PBB Tak Masuk Pemerintahan, Ini Tanggapan Yusril

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Namun, Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai salah satu pihak yang mendukung pasangan nomor urut 01 itu tak mendapat jatah kursi.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya akan tetap membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin jika dibutuhkan.

Meski, ia dan partainya saat ini berada di luar kabinet.

“Saya tetap akan menjaga hubungan baik dengan pemerintah, dan berharap pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini akan sukses membawa bangsa dan negara menuju kejayaan,” ujar Yusril saat dikomfirmasi, Rabu (23/10).

Ia juga menyarankan Jokowi untuk membenahi hukum di Indonesia. Sebab, menurut dia, bangsa yang maju harus memiliki norma hukum yang adil, rasional, sistematis, dan harmoni satu sama lainnya.

“Jangan sampai terjadi tabrakan antarnorma hukum. Kepastian hukum harus terjamin dengan penegakannya yang konsisten,” ujar Yusril.

Setelah pelantikan presiden dan menteri, Yusril mengatakan, tugasnya sebagai penasihat hukum Jokowi-Ma’ruf Amin telah selesai. Kini, ia akan kembali meneruskan pekerjaannya sebagai advokat.

“Menjadi advokat adalah profesi yang selama ini saya tekuni. Karena inilah ladang tempat saya mengabdi kepada negara dan bangsa,” ujar Yusril.

Sumber: republika.co.id

MUI Heran Mengapa Kapitalisme dan Liberalisme Tidak Dianggap Anti Pancasila

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin mempertanyakan mengapa agama dikaitkan dengan radikalisme.

Termasuk kenapa tidak disuarakan radikalisme politik, di mana peserta pemilu yang menang dapat berbuat apa saja dalam bentuk otoritarianisme.

Maka itu, ia meminta narasi ini tidak terus dikembangkan.

“Saya anti radikalisme kekerasan, tapi jangan dilebih-lebihkan dan jangan tendensius mengarah pada kelompok. Kalau diberi tugas pada Kemenag, seolah-olah umat beragama yang radikal,” kata mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini.

“Yang anti pancasila jelas kita tolak, tapi tidak hanya dari yang bersifat keagamaan, banyak juga yang ingin mengembangkan isme lain. Kapitalisme dan liberalisme itu anti pancasila, kenapa itu tidak dituduh musuh nyata pancasila apalagi separatisme,” ujar Din.

MUI: Kemenag Jangan Dibelokkan ke Arah Anti Radikalisme

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin menilai pihak-pihak yang terus menyuarakan anti-radikalisme tidak paham asal-muasalnya dan ahistoris.

Ia menanggapi keinginan Presiden Jokowi untuk Kemenag agar mengurus radikalisme.

Din mengaku sangat keberatan. Jika begitu, kata Din, maka Kemenag berganti nomenklatur saja menjadi Kementerian Anti Radikalisme.

“Kementerian Agama itu membangun moralitas bangsa, mengembangkan keberagamaan ke arah yang positif-konstruktif bagi bangsa dalam menjaga kerukunan, meningkatkan kerukunan kualitas keagamaan, itu fungsinya yang sudah ada sejak kelahirannya,” kata Din kepada Jurnalislam.com di Kantor MUI, Rabu (23/10/2019).

“Jangan dibelokkan, anti-radikalisme tidak hanya radikalisme keagamaan, kenapa tidak boleh sebut radikalisme ekonomi, yang melakukan kekerasan pemodal dan menimbulkan kesenjangan, itu namanya radikalisme ekonomi,” katanya.

Baca juga:

Jokowi Minta Kemenag Urus Radikalisme, Din: Ahistoris dan Berlebihan

Narasi Radikalisme Mahfud MD yang Absurd dan Tendensius

Haedar Nasir Menilai Pernyataan Said Aqil Menjurus Ke Arah Radikalisme

Salim A Fillah: Seharusnya Pemerintah Selesaikan Akar Radikalisme Yakni Ketidakadilan

Identikan Cadar dengan Radikalisme, Sekjen MUI: ‘Itu Stigmatif Sekali’

 

BNN: NTB Darurat Narkoba

Redaktur: Mazaya

BIMA (Jurnalislam.com) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bima, melakukan pelatihan anti narkoba yang bertema Pengembangan kapasitas Dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkotika, di Hotel Sarina kota Bima, Rabu (23/10/2019).

Puluhan peserta yang terdiri Ormas Islam Dan lembaga-lembaga masyarakat, hadir dalam acara Pelatihan,

Kepala BNN Kota Bima AKBP Hurri  Nugroho mengatakan bahwa  besarnya pengguna narkoba di Indonesia semakin mendorong BNN untuk mengambil langkah dengan menggelar pelatihan dalam rangka memberikan informasi tentang bahayanya mengkonsumsi obat terlarang.

Turut hadir sebagai pembicara Andang Sutrio Nugroho Kejaksaan Negeri, ketua PKK Kab. Bima, Kepala Kominfo dan statistik.

Menurut data BNN, Masyarakat yang konsumsi narkoba di NTB, pelajar dan mahasiswa sebesar 24 %. Sementara penyalahgunaan narkotika di golongan pekerja sebesar 59 % atau lebih.

Terdapat beberapa sesi pelatihan antara lain Pelatihan Konsolin Dan cara mendekati mereka yang sudah  kecanduan narkoba bagi supaya di Rehabilitasi.

Reporter: Saad

Baca juga:

Puluhan Ribu Warga Bima Ikuti Pawai Rimpu, Hijab Syari Asli Indonesia

Muslimah Bima Peduli Kembali Salurkan Bantuan Untuk Muslim Uganda

FUI Bima Kecam Disertasi Abdul Aziz yang Halalkan Zina

Warga Bima Gelar Aksi Desak Polisi Tindak Pembawa Anjing ke Masjid

Prabowo Merapat ke Pemerintah, Gerakan #KamiOposisi Dideklarasikan

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Merapatnya sejumlah partai oposisi dalam pilpres 2019 kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menjadi salah satu latar belakang pakar hukum universitas Juanda Bogor Dr Muhammad Taufik mendeklarasikan gerakan presidium #KamiOposisi di Roemah Djoeang, Laweyan, Surakarta, Rabu (23/10/2019).

Ketua presedium #KamiOposisi Dr Taufik menyebut tata pemerintahan yang ideal selain memerlukan seperangkat aturan yang berkeadilan dan pemerintah yang amanah, juga meniscayakan diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan.

“Sikap kritis masyarakat sangat diperlukan untuk mengimbangi kewenangan besar yang melekat pada penguasa berupa kewenangan membuat aturan dan kewenangan memerintah atau membuat kebijakan. Selain dilakukan masyarakat, fungsi kontrol idealnya iuga dilakukan oleh partai-partai di parlemen,” katanya kepada wartawan.

“Namun di periode kedua Jokowi sebagai presiden, hampir semua partai melebur dalam koaIisi pemerintahan. Seolah tidak ada yang rela kehilangan “kue kekuasaan”. Kondisi politik yang demikian membuat rakyat harus berdiri sendiri, meniadi oposisi, berhadap hadapan dengan elit kekuasaan,” imbuhnya.

Menjadi oposisi, katanya, berarti mengemban tugas sebagai penyeimbang kekuasaan, mengoreksi setiap produk legislasi dan kebiiakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat.

“Oposisi berarti pula meneruskan perjuangan para pahlawan yang bercita cita Negara Indonesia meniadi Negara makmur, adil dan sejahtera. Inilah hakikat meniadi oposisi, yang hari ini ditelantarkan oleh partai-partai pemburu kue kekuasaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr. Taufik juga menjelaskan bahwa gerakan rakyat #KamiOposisi tidak dipungkiri merupakan sebuah perlawanan atas merapatnya Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi simbol periuangan rakyat dan ulama’.

“Dukungan rakyat kepada Prabowo semasa Pilpres 2019 tidak lepas dari rekomendasi yang dihasilkan oleh ljtima’ Ulama l-lll. Namun, merapatnya Prabowo merupakan akhir dari dukungan rakyat sebagaimana pula diserukan oleh ulama PA 212,” ujarnya.

Kehadiran gerakan #KamiOposisi sangat diperlukan mengingat pemerintahan Joko Widodo selama periode pertama bisa dibilang gagal di semua bidang.

“Dalam bidang hukum, pemerintah memperihatkan praktek disparitas pidana yang bertolakbelakang dengan keadilan. Di bidang ekonomi pemerintah gagal mewujudkan pemerataan ekonomi,” paparnya

Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) begitu dilecehkan dengan pembungkaman dan tindakan represif aparat terhadap para demonstran, bahkan hingga jatuh korban jiwa.

Fakta fakta di atas merupakan rasionalitas munculnya gerakan #KamiOposisi yang dengan tegas menolak mendukung pemerintahan yang gagal dan abai terhadap perlindungan HAM.

“Sekalipun harus berdiri sendiri, rakyat akan tetap menggaungkan gerakan #KamiOposisi. Karena hidup merdeka mahal harganya, dan hanya akan diperjuangkan oleh orang orang yang berani melawan akumulasi kekuasaan pada kelompok otoriter,” pungkasnya.

Baca juga:

Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?

Sepiring Berdua Berbagi Kue Kuasa

16 Orang Parpol di Kabinet Jokowi, PDIP Terbanyak

Tinggal Rakyatlah Oposisi Sesungguhnya

Tolak Undangan ke Istana, PKS: Kami Tetap Oposisi

Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?

Redaktur: Mazaya

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

(Jurnalislam.com)–Prabowo resmi jadi menhan. Dilantik Jokowi di tangga istana. Beserta seluruh kabinet Jokowi, Prabowo duduk di anak tangga itu. Jokowi-Ma’ruf tetap duduk di atas.

Beda keadaannya ketika Prabowo mengendorse sekaligus bohir Jokowi saat nyagub DKI. Telunjuk Prabowo berwibawa. Nasib berubah ketika di 2014 Jokowi jadi rival Prabowo di pilpres. Posisi jadi sejajar. Terutama di dalam debat capres, satu sama lain adu program, argumen bahkan saling menjatuhkan lawan. Namanya juga debat.

2019, posisi masih sama. Keduanya jadi capres. Satu level. Hanya saja, Jokowi incumbent, dan Prabowo mantan calon yang kalah. Dan hasil pilpres, Prabowo kalah lagi oleh orang yang sama. Dalam politik, apakah setiap tanding ulang hasilnya selalu sama? mungkin iya.

Setelah kalah, Prabowo merapat. Diminta merapat, kata timnya. Oke lah. Itu sama saja. Prabowo diberi hadiah menteri. Sejak saat itu, telunjuk Jokowi yang berlaku. Prabowo jadi anak buah Jokowi. Gak serius, bisa saya berhentikan di tengah jalan, kata Jokowi. Kalimat ini berlaku dan juga ditujukan kepada Prabowo.

Demi untuk negara, kami akan jalankan. Begitu “kira-kira” jawaban Prabowo jika dikonfirmasi. Apalagi anggaran Kemenhan luar biasa besar. 127 triliun rupiah. Nyaris tak tersentuh BPK dan KPK. Karena berkaitan dengan alutista. Sama tak tersentuhnya dengan anggaran Badan Intelijen Negara (BIN).

Bergairah bukan? Meski demikian, di luar istana Prabowo dapat bullian dan hujatan dari berbagai pihak. Tak hanya dari pendukungnya, tapi juga dari para pendukung Jokowi. Kemarin gebrak meja, kok sekarang jadi… Itulah diantara komentar miring terhadap Prabowo.

Bagi mayoritas para pendukung, Prabowo dianggap berhianat. Untuk menghadapi ini, tim Prabowo intens menulis artikel, bikin video dan juga meme. Intinya menjelaskan dan mengklarifikasi kenapa Prabowo “ngotot” ingin jadi menhan. Tapi, nampaknya dari semua klarifikasi tim media dan buzzer Prabowo tak cukup menjelaskan secara gamblang apa alasan riil dibalik langkah politiknya itu. Meski menuduh para pendukung yang tak setuju sebagai orang-orang baperan, emosional, gak tahu high politik, terprovokasi oleh pihak ketiga. Kalau kita identifikasi orang perorang yang mengklarifikasi itu adalah orang-orang dekat Prabowo. Ada orang lain, tapi publik tahu siapa dia dan bekerja untuk siapa. Maksudnya? Tim buzzer punya dinamikanya sendiri.

Apa betul para pendukung Prabowo itu baper dan emosional? Sebagian mungkin betul. Tak bisa dipungkiri. Seorang istri yang tahu suaminya selingkuh, pasti marah. Baper? Iya. Tapi, istri yang tak marah ketika melihat suaminya selingkuh, pasti sudah tak waras akalnya. Paham?

Politik itu tidak hitam putih. Jangan dianalogikan seperti suami istri, katanya. Hitam-putih itu standar nilai. Jika standar nilai itu tak lagi ada dalam dunia politik, maka rusaklah jagat Indonesia ini.

Mari kita baca seutuhnya langkah Prabowo ini dengan menggunakan standar nilai. Pertama, dari sisi etika. Kalah, lalu gabung ke “musuh politik” meninggalkan teman, anak buah dan jutaan para pendukungnya. Ini tentu tidak etis. Tak mengajarkan kepada anak bangsa bagaimana berpolitik yang elegan dan bermartabat.

Anak buah dan pendukung mesti patuh pada Prabowo dong… Kilahnya. Ajak bicara tidak, musyawarah juga gak, suruh patuh. Patuh dari Hongkong? Tanya para pendukung.

Hidayat Nurwahid, mitra Prabowo dari PKS menanyakan: kalau akhirnya berkoalisi dan jadi menteri, buat apa kemarin nyapres? Tifatul Sembiring juga nge-tweet: “aku kira singa, tak tahunya kucing peliharaan”. Tajam banget sindirinya. Artinya, politik gak punya pakem.

Kedua, soal komitmen. Seseorang dianggap punya komitmen jika satu ucapan dengan perbuatan. Dan yang gak kalah penting adalah setia kawan. PKS yang lima tahun bermitra dan setia menemaninya dalam kekalahan pilpres 2014 ditinggalkan begitu saja. Dijanjikan jadi cawapres 2019, gak dipenuhi. Sudah gak jadi cawapres, ditinggalin lagi. Denger-denger jatah Cawagub DKI juga mau diambil lagi. Nasibmu oh PKS. Mungkin gak cermat cari teman.

Belum lagi para ulama, purnawirawan jenderal dan emak-emak yang telah banyak berkorban di saat-saat perjuangan. Kalian gak paham, karena informasi yang terbatas. Entar kalian akan ngerti, katanya. Banyak PHP, kata HRS. Siapa HRS? Ah, pakai nanya lagi.

Ketiga, soal demokrasi. Jika yang kalah saja akhirnya gabung dan ikut koalisi, bagaimana check and balances? Demokrasi membutuhkan hadirnya pihak yang bersedia di luar pemerintahan dan mengambil peran pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah. Prabowo tahu bagaimana nasib pers, dunia akademik dan mimbar rakyat sekarang. Mati suri. Dibutuhkan kekuatan lain yang bisa menjadi penyeimbang pemerintah agar tidak berjalan ke arah otoritarianisme.

Apa yang dilakukan Prabowo saat ini akan berpotensi merusak cara berpikir partai, terutama rakyat. Pilpres akan dianggap tak lebih dari sebuah dagelan dan pesta. Rakyat akan berpikir buat apa dukung si A atau si B, kalau keduanya tak beda identitas, karakter dan ideologinya. Habis pilpres nanti juga akan gabung dalam satu koalisi. Yang menang jadi presiden, yang kalah jadi menteri. Lalu, buat apa ikut milih. Buat apa ada pilpres kalau akhirnya makan sepiring berdua?

Tapi kalau milih dapat uang, boleh deh. Akhirnya, rakyat bertransaksi ala kapitalis. Berlomba untuk memanfaatkan para capres demi pendapatan tambahan. Saatnya pesta. Bukan pesta demokrasi, tapi pesta rizki.

Keempat, soal konsolidasi politik jangka panjang. 10 tahun PDIP jadi oposisi. Pemilu 2014 dan 2019 jadi top skor. Sebagai partai di luar pemerintahan periode 2004-2014, PDIP melakukan konsolidasi secara serius dan sungguh-sungguh. Hasilnya, PDIP kuat untuk saat ini. Mengapa Prabowo tidak sabar? Apakah karena merasa sudah tua? Tidakkah apa yang diperjuangkan para pahlawan itu akan diwarisi oleh generasi bangsa di masa depan.

Yang pasti, Prabowo dan Gerindra sedang dalam ujian yang berat. Ujian ini “mungkin” bisa dilewatinya jika Prabowo mampu bekerja secara cemerlang sebagai Menhan. Tidak saja sukses, tapi menonjol prestasinya. Jika prestasi yang ditunjukkan Prabowo sebagai Menhan betul-betul wow, mungkin ada konstituen yang masih mau mengapresiasi. Disamping harus menunjukkan kontribusinya kepada para mantan pendukung. Ingat, para mantan.

Tapi jika prestasi Prabowo biasa-biasa saja, kelar! Apalagi kalau Prabowo diberhentikan di tengah jalan. Nasib Prabowo akan sungguh mengenaskan. Tak ada yang menjamin kalau Prabowo akan dipertahankan hingga lima tahun kedepan. Sebab, takdirnya sudah ada di genggaman Jokowi.

Jakarta, 24/10/2019

Sepiring Berdua Berbagi Kue Kuasa

Oleh Chusnatul Jannah – Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

(Jurnalislam.com)–Pemandangan putih mewarnai istana negara. Lalu lalang pejabat negara dan politisi sambangi Jokowi di istana negara. Mereka menjadi calon kuat menteri kabinet kerja jilid 2. Ada Mahfud MD, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Wishnutama, Tito Karnavian, Erick Thohir hingga pengusaha milenial Nadiem Makarim.

Mereka memakai baju putih sebagai simbol kabinet kerja pemerintahan Jokowi. Ada pula beberapa menteri kabinet 1 turut serta mengunjungi Istana negara. Dan hari ini mereka yang terpilih akan dilantik.

 

Yang paling mengejutkan, mantan kompetitor Jokowi di Pilpres2019, Prabowo Subianto secara terbuka memberi sinyal bahwa ia akan duduk di kursi pemerintahan sebagai menteri pertahanan. Santernya isu gerindra merapat ke pemerintah mulai terdengar sejak rekonsiliasi pasca pilpres 2019.

Setelahnya, sajian nasi goreng ala Megawati menambah kuat aroma Gerindra tak akan menjadi oposisi lagi.

Mungkin ia sudah lelah menjadi oposisi. Tak kuasa menahan godaan kekuasaan. Tak ayal, keputusan Prabowo mengecewakan para pendukung dan relawannya, terutama dari kalangan emak-emak.

Berbagi Kue Kuasa

Banyak pihak yang merasa kecewa berat tatkala Prabowo lebih memilih ‘sepiring berdua’ bersama Jokowi. Dua kali kalah dalam kompetisi hingga akhirnya ia menyerah atas nama rekonsiliasi. Dari pesaing menjadi kawan main. Dari oposisi malah menduduki kursi.

Teringat sang jenderal pernah berkata, “Saya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat”. Nampaknya slogan itu akan menjadi kenangan pahit bagi para pendukungnya. Bahkan dalam status akun twitternya,

Gerindra mengatakan, “Yang sudah terjadi, biar kita jadikan pelajaran untuk masa yang akan datang. Karena jika terus menerus terjebak di masa lalu, kita tidak akan maju. Selalu terjebak di masa lalu juga tidak akan membuat bangsa ini semakin baik martabatnya,”.

 

Untuk kesekian kali, rakyat kembali menelan kepahitan. Sosok yang diharapkan membawa perubahan justru tak berdaya menahan godaan kekuasaan. Demokrasi memang pahit. Yang beroposisi bisa masuk koalisi.

Yang koalisi bisa saja keluar menjadi oposisi. Politik demokrasi itu dinamis dan lentur. Dinamis karena bisa berubah-ubah sesuai kepentingan. Lentur karena idealismenya tak sekokoh yang dibayangkan.

Asas politik demokrasi adalah kepentingan bukan kerakyatan. Lantas bagaimana dengan rakyat? Dalam hal ini rakyat tak dipertimbangkan. Rakyat hanya penting saat kampanye dan pemilihan saja. Setelahnya mereka dilupakan. Aspirasinya tak lagi menjadi bahan pertimbangan. Itulah fakta politik ala demokrasi.

Tak perlu heran dengan hajatan bagi-bagi kue kuasa. Itu sudah menjadi habit mereka. Pemenang pemilu menjadi penentu dalam berbagi kue kuasa. Tidak aneh jika menteri-menteri yang ditunjuk Jokowi adalah orang-orang yang sudah nampak keloyalannya terhadap pemerintah.

Gerindra dan PDIP bagai saudara terpisah. Meerajut kembali kemesraan di 2009 lalu bukanlah hal yang sulit dilakukan bagi keduanya.  Oleh karenanya, perubahan hakiki tidak akan terwujud bila masih dengan sistem dan pola yang sama.

Islam, Politik Tanpa PHP

Islam tak sekadar agama ritual yang hanya mengatur aspek ibadah mahdhoh. Islam juga mengatur aspek politik, sosial, ekonomi, pergaulan, dan sebagainya. Politik dalam Islam bukan berbagi kue kekuasaan. Politik Islam adalah riayah suunil ummat.

Yakni mengurusi urusan umat mulai dari bangun tidur hingga bangun negara. Hal ini tentu berbeda dengan fakta politik demokrasi yang hanya berkutat seputar kekuasaan dan kepentingan.

Dalam Islam, berpolitik bukan untuk mengemis jabatan kepada penguasa. Berpolitik dalam Islam bertujuan untuk mencerdaskan umat dengan pandangan Islam. Mewujudkan kepekaan umat terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Oleh karenanya, Umat wajib melek politik. Ketika umat buta politik, mereka akan mudah terperdaya dengan kepentingan dan oligarki kekuasaan.

Pilpres 2019 harusnya dijadikan pelajaran berharga. Bahwa suara rakyat hanya dimanfaatkan partai untuk meraih kepentingan mereka sendiri. Dalam demokrasi, tidak ada keabadian. Semua berpijak pada kepentingan.

Transaksi-transaksi politik akan senantiasa menjadi pemandangan dalam demokrasi. Demokrasi sejatinya tidak murni berjuang untuk rakyat. Lebih tepatnya mereka berjuang hanya untuk kepentingannya sendiri.

Jadikanlah Islam sebagai jalan perjuangan hakiki. Umat semestinya memiliki agenda sendiri. Yakni memperjuangan kehidupan Islam tanpa  embel-embel kepentingan. Berjuang hanya untuk menegakkan hukum Allah.

Berpolitik adalah salah satu wujud dakwah amar makruf nahi mungkar. Dengan berpolitik, umat mengoreksi  kebijakan zalim penguasa. Meluruskan kesalahan penguasa dan menyampaikan solusi Islam atas berbagai persoalan.

Apa yang disampaikan Tokoh Kenamaan Turki, Necmettin Erbakan, sekiranya patut direnungkan, “Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir.”

Kurang lebih artinya seperti ini: Muslim yang tidak peduli dengan politik, maka akan dipimpin politisi yang tak peduli pada Islam. Islam politik itu anti PHP. No tipu-tipu. Apalagi berselingkuh. Wallahu a’lam

Din Minta Presiden Jokowi Hati-hati Kaitkan Radikalisme dengan Islam

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin mengkritik sikap pemerintah yang terus menyuarakan narasi kontra radikalisme. Menurutnya, sebagian dari umat Islam merasa terganggu dengan tuduhan radikalisme itu.

“Ini tuduhan menyakitkan. Tidak mungkin ada stabilitas dan kerukunan Indonesia kalau umat Islam Indonesia sebagai mayoritas tidak toleran, maka tidak perlu ada tuduhan,” kata Din kepada Jurnalislam.com di Kantor MUI, Rabu (23/10/2019).

Karenanya, Presiden Jokowi dan kementerian di bawahnya agar berhati-hati dalam mewacanakan istilah radikalisme. Jangan sampai justru umat Islam yang tersinggung, sementara pelaku radikalisme dan terorisme justru tidak tersentuh.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan, tidak boleh lagi ada klaim paling Pancasilais dan yang lain tidak Pancasilais. Apalagi jika disematkan kepada umat Islam.

Menurut dia, umat Islam memiliki saham besar dalam merumuskan Pancasila.

“Saya ingin katakan, hentikan tuduhan kecenderungan anti radikalisme. Ini hanya mengulang lagu lama dimana dulu ada ekstrim kanan dan ekstrim kiri,” ujarnya.

Sebab, itu tidak baik bagi kehidupan dan kebersamaan. “Mari kita mulai dengan positive thinking, itulah persatuan Indonesia,” imbuhnya.

Baca juga:

Jokowi Minta Kemenag Urus Radikalisme, Din: Ahistoris dan Berlebihan

Narasi Radikalisme Mahfud MD yang Absurd dan Tendensius

Haedar Nasir Menilai Pernyataan Said Aqil Menjurus Ke Arah Radikalisme

Salim A Fillah: Seharusnya Pemerintah Selesaikan Akar Radikalisme Yakni Ketidakadilan

Identikan Cadar dengan Radikalisme, Sekjen MUI: ‘Itu Stigmatif Sekali’

 

Jokowi Minta Kemenag Urus Radikalisme, Din: Ahistoris dan Berlebihan

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Jenderal (Purn) Fachrul Razi menjadi Menteri Agama (Menag) di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi meminta Fachrul untuk fokus mengurusi radikalisme di Indonesia.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin menilai, pihak-pihak yang terus menyuarakan anti-radikalisme tidak paham asal-muasalnya dan ahistoris. Narasi tersebut, kata dia, bertolak belakang dengan sejarah yang ada tentang umat Islam.

“Kenapa ahistoris, karena umat Islam ini kelompok yang paling toleran, kesultanan-kesultanan Islam yang jumlahnya 70-an sebelum kemerdekaan dengan ikhlas bergabung, mendukung berintegrasi dengan negara baru yang namanya Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, itu toleransi besar,” kata Din kepada Jurnalislam.com, Rabu (23/10/2019).

Din menegaskan, tidak mungkin ada tingkat kerukunan nasional seperti saat ini jika umat Islam tidak toleran. Karena itu, tidak berlebihan jika narasi anti radikalisme dinilainya sebagai komoditas politik.

“Itu adalah komoditas politik dan boleh jadi mengambil amunisi yang akademik, seolah-olah akademik. Ini tidak positif, lebih bagus bangunlah kebersamaan,” tuturnya.

Terlebih jika narasi itu akan dikembangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag), Din mengaku sangat keberatan. Jika begitu, kata Din, maka Kemenag berganti nomenklatur saja menjadi Kementerian Anti Radikalisme.

“Kementerian Agama itu membangun moralitas bangsa, mengembangkan keberagamaan ke arah yang positif-konstruktif bagi bangsa dalam menjaga kerukunan, meningkatkan kerukunan kualitas keagamaan, itu fungsinya yang sudah ada sejak kelahirannya,” kata dia.

“Jangan dibelokkan, anti-radikalisme tidak hanya radikalisme keagamaan, kenapa tidak boleh sebut radikalisme ekonomi, yang melakukan kekerasan pemodal dan menimbulkan kesenjangan, itu namanya radikalisme ekonomi,” katanya.

Termasuk kenapa tidak disuarakan radikalisme politik, di mana peserta pemilu yang menang dapat berbuat apa saja dalam bentuk otoritarianisme. Maka itu, ia meminta narasi ini tidak terus dikembangkan.

“Saya anti radikalisme kekerasan, tapi jangan dilebih-lebihkan dan jangan tendensius mengarah pada kelompok. Kalau diberi tugas pada Kemenag, seolah-olah umat beragama yang radikal,” kata mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini.

“Yang anti pancasila jelas kita tolak, tapi tidak hanya dari yang bersifat keagamaan, banyak juga yang ingin mengembangkan isme lain. Kapitalisme dan liberalisme itu anti pancasila, kenapa itu tidak dituduh musuh nyata pancasila apalagi separatisme,” ujar Din.

Baca juga:

Ini Pesan PBNU di Hari Santri

Din Syamsuddin Proklamirkan Diri Sebagai Loyal-Kritis pada Negara

Tanggapi Putusan MK, Din Syamsuddin: “Rasa Keadilan Saya Terusik”

Din Syamsuddin Heran Ada Kasus yang Begitu Cepat Diproses, Ada yang Dibiarkan

Muslim Uygur Ditindas Pemerintah Cina, Begini Kata Din Syamsuddin

Mahfud MD Gantika Wiranto Jadi Menkopolhukam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Wiranto.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden di lingkungan Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (23/10/2019) pagi.

“Beliau akan menjadi Menkopolhukam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, dan anti-terorisme, berada di wilayah Prof Mahfud MD,” ujar Jokowi.

Mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dan celana panjang warna hitam, wajah pria 62 tahun itu nampak sumringah.

Dia kembali masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan, setelah meninggalkan pos eksekutif itu selama lebih kurang 19 tahun.

Pada tahapan wawancara dua hari sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa Presiden Jokowi menawari dirinya menjadi salah seorang menteri.

Pakar hukum tata negara itu mengaku tidak pernah meminta posisi jabatan di dalam kabinet.

Menurut dia, Presiden Jokowi mengetahui latar belakangnya dan tahu betul posisi apa yang cocok untuk dia emban.

“Saya kira, ya terkejut juga tadi presiden tahu betul latar belakang saya dari waktu ke waktu. Beliau tahu yang cocok untuk saya apa. Sehingga saya tidak perlu bertanya, beliau tahu saya tepatnya di mana,” ujar pria kelahiran Sampang, Madura ini.

Berdasarkan hasil “wawancara” dengan Jokowi, saat itu Mahfud menduga posisi jabatan yang mungkin dia emban berada di ranah hukum, politik, maupun keagamaan seperti yang selama ini diisukan.

Ia pun mengucapkan sejumlah jabatan yang mungkin diemban.

“Kan saya banyak disebut katanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, Menteri Agama, katanya apa lagi? Pokoknya di bidang itu,” tambahnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku bersedia menjadi menteri dalam Kabinet Kerja jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.

“Saya nyatakan bersedia. Saya nyatakan siap membantu negara,” tutur Mahfud.

Sumber: republika.co.id