Berita Terkini

Pemerintah Klaim baru 2,1 Juta Karyawan di-PHK

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan baru  2,1 juta tenaga kerja yang terdampak akibat Covid-19. Sebagian besar merupakan pekerja yang dirumahkan, yakni mencapai 1.132.117 pekerja. Data tersebut dihimpun sejak awal Maret sampai 31 Juli 2020.

“Sementara 383.645 pekerja formal yang ter-PHK (pemutusan hubungan kerja), dan 630.905 pekerja informal terdampak kehilangan pekerjaan,” sebut Ida dalam diskusi Virtual Kemnaker, Rabu (05/08).

Jumlah yang dirilis pemerintah hanya kurang dari separuh dari angka yang dirilis dunia usaha. Kadin Indonesia memperkirakan jumlah PHK dan dirumahkan mencapai 6 juta lebih pekerja.

Bukan hanya untuk tenaga kerja di dalam negeri, namun tenaga kerja yang diproyeksikan untuk bekerja di luar negeri pun ikut terdampak. Mereka umumnya disebut tenaga kerja Indonesia (TKI). Tidak ketinggalan, peserta yang berstatus magang pun ikut dipulangkan, jumlahnya mencapai 465 orang.

“Terdapat 34.179 calon pekerja migran Indonesia yang gagal berangkat ke negara tujuan,” sebut Ida.

Namun, pekerja migran yang sempat gagal berangkat kini sudah mulai mendapat angin segar. Mereka kembali bisa bekerja di luar negeri setelah turun Keputusan Menaker RI Nomor 294 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Ada 14 negara yang dibuka penempatannya. Yakni Aljazair, Australia, Hong Kong, Korea Selatan, Kuwait, Maladewa, Nigeria, Uni Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, termasuk dua negara Afrika yaitu Zambia dan Zimbabwe.

“Kami pertimbangkan negara penempatan, jenis pekerjaan dan tahapan proses penempatan,” sebut Ida.

Sumber: republika.co.id

Kematian Corona Global 700 Ribu Jiwa, Eropa Kembali Tutup Perbatasan

Redaktur: Mazaya

INTERNASIONAL(Jurnalislam.com) – Kasus kematian akibat virus corona (Covid-19) secara global kini menembus 700.000 kasus. Akibatnya banyak negara di wilayah Eropa kembali memberlakukan pembatasan perjalanan dan aturan penahanan baru pada Kamis (6/8/2020).

Wilayah Eropa sendiri memiliki lebih dari 200.000 kasus kematian sejak munculnya wabah pada Desember 2019 lalu. Meskipun begitu, jumlah kematian meningkat dengan cepat di wilayah Amerika Latin dan India.

Pandemi global ini sedikitnya menewaskan 716.302 individu di seluruh dunia, dengan Amerika Serikat mencatat kematian terbanyak dengan 162.708 kasus, diikuti oleh Brasil dengan 98.644 kasus kematian.

Kota Melbourne, Australia memasuki aturan penguncian terberat negara pada Kamis,dengan menutup bisnis yang tidak penting dan mengharuskan ratusan ribu lebih masyarakat untuk tinggal di rumah kembali.

Sementara, Jerman mulai memperkenalkan tes wajib bagi pelancong yang kembali dari zona risiko yang ditentukan mulai Sabtu (1/8/2020). Hal ini dilakukan karena munculnya kekhawatiran atas meningkatnya jumlah kasus pada liburan musim panas dan wabah lokal.

Daftar “zona risiko” Jerman saat ini mencakup sebagian besar negara non Uni Eropa, serta provinsi tertentu di Belgia dan Spanyol.

Austria pada Kamis juga mengumumkan akan mengeluarkan peringatan perjalanan untuk daratan Spanyol, menjadi negara terbaru yang melakukannya di tengah meningkatnya kasus virus korona baru di sesama negara anggota Uni Eropa.

Finlandia juga memberlakukan kontrol baru pada kedatangan dari beberapa negara Uni Eropa, termasuk Belgia, Belanda, dan Andorra, dan menghentikan wisatawan yang datang dari sana, serta memberlakukan karantina 14 hari pada masyarakat yang baru kembali.

“Situasinya sangat peka,” kata Direktur Strategis Kementerian Kesehatan Finlandia, Liisa-Maria Voipio-Pulkki, seraya menambahkan bahwa gelombang kedua dimulai, sebagaimana dikutip dari AFP.

“Apakah kita dapat mengharapkan gelombang yang lebih kecil atau gelombang yang lebih besar tergantung pada bagaimana kita merespon.”

Kemudian, Inggris juga telah memberlakukan kembali karantina bagi pelancong dari Belgia, Andorra, dan Bahama.

Norwegia mengumumkan bahwa Prancis akan dianggap sebagai zona merah karena kebangkitan kasus virus corona di sana. Ini artinya semua pelancong yang datang dari Prancis harus melakukan karantina wajib selama sepuluh hari.

Lebih lanjut, kementerian luar negeri Norwegia juga mengatakan Swiss, Monako, dan Republik Ceko juga terkena pembatasan serupa, serta dua wilayah Swedia.

“Situasi infeksi dapat berubah dengan cepat, seperti halnya pembatasan,” kata Menteri Luar Negeri Norwegia, Ine Eriksen Soreide.

Lalu Polandia juga akan memberlakukan kembali penggunaan wajib masker wajah di semua ruang publik di sembilan distrik, sebab negara itu mencatat rekor tertinggi baru dalam jumlah kasus terjangkit, kata menteri kesehatan mereka.

Pembatasan akan mulai berlaku mulai Sabtu dan juga akan mempengaruhi acara olahraga dan budaya di daerah tersebut, terutama di wilayah selatan dan timur.

Terakhir ada Yunani yang mengumumkan “minggu kebangkitan” pada Covid-19, memperketat perbatasan setelah peningkatan kasus di sebagian besar wilayah domestik pada Rabu (5/8/2020). Para pejabat menyalahkan acara klub dan acara sosial yang terlalu padat.

Munculnya wabah virus baru memaksa para pejabat untuk melakukan pertukaran yang tidak nyaman antara persyaratan kesehatan, serta kebutuhan untuk menghidupkan kembali perekonomian saat bisnis dan perusahaan berjuang.

Setidaknya sudah ada 19,224,403 kasus terjangkit virus corona secara global, dengan 716.302 kasus kematian, dan 12.342.777 pasien berhasil sembuh per Jumat (7/8/2020), menurut data Worldometers.

Sumber: cnbcindonesia

Digitalisasi Dinilai Kunci Bertahan, 89 Persen UMK Jabar Belum Siap

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) – Kendati digitalisasi perdagangan telah gencar dilakukan, namun hingga saat ini sekitar 89% pelaku usaha mikro dan kecil di Jabar belum mengakses internet sebagai media melakukan perdagangan.

Padahal, secara jumlah, sekitar 98,8% usaha di Jawa Barat masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil (UMK). Dari jumlah itu, mereka mampu menyerap 74% tenaga kerja. Kontribusi UMKM juga sangat signifikan bagi perekonomian. Sayangnya, pandemi menyebabkan banyak pelaku usaha sulit bertahan.

Head of West Indonesia Grab Indonesia Richard Aditya mengatakan, banyak bisnis yang tidak mampu bertahan dan bersaing di era new normal ini karena belum terdigitalisasi. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang bergantung pada layanan digital menjadi salah satu faktor terbesar.

“Beralih dan mulai memanfaatkan digitalisasi adalah cara terbaik yang bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk mempertahankan usaha mereka di era tatanan baru ini,” kata Richard dalam acara peluncuran Program Terus Usaha di Jawa Barat, Kamis (6/8/2020).

Riset Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara mengungkap fakta, pekerja lepas dan UMKM yang didukung teknologi Grab berkontribusi sebesar Rp10,1 triliun bagi perekonomian Jawa Barat di tahun di 2018.

Sementara riset terbaru yang dilakukan pada 2020 menunjukkan responden melihat peningkatan pendapatan hingga 138% melalui digitalisasi.

Sebesar 31% responden mengaku bisa membuka lapangan pekerjaan bagi lebih banyak orang saat bisnisnya berkembang. Hal ini menandakan pentingnya digitalisasi untuk membantu ketahanan ekonomi, khususnya memasuki era new normal ini.

Investigasi Awal Ledakan Beirut:  2750 Ton Amonium Nitrat Terbengkalai

Redaktur: Mazaya

BEIRUT – Ledakan dahsyat di kawasan Pelabuhan Beirut, Lebanon, masih menyisakan pertanyaan besar mengenai penyebabnya.

Namun di tengah investigasi awal yang dilakukan otoritas Lebanon, tragedi yang menewaskan 137 orang ini diduga kuat akibat kelalaian dalam mengelola 2.750 ton amonium nitrat yang terbengkalai sejak 2013 silam.

Ribuan ton bahan kimia berbahaya itu awalnya disita dari Kapal MV Rhosus yang dijadwalkan berlayar dari Georgia menuju Mozambik.

Tapi, akibat masalah teknis, misi itu tidak tercapai. Seperti dilansir RT, saat di Spanyol Kapal MV Rhosus sebenarnya telah ditahan selama dua pekan di Pelabuhan Sevilla lantaran diketahui tidak dilengkapi dengan generator cadangan. Namun tak berapa lama kapal tersebut akhirnya bisa meneruskan perjalanan.

Di Beirut kapal itu kembali tertahan. Port State Control, anak lembaga Organisasi Maritim Internasional, melarang kapal itu meninggalkan Beirut karena ada tanggungan yang belum lunas.

Laporan media di Rusia dan Moldova pada 5 Agustus mengatakan MV Rhosus telah berlayar di bawah bendera Moldova ketika tiba di Beirut.

Situs web Odessitua.com melaporkan bahwa sebagian besar awak kapal adalah pelaut Ukraina yang terdampar sementara di Beirut pada 2013 setelah Grechushkin kehabisan dana untuk membayar gaji mereka atau untuk biaya kapal.

Permintaan Prokoshev dipenuhi. Seluruh barang di dalam kapal, yakni 2.750 ton amonium nitrat, lalu dipindahkan menuju gudang pelabuhan Hangar 12. Namun penyebab pemindahan saat itu sebenarnya karena lambung kapal bocor.

Pejabat senior Lebanon sadar barang itu berbahaya sehingga evakuasi dilakukan secepatnya. Namun rencana pembuangan amonium nitrat yang sudah muncul beberapa kali tidak pernah dieksekusi dan akhirnya terlupakan hingga tragedi memilukan itu terjadi.

Sumber: sindonews.com

Indef Nilai Pemerintah Jadi Sumber Masalah Penanganan Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad mengingatkan pemerintah akan adanya ancaman kelaparan saat pelemahan ekonomi yang terkontraksi hingga 5,32% pada kuartal II/2020. Menurut dia, hal itu tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa terjadi penurunan pada sektor konsumsi rumah tangga.

Kata dia, sektor konsumsi rumah tangga ini adalah salah satu aspek yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi.

Adapun, pelemahan sektor ekonomi rumah tangga ini tidak hanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 saja, tetapi juga tidak terealisasinya bantuan sosial dengan baik.

“Kenapa hanya yang 15,5 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat bantuan, padahal ada banyak warga yang tidak mendapatkan,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah tidak akan bisa terbebas dari resesi walaupun mengeluarkan jurus kebijakan ekonomi, jika masalah pandeminya disepelekan. Kalau penanganan kesehatannya masih seperti ini, Tauhid yakin Indonesia akan masuk jurang resesi lebih dalam di kuartal III/2020.

“Kebijakan pandemi ini pemerintah itu sumber masalah. Di awal bulan Maret itu komunikasi pemerintah sangat buruk mengacaukan disiplin masyarakat dan sekarang masyarakat tidak disiplin karena dimulai dari pemerintah,” tandasnya.

sumber: sindonews.com

UMKM Perlu Dukungan Usaha Saat Pandemi

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi nasional perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu bersaing di pasar lokal maupun global.

Hanya saja, mayoritas UMKM belum memiliki kapasitas pengembangan bisnis yang memadai.

Lantaran hal itu butuh pendampingan yang intensif untuk memperbesar skala UMKM. Seiring dengan pertumbuhan dan berkembang serta meningkatnya produksi, maka serapan tenaga di sekitar lokasi tempat usaha juga akan meningkat.

Kondisi tersebut direspons oleh PT Sarana Jabar Ventura (SJV) dengan menggandeng perusahaan bisnis inkubasi UMKM, PT Lumina Kaya Indonesia (KAYA.ID), untuk program pendampingan dan pengembangan UMKM binaannya. Kali ini SJV memilih, PT Zanada Corp Education (merk KIZZ Crunchy) yang berlokasi di kota Bandung, untuk diberikan dukungan pendanaan dan pendampingan pemasaran.

PT. Zanada Corp Education saat ini memproduksi kudapan chips berbasis bahan tempe dengan berbagai rasa. Penandatanganan perjanjian kerjasama SJV dengan merk KIZZ Crunchy dan juga KAYA.ID dilaksanakan secara virtual karena tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan dan keselamatan pandemi Covid-19 pada hari Jumat 7 Agustus 2020, lalu.

Sumber: sindonews.com

Pemkot Pekanbaru Wajibkan Penggunaan Masker di Perkantoran

Redaktur: Mazaya

PEKANBARU (Jurnalislam.com) — Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menyosialisasikan aturan wajib menggunakan masker di perkantoran berikut sanksinya.

Juru Bicara Umum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut mengimbau seluruh warga Pekanbaru mematuhi aturan karena Satgas Covid-19 akan menerapkan sanksi mulai akhir pekan ini.

Dalam penerapan aturan penggunaan masker di lapangan nantinya turut diawasi oleh petugas dari satuan tugas yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polri yang akan memperkuat tim. “Warga yang tak mengenakan masker akan didenda Rp 250 ribu,” kata Ingot, Kamis (6/8).

Denda ini bertujuan memotivasi warga supaya menerapkan perilaku sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Sedangkan untuk petunjuk teknisnya Pemko Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 104 pada 10 Juni 2020. Perwako ini berisi tentang penerapan protokol kesehatan saat pola hidup baru.

Isi Perwako ini kemudian direvisi dengan Nomor 111 lalu diubah lagi dengan mencantumkan nilai denda Rp 250 ribu bagi warga yang tak mengenakan masker sehingga muncul Perwako New Normal Nomor 130.

Pada pasal 17 ayat 1 Perwako tersebut disebutkan, setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan atau menjaga jarak pada tempat yang diwajibkan untuk menjaga jarak minimal satu meter akan dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp 250 ribu.

Pada pasal 17 ayat 2 disebutkan, apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama satu hari kerja.

Kemudian pada pasal 19 ayat 1 disebutkan, pengendara transportasi yang tidak memakai masker dan atau tidak mematuhi protokol kesehatan dan pedoman tatanan perilaku hidup baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi denda administratif untuk pengendara transportasi roda dua atau sepeda motor sebesar Rp 250 ribu dan transportasi roda empat atau lebih sebesar Rp 1 juta.

Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama satu hari kerja.

 

Sumber: republika.co.id

RK Prediski Vaksin Baru Bisa Digunakan Efektif 2022

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Ridwan Kamil memprediksi, pandemi COVID-19 bakal terkendali secara total pada 2022 mendatang dengan catatan uji klinis vaksin COVID-19 yang kini tengah berproses berhasil.

Menurut Ridwan Kamil, setelah uji klinis berhasil dilakukan, masih banyak waktu yang dibutuhkan, agar pandemi COVID-19 benar-benar terkendali, mulai waktu untuk memproduksi vaksin hingga pemberian vaksin kepada masyarakat.

“Uji klinis vaksin ini membutuhkan waktu selama 6 bulan atau sampai Desember 2020. Kemudian, jika eksperimennya lancar, maka proses selanjutnya baru bisa dimulai Januari 2021,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis (6/8/2020).

“Produksi untuk ratus juta (vaksin) butuh hampir setahun, belum prosesnya ngasih vaksin (kepada masyarakat). Menurut saya, sampai 2022 kelihatannya durasinya untuk betul-betul terkondisikan semua,” sambung Ridwan Kamil.

Dengan durasi penemuan vaksin yang diprediksinya masih panjang itu, Kang Emil, sapaan akrabnya mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan COVID-19, khususnya di Jabar tetap semangat dan kompak berperang melawan COVID-19.

sumber: sindonews.com

India – Cina Memanas di Perbatasan

Redaktur: Mazaya

NEW DELHI(Jurnalislam.com) – India secara resmi mengakui bahwa militer Cina pada Mei silam melanggar perbatasan di Ladakh, wilayah Himalaya, tempat kedua belah pihak baru-baru ini terlibat dalam bentrokan yang fatal.

“Agresi China telah meningkat di sepanjang LAC [Garis Perbatasan Kontrol Aktual] dan lebih khusus lagi di Lembah Galwan sejak 5 Mei 2020,” kata Kementerian Pertahanan India, Kamis.

“Pihak China telah melanggar batas wilayah Kugrang Nala, Gogra, dan tepi utara Danau Pangong Tso pada 17-18 Mei 2020,” tulis dokumen kementerian.

Setelah diunggah di situs web Kementerian Pertahanan India, dokumen itu dihapus tak lama kemudian tanpa penjelasan.

Ini adalah pertama kalinya pemerintah India secara resmi menggunakan kata-kata seperti “melanggar” sejak Mei ketika 20 tentara India tewas dalam bentrokan tak bersenjata dengan tentara China di sepanjang perbatasan Ladakh.

Setelah bentrokan tersebut, Perdana Menteri India Narendra Modi pada 20 Juni mengatakan bahwa tidak ada orang di dalam wilayah India dan tidak ada pos yang dikepung.

Menyatakan bahwa kebuntuan saat ini kemungkinan besar akan diperpanjang, dokumen tersebut mengatakan situasi di Ladakh Timur yang timbul dari agresi sepihak oleh China terus menjadi sensitif dan memerlukan pemantauan ketat dan tindakan cepat berdasarkan situasi yang berkembang.

Menurut kementerian, dua pertemuan tingkat komandan telah dilakukan sejauh ini antara kedua belah pihak dan keterlibatan serta dialog di tingkat militer dan diplomatik terus sampai pada konsensus yang dapat diterima bersama.

Partai oposisi utama Kongres Nasional India kemudian menanggapi dokumen tersebut melalui Twitter.

“Berbohong tidak akan mengembalikan 20 tentara syahid kami & berbohong tidak akan membuat pasukan PLA [Tentara Pembebasan Rakyat China] kembali ke China. Satu-satunya yang dilakukan kebohongan adalah membantu melindungi citra PM Modi,” kata partai itu.

Tidak ada reaksi langsung dari Beijing atas laporan tersebut.

Sumber: republika.co.id

 

Perusahaan Diminta Jujur Apabila Karyawannya Terpapar Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah meminta kepada pihak perusahaan maupun perkantoran yang ada di Jakarta untuk bersikap jujur dan kooperatif apabila terdapat karyawan yang terpapar Covid-19. Menurut dia, hal tersebut bukanlah aib bagi perusahaan.

Andri menyebut, hal itu perlu dilakukan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Ini bukan suatu kejelekan atau aib terhadap perusahaan tersebut,” kata Andri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8).

“Malah justru kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap perkantoran/perusahaan tersebut karena sudah menjalankan protokol Covid-19 saat karyawannya terpapar. Dan ini sangat membantu dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” sambungnya.

Andri menjelaskan, penutupan kantor karena penemuan kasus positif Covid-19 tidak dilakukan pada seluruh area gedung perkantoran. Namun, hanya pada area yang ditemukan pegawai terjangkit Covid-19.

“Kecuali, kasus positif Covid-19 di perkantoran tersebut terjadi secara masif (akan dilakukan penutupan pada seluruh area gedung). Penutupannya juga hanya tiga hari, untuk dilakukan disinfeksi pada area tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Disnaker DKI telah menutup sementara 31 perusahaan dan perkantoran selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi, yakni tanggal 6 Juni-5 Agustus 2020.

Penutupan itu dilakukan usai Disnaker DKI melakukan sidak terkait protokol kesehatan Covid-19 ke 3.177 perusahaan di wilayah Jakarta.

Sebanyak 24 perusahaan di antaranya ditutup sementara karena ditemukan karyawan yang terpapar Covid-19. Masing-masing terdiri atas delapan perusahaan di wilayah Jakarta Pusat dan dua perusahaan di Jakarta Barat. Kemudian, empat perusahaan di Jakarta Utara, tujuh perusahaan di Jakarta Timur, dan tiga perusahaan di Jakarta Selatan.

Sementara itu, tujuh perusahaan lainnya ditutup sementara karena tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Adapun rinciannya, masing-masing satu perusahaan di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur; serta empat perusahaan di Jakarta Selatan.

Sumber: republika.co.id