ICW: Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018 Menurun

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Indonesian Corruption Watch(ICW) kembali merilis hasil pemantauan penindakan kasus korupsi di Indonesia untuk periode 1 Januari hingga 30 juni 2018. Staf divisi investigasi ICW, Wana Alamsyah mengatakan, terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2017.

Wana memaparkan, selama semester I 2018 penegak hukum berhasil melakukan penindakan kasus korupsi sebanyak 139 kasus dengan 351 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan nilai kerugian negara yang disebabkan korupsi sebanyak Rp 1,09 triliun dan nilai suap sebesar 42,1 miliar.

“Pada tahun 2017 di semester yang sama, penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum sebanyak 266 kasus dan 587 ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya dalam konferensi pers di kantor ICW Kalibata, Jakarta pada Selasa (18/9/2018).

Namun, Wana menambahkan, penurunan penindakan kasus korupsi apabila tidak diikuti dengan perubahan strategi pemberantasan korupsi maka hasilnya pun sulit dirasakan oleh publik.

Hal itu, menurutnya dapat dilihat dari pengenaan pasal yang digunakan terhadap pidana korupsi. Sebelumnya, seringkali penegak hukum menggunakan pasal 2 dan pasal 3 yakni mengenai kerugian negara. Namun pada semester 1 2018, penegak hukum mencoba untuk memperlebar cakupan pasal yang dikenakan antara lain pidana pencucian uang (4 kasus) dan Obstruction of Justice (1 kasus).

“Meskipun tidak terlalu banyak, setidaknya penegak hukum sudah berupaya menggeser arena pertarungan bukan hanya sekedar mengejar hubungan badan tapi juga melakukan pengembalian aset dari koruptor,” ujar Wana.

ICW Minta Penegak Hukum Fokus pada Pengembalian Aset Koruptor

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Staf divisi investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah mengatakan, upaya pengembalian aset dalam memberantas korupsi sangat dibutuhkan. Sebab, berdasarkan data pemantauan yang dilakukan oleh ICW ditemukan bahwa perselingkuhan antara elit politik dan pihak swasta masih banyak terjadi hingga saat ini.

“Aparatur Sipil Negara menjadi aktor yang paling sering melakukan korupsi. Ada sebanyak 101 ASN yang disidik oleh penegak hukum. Selain itu ada Ketua/anggota DPRD sebanyak 68 orang. Dan posisi ketiga ada pihak swasta dengan 61 orang yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Wana di kantor ICW, Kalibata, Jaksel, Selasa (18/9/2018).

ICW juga menegaskan bahwa penegak hukum, selain mengejar aktor yang terlibat dalam proses pengadaan KTP-el juga perlu untuk mengembangkan ke dalam ranah pencucian uang.

“Pun apabila ada korporasi yang ikut bermain maka penegak hukum perlu mengenakan pidana korporasi bagi yang terlibat dalam pusaran korupsi,” ujar dia.

Terakhir, ICW mendorong penegak hukum agar menggunakan pendekatan pencucian uang pada setiap kasus korupsi yang terjadi.

“Penegak hukum perlu mengenakan pidana berbarengan antara hukuman badan dan pengembalian aset milik koruptor,” pungkasnya

Pengadilan Kejahatan Internasional Mulai Selidiki Kejahatan Kemanusian Myanmar

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Pengadilan Kejahatan Internasional (the International Criminal Court-ICC) pada hari Selasa (18/9/2018) meluncurkan penyelidikan awal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya.

Dalam pernyataan tertulis, Jaksa Penuntut ICC Fatou Bensouda mengatakan: “Saya telah memutuskan untuk melanjutkan tahapan proses pemeriksaan awal dan akan melakukan pemeriksaan awal penuh tentang situasi yang dihadapi,” lansir Anadolu Agency.

Bensouda mencatat bahwa kantornya telah menerima sejumlah komunikasi dan laporan yang melaporkan kejahatan sejak akhir tahun 2017.

Baca juga: 

Pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan atas pemindahan paksa orang-orang Rohingya, termasuk perampasan hak-hak fundamental mereka serta pembunuhan, kekerasan seksual, penghilangan paksa, penghancuran dan penjarahan, tambah jaksa.

“Pemeriksaan pendahuluan bukan investigasi tetapi proses pemeriksaan informasi yang tersedia untuk mencapai penentuan informasi sepenuhnya tentang apakah ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkan penyelidikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Statuta Roma,” katanya.

Kantornya akan mengevaluasi apakah kejahatan seperti penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dapat diterapkan pada situasi yang dihadapi.

Baca juga: 

Dia menambahkan: “Walaupun Myanmar bukan negara anggota (State Party) ICC, namun Bangladesh adalah State Party ICC. Karena itu pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksi atas perilaku yang terjadi di wilayah Bangladesh.”

Awal bulan ini, pengadilan memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki kejahatan terhadap Muslim Rohingya di negara Rakhine Myanmar.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan pemerintah Myanmar, menurut laporan oleh Badan Pembangunan Internasional Ontario (the Ontario International Development Agency-OIDA).

Lebih dari 34.000 orang Rohingya ditembak senjata api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, berjudul Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terungkap (Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience).

Sekitar 18.000 wanita dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar, dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.

Baca juga: 

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas tersebut pada bulan Agustus 2017.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kaum Muslim yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat seja kratusan  orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan, penyiksaan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, mutilasi dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Menhan: Pesawat Rusia Hancur Ditembak Rezim Assad karena Ulah Jet Tempur Israel

Redaktur: Deddy Purwanto

SURIAH (Jurnalislam.com) – Presiden Rusia Vladimir Putin jelas berupaya menenangkan ketegangan setelah menteri pertahanan negaranya menuduh Israel melakukan tindakan “permusuhan” dengan mengatakan jatuhnya pesawat militer Rusia oleh pertahanan udara Suriah adalah hasil dari “rantai tragis kejadian.”

Sebuah pesawat militer Rusia dijatuhkan oleh rudal Suriah di Laut Mediterania, menewaskan 15 orang di dalamnya, kata kementerian pertahanan Rusia.

Moskow menyalahkan Israel atas kecelakaan itu, mengatakan pesawat pengintai itu terperangkap dalam baku tembak ketika empat jet tempur Israel menyerang sasaran di barat laut Suriah.

Baca juga: 

“Para pilot Israel menggunakan pesawat Rusia sebagai tameng dan mendorongnya ke dalam barisan pertahanan Suriah,” kata jurubicara kementerian, Mayor Jenderal Igor Konashenkov dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (18/9/2018).

Rusia mengatakan akan membuat “respons yang tepat” bagi Israel.

Militer Rusia mengatakan pesawat pengintai Il-20 diserang saat berada 35 km di lepas pantai Suriah saat kembali ke pangkalannya di dekatnya.

Seorang juru bicara militer Israel ketika ditanya tentang laporan serangan Israel dan pesawat Rusia tersebut mengatakan: “Kami tidak mengomentari laporan asing.”

Selama beberapa tahun, Israel dan Rusia mempertahankan jaringan komunikasi khusus untuk mencegah pasukan udara mereka bentrok di langit di atas Suriah.

Baca juga: 

Para pejabat militer Israel sebelumnya memuji keefektifan jaringan komunikasi khusus tersebut.

Sekitar waktu pesawat itu menghilang, kota pesisir Suriah, Latakia – dekat pangkalan udara Khmeimim Rusia tempat Il-20 kembali – diserang “rudal musuh”, dan baterai pertahanan rudal menanggapi, media pemerintah Suriah melaporkan.

Militer Rusia mengatakan Israel memberi peringatan kepada mereka mengenai operasinya di provinsi Latakia satu menit sebelum serangan, yang tidak memberi cukup waktu bagi pesawat Rusia untuk mundur.

Reporter Al Jazeera Rory Challands, melaporkan dari Moskow, mengatakan perkembangan terakhir akan menguji hubungan Rusia-Israel.

Baca juga: 

“Kementerian luar negeri Rusia telah memanggil duta besar Israel Gary Koren sehingga dia dapat menjelaskan apa yang terjadi,” kata Challands.

“Ini adalah perkembangan yang cukup serius dalam perang Suriah,” katanya.

Rusia campur tangan dalam konflik Suriah untuk menopang rezim Syiah Suriah Bashar al-Assad pada 2015.

Moskow sebelumnya sudah kehilangan pesawat selama operasi Suriah.

Baca juga: 

Pada November 2015, Turki menembak jatuh sebuah pesawat perang Rusia di dekat perbatasan Suriah, yang memicu perselisihan diplomatik antara Ankara dan Moskow.

Pada tahun 2016, pesawat milik Kementerian Pertahanan Rusia Tu-154, membawa 92 orang dan juga dalam perjalanan ke Khmeimim, jatuh tak lama setelah lepas landas dari bandara Sochi, menewaskan semua penumpangnya.

Pada bulan Februari tahun ini, mujahidin Suriah menembak jatuh jet Sukhoi 25 di provinsi Idlib.

Lagi, Demo Mahasiswa Hadirkan “Keranda” Jokowi

Reporter: Arie Ristyan

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surakarta, menggelar aksi unjuk rasa di Pertigaan UMS, Sukoharjo, Selasa (18/9/2018). Mereka menuntut pemerintahan Jokowi – JK untuk segera mengembalikan perekonomian negara pasca melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.

“Menuntut pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah dan pangan,” kata korlap aksi, Al Ghifari kepada wartawan di sela sela aksi.

Massa yang berjumlah sekitar 50 orang ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Mereka membawa keranda yang bertuliskan Rezim Jokowi. Selain itu terlihat sejumlah poster dan spanduk meminta Presiden Jokowi turun dari jabatannya.

Mahasiswi menuntut Jokowi Mundur

Al Ghifari juga mengkritik banyaknya kebijakan pemerintah yang selama ini tidak pro rakyat. Ditambah lagi, kata dia, maraknya bahan pangan impor akan semakin membuat rakyat kecil sengsara.

“Kurangi impor dan sejahterakan industri lokal, menolak keras kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” ungkapnya.

Apabila pemerintah tidak segera membenahi segala permasalah yang ada, kata Al Ghifari, lebih baik Jokowi segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia.

“Apabila pemerintah tidak mampu, kami menuntut segera mundur dari jabatannya,” tandas Al Ghifari.

Dalam pantauan Jurnalislam, aksi kali ini pihak keamanan menurunkan sekitar 100 personil anggota. Aksi berakhir pada pukul 17. 00 WIB dan ditutup dengan shalat jenazah dan mendoakan kebaikan bagi bangsa Indonesia.

Ekonom : Utang Paling Banyak untuk Bayar Bunga, Bukan Infrastruktur

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com)–Pakar ekonomi Faisal Basri bicara soal utang Indonesia yang jumlahnya naik. Menurut Faisal, kenaikan utang ini tak hanya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di Indonesia.

Faisal juga mengkritik Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menyatakan jika Indonesia harus berutang, jika tidak utang maka pembangunan infrastruktur akan lambat. Bagi Faisal, pernyataan ini tak tepat karena sesuai dengan datanya, utang Indonesia paling banyak digunakan untuk hal lain.

“Ada untuk belanja infrastruktur, tapi tidak yang paling besar. Jadi tidak benar jika utang digunakan seluruhnya untuk infrastruktur,” katanya saat menghadiri seminar dan launching tagar 2019PilpresCeria di Surabaya, Senin (17/9/2018).

Menurut Faisal, utang Indonesia paling banyak digunakan untuk membayar bunga dari utang yang lalu. Data kenaikan untuk utang yang digunakan membayar bunga hutang pun naik 6% yakni dari 11,1% menjadi 17,1%.

“Karena utang sudah dipakai untuk kita bayar utang lagi,” ungkapnya.

Sementara dari data yang ada, prosentase utang yang digunakan untuk belanja infrastruktur justru hanya mengalami kenaikan sebesar 1%, naik dari 12,2% menjadi 13,2%.

Untuk itu, Faisal mengajak seluruh masyarakat agar menyikapi dengan kritis terkait pernyataan sejumlahh tokoh. Dia mengimbau masyarakat tak langsung percaya namun memeriksa terlebih dahulu datanya.

“Ayo kita sikapi dengan kritis kembali ke data. Jangan percaya apa kata orang dan kembali ke data-data, ini harus hati-hati. Karena sekarang banyak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu,” pesan Faisal.

Sumber: detik.com

Juli 2018, Utang Indonesia Tembus 5200 Triliun

Redaktur: Mazaya
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga akhir Juli 2018 sebesar USD 358 miliar atau sekitar Rp 5.298,4 triliun (kurs Rp 14.800) atau tumbuh 4,8 persen secara tahunan (yoy).
Angka ini lebih besar dibandingkan Juli 2017 yang sebesar USD 339 miliar atau tumbuh 3,9 persen.
Namun demikian, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ULN hingga Juli tersebut tumbuh melambat. Adapun hingga Juni 2018 ULN tercatat sebesar USD 355,7 miliar atau tumbuh 5,5 persen.
Dilansir laman resmi Bank Indonesia (BI), Senin (17/9), ULN tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 180,8 miliar dan utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 177,1 miliar.
Hingga akhir Juli, ULN pemerintah tumbuh 4,1 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,1 persen (yoy).

Meskipun tumbuh melambat, namun posisi utang pemerintah bulan Juli 2018 tercatat sebesar USD 177,4 miliar, sedikit meningkat dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya.

“Hal tersebut karena adanya net penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, serta net pembelian SBN (Surat Berharga Negara) domestik oleh investor asing selama bulan Juli 2018,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan resmi, Senin (17/9/2018).

Bank sentral melihat, pasca kenaikan Fed Fund Rate pada pertengahan bulan Juni 2018, pasar keuangan mengarah pada level ekuilibrium baru dan investor asing kembali masuk ke pasar SBN domestik.

Pemerintah juga dinilai senantiasa melakukan monitoring kondisi pasar keuangan domestik dalam rangka menjaga stabilitas pasar SBN yang turut dipengaruhi faktor eksternal.

Selain itu,  mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan di sektor yang bersifat produktif.

Sementara itu, ULN swasta pada akhir Juli 2018, terutama yang dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), dan sektor pertambangan dan penggalian.

Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,7 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan pangsa pada periode sebelumnya.

Pertumbuhan ULN secara tahunan di keempat sektor tersebut tercatat meningkat pada Juli 2018, dengan peningkatan tertinggi pada sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas (LGA) dan sektor Industri Pengolahan.

Perkembangan ULN Indonesia pada Juli 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Juli 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen.

“Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers,” tulisnya.

Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir Juli 2018 tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,4 persen dari total ULN.

“Bank Indonesia dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tulisnya.

Sumber: kumparan

 

Panduan Wakaf akan Diluncurkan di Forum IMF – Bank Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Waqf Core Principle (WCP) siap diluncurkan dalam Annual Meeting IMF-World Bank di Bali pada bulan Oktober mendatang.

Dokumen WCP yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Bank Indonesia (BI) ini bisa menjadi kerangka acuan dalam penyusunan tata kelola wakaf masa depan.

Panduan tersebut telah menjalani tahapan panjang pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk para akademisi, ahli dan lembaga terkait. Setelah tiga tahun lamanya, WCP akhirnya matang dan siap sedia disebarluaskan.

Kepala Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Irfan Syauqi Beik mengatakan undangan peluncurannya di Bali sudah disebar. Akan ada diskusi tingkat tinggi yang mengikuti. Beberapa pembicaranya adalah Kepala Bappenas dan Ketua Baznas.

“Ini menjadi satu bagian penting dan patut diapresiasi, karena memang pembahasannya sudah berlangsung cukup lama, sekitar 2-3 tahun, jadi ini sesuatu yang sudah matang dan siap diluncurkan,” kata Irfan lansir Republika.co.id, Ahad (16/9).

Menurutnya, efek WCP akan sangat luas kalau ada upaya deseminasi ke negara-negara yang juga sudah menginisasi wacana untuk memanfaatkan instrumen wakaf. Deseminasi ke negara lain menjadi penting supaya mereka ikut meratifikasi atau ikut mengadopsi WCP.

Ia menyadari perlunya lembaga multilateral yang fokus pada implementasi WCP di ranah global. Seperti halnya World Zakat Forum yang punya peran dalam mengharmonisasi dan mensinergikan dunia perzakatan internasional. Maka perlu juga lembaga yang mirip untuk dunia wakaf.

Hal ini supaya prinsip-prinsip WCP tidak berhenti di teori melainkan diimplementasikan ke negara-negara lain yang ingin mengadopsi. Selain itu, lembaga bisa bersama mengevaluasi dan melahirkan catatan teknis untuk menurunkan prinsip pada tataran yang bersifat operasional.

“Catatan ini untuk menjabarkan prinsip-prinsip dasar itu dan pengelolaannya menjadi lebih operasional, sehingga ketika ada negara yang ingin mengadopsi, dia bisa memahami dan mengetahui langkah teknis yang perlu dilakukan,” kata dosen Institut Pertanian Bogor ini.

Ia berharap WCP juga bisa menjadi jalan untuk Indonesia meningkatkan peran di ranah global. Melalui pertemuan tahunan IMF-WB, prinsip wakaf dari Indonesia dapat menjadi alat akselerasi tak hanya di Indonesia tapi juga internasional.

Pertemuan tahunan IMF-WB akan berlangsung di Bali pada 9-17 Oktober 2018 dihadiri oleh Presiden Indonesia selaku tuan rumah, Managing Director IMF, Bank Dunia, petinggi Bank Sentral juga menteri-menteri keuangan dari 189 negara di dunia. Selain itu, korporasi, pengusaha, lembaga keuangan swasta, dan pelaku ekonomi dari hulu ke hilir.

Isu yang akan diangkat yakni peran perempuan, pariwisata, perubahan iklim dan lainnya. Sementara isu utama dari Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia adalah isu keuangan dan moneter, ekonomi dan keuangan digital, infrastruktur keuangan dan ekonomi digital ekonomi, serta keuangan dan ekonomi syariah.

 

Rusia: Tidak akan Ada Operasi Militer di Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

MOSKOW (Jurnalislam.com) – Tidak akan ada operasi militer di provinsi barat laut Idlib, Suriah, Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu mengatakan pada hari Senin (17/9/2018).

“Rincian mengenai masalah ini akan dikoordinasikan dalam beberapa jam berikut dengan pihak Suriah,” Shoigu mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan antara para pemimpin Turki dan Rusia di kota pesisir Laut Hitam Rusia, Sochi.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Vladimir Putin setuju untuk mengubah provinsi Idlib barat laut Suriah menjadi zona demiliterisasi.

Baca juga: 

Setelah konferensi pers, Ankara dan Moskow menandatangani nota kesepahaman yang menyerukan stabilisasi situasi di zona de-eskalasi Idlib, di mana tindakan agresi dilarang.

“Saya percaya bahwa dengan memorandum ini, kami telah mencegah krisis kemanusiaan besar di Idlib,” kata Erdogan.

Putin mengatakan zona demiliterisasi akan menambah panjang antara 15 hingga 20 kilometer (9-12 mil) jauh ke dalam Idlib pada 15 Oktober.

Dia menambahkan bahwa pembentukan zona itu akan disertai dengan penarikan kelompok-kelompok bersenjata, termasuk Hayat Tharir al Sham (HTS).

Taliban Kembali Serang Pangkalan Militer, Puluhan Pasukan Bentukan As Tewas

Redaktur: Deddy Purwanto

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 27 anggota pasukan militer Afghanistan  bentukan AS telah tewas dalam beberapa serangan Taliban di pos-pos pemeriksaan serta pangkalan militer dan polisi di berbagai bagian negara itu, menurut para pejabat.

Serangan-serangan pada hari Ahad dan Senin di tiga provinsi terpisah – Farah, Badghis dan Baghlan – dan korban tewas yang tinggi menggarisbawahi kesulitan yang dihadapi pasukan Afghanistan dalam upaya mengamankan negara.

Di provinsi Farah barat, serangan dimulai pada Ahad malam dan menewaskan sedikitnya 17 anggota pasukan militer.

Baca juga: 

Fared Bakhtawer, kepala dewan provinsi, seperti dikutip oleh kantor berita Associated Press pada hari Senin (17/9/2018) mengatakan bahwa Taliban telah menyerang pos pemeriksaan polisi di seluruh provinsi dan kota Farah, ibukota provinsi.

Sekelompok pejuang Taliban pertama-tama menargetkan pos-pos pemeriksaan di distrik Push Rod, menewaskan 10 petugas polisi. Serangan lain melanda di distrik Bala Buluk, di mana tujuh perwira tewas dan sedikitnya tiga lainnya diculik oleh para pejuang.

Secara terpisah, juga di Bala Buluk, enam polisi menyerah kepada Taliban setelah pertempuran sengit.

Ada juga serangan di tempat lain di Farah tetapi Bakhtawer tidak bisa memberikan angka korban, menunggu laporan yang lebih rinci.

Baca juga: 

Di provinsi Badghis barat laut, lima perwira tewas, termasuk Abdul Hakim, komandan polisi dari sebuah unit cadangan, dalam serangan yang terjadi pada Senin pagi di dekat ibukota provinsi Qala-i-Now.

Di provinsi utara Baghlan, Taliban pada hari Senin menyerang satu pangkalan militer dan polisi gabungan, menewaskan tiga tentara dan dua petugas polisi, kata Jenderal Ekramuddin Serih, kepala kepolisian provinsi.

Empat anggota pasukan militer lainnya terluka dalam serangan itu, yang terjadi di distrik Baghlani Markazi, tambahnya.

“Pangkalan itu di bawah kendali pasukan militer Afghanistan sekarang dan bala bantuan juga telah dikirim ke kabupaten.”

Juru bicara Taliban Qari Yusouf Ahmadi mengatakan kelompok itu bertanggung jawab atas serangan di Farah. Secara terpisah, Taliban juga mengklaim serangan di Badghis.

Taliban memiliki kehadiran yang kuat di ketiga provinsi dan sering menyerang pasukan militer Afghanistan di sana.