KPAI Temukan Sel Tahanan di Lingkungan Sekolah Batam

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepulauan Riau menemukan sel tahanan di sebuah SMK swasta di Batam. Keberadaan sel tahanan tersebut untuk menghukum siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah.

“Jadi siswa yang bermasalah ditahan di dalam sel. Bahkan ada siswa yang mengalami penahanan lebih dari satu hari,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti di Kantornya, Gondangdia, Jakpus, Rabu (12/9/2018).

Selain penahanan, kata Retno, hukuman fisik kerap dilakukan di sekolah tersebut atas nama menertibkan siswa. Bahkan kasus terakhir yang dilaporkan ke KPPAD Kepulauan Riau, siswa berinisial RS (17 tahun) yang diduga melakukan pelanggaran berat mengalami kekerasan dengan keadaan tangan diborgol dan mengalami tekanan psikologis karena merasa dipermalukan di media sosial.

Retno menceritakan, Pada 8 September 2018, RS menerima hukuman fisik berupa disuruh berjalan jongkok di perkarangan sekolah yang beraspal dalam kondisi tangan masih diborgol dan disaksikan teman-temannya yang lain.

Baca juga: KPAI Catat 33 Kasus Kekerasan Pada Siswa Selama April-Juli

“Akibat kejadian itu, kedua telapak kaki korban mengalami luka lecet. Setelah itu, dilakukan upacara pelepasan atribut sekolah di lapangan sekolah,” tuturnya.

Retno menegaskan KPAI akan mendorong Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi Kepulaian Riau untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap SMK ini. Hasil investigasi dapat digunakan oleh pihak terkait sebagai dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan terkait permasalahan yang terjadi.

“KPAI juga mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan KEMDIKBUD RI untuk melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar dan pola pendidikan yang terjadi di SMK tersebut selama 5 tahun ini,” pungkasnya.

Berikut 5 Poin Resolusi Silaturahmi Ulama dan Tokoh Umat Islam Surakarta

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Sejumlah Ulama dan pimpinan ormas Islam Soloraya mendeklarasikan ‘Resolusi Majelis Silaturahmi Ulama dan Tokoh Umat Islam Surakarta’ dalam acara silaturahmi akbar menyambut tahun baru Hijriyah di Masjid Agung, Kauman, Surakarta, Senin (11/9/2018).

Silaturahmi bertajuk ‘Dengan Semangat Hinriyah Kita Bangun Ukhuwah Islamiyah’ itu menghasilkan 5 poin Resolusi Majelis Silaturahmi Ulama dan Tokoh Umat Islam Surakarta, berikut ini selengkapnya;

1. Kami para Ulama dan tokoh Islam di Surakarta menyatakan, Bertekad untuk berpegang teguh kepada ajaran Al Quran dan sunnah Rosululloh Shalalallahu alaihi wasalam dengan bimbingan para ulama Ahulusunnah wal jamaah.

2. Bertekad untuk menjaga hubungan ukhuwah islamiyah yang dibangun diatas rasa persaudaraan sesama muslimin, saling menghornati, mencintai dan saling membela sesama muslim.

3. Bertekad untuk membangun kebersamaan dalam rangka menjaga kerukunan dan kedamaian antar elemen bangsa dalam upaya mencapai kemaslahatan dalam kemajuan bangsa serta menjaga kedaulatan NKRI yang berdasarkan UUD 45.

4. Berjanji untuk menjaga etika dakwah, saling menghormati dan tidak memperuncing peebedaan pendapat dalam hukum hukuk agama yang dibangun berdasar petunjuk al Quran dan sunnah Rosululloh, serta madzab para ulama Ahlusunnah wal jamaah.

5. Bertekad untuk bersama sama memperjuangkan kemuliaan Islam wal muslimin dan membetenginya dari rongrongan siapapun yang memusuhi dan merusak ajarannya.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua MUI Solo Ustadz Subari, Ketua DSKS Dr Muinudinillah Basri, Rois Syuriah PCNU Solo KH Shofwan Fauzi, Pimpinan Ponpes Al Mukmin Ngruki KH Wahyudin, Pimpinan MTA Ustadz Sukina, Pimpinan Ponpes Isy Karima ustadz Syihabudin dan sejumlah tokoh Islam lainnya.

Pasukan Yaman Rebut Dua Jalan Utama Kota Pelabuhan dari Syiah Houthi

Redaktur: Deddy Purwanto

YAMAN (Jurnalislam.com) – Tentara Yaman dan sekutunya telah menguasai dua jalan utama di dekat kota pelabuhan barat Hodeidah dari pemberontak Syiah Houthi, kata sumber militer.

Abdulrahman Saleh Abou Zaraa, kepala unit militer elit yang dikenal sebagai Brigade Raksasa, pada hari Rabu (12/9/2018) mengatakan pasukannya menguasai daerah Kilo 16, memotong rute pasokan utama  Houthi yang menghubungkan kota Hodeidah dengan ibu kota Sanaa yang dikuasai pemberontak.

Tentara juga merebut rute pasokan kedua di sekitar Hodeidah, yang dikenal sebagai Kilo 10, kantor berita AFP melaporkan.

Koalisi militer Saudi-Emirat memulai serangan udara pada hari Rabu untuk mendukung pasukan sekutu Yaman yang berusaha merebut kota pelabuhan Laut Merah dari pemberontak, kata penduduk.

Reporter Al Jazeera, Andrew Simmons, yang melaporkan dari negara tetangga Djibouti, mengatakan pertempuran sedang berlangsung di wilayah Kilo 16 dengan “Houthi menembaki daerah itu sebagai serangan balik”.

Baca juga: 

“Tidak ada laporan adanya korban tetapi Anda akan bertaruh bahwa jumlah korban tinggi melihat intensitas pemboman ini,” katanya.

Pertempuran dekat Hodeidah – pintu gerbang utama untuk impor pasokan bantuan dan barang-barang komersial ke dalam negeri – telah meningkat sejak 13 Juni setelah aliansi Saudi-UEA meluncurkan operasi yang luas untuk merebut kembali pelabuhan strategis.

Serangan itu dilakukan oleh kelompok kekuatan yang berbeda termasuk the National Resistance, sekelompok pejuang yang setia kepada mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, the Tihama Resistance, kelompok yang setia kepada Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi, dan the Giant Brigades, unit militer yang didukung oleh Uni Emirat Arab.

Riyadh dan Abu Dhabi melihat pelabuhan Hodeidah sebagai titik masuk utama senjata untuk Houthi dan menuduh saingan regional mereka Iran mengirim rudal ke pemberontak, tuduhan yang dibantah Teheran.

Badan-badan bantuan telah memperingatkan bahwa sebuah serangan di pelabuhan Hodeidah dapat menutup salah satu dari gerbang penyelamat terakhir yang tersisa bagi jutaan penduduk sipil yang lapar.

Pelabuhan kota bertanggung jawab untuk mengirimkan 70 persen impor Yaman – sebagian besar bantuan kemanusiaan, makanan dan bahan bakar – sebelum tahun 2015.

Lebih dari delapan juta warga Yaman – jumlah yang lebih besar dari seluruh penduduk Swiss – berada di ambang kelaparan.

Perang di Yaman, negara termiskin di kawasan itu, dimulai pada tahun 2014 ketika Houthi menyerbu banyak wilayah, termasuk Sanaa.

Baca juga: 

Konflik meningkat pada tahun 2015 ketika Arab Saudi dan sekutu Arab Sunni – yang melaporkan Syiah Houthi melayani sebagai proxy Iran – meluncurkan serangan udara besar-besaran di Yaman yang bertujuan untuk memutarbalikkan kemenangan Houthi.

Menurut PBB, sedikitnya 10.000 orang telah tewas sejak koalisi campur tangan di Yaman. Jumlah korban tewas belum diperbarui dalam beberapa tahun dan kemungkinan akan jauh lebih tinggi.

Beberapa putaran pembicaraan perdamaian yang ditengahi PBB gagal mencapai terobosan dan pekan lalu, milisi Houthi menolak untuk menghadiri pembicaraan di Jenewa setelah tiga dari “tuntutannya” tidak dipenuhi.

“Houthi yang tidak muncul dalam proses perdamaian Jenewa adalah bukti lain bahwa pembebasan Hodeidah diperlukan untuk membawa mereka ke akal sehat mereka dan secara konstruktif terlibat dalam proses politik,” kata Menteri Urusan Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash di Twitter.

Utusan PBB Martin Griffiths akan melakukan perjalanan ke Muscat pada Rabu dan kemudian Sanaa dan Riyadh untuk mengamankan “komitmen kuat dari semua pihak untuk mengadakan konsultasi lanjutan”.

Sementara itu, di Washington DC, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan bahwa ia telah memberikan sertifikasi kepada Kongres bahwa Arab Saudi dan UEA bekerja keras “untuk mengurangi risiko bahaya” pada warga sipil Yaman. Dengan sertifikasi, AS akan dapat melanjutkan partisipasinya dalam perang, memungkinkan untuk memperkuat kembali pesawat Saudi yang terlibat dalam serangan di Yaman.

Ribuan Muslim Uighur Disekap di Tempat Penahanan Rahasia China

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan pemerintah AS “sangat terganggu” oleh “tindakan keras” China yang memburuk pada kaum minoritas Muslim di provinsi Xinjiang, di barat jauh, mengatakan ada “laporan yang dapat dipercaya” bahwa ribuan orang ditahan di pusat-pusat penahanan rahasia sejak April 2017.

“Beberapa dari mereka menetapkan kontrol yang tidak proporsional bagi kaum minoritas Muslim untuk mengekspresikan budaya dan juga entitas agama mereka – dan juga berpotensi menghasut radikalisasi dan memancing kekerasan,” katanya kepada wartawan saat konferensi pers, Rabu (13/9/2018), lansir Al Arabiya.

Baca juga: 

Ketika ditanya apakah AS sedang mempertimbangkan sanksi ekonomi terhadap pejabat China yang dituduh mengawasi kebijakan, Nauert mengakui Departemen Luar Negeri telah menerima surat dari anggota Kongres mengenai masalah ini, tetapi menolak untuk membahas rincian kemungkinan tindakan pemerintah.

“Kami memiliki banyak alat yang bisa kami gunakan,” katanya kepada wartawan.

“Saya tidak akan menjelaskan setiap kegiatan potensial yang mungkin diambil oleh Pemerintah AS. Ini adalah garis standar lama tentang sanksi, bahwa kami tidak akan meninjau sanksi apa pun yang mungkin atau tidak mungkin terjadi.”

Baca juga: 

China melakukan “tindakan sistematis pelanggaran hak asasi manusia” terhadap penduduk minoritas Uighur yang mayoritas Muslim, Human Rights Watch (HRW) mengatakan.

HRW yang berbasis di New York, dalam sebuah laporan yang dirilis pada 10 September, mempresentasikan bukti “penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan, serta kontrol yang semakin meluas dalam kehidupan sehari-hari” oleh pemerintah China di wilayah Xinjiang.

Laporan itu menggemakan pernyataan Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang pada 10 Agustus mengatakan etnis Uighur di China ditahan di “pusat-pusat kontra-ekstrimisme”, dengan jutaan lainnya dipaksa masuk ke kamp-kamp pendidikan kembali, mengubah wilayah Uighur China menjadi “sesuatu yang menyerupai sebuah kamp interniran besar. “

Sekjen PBB: Semua Pihak Harus Lindungi Warga Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

SURIAH (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah meminta kelompok-kelompok yang konflik di Suriah untuk tetap melindungi warga sipil yang berada di kubu oposisi Idlib, dengan mengatakan “tidak boleh diubah menjadi pertumpahan darah”.

Guterres mengatakan pada hari Selasa bahwa “sangat penting” mencegah pertempuran skala besar di provinsi Idlib utara Suriah, lansir Anadolu Agency Rabu (13/9/2018).

“Ini akan menjadi mimpi buruk kemanusiaan yang tidak pernah terlihat dalam konflik Suriah yang berlumuran darah.”

Baca juga: 

Kepala PBB mengatakan sangat penting bagi dua pendukung utama Suriah, Iran dan Rusia, untuk “menemukan cara untuk mengisolasi kelompok bersenjata dan … menciptakan situasi di mana warga sipil tidak harus membayar harga untuk memecahkan masalah di Idlib.”

Rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad dan sekutunya telah mempersiapkan serangan militer besar-besaran untuk mengusai Idlib yang menampung sekitar tiga juta lebih warga sipil.

Serangan udara dan penembakan brutal di selatan Idlib dan provinsi Hama utara meningkat selama sepekan terakhir setelah Moskow dan Teheran menolak proposal gencatan senjata Turki pada pertemuan puncak trilateral yang diselenggarakan di ibukota Iran, Tehran, pada 7 September.

Operasi pemboman baru itu menyebabkan mengungsinya lebih dari 30.000 orang dari daerah yang dikuasai oposisi sejak awal bulan ini, menurut PBB.

Baca juga: 

Dalam artikel yang diterbitkan hari Selasa di Wall Street Journal, presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menggemakan keprihatinan PBB tentang potensi krisis kemanusiaan, menambahkan bahwa serangan terhadap provinsi terakhir yang dikuasai oposisi tersebut akan mempengaruhi Turki, Eropa dan sekitarnya.

Erdogan, yang bertemu dengan Rusia dan Iran pada KTT Teheran pekan lalu, juga mengatakan Rusia dan Iran memiliki tanggung jawab untuk menghentikan potensi bencana kemanusiaan di Idlib.

Menteri Pendidikan Austria Perluas Larangan Jilbab di Sekolah Hingga TK

Redaktur: Deddy Purwanto

WINA (Jurnalislam.com) – Austria bereaksi terhadap rencana menteri pendidikan untuk memperluas larangan jilbab bagi siswa dan guru ke sekolah menengah.

Menteri Pendidikan Heinz Fassmann mengatakan pada hari Senin (10/9/2018) bahwa masalah ini harus dibahas di seluruh negeri, terutama di parlemen.

Berbicara di televisi pemerintah Austria, ORF, tentang rancangan undang-undang untuk melarang perempuan Muslim mengenakan jilbab di taman kanak-kanak dan sekolah dasar, Fassmann mengatakan belum diketahui berapa banyak muslimah mengenakan jilbab di lembaga-lembaga yang dipertanyakan tersebut.

Namun larangan itu tidak terkait dengan jumlah, melainkan terkait dengan isinya, katanya.

Larangan itu harus diberlakukan untuk pendidikan gratis dan perlindungan anak perempuan, Fassmann menambahkan.

Baca juga: 

“Bukan hanya saya dan kementerian,” kata Fassmann, seraya menambahkan bahwa partai politik, terutama parlemen, harus mengungkapkan pandangan mereka tentang larangan jilbab untuk sekolah dasar dan menengah dan membangun konsensus sosial.

Wartawan dan penulis Wilhelm Lagthaler mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa politik yang disalahgunakan secara sistematis selama dekade ini telah menghasilkan sikap rasis dan diskriminatif terhadap Muslim yang telah tinggal lama di Austria.

Imigran, pengungsi, dan Muslim telah disalahkan atas semua masalah di negara itu, kata Lagthaler.

Memilih apa yang akan mereka kenakan adalah “hak dasar manusia,” katanya. “Saya menentang ketika ada tekanan untuk memakai atau melepaskan jilbab.”

Baca juga: 

Lagthaler juga mengatakan bahwa guru adalah pegawai negeri yang mewakili pemerintah. “Para guru yang bekerja dengan identitas Muslim termasuk dalam agama Islam, yang merupakan bagian dari negara ini,” tambahnya.

“Tentu saja, merupakan hal normal bagi mereka untuk bekerja dengan identitas mereka sendiri di setiap tingkat di suatu negara,” katanya, memberi contoh polisi Sikh yang bekerja di India dengan sorban.

Dia menambahkan bahwa sikap terhadap Muslim ini adalah pendekatan yang melanggar hak-hak fundamental dan mengguncang fondasi harmoni dan koeksistensi damai di negara ini.

Aktivis Austria Markuz Schulz mengatakan bahwa pemerintah sayap kanan di negara itu sedang mencoba untuk menutupi masalah nyata masyarakat dengan isu-isu seperti larangan jilbab, imam, dan politik Islam.

Schulz mengatakan bahwa guru dan siswa dikeluarkan dari pendidikan dan pelatihan dengan dalih larangan jilbab. “Ini tidak ada hubungannya dengan adaptasi,” tambahnya.

Aktivis lain Michael Probsting menyalahkan pemerintah sayap kanan memiliki sikap rasis dan Islamofobik terhadap Muslim, yang merupakan kelompok minoritas penting di negara ini.

“Larangan jilbab adalah pelanggaran hak asasi manusia, hak beragama, dan pemikiran bebas,” katanya.

“Saya bukan seorang Muslim, tetapi masalahnya tidak terkait dengan siapa yang memiliki pandangan agama. Pertanyaannya di sini adalah kebebasan orang untuk hidup di arah keyakinan mereka dan larangan jilbab berarti menginjak-injak hak ini, ”tambahnya.

Baca juga: 

Pemerintahan koalisi baru di Austria, yang terdiri dari Partai Kebebasan sayap kanan dan Partai Rakyat Austria tengah kanan, berencana membuat rancangan undang-undang untuk melarang gadis-gadis Muslim muda mengenakan jilbab di taman kanak-kanak dan sekolah dasar; suatu budaya yang mereka katakan adalah asing bagi negara.

Larangan jilbab pada pegawai negeri dirancang oleh Perdana Menteri Austria Sebastian Kurz.

Lebih dari 600.000 Muslim tinggal di Austria, di mana Islam telah menjadi salah satu agama yang diakui secara resmi sejak 1912, yang membentuk tujuh persen dari populasi, menurut angka yang diperoleh dari Federasi Islam Wina.

Kecam Pernyataan AS, PBB: Garis Merah adalah Setiap Serangan pada Warga Sipil

Redaktur: Deddy Purwanto

JENEWA (Jurnalislam.com) – Seorang pejabat PBB mengecam AS pada hari Rabu (12/9/2018) tentang kebijakan “garis merah (red line)”, yang menyatakan bahwa garis merah untuk PBB akan menjadi “serangan terhadap penduduk sipil” di Idlib.

“Warga sipil telah dikorbankan dalam perang melawan teror dan dalam upaya negara untuk mendapatkan kembali kendali atas negara itu,” kata Hanny Megally dari PBB dalam konferensi pers di Jenewa, lansir Anadolu Agency.

Atas pertanyaan tentang kebijakan garis merah pemerintah AS, Megally berkata, “Jika ada negara anggota [AS] mengatakan ‘garis merah adalah penggunaan senjata kimia’, kami akan mengatakan garis merah adalah setiap serangan terhadap populasi warga sipil.”

Baca juga: 

Megally adalah anggota Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Republik Arab Suriah (the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic) yang bertugas menyelidiki semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional sejak Maret 2011 di Suriah.

Dia menambahkan: “Lebih banyak orang terbunuh akibat ketidakpedulian terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional oleh semua pihak dalam konflik [dibandingkan akibat senjata kimia].”

Baca juga: 

Memanggil semua aktor melakukan segalanya “dengan kekuatan mereka untuk mencegah pembantaian di Idlib”, ketua komisi, Paulo Sergio Pinheiro, mengatakan cara terbaik untuk melakukannya adalah menemukan solusi politik untuk konflik.

Sambut Hari Santri, PBNU Agendakan Semilyar Orang Bershalawat Nariyah

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Panitia Hari Santri Nasional, Marsudi Syuhud mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Santri, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar beragam kegiatan. Kegiatan tersebut di antaranya istighosah akbar, doa bersama satu miliar sholawat nariyah serentak di seluruh Indonesia.

“Rangkaian kegiatan Hari Santri akan dilakukan sebelum tanggal 22 sampai setelah 22 (Oktober 2018),” katanya dalam konferensi pers Hari Santri Nasional 2018 di gedung PBNU, Jalan Kramat, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Tak hanya itu, kata Marsudi, peringatan Hari Santri Nasional juga akan dimeriahkan dengan jalan sehat keluarga sakinah. Hal tersebut dilakukan pengurus NU di daerah, serta ormas Islam lainnya.

“Kita juga adakan santri preneur award. Untuk pengusaha-pengusaha start up santri. Baik oleh NU atau non NU,” paparnya.

Marsudi melanjutkan, pihaknya juga akan melaksanakan Apel Hari Santri Nasional. Apel ini akan berlangsung di sekolah-sekolah, seperti di Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah-sekolah Non-NU.

“Kita juga menggelar lomba kreativitas santri di seluruh pondok pesantren, lomba pidato dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan Indonesia. Para santri di pondok pesantren juga akan lomba musabaqoh tilawatil quran dan desain grafis. Sehingga, para santri bisa menjadi enterpreneur,” tandas Marsudi.

Bantah Tudingan Jalaludin Rakhmat, PAS : Justru Syiah yang Lecehkan Sahabat Nabi

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Pada Jumat (31/8/2018) lalu, Ketua Umum Organisasi Syiah Ikatan Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Jalaluddin Rakhmat menyatakan Ahlussunnah selalu mendistribusikan ujaran kebencian.

Dilansir dari kiblat.net, pernyataan Jalaludin tersebut disampaikan bersamaan dalam peringatan hari besar Syiah, Ghadir Khum yang digelar di Aula Rujab komplek perum DPR-RI Kalibata.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Ormas Pembela Ahlus Sunnah (PAS), Ustaz Muhammad Roinul Balad menentang pernyataan tersebut. Menurut Ustaz Roin, sapaan akrabnya, Ahlussunnah selalu memuliakan para sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Ali RA.

“Kami justru mengagungkan seluruh sahabat. Karena para sahabat itu udulun, jadi adil semua. Bahkan kita sudah menyatakan mereka juga ahli surga yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah,” jelas Ust. Roin dalam konferensi pers di Ruang Tafsir Masjid Istiqamah, Bandung, Jumat (7/9/2018) lalu lansir Alhikmah.co.

Kenyataannya, lanjut Ustaz Roin, dalam acara Idul Ghadir maupun Asyuro, justru ditemukan unsur-unsur pelecehan. Baik secara terang-terangan ataupun secara terselubung kepada istri Nabi dan sahabat Nabi.

Terlebih, kata Ustaz Roin, jika acara-acara Syiah tersebut dipaksakan untuk digelar, tentu akan memicu konflik SARA. “Jika acara-acara tersebut diadakan, mengundang banyak orang, ini memancing konflik yang sangat besar. Contohlah kasus Sampang, Madura, kan sudah jelas, karena mereka memaksakan, ingin melakukan ritual-ritual itu akhirnya justru memancing konflik SARA yang selama ini berusaha kita redam agar tidak terjadi konflik SARA tersebut.”

Untuk mengantisipasi perayaan-perayaan yang akan digelar oleh Syiah, Ustaz Roin meminta aparat dan segenap elemen pemerintahan untuk ikut berperan menghadang kegiatan tersebut. Karena sudah jelas ada penistaan terhadap agama Islam.

“Di lapangan, kami terus memantau Asyuro ini sambil berkoordinasi dengan aparat agar tidak memberikan izin. Karena jelas, ada potensi pelecehan terhadap istri Nabi dan sahabat Nabi,baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi,” tegas dia.

Ustaz Roin berharap seluruh elemen pemangku kebijakan di Jawa Barat, mulai dari Kapolda, Kapolres, Kemenag, MUI, hingga gubernur dapat menyatakan sikap terhadap Syiah.

“Saya berharap pada gubernur yang baru dilantik ini dapat mengawal akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak memberikan fasilitas dan keleluasaan kepada Syiah yang telah mencederai dan menistakan agama Islam, karena menafsirkan Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri.” [Nurm/Alhikmah]

Sambut Tahun Baru Islam, Warga Bima Gelar Tabligh Akbar

Redaktur: Mazaya
BIMA (Jurnalislam.com) – Dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Islam 1 Muharram 1440 H, umat Islam Bima menggelar acara tabligh akbar pada hari  Selasa (11/9/2018), bertempat  di lapangan Paruga na’e, Jalan lintas Donggo, kananga, Kecamatan bolo – Bima.
Ketua panitia Abubakar S.Pd menyampaikan, tabligh akbar ini diselenggarakan untuk menyambut datangnya tahun baru Islam 1440 H.
“Sebelum melakukan Tabligh Akbar,  kami melakukan pawai menuju lokasi Tabligh Akbar dengan tujuan untuk mensyiarkan serta menyampaikan kepada masyarakat bahwa tahun baru Islam telah datang,” kata Abubakar kepada Jurnalislam.com.
“Tujuan diselenggarakan acara ini juga adalah untuk membangkitkan kembali semangat umat Islam untuk selalu berjuang hingga tegaknya Islam ini,” tambahnya.
Selain itu, diharapkan umat Islam juga selalu senantiasa mengenang jasa para pahlawan Islam, karena berkat jasa mereka sehingga jamaah semua bisa merasakan Islam hingga sampai sekarang ini.
Kegiatan ini dihadiri oleh ormas-ormas Islam yang ada di kabupaten Bima, instansi pemerintah kabupaten Bima, serta sekolah yang ada di Kecamatan Bolo.
“Harapnya umat Islam bisa terus bersama, selalu berada dalam satu saf, terus berjuang bersama, dan berusaha menenangkan Islam dalam satu langkah yang sama. Ke depan kegiatan serupa akan tetap kita selenggarakan, sekaligus untuk menyampaikan bahwa inilah tahun baru bagi kita umat Islam,” pungkasnya.