelar pertemuan dengan Infokom Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk memperkuat fungsi ulama dan membangun sinergitas dengan media.

“JITU juga telah melahirkan dua karya berjudul ‘Mengetuk Pintu Langit’ tentang aksi bela Islam dan ‘Dari Kata Menjadi Senjata’ tentang konfrontasi Partai Komunis Indonesia dan umat Islam,” tandas Agus.

Ia berharap kongres ini kian mengukuhkan JITU sebagai organisasi jurnalis yang adil, independen, dan profesional.

Kongres yang dihadiri puluhan anggota JITU ini terselenggara atas kerjasama Sinergi Foundation, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Islampos Aid, Penerbit AQWAM, Arafah Group, Muslim Obsession, Warung Kandang dan lain sebagainya.

Reporter: Tim INA

Warga Bima Antusias Hadiri Tabligh Akbar Solidaritas Palestina

BIMA (Jurnalislam.com)–Memupuk solidaritas dan kepedulian kepada saudara muslim yang ada di Suriah dan Palestina, Muslimah Bima Peduli (MBP) menggelar tabligh akbar dan penggalangan dana.

Acara yang berlangsung pada selasa (9/1/2018) dilaksanakan di Convention Hall Paruga Na’e, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bima ini menghadirkan inspirator hijrah Peggy Melati Sukma.

Ketua Muslimah Bima Peduli (MBP) Parmila Zulfadiyanti mengatakan tujuan tabligh akbar ini untuk menggalang dana sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap saudara muslim Palestina.

“Selain itu, kami juga mengabarkan serta menyampaikan informasi kepada seluruh umat islam Bima tentang keadaan mereka disana yang sekarang sudah mulai mengalami kesulitan,” katanya.

MBP, menggandeng Syam Organizer untuk menyalurkan donasi untuk warga Palestina. Pantauan Jurnalislam.com, acara tabligh yang dihadiri oleh ratusan umat islam Bima itu diawali dengan penyampaian informasi tentang keadaan umat islam di Palestina yang sampai hari ini mereka masih mengalami pengusiran dan penindasan.

“Kami berharap ke depan umat islam bima terus termotivasi umtuk membantu saudara di Palestina, dan juga selalu mengetahui perkembangan informasi tentang umat islam di sana,” pungkasnya.

 

Peggy Melati Sukma : Jangan Lupa Doakan Muslim Suriah dan Palestina

BIMA (Jurnalislam.com)—Syam Organizer dan Muslimah Bima Peduli menggelar tabligh akbar menghadirkan inspirator hijrah Peggy Melati Sukma. Dalam materinya, Peggy mengingatkan agar umat Islam mendoakan saudaranya di negeri Syam, khususnya Suriah dan Palestina.

Apalagi, kata Peggy, saat ini Syam tengah memasuki musim dingin. “Membantu bumi syam adalah merupakan kewajiban bagi kita umat islam, karena itu merupakan bagian dari kontribusi kita untuk saudara-saudara yang berada di sana,” kata Peggy di Convention Hall Paruga Na’e, Kota Bima.

Sebagai aktivis kemanusiaan, Peggy berkomitmen untuk terus melakukan aktivitas membantu warga Pelstina. “Tetapi umtuk kali ini, bantuan lebih di fokuskan kepada bumi syam yang memang akan menghadapi musim dingin, apalagi di Suriah yang sebentar lagi akan turun salju,” tambahnya.

Menurut Peggy yang pernah ke Gaza ini, saat warga Palestina dan Suriah mebutuhkan bantuan dengan jumlah yang banyak karena penderitaannya yang sudah terjadi bertahun-tahun.

“Maka dengan adnya event ini kami mengundang seluruh warga untuk menunjukan sikapnya dalam melawan segala bentuk penjajahan, kesewenangan,serta penindasan yang melanda umat islam di Bumi Syam,” ungkapnya.

Tak lupa, ia meminta umat Islam agar tak henti-hentinya mendoakan mereka. “Kami berharap umat islam di Bima selalu termotivasi untuk membantu mereka, dengan harta dan senimalnya mari kita membantu mereka dengan doa- doa yang kita panjatkan,” pungkasnya.

Gandeng Syam Organizer, Komunitas Muslimah Bima Peduli Hadirkan Peggy Galang Dana untuk Palestina

BIMA (Jurnalislam.com) gandeng Syam Organizer, Komunitas Muslimah Peduli gelar tabligh akbar menghadirkan inspirator hijrah Peggy Melati Sukma galang dana untuk membantu Palestina, Selasa (9/1/2017).

Ketua Pantia, Zulfa Rahmiati mengarakan bahwa antusias masyarakat sangatlah tinggi. Hal tersebut tampak dari donasi yang terhimpun hingga 70 juta rupiah.

Penghimpunan donasi, kata Zulfa, berasal dari hasil penjualan merchandise, buku Peggy Melati Sukma, hingga lelang dan donasi langsung saat Gala Dinner.

Zulfa menambahkan bahwa donasi untuk Palestina akan langsung diserahkan kepada warga Palestina melalui Syam Organizer.

 

Dituduh Teroris oleh Koordinator PBB, Begini Bantahan Hamas

GAZA (Jurnalislam.com) – Kelompok perlawanan Palestina Hamas pada hari Rabu (10/1/2018) mengecam Nikolai Mladenov, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, karena menggambarkan aktivitas perlawanan Islam Palestina (HAMAS) sebagai “terorisme.”

“Mladenov tahu betul bahwa, menurut hukum internasional, teroris yang sebenarnya adalah pelaku pendudukan [Israel], yang membunuh anak-anak, melanggar tempat-tempat suci dan melakukan pembantaian,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.

“Perlawanan adalah hak sah warga yang berada di bawah penjajahan Israel bunyi pernyataan tersebut.

“Perlawanan rakyat kita adalah reaksi terhadap penjajahan, ini ditujukan untuk mendapatkan kembali hak-hak kita yang dicuri,” tambah Hamas, lansir Anadolu Agency.

Pertempuran Hamas dengan Israel akan Menjadi yang Terpanas pada 2018

Sebelumnya pada hari Rabu, Mladenov men-tweet: “Tidak ada pembenaran untuk #terror dan mereka yang memaafkannya, memuji atau memuliakannya. Ini bukan jalan menuju #peace! Pelaku serangan kemarin harus diadili.”

Pada Selasa malam, seorang pemukim illegal Yahudi ditembak mati oleh sekelompok orang bersenjata yang tidak dikenal di Tepi Barat yang diduduki penjajah Israel. Tak lama kemudian, Brigade Ezzedin al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, memuji serangan tersebut.

Pertempuran Hamas dengan Israel akan Menjadi yang Terpanas pada 2018

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pertempuran pasukan zionis dengan Jalur Gaza akan menjadi “yang terpanas” pada tahun 2018, dibandingkan dengan pertikaian Israel di perbatasan Suriah, Lebanon dan Tepi Barat, menurut juru bicara militer Israel, Avichay Adraee.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency, Rabu (10/1/2018) Adraee mengatakan bahwa tentara zionis tahun ini akan menyelesaikan pembangunan penghalang semen di sekitar Jalur Gaza yang diblokade demi menghentikan Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menggali terowongan lintas batas ke wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Hamas Terus Hajar Israel dengan Roket Walaupun Dibalas dengan Serangan Udara

“Pembatas [di sekitar Gaza] mirip dengan tembok yang dibangun di perbatasan Mesir, Suriah dan Yordania,” katanya. “Tapi penghalang Gaza juga mencakup komponen bawah tanah [untuk mengganggu terowongan lintas batas].”

“Sudah relatif tenang dalam beberapa hari ini (di perbatasan selatan Israel),” Adraee kemudian mengatakan, menambahkan: “Kebijakan kami sekarang adalah untuk mencapai keadaan tenang yang total terhadap Gaza.”

Mengenai mengapa dia percaya bahwa front Israel dengan Gaza akan menjadi “yang terpanas” tahun ini, Adraee mengatakan: “Masalah dengan Jalur Gaza pada tahun 2018 akan menjadi aspek kemanusiaan, ini membuat kita khawatir.”

Namun, dia terus menekankan bahwa eskalasi mungkin terjadi di semua perbatasan Israel dengan tetangganya, bukan hanya di Jalur Gaza.

Sebagai rumah bagi sekitar dua juta warga Palestina, Jalur Gaza terus berputar di bawah blokade zionis yang melumpuhkan, yang pertama kali dipaksakan oleh penjajah Israel – bersamaan dengan rezim Mesir as Sisi- ketika Hamas menguasai daerah pesisir tersebut pada tahun 2007.

Dalam dekade terakhir, pasukan penjajah Israel telah melancarkan tiga operasi militer besar melawan Jalur Gaza yang dikelola Hamas – pada 2008/9, 2012 dan 2014 – yang menyebabkan ribuan warga Palestina, kebanyakan warga sipil, tewas dalam serangan brutal Israel.

Bongkar Rahasia Pembantaian Muslim Rohingya, Wartawan Reuters Ini Hadapi Pengadilan Myanmar

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Pengadilan Myanmar menuduh dua wartawan Reuters, yang meliput pembantaian Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine utara dan diduga melanggar undang-undang kerahasiaan nasional.

Wartawan Myanmar Wa Lone dan Kyaw Soe Oo secara resmi didakwa oleh jaksa di Yangon pada hari Rabu (10/1/2018) karena melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi era kolonial, yang dapat menjatuhkan hukuman maksimal 14 tahun penjara, kata pengacara mereka.

Pasangan tersebut ditahan pada 12 Desember setelah diundang untuk makan malam dengan petugas polisi di pinggiran kota terbesar Myanmar, Yangon, menurut Reuters.

Kantor berita tersebut mengatakan bahwa hanya sedikit informasi yang diketahui mengenai tuduhan terhadap kedua wartawan itu, selain mereka ditangkap karena diduga memiliki dokumen rahasia yang berkaitan dengan peristiwa di negara bagian Rakhine.

Penyelidik PBB: Ada Sesuatu Sangat Mengerikan di Myanmar

Tindakan keras tentara brutal di Rakhine telah memaksa hampir 650.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

“Kami tidak pernah membuat kesalahan, mereka berusaha menghentikan kami dan mengintimidasi kami,” kata Wa Lone yang berusia 31 tahun, saat delapan petugas polisi mengantarkannya keluar dari pengadilan, istrinya yang menangis masih mencengkeram tangannya.

“Kami akan menghadapi dakwaan yang diajukan terhadap kami,” tambahnya.

Sebuah permintaan dengan jaminan telah diajukan ke pengadilan, yang akan diperiksa hakim pada sidang berikutnya tanggal 23 Januari, kata pengacara tersebut.

Kementerian Informasi Myanmar mengatakan bahwa wartawan tersebut “memperoleh informasi secara tidak sah dengan maksud untuk membagikannya dengan media asing.”

Giliran Komisi Bantuan Uni Eropa Sebut Kebiadaban Pasukan Budha Myanmar

Keluarga para reporter – keduanya tengah mengerjakan cerita tentang operasi pembersihan Muslim Rohingya militer di negara bagian Rakhine – mengatakan bahwa mereka dipancing ke dalam perangkap.

“Kami sangat kecewa karena pihak berwenang berusaha untuk menuntut wartawan Reuters Wa Lone dan Kyaw Soe Oo berdasar Undang-Undang Rahasia Resmi Myanmar,” kata Stephen J. Adler, presiden dan editor kepala Reuters. “Kami menganggap ini sebagai serangan yang sepenuhnya tidak beralasan dan terang-terangan terhadap kebebasan pers.”

Wartawan Reuters Myanmar Wa Lone dan Kyaw Soe Oo
Wartawan Reuters Myanmar Wa Lone dan Kyaw Soe Oo

Penangkapan mereka dikecam secara luas oleh kelompok hak asasi manusia dan pengawas media.

“Proses persidangan terhadap Wa Lone dan Kyaw Soe Oo adalah upaya transparan untuk mengintimidasi media dan untuk mencegah liputan tragedi umat Islam Rohingya di negara bagian Rakhine di Myanmar,” kata Steven Butler, koordinator program Komite untuk Melindungi Wartawan (the Committee to Protect Journalists-CPJ) untuk wilayah Asia.

Pelaporan krisis Rohingya telah terbukti sulit bagi anggota pers asing, yang dilarang memasuki wilayah konflik di Rakhine utara dan jarang mendapat izin wawancara dengan pejabat tinggi pemerintah.

Daniel Bastard, kepala wilayah Asia Pasifik untuk Reporters Without Borders, mengatakan bahwa pasangan tersebut “hanya digunakan sebagai kambing hitam untuk menutup mulut para jurnalis pemberani.

“Ada kekhawatiran yang mendalam dan sangat mengkhawatirkan saat melihat bahwa kebebasan pers di Myanmar benar-benar menurun,” katanya kepada Al Jazeera dari ibukota Prancis, Paris.

Dalam perjalanan keluar dari ruang sidang di Yangon utara pada hari Rabu, Wa Lone mengetahui bahwa istrinya sedang mengandung anak pertama mereka.

Digunakan untuk Meneror Muslim Rohingya, Israel Masih Kirim Senjata ke Angkatan Laut Myanmar

Jika terbukti bersalah, anak sulungnya akan berusia 14 tahun pada saat dia dibebaskan dari penjara.

Wa Lone dan Kyaw Soe Oo bukan wartawan pertama yang dikenai hukuman di bawah undang-undang era kolonial dalam 12 bulan terakhir.

Pada 2017, 11 wartawan dan satu kolaborator media ditangkap di Myanmar, menurut Reporters Without Borders.

Undang-undang Tindakan yang Melanggar Hukum (Unlawful Association Act) tahun 1908 dan Aircraft Act tahun 1934 diberlakukan pada tahun 2017 untuk menahan wartawan yang melaporkan konflik di Myanmar.

Inilah Kabar Terakhir Qatar Sejak 6 Bulan Lalu Diblokade Darat, Laut dan Udara

QATAR (Jurnalislam.com) – Enam bulan lalu, sebuah blokade udara, laut dan darat diberlakukan di Qatar oleh negara-negara tetangga. Berikut adalah perkembangan terakhir yang dirilis pada hari Rabu (10/1/2019), Aljazeera:

  • Laporan PBB mengenai blokade Qatar. Ketua Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar (the Qatar’s National Human Rights Committee-QNHRC) mengatakan pada hari Senin bahwa Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (the Office of the UN Human Rights High Commissioner-OHCHR) mengeluarkan sebuah laporan yang mengkritik blokade di Qatar sebagai “berat sebelah,” “sewenang-wenang” dan “ditandai oleh rasisme.”
  • Ketua Ali al-Marri telah meminta PBB untuk mengirimkan misi teknis internasional ke Qatar dan negara-negara pemblokir untuk memeriksa langsung pelanggaran HAM yang dituduhkan.
  • Kuwait menghukum wartawan hingga tujuh tahun. Pengadilan Kuwait menghukum penulis Fouad al-Hashem tujuh tahun pada hari Senin, dengan tuduhan menghina negara Qatar, media setempat melaporkan.
  • Emir Kuwait meresmikan pertemuan GCC. Pertemuan para Ketua dan Pembicara Shura, Majelis Perwakilan dan Sidang Majelis GCC Nasional diresmikan di Kuwait pada hari Senin pukul 10.30 waktu setempat.
  • Sheikh al-Sabah berbicara dalam upacara pembukaan KTT ke-38 Dewan Kerjasama Teluk (the Gulf Cooperation Council-GCC), dan menyerukan persatuan antara negara-negara Teluk. “Kita semua sadar akan kondisi di sekitar… dan kemunduran mereka yang merupakan tantangan serius bagi kita semua,” kata Sabah. “Situasi ini diperparah dengan hambatan kemajuan GCC, dan ini menuntut agar kita bekerja sama, berkonsultasi dan bertemu di semua tingkat,” sejumlah lembaga melaporkan.
  • KTT dua hari pada 8-9 Januari akan meninjau kembali upaya Komite Parlemen GCC untuk Meningkatkan Hubungan dengan Parlemen Eropa, dan juga akan meninjau visi parlemen Teluk untuk menangani ancaman organisasi “teroris.”
  • Kehadiran enam negara anggota GCC dikonfirmasi oleh Pembicara Majelis Nasional Kuwait Marzouq al-Ghanim pada hari Selasa, 2 Desember.
  • Amir Qatar mengirim pesan ke Afrika Selatan. Pada hari Ahad, Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani bertemu di Afrika Selatan bersama Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma.
  • Menurut sebuah pernyataan oleh kementerian luar negeri Qatar, Al Thani membawa sebuah pesan verbal dari Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
  • Pesan tersebut berbicara tentang “hubungan persaudaraan” antara kedua negara dan perkembangan terakhir di kawasan Teluk, menurut kantor berita tersebut.
  • Cendekiawan Muslim ditahan setelah men-tweet tetntang Pihak berwenang Saudi menahan cendekiawan Muslim Salman al-Awda pada tanggal 7 September dan kemudian memberlakukan larangan perjalanan terhadap anggota keluarga al-Awda, Human Rights Watch (HRW) mengatakan pada hari Ahad.
  • Seorang anggota keluarga mengatakan kepada HRW bahwa al-Awda ditahan karena menolak mematuhi perintah pemerintah Saudi untuk men-tweet teks tertentu yang mendukung blokade pimpinan Saudi terhadap
  • Warga Qatar ‘dilarang’ berziarah. Arab Saudi telah dituduh mencegah jamaah Qatar melakukan ziarah umrah.
  • Dalam editorialnya pada hari Kamis, surat kabar Al-Raya mengatakan bahwa Arab Saudi telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap peziarah Qatar saat mengunjungi Mekkah.
  • Iran mengundang Qatar ke pertemuan OKI. Pada hari Rabu, Ketua Parlemen Iran Ali Larijani mengundang Pembicara Parlemen Qatar Ahmed bin Abdullah al-Mahmoud untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi para ketua parlemen OKI yang akan diselenggarakan di Teheran pada 17-18 Januari, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita Iran (IRNA).
  • Negara-negara yang memblokade Qatar adalah anggota Organisasi Kerjasama Islam (the Organisation of Islamic Cooperation-OKI) dan telah memperketat hubungan diplomatik dengan Iran. Mereka menuntut agar Qatar mengikuti Iran.
  • Turki terlihat meningkatkan kerja sama. Berbicara dari Turki dalam sebuah acara promosi untuk situs turkishsouq.com, Ahmet Arslan, menteri transportasi, maritim dan komunikasi Turki mengatakan: “Kerja sama kami dengan Qatar tidak terbatas pada e-commerce, namun akan tersebar luas di bidang lain dan akan membuka jalan bagi kedua negara untuk bekerja sama di tempat lain.”
  • UEA dan Saudi mengenalkan PPN. Kesepakatan umum mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kawasan GCC akan mulai berlaku 1 Januari 2018, dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengumumkan pelaksanaan actual mereka, Kantor Berita Kuwait melaporkan pada hari Ahad.
  • Kuwait, Bahrain, Qatar dan Oman dilaporkan memutuskan untuk menunda pengenalan PPN sampai tahun 2018 dan 2019 nanti.

Drone Mujahidin Idlib Serang Pangkalan Udara Rusia

SURIAH (Jurnalislam.com) – Drones yang menyerang pangkalan Rusia di Suriah pekan lalu dikirim dari Idlib, zona “de-eskalasi” yang dikendalikan oleh pejuang anti-rezim Assad, kata surat kabar resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu (10/1/2018).

Provinsi Idlib telah menjadi sumber ketegangan antara pendukung rezim Syiah Assad yaitu Rusia dan pendukung kelompok oposisi Anti-Assad yaitu Turki, dengan Ankara melaporkan rezim Syiah Suriah meningkatkan serangannya di daerah-daerah yang dikuasai kelompok oposisi di sana.

Serangan Roket Hantam Konvoi Militer Turki di Idlib

“Pesawat-pesawat tak berawak diluncurkan dari daerah Muazzara di bagian barat daya wilayah de-eskalasi Idlib yang dikendalikan oleh unit yang disebut ‘oposisi moderat’,” kata surat kabar kementerian pertahanan, Krasnaya Zvezda, lansir Al Arabiya News Channel.

Kementerian tersebut telah menulis surat kepada kepala dinas militer dan dinas intelijen Turki untuk memastikan bahwa Turki sepenuhnya menerapkan gencatan senjata di provinsi Idlib, tambah surat kabar tersebut.

Idlib adalah satu dari empat zona de-eskalasi di Suriah yang dilindungi oleh sebuah kesepakatan oleh Turki, Rusia dan pendukung pemerintah Iran yang dimaksudkan untuk mengurangi kekerasan yang terjadi tahun lalu.

Pertempuran di Idlib kembali Meletus, Shalat Jumat Dibatalkan

Pada hari Selasa (9/1/2018), kementerian luar negeri Turki memanggil duta besar Rusia dan Iran ke Ankara, menurut sumber diplomatik, setelah mengatakan bahwa rezim Syiah Suriah telah menargetkan pasukan oposisi moderat di Idlib di dekat perbatasan Turki.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan hal ini bisa menjadi bumerang bagi pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri perang.

Rusia berharap untuk mengadakan kongres perdamaian Suriah di resor Sochi Laut Hitam pada tanggal 29-30 Januari.

Provinsi Idlib hampir seluruhnya dikuasai oleh pejuang anti-rezim Suriah yang didominasi koalisi faksi jihad yang dikenal dengan nama Hayat Tahrir al-Sham.

Pada hari Senin, Rusia mengatakan bahwa pesawat tanpa pilot yang membawa bahan peledak menyerang pangkalan Rusia di Suriah akhir pekan lalu tanpa menjatuhkan korban jiwa.

Setelah dua tahun dukungan militer Rusia bagi rezim Nushairiyah Bashar al-Assad, Presiden Vladimir Putin mengumumkan pada pertengahan Desember sebagian penarikan pasukannya dari negara tersebut, mengatakan bahwa tugas mereka telah selesai sebagian.

Jumlah penyebaran pasukan Rusia di Suriah tidak diketahui, namun pakar militer Rusia independen Pavel Felgenhauer mengatakan kepada AFP bahwa kemungkinan terdapat 10.000 tentara dan kontraktor swasta yang ambil bagian dalam konflik tersebut.

Lebih dari 470.000 orang diperkirakan tewas dalam perang Suriah, yang dimulai pada 2011 saat rezim membantai unjuk rasa anti-pemerintah dengan keganasan militer tak terduga, dan Jutaan orang telah mengungsi.

PBB Kecam Pembantaian Warga Sipil Ghouta Timur oleh Rezim Assad dan Rusia

JENEWA (Jurnalislam.com) – Pejabat tinggi hak asasi manusia PBB pada hari Rabu (10/1/2018) mengecam sebuah peningkatan serangan udara dan serangan darat baru-baru ini oleh pasukan rezim Syiah Assad, dan Rusia yang menewaskan hampir 100 orang dalam 10 hari terakhir di Ghouta Timur Suriah.

“Sejak 31 Desember, sedikitnya 85 warga sipil, termasuk 21 perempuan dan 30 anak-anak, telah terbunuh dan sedikitnya 183 lainnya terluka di Ghouta Timur, di pinggiran kota Damaskus, menurut informasi yang dikumpulkan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB,” kepala hak asasi manusia PBB, Zeid Ra’ad Al-Hussein, mengatakan dalam sebuah pernyataan, Anadolu Agency melaporkan.

Seorang pria membawa anak yang terluka dalam operasi pencarian dan penyelamatan di puing-puing sebuah bangunan setelah pesawat tempur milik Rezim Assad melakukan serangan udara di zona de-eskalasi kota Sekba Ghouta Timur di Damaskus, Suriah pada tanggal 09 Januari 2018.

1.337 Warga Ghouta Timur Tewas oleh 7.325 Serangan Artileri Rezim Syiah Assad

“Sedikitnya dua fasilitas medis dihantam serangan udara selama periode ini, menewaskan seorang pekerja medis dan membuat satu fasilitas tidak berfungsi,” tambahnya.

Al-Hussein mengatakan upaya untuk mengevakuasi kasus medis mendesak dari Ghouta Timur gagal, mengingatkan rezim Assad akan kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional.

Serangan Udara Rezim Assad Targetkan Warga Sipil Kelaparan di Ghouta Timur, 23 Tewas

Dia juga mengungkapkan “keprihatinan serius” tentang situasi sekitar dua juta orang di Idlib, dimana terjadi peningkatan dalam pertempuran.

Timur Ghouta dan Idlib dianggap sebagai daerah de-eskalasi (zona larangan agresi militer) pada bulan Mei 2017 di bawah proses Astana oleh Rusia, Turki dan Iran, dengan tujuan untuk mengakhiri perang dan memperbaiki situasi kemanusiaan, namun malah menjadi tempat pembantaian oleh rezim Assad dan Rusia.