SOLO (Jurnalislam.com) – Merapatnya sejumlah partai oposisi dalam pilpres 2019 kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menjadi salah satu latar belakang pakar hukum universitas Juanda Bogor Dr Muhammad Taufik mendeklarasikan gerakan presidium #KamiOposisi di Roemah Djoeang, Laweyan, Surakarta, Rabu (23/10/2019).
Ketua presedium #KamiOposisi Dr Taufik menyebut tata pemerintahan yang ideal selain memerlukan seperangkat aturan yang berkeadilan dan pemerintah yang amanah, juga meniscayakan diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan.
“Sikap kritis masyarakat sangat diperlukan untuk mengimbangi kewenangan besar yang melekat pada penguasa berupa kewenangan membuat aturan dan kewenangan memerintah atau membuat kebijakan. Selain dilakukan masyarakat, fungsi kontrol idealnya iuga dilakukan oleh partai-partai di parlemen,” katanya kepada wartawan.
“Namun di periode kedua Jokowi sebagai presiden, hampir semua partai melebur dalam koaIisi pemerintahan. Seolah tidak ada yang rela kehilangan “kue kekuasaan”. Kondisi politik yang demikian membuat rakyat harus berdiri sendiri, meniadi oposisi, berhadap hadapan dengan elit kekuasaan,” imbuhnya.
Menjadi oposisi, katanya, berarti mengemban tugas sebagai penyeimbang kekuasaan, mengoreksi setiap produk legislasi dan kebiiakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat.
“Oposisi berarti pula meneruskan perjuangan para pahlawan yang bercita cita Negara Indonesia meniadi Negara makmur, adil dan sejahtera. Inilah hakikat meniadi oposisi, yang hari ini ditelantarkan oleh partai-partai pemburu kue kekuasaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dr. Taufik juga menjelaskan bahwa gerakan rakyat #KamiOposisi tidak dipungkiri merupakan sebuah perlawanan atas merapatnya Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi simbol periuangan rakyat dan ulama’.
“Dukungan rakyat kepada Prabowo semasa Pilpres 2019 tidak lepas dari rekomendasi yang dihasilkan oleh ljtima’ Ulama l-lll. Namun, merapatnya Prabowo merupakan akhir dari dukungan rakyat sebagaimana pula diserukan oleh ulama PA 212,” ujarnya.
Kehadiran gerakan #KamiOposisi sangat diperlukan mengingat pemerintahan Joko Widodo selama periode pertama bisa dibilang gagal di semua bidang.
“Dalam bidang hukum, pemerintah memperihatkan praktek disparitas pidana yang bertolakbelakang dengan keadilan. Di bidang ekonomi pemerintah gagal mewujudkan pemerataan ekonomi,” paparnya
Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) begitu dilecehkan dengan pembungkaman dan tindakan represif aparat terhadap para demonstran, bahkan hingga jatuh korban jiwa.
Fakta fakta di atas merupakan rasionalitas munculnya gerakan #KamiOposisi yang dengan tegas menolak mendukung pemerintahan yang gagal dan abai terhadap perlindungan HAM.
“Sekalipun harus berdiri sendiri, rakyat akan tetap menggaungkan gerakan #KamiOposisi. Karena hidup merdeka mahal harganya, dan hanya akan diperjuangkan oleh orang orang yang berani melawan akumulasi kekuasaan pada kelompok otoriter,” pungkasnya.
