Berita Terkini

Ekonom Minta Pemerintah Siapkan Kebijakan Skenario Resesi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(JUrnalislam.com) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebutkan, ekonomi Indonesia tidak akan terhindar dari resesi. Proyeksi ini setelah melihat penerapan jaring pengaman sosial yang kurang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Tauhid memprediksi, pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga akan kontraksi 1,7 persen (yoy), setelah tumbuh negatif 5,32 persen (year on year/ yoy) pada kuartal kedua lalu. Artinya, terjadi kontraksi dua kuartal berturut-turut secara tahunan (yoy) yang menandakan resesi.

Bahkan, Tauhid menjelaskan, tekanan pada ekonomi Indonesia sebenarnya terlihat dari pertumbuhan secara kuartalan yang negatif. “Ini berarti menandakan, bansos tidak ada efek, kurang nendang dan masih kurang efektif untuk dijalani,” tuturnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8).

Tauhid menganjurkan, pemerintah segera menyiapkan skenario resesi, alih-alih skenario pemulihan ekonomi. Pemerintah juga sebaiknya realistis dan tidak berlaga optimistis, sehingga bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat maupun dunia usaha untuk menyiapkan skenario pencegahan.

Pemerintah patut belajar dari negara lain yang berpotensi dan sudah menghadapi resesi. Tauhid menyebutkan, mereka berani menyatakan jika pertumbuhan ekonomi negatif dan akan masuk ke jurang resesi.

“Ini bertujuan untuk membangun mitigasi dari masyarakat dan dunia usahanya. Australia, Korea Selatan misalnya, dari jauh hari sudah menyatakan akan resesi,” katanya.

sumber: republika.co.id

Mahasiswa Indonesia di Lebanon Ajak Masyarakat Bantu Korban Ledakan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Libanon tengah berduka. Sebuah ledakan dahsyat telah mengguncang Beirut, ibu kota dari negara tersebut pada Selasa (4/8). Hingga saat ini, sudah 135 orang dinyatakan meninggal dunia dan 5000 orang luka-luka.

Ledakan ini diduga dipicu oleh  kebakaran yang berawal dari petasan yang tersulut di gudang pelabuhan Beirut, yang menyimpan 2.750 ton senyawa amonium nitrat. Senyawa kimia itu memiliki daya ledak tinggi dan kerap dipakai untuk bahan baku pembuatan pupuk dan peledak.

Jumlah kerugian akibat ledakan dahsyat itu ditaksir mencapai Rp217.5 triliun. Akibat dari ledakan ini, sebanyak 300 ribu penduduk Beirut kehilangan tempat tinggal akibat rusak terkena dampak ledakan.

Menurut mahasiswa Indonesia di Libanon, Fitra Alif, ledakan ini terjadi di gudang penyimpanan yang terdapat di pelabuhan Beirut.

“Di dalam gudang tersebut terdapat zat amonium nitrat, zat tersebut digunakan sebagai bahan pupuk atau bahan peledak. Sensitif sekali untuk meledak apalagi jika terkena percikan api. Namun sampai saat ini pemerintah Libanon belum mengeluarkan rilis resmi dari ledakan ini,” ujar Alif dalam live Instagram antara dirinya dengan platform crowdfunding SedekahOnline.com, Kamis (6/8) sore.

Ia melanjutkan, saat terjadi ledakan, ada 65 mahasiswa Indonesia di bawah naungan PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Libanon yang sedang berada di negara ini.

“Alhamdulillah semuanya selamat. Saya sendiri kebetulan berada di Tripoli, sejauh 80 kilometer dari Beirut. Ada teman yang merasakan getaran dan dentuman seperti gempa, dengan angin kencang, karena kebetulan dia berada di radius lima kilometer dari lokasi kejadian,” papar mahasiswa jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Tripoli dan sudah empat tahun berada di Libanon ini.

Menurut Alif, proses evakuasi dari ledakan masih berlangsung hingga saat ini. Ia juga bersyukur tidak ada korban meninggal yang berasal dari warga negara Indonesia.

“Alhamdulillah tidak ada korban meninggal dari WNI, namun ada dua orang yang luka-luka. Yaitu satu pasien yang sedang dirawat di RS Rafic Hariri Beirut, itu mengalami luka ringan, dan sudah ditangani. Lalu ada TKI yang sedang bekerja di radius sekitar dua hingga tiga kilometer dari lokasi ledakan yang mengalami luka-luka cukup parah, namun sudah mendapat perawatan juga,” ujar Alif yang mengaku kuliah di Libanon untuk mengambil berkah negeri Syam yang sering didoakan oleh Rasulullah Saw.

Alif juga mengajak mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk mendukung dan membantu warga Beirut, Libanon bangkit dari keterpurukan akibat ledakan dahsyat tersebut.

“Bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa lewat SedekahOnline.com, karena di sini kami yang akan mengawal langsung ke lapangan ya. Insya Allah akan sampai dan tepat kepada korban-korban yang terdampak ledakan ini,” pungkasnya mengakhiri pembicaraan.

Sumber: republika.co.id

 

Akibat Pandemi, Angka Pengangguran di Australia Melonjak

Redaktur: Mazaya

SYDNEY(Jurnalislam.com) — Tingkat pengangguran di Australia diperkirakan akan mencapai puncaknya sekitar 10 persen sebagai akibat dari aturan pembatasan yang dirancang untuk memperlambat penyebaran virus corona baru. Hal itu diungkap Perdana Menteri Scott Morrison, Kamis (6/8).

Australia sebelumnya mengalami tingkat pengangguran hingga mencapai 9,25 persen tahun ini. Namun, setelah Victoria, negara bagian terpadat kedua di negara itu, memerintahkan penutupan perbatasan selama enam minggu di sekitar Melbourne, angka pengangguran akan mencapai puncaknya sekitar 10 persen, kata Morrison.

Angka tersebut akan meningkat jika jumlah penerima skema subsidi gaji dari pemerintah dihitung. Tingkat pengangguran efektif diperkirakan naik menjadi lebih dari 13 persen setelah sebelumnya diperkirakan hanya mencapai setinggi sekitar 11 persen.

“Itu sangat meresahkan tetapi itu tidak terduga,” kata Morrison kepada wartawan di Canberra.

“Langkah-langkah pembatasan ini akan menimbulkan dampak biaya yang sangat signifikan, dan akan berdampak pada upaya pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Sumber: repubika.co.id

DK PBB Bersidang Soal Kashmir, Pasca India Memanas

Redaktur: Mazaya

NEW YORK(Jurnalislam.com) — Dewan Keamanan PBB kembali membahas Kashmir untuk ketiga kalinya sejak India mencabut status semi-otonomi wilayah itu tahun lalu. Pakistan yang meminta agar isu ini dibahas.

Usai rapat virtual yang tertutup, DK PBB tidak mengambil tindakan atau mengeluarkan pernyataan apa pun. Tapi Pakistan mengatakan rapat ini menandakan isu Jammu dan Kashmir perselisihan internasional.

“Jammu dan Kashmir adalah perselisihan internasional yang jelas berada dalam agenda Dewan Keamanan dan membatalkan, klaim sepihak India sebelumnya yang menyatakan hal itu ‘urusan internal’,” kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi, Kamis (6/8).

Pada 5 Agustus 2019 lalu pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status khusus semi-otonomi Jammu dan Kashmir. Modi yang berasal dari sayap nasionalis Hindu menghilangkan konstitusi dan perlindungan terhadap tanah dan pekerjaan warisan warga Kashmir.

Tindakan keras pemerintah dan pasukan keamanan India di Kashmir memicu gejolak amarah dan ekonomi di kawasan. “(Masyarakat internasional) harus menggunakan otoritas moral, hukum dan politik untuk meminta India mengembalikan impunitas dan menghentikan genosida terhadap rakyat Kashmir,” kata pidato Qureshi yang diedarkan Misi Pakistan di PBB.

Ia meminta India tak kembali ke jalur unilateral, berhenti melanggar hak asasi manusia dan perjanjian gencatan senjata, mengembalikan saluran komunikasi, mengizinkan lagi warga bergerak dan menggelar pertemuan massal. Pakistan juga meminta India membebaskan para pemimpin Kashmir.

Sumber: republika.co.id

Pejabat Pelabuhan Beirut Dikenakan Tahanan Rumah

Redaktur: Mazaya

BEIRUT(Jurnalislam.com) – Pemerintah Lebanon mengatakan sejumlah pejabat pelabuhan Beirut menjadi tahanan rumah sambil menunggu penyelidikan ledakan besar yang terjadi pada Selasa (4/8). Ledakan itu menewaskan sedikitnya 135 orang dan melukai lebih dari 4.000 lainnya dan menempatkan negara ini dalam keadaan darurat dua pekan.

Dewan Pertahanan Tertinggi Lebanon telah berjanji bahwa mereka yang bertanggung jawab akan menghadapi hukuman maksimum.

“Saya pikir itu tidak kompeten dan manajemen sangat buruk dan ada banyak tanggung jawab dari manajemen dan mungkin pemerintah sebelumnya. Kami tidak bermaksud setelah ledakan seperti itu untuk tetap diam pada siapa yang bertanggung jawab,” ujar Menteri Ekonomi Raoul Nehme dikutip dari BBC.

Menteri Informasi Manal Abdel Samad menyatakan penahanan rumah akan berlaku untuk semua pejabat pelabuhan. “Yang telah menangani urusan penyimpanan amonium nitrat, menjaganya, dan menangani dokumennya sejak Juni 2014,” ujarnya.

Kepala Bea Cukai dan Pelabuhan Beirut, Badri Daher, mengatakan lembaganya menyerukan agar bahan kimia itu dibuang tetapi justru tidak dilakukan. Beberapa kali surat telah dilayangkan kepada pengadilan agar bahan kimia itu diekspor atau dijual untuk memastikan keamanan pelabuhan.

Manajer Umum Pelabuhan Hassan Koraytem menyebut telah mengetahui bahwa bahan itu berbahaya ketika pengadilan pertama kali memerintahkannya disimpan di gudang. Namun, dia tidak menduga bahaya yang disebabkan akan pada tingkat yang tidak biasa.

Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan ledakan itu disebabkan oleh 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan secara tidak aman di sebuah gudang. Saat membuka pertemuan kabinet darurat, Aoun mengatakan tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kengerian yang telah melanda Beirut. Ledakan telah mengubahnya menjadi kota yang dilanda bencana.

“Kami serahkan kepada ahli untuk menentukan alasannya,” kata Aoun.

Para ahli di Universitas Sheffield di Inggris memperkirakan ledakan tersebut memiliki sekitar sepersepuluh dari kekuatan ledakan bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima Jepang selama Perang Dunia Kedua. Aoun mengutip dari pernyataan peneliti itu bahwa tidak diragukan lagi ledakan yang terjadi merupakan salah satu ledakan non-nuklir terbesar dalam sejarah.

Sumber: republika.co.id

Turki Ingatkan Pembantaian Prancis di Aljazair 75 Tahun Lalu

Redaktur: Mazaya

ADANA(Jurnalislamc.com) — Negara terakhir di dunia yang akan berbicara tentang hak asasi manusia, hukum, keadilan, hak, dan penindasan adalah Prancis, ujar Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop.

Dalam sebuah acara di kota Adana, Turki, Ketua Parlemen Sentop pada Rabu mengungkapkan sejarah dua abad terakhir menunjukkan bahwa Prancis tidak mungkin dapat menghapus wajah hitam dan noda di dahinya.

Sentop menyinggung bahwa nenek moyangnya dahulu Turki Utsmani selalu melestarikan kepercayaan, bahasa lokal, arsitektur lokal, budaya dan seni dengan baik di tanah kendali Daulah Turki Utsmani yang berkuasa selama ratusan tahun.

“Kami terus mempertahankan keyakinan, bahasa, budaya, dan seni mereka tanpa terputus,” imbuh Sentop.

Sentop menekankan bahwa bangsa Turki selalu memberikan contoh yang tak terlupakan soal perdamaian, ketenangan, dan kebebasan bagi umat manusia.

Menyinggung Prancis yang datang ke wilayah Adana untuk menguasai Turki, Sentop menekankan bahwa rakyat Turki telah memukul mundur dan memberikan pelajaran yang pantas kepada Prancis yang ingin menjajah wilayah Adana seratus tahun yang lalu.

“Tepat 75 tahun yang lalu, Prancis melakukan pembantaian di Aljazair hari ini. Mereka penjajah, barbar, bertindak senonoh dan brutal kepada semua manusia yang bukan dari mereka,” sebut Sentop.

“Prancis yang dijajah oleh Nazi Jerman pada Perang Dunia II, meminta bantuan dari pemuda Aljazair di bawah koloninya. Bahkan mereka menjanjikan kemerdekaan kepada Aljazair, namun ketika Prancis terbebas dari pendudukan, Prancis malah melakukan pembantaian di Aljazair.”

Menggarisbawahi Prancis secara terbuka dituduh melakukan berbagai kejahatan dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sentop mengatakan bahwa Prancis saat ini juga masih memberikan dukungan kepada komplotan kudeta yang memberontak melawan pemerintah yang sah di Libya.

Selain itu, Sentop juga menyinggung perkembangan yang diraih Turki selama era Erdogan.

“Turki telah tumbuh pesat, berkembang, dan tumbuh kuat, berprinsip, etis, adil, serta berkontribusi sangat besar pada perdamaian dan solidaritas dalam politik internasional. Turki kini jadi suara yang diunggulkan dan lantang untuk mereka yang tertindas di dunia.”

“Presiden kami Recep Tayyip Erdogan telah menjadi pemimpin simbol yang menyer

Sumber: anadolu agency

Dinilai Mirip Salib, DSKS Minta Logo HUT 75 Tahun RI Ditarik

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Menyikapi adanya spanduk ucapan HUT RI ke 75 di beberapa tempat di kota Surakarta, Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) melakukan audensi dengan jajaran Pemkot Surakarta di Serambi Masjid Baitul Hikmah komplek Balaikota Surakarta, Jum’at, (7/8/2020).

 

Dalam audensi yang diterima oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Surakarta Ahyani tersebut, Humas DSKS Endro Sudarsono berharap Pemkot Surakarta bisa merespon dan mencabut spanduk spanduk yang dianggap mirip salib dan diganti dengan yang lain.

 

“Kita menemukan di Museum Keris dan beberapa tempat lagi di Soloraya dan karanganyar, Boyolali dan Sukoharjo, ada alternatif yang di desain dari Kementrian Sekertaris Negara yang kita temukan ada 10, dan ada 3 yang mirip dengan salib,” katanya.

 

“Kita berharap, Pemkot bisa merespon dan menarik, spanduk yang beredar di tempat tempat pemerintahan, kalau masyarakat tentu kita biarkan,” imbuhnya.

 

Endro juga meminta kepada Setneg untuk bisa menarik dan mencabut template 3 logo yang mirib salib tersebut, sehingga gebyar kemerdekaan 17 Agustus 2020 di masa pandemi dan diambang resesi tidak kontroversi, tidak kontraproduktif dan tidak berpolemik.

 

“Kita berharap masyarakat bisa fokus karena mestinya kemerdekaan itu tidak perlu mempertentangkan sara, karena ada simbol agama tertentu,” ujarnya.

 

Menanggapi hal itu, Sekda Surakarta Ahyani berjanji akan menyampaikan terkait aspirasi dari umat Islam tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pihak Pemkot Surakarta tidak memakai 3 logo atau template tersebut.

 

“Kita mendapatkan template itu memang langsung dari pusat dan terimaksih bapak semua sudah hadir disini, kita terima sebagai saran dan masukan dan kita akan sampaikan kepada pimpinan,” ujarnya.

Menag Izinkan Madrasah Gelar Kelas Tatap Muka Asal Terapkan Protokol Ketat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pemerintah pusat menyetujui keinginan sejumlah madrasah atau sekolah untuk menggelar kegiatan belajar tatap muka langsung di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Menteri Agama (Menag), Fahcrul Razi membolehkan madrasah dari di tingkat dasar (ibtidaiyah) hingga menengah atas (aliyah) dibuka dengan catatan menerapkan protokol kesehatan secara tepat dan ketat.

Menag mengaku telah bersepakat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait izin pembukaan sekolah atau madrasah tersebut. Selain menerapkan protokol kesehatan Covid-19, sebelum dibuka pihak sekolah juga harus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah (pemda) setempat.

“Untuk sekolah madrasah maupun umum yang akan buka, silakan buka. Tentu saja dengan memperhitungkan, lingkungan aman Covid, guru-guru aman Covid, muridnya aman Covid, kemudian membentuk protokol yang ketat,” kata Menag di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH), Serang, Banten, Kamis, 6 Agustus 2020 dikutip dari Koran Sindo.

Ia menjelaskan, selama ini sudah ada ribuan pesantren yang dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Dari ratusan ribu santri yang sudah kembali ke pesantren, pihaknya baru menerima laporan hanya ada tiga santri yang diketahui positif Covid-19.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono mengatakan, di antara kasus santri yang positif terpapar Covid-19 adalah di Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Namun dari penelusuran, kasus di Gontor tersebut bukan berasal dari santri, tetapi dari orangtua yang mengantar anaknya.

Sumber: okezone.com

 

1323 Pedagang Pasar Positif Covid, 41 Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menunjukkan adanya 1.323 kasus positif Covid-19 di 227 pasar di Indonesia per Kamis (6/8). Data tersebut juga mencatat sebanyak 41 pedagang meninggal dunia akibat virus Corona.

Ketua Bidang Infokom Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan, penambahan korban meninggal terbaru terjadi di Pasar Sepinggan sebanyak dua orang, Pasar Muara Rapak satu orang, dan Pasar Baru satu orang. Semua pasar tersebut terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Reynaldi mengatakan, pihaknya terus mendorong agar penanganan Covid-19 di pasar tradisional bisa lebih ditingkatkan. “Dalam catatan Ikappi kenaikan kasus positif dan kenaikan meninggal dalam beberapa pekan terakhir terjadi,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Kamis (6/8).

Ikappi, lanjutnya, mengimbau pemerintah daerah untuk lebih aktif dan serius dalam menangani kasus Covid-19 di pasar tradisional sembari terus melakukan testing di berbagai pasar. Ikappi juga mengimbau kepada para pedagang serta masyarakat agar disiplin mengenakan masker dan jaga jarak saat berinteraksi.

“Kami juga meminta kepada Palang Merah Indonesia, relawan, BNPB daerah serta semua pihak untuk bisa membantu melakukan sterilisasi pasar atau penyemprotan disinfektan secara berkala di pasar pada saat jam operasional pasar tutup,” ujar dia

Sumber: republika.co.id

Siap-siap, Sejumlah Tarif Tol Bakal Naik

Redaktur: Mazaya

SUMATERA(Jurnalislam.com)– Sederet ruas tol di Indonesia dijadwalkan mengalami kenaikan tarif pada paruh kedua tahun 2020 ini. Sejumlah jalan tol ini merupakan ruas yang seharusnya sudah mengalami penyesuaian sejak 2019 dan awal 2020, namun harus ditunda karena sejumlah alasan termasuk pandemi Covid-19.

Tarif ruas tol yang sudah resmi naik adalah Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). Tarif tol pertama di Sumatera ini naik mulai 13 Agustus 2020 pukul 00.00 WIB.

General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Representative Office 1 Area Belmera, Rudy Pardede, menjelaskan bahwa penyesuaian ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1246/KPTS/M/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penyesuaian Tarif Pada Ruas Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa.

“Kami sudah melakukan sosialisasi dari tanggal 30 Juli 2020 melalui pencetakan spanduk, IG dan Facebook official Belmera,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8/20).

Kali terakhir tarif tol ini naik yakni pada 8 Desember 2017 jam 00.00 WIB. Ketentuan tarifnya mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 975/KPTS/M/2017.

Sumber: cnbcindonesia