Berita Terkini

Sri Mulyani: Jumlah Kesepakatan Pajak Google pada Indonesia Kami Rahasiakan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Google mengenai pembayaran pajak, menteri keuangan RI mengatakan pada hari Selasa (13/6/2017), setelah melakukan perselisihan panjang dengan raksasa teknologi AS tersebut.

Seorang petugas pajak senior mengklaim bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajibannya dan berutang pajak dan denda lebih dari $ 400 juta untuk tahun 2015 saja. Google bersikeras telah membayar semua pajak yang harus dibayar di Indonesia sejak membuka kantornya di Jakarta pada tahun 2011.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepada wartawan hari Selasa bahwa, “Kami berdiskusi dengan mereka (Google) dan mencapai kesepakatan berdasarkan laporan pajak 2016, namun karena rahasia kami tidak mengungkapkan jumlahnya,” lansir World Bulletin.

Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut, dan tidak jelas apakah sebuah kesepakatan juga telah dicapai mengenai pembayaran pajak sebelum tahun 2016.

Tak seorang pun dari kantor pajak atau kantor Google Jakarta bisa dihubungi untuk memberikan komentar.

Jakarta juga telah menekan raksasa teknologi asing lainnya seperti Facebook dan Yahoo mengenai pengaturan pajak mereka di dalam Indonesia.

Bisnis teknologi global telah membanjiri Indonesia dalam beberapa tahun terakhir untuk memanfaatkan jumlah pengguna internet yang meledak di negara Asia Tenggara, di mana semakin banyak orang yang online sejak pertama kali mereka menggunakan smartphone.

Sepertiga dari 255 juta jiwa di Indonesia memiliki akses ke internet namun analis mengatakan bahwa jumlah tersebut kemungkinan akan meningkat seiring konektivitas yang juga meningkat di seluruh nusantara yang meluas.

Turki – Qatar Lakukan Koordinasi Militer

ANKARA (Jurnalislam.com) – Tim militer telah dikirim ke Qatar hari Senin untuk menjelajah dan mengkoordinasikan penyebaran pasukan di negara tersebut, kata militer Turki pada hari Selasa (13/6/2017), lansir Anadolu Agency.

Proses hukum domestik mengenai penempatan tentara Turki di Qatar telah selesai, kata Staf Umum Turki dalam sebuah pernyataan.

Menurut pernyataan tersebut, kunjungan militer timbal balik telah berlangsung sejak Oktober 2015.

Pekan lalu, parlemen Turki meratifikasi dua kesepakatan untuk menggelar pasukan di Qatar dan melatih pasukan gendarmerie negara kecil itu setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir dan Yaman memutuskan hubungan dengan Doha.

Sebuah kesepakatan untuk memperbaiki tentara Qatar dan meningkatkan kerja sama militer dengan Turki juga ditandatangani di Doha pada April 2016.

Erdogan Desak Raja Salman Ambil Peran Utama untuk Selesaikan Krisis Qatar

ANKARA (Jurnalislam.com) – Presiden Recep Tayyip Erdogan mendesak raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, untuk mengambil peran utama dalam menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung dengan Qatar, lansir Anadolu Agency, Selasa (13/6/2017).

Pekan lalu, lima negara Arab – Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Yaman – memutuskan hubungan dengan Qatar, menuduh Doha mendukung terorisme.

Qatar membantah tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa langkah untuk mengisolasinya secara diplomatis tersebut sebagai langkah yang “tidak dapat dibenarkan”.

Dalam sambutan yang disampaikan pada pertemuan kelompok parlementer Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa di Ankara pada hari Selasa, Erdogan mengatakan bahwa isolasi negara Qatar bukanlah Islam atau kemanusiaan.

“Qatar bersama Turki adalah negara yang mengambil posisi paling teguh melawan organisasi ekstrim, IS,” katanya.

Presiden mengatakan bahwa tampaknya beberapa negara telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati ke Qatar dan mendesak Arab Saudi untuk mempertimbangkan kembali langkah-langkah keras terhadap negara Teluk kecil tersebut.

“Raja Arab Saudi, sebagai pemimpin Teluk, harus menyelesaikan masalah ini. Saya terutama berpikir bahwa dia harus memimpin jalan menuju penyelesaian krisis ini,” kata Erdogan.

Dia juga meminta negara-negara yang terlibat dalam krisis untuk tidak saling berselisih. “Membuat Qatar terlihat bersalah tidak menguntungkan bagi wilayah ini … Qatar seharusnya tidak dianggap hanya sebagai negara kaya dengan harta karun yang tersembunyi di bawah tanah.

“Qatar juga merupakan negara yang mempertahankan sikap independen,” katanya.

Tentang dukungan A.S. untuk kelompok PKK / PYD dan sayap bersenjata YPG di wilayah tersebut, presiden mengatakan: “Mereka yang melindungi PYD dan YPG mengambil langkah salah melalui keputusan tersebut.”

Dia juga berbicara tentang diplomasi teleponnya dengan para pemimpin Teluk pekan lalu sebagai bagian dari upayanya untuk menyelesaikan pertikaian diplomatik antara Qatar dan negara-negara lain.

“Kami akan mengadakan teleconference trilateral dengan presiden Prancis dan amir Qatar hari ini,” katanya.

“Ini adalah masalah negara yang menghadapi penutupan wilayah udara. Negara-negara [Teluk] sangat dekat satu sama lain, bahkan mereka memiliki hubungan afinitas (kebersatuan) hingga kemarin. Ini [krisis yang sedang berlangsung] luar biasa,” tambahnya.

Presiden juga mengkritik rencana untuk mengadakan referendum demi memutuskan kemerdekaan wilayah Kurdi Irak dari Baghdad. “Mengambil langkah menuju kemerdekaan Irak Utara adalah ancaman terhadap integritas teritorial Irak dan merupakan langkah yang salah,” katanya.

Kepala Pemerintah Daerah Kurdi (Kurdish Regional Government–KRG) Masoud Barzani mengatakan pekan lalu bahwa pemungutan suara untuk kemerdekaan dari Irak akan dilakukan pada 25 September – sebuah langkah yang menurut Kementerian Luar Negeri Turki pada hari Jumat merupakan “kesalahan besar”.

Erdogan mengatakan beberapa isu di kawasan ini perlu diselesaikan melalui konsultasi.

“Irak Utara tidak sendirian di wilayah ini. Orang-orang Arab di Mosul dan Turkmen di Kirkuk tinggal bersama. Kami selalu mendukung langkah-langkah menuju perdamaian sambil menjaga integritas teritorial Irak. Kami kadang-kadang kehilangan kendali di sana,” katanya.

Presiden juga menyerukan sebuah undang-undang baru untuk parlemen Turki yang akan meningkatkan efisiensinya.

“Parlemen seharusnya tidak berada dalam reses sampai ratifikasi undang-undang baru ini, dan masalah ini harus segera hilang,” kata Erdogan.

Parlemen Turki berencana memasuki reses sebelum Ramadan dan akan terus ditunda sampai 12 September.

AS: Penyelesaian Krisis Teluk Bergerak ke Arah Positif

QATAR (Jurnalislam.com) – Departemen Luar Negeri AS mengatakan upaya untuk menyelesaikan krisis diplomatik utama antara sekelompok negara yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Qatar “bergerak ke arah yang positif”.

Juru Bicara Heather Nauert membuat pernyataan tersebut pada sebuah konferensi pers hari Selasa (13/6/2017) setelah sebuah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Adel al-Jubeir dan Sekretaris Negara AS Rex Tillerson di Washington.

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dialog antara diplomat teratas mengenai situasi di Teluk “penuh harapan”.

“Mereka bersama-sama berbicara tentang kebutuhan … untuk berkumpul, untuk bekerja sama. Suasana hati dan pendekatan yang saya rasakan adalah sesuatu yang penuh harapan, yang percaya bahwa yang terburuk ada di belakang kita,” kata Nauert.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain serta sejumlah negara lain memutuskan hubungan dengan Qatar pekan lalu, menuduhnya mendukung kelompok bersenjata dan Iran. Qatar menolak tuduhan tersebut.

Riyadh juga menutup perbatasannya dengan Qatar, yang merupakan satu-satunya perbatasan darat yang dimiliki emirat. Selain itu, penutupan wilayah udara Saudi, Bahraini dan Emirat bagi penerbangan milik Qatar telah menyebabkan gangguan besar bagi impor dan perjalanan.

Sebelum pertemuan tersebut, Jubeir mengatakan kepada wartawan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap Qatar tidak sama dengan blokade.

Dia juga mengatakan bahwa pemerintahannya menjalankan “hak kedaulatannya” dengan menghalangi Qatar menggunakan wilayah udara Saudi, perairan teritorial dan perbatasan bersama mereka.

“Tidak ada blokade bagi Qatar. Qatar bebas untuk pergi. Pelabuhan terbuka, bandara terbuka,” kata Jubeir di samping Tillerson yang terdiam setelah pekan lalu menelepon agar embargo di Qatar “dikurangi“.

“Keterbatasan penggunaan wilayah udara Saudi hanya terbatas pada pesawat Qatar Airways atau Qatari, bukan yang lain,” kata Jubeir.

“Pelabuhan-pelabuhan Qatar masih terbuka, tidak ada blokade bagi mereka, Qatar dapat memindahkan barang masuk dan keluar kapan pun mereka mau. Mereka hanya tidak dapat menggunakan perairan teritorial kami.”

Tillerson pada hari Jumat menyebut tindakan yang diberlakukan di Qatar sebagai “sebuah blokade”.

“Kami menyerukan Kerajaan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir untuk meringankan blokade di Qatar,” kata Tillerson.

Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, mengatakan bahwa Arab Saudi tampaknya hanya merendahkan retorikanya terhadap Qatar melalui pernyataan Jubeir.

“Bukannya menarik ancaman Saudi sebelumnya atas Qatar, [Jubeir] malah hanya mencoba untuk mengklarifikasi bahwa Qatar tidak berada di bawah blokade dan Riyadh hanya menjalankan hak kedaulatannya dengan tindakan yang diambilnya,” katanya.

“Dia mencoba untuk menyatakan bahwa Arab Saudi tidak menerapkan tindakan hukuman kejam yang agresif terhadap Qatar.”

Qatar adalah negara yang sangat bergantung pada impor makanan dan air, di samping produk lain.

Qatar, yang mengimpor sebagian besar makanannya dari tetangganya di Negara Teluk Arab sebelum penghentian hubungan diplomatik, kini bekerja sama dengan Iran dan Turki untuk mendapatkan makanan dan air.

Ketiga negara Teluk Arab tersebut juga memerintahkan warga negara Qatari untuk pergi dalam waktu 14 hari, sementara warga Saudi, UEA dan Bahrain juga diberi waktu yang sama untuk meninggalkan Qatar.

Qatar mengutuk boikot yang diumumkan oleh tetangganya tersebut sebagai “hukuman kolektif”.

Jelang Iedul Fitri, Auction4Humanity Buka Program ‘Parcel Raya untuk Rohingya’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Lembaga kemanusiaan Auction4Humanity membuka kesempatan kepada masyarakat luas yang ingin berbagi kebahagiaan di sisa Ramadhan ini dengan para pengungsi Rohingya di Malaysia melalui program PARCEL RAYA UNTUK ROHINGYA.

Program yang diinisiasi oleh para relawan Auction4Humanity ini merupakan program berbagi hadiah lebaran bagi saudara-saudara muslim Rohingya yang saat ini mengungsi di Malaysia.

Setelah Ramadhan lalu mengadakan program berbagi Ifthar dengan para pengungsi, tahun ini Auction akan membagikan paket berupa mukena, sarung dan baju muslim anak untuk dihadiahkan ke setiap keluarga.

“Ada kurang lebih 100 kepala keluarga dari pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Pulau Penang, Malaysia. Target kami Ramadhan ini setiap keluarga bisa mendapatkan bingkisan hadiah lebaran,” ujar Jaya salah seorang relawan Auction4Humanity, Selasa (13/6/2017).

Ada kurang lebih 60.000 orang pengungsi dari Rohingya yang saat ini tersebar di berbagai tempat di Malaysia. Salah satunya adalah di Pulau Penang. Tapi di luar jumlah yang teregistrasi itu jumlahnya bisa mencapai kurang lebih 100,000 orang. Mereka tersebar di Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Penang. Bekerjasama dengan relawan-relawan lokal yang tergabung dibeberapa lembaga kemanusiaan, bantuan kali ini lebih difokuskan ke wilayah Pulau Pinang.

Kesempatan berbagi paket lebaran ini masih dibuka sampai Jum’at 16 Juni 2017. Bantuan disampaikan melalui rekening BANK SYARIAH MANDIRI Auction4Humanity 7171757578 dan konfirmasi donasi melalui 087886167100.

Reporter: Deddy Purwanto

Israel Dukung Blokade Qatar, PM Zionis: Negara Arab Sekarang Mitra Bukan Musuh

QATAR (Jurnalislam.com) – Israel mendukung Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya yang telah memberlakukan blokade darat, laut dan udara melawan Qatar dalam krisis diplomatik terbesar di kawasan ini.

Mereana Hond Al Jazeera melaporkan, Selasa (13/6/2017).

Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa negara-negara Arab sekarang memandang Israel sebagai mitra bukan musuh.

Keretakan tersebut diduga dipicu oleh dukungan Qatar untuk kelompok-kelompok yang ditentang lawan lainnya, termasuk gerakan perlawanan Islam Palestina Hamas yang menguasai Gaza yang diblokade zionis.

IED Taliban Hancurkan APC AS, 5 Pasukan Meregang Nyawa

NANGARHAR (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 5 pasukan penjajah Amerika tewas sekitar pukul 01:00 pagi waktu setempat hari senin (12/6/2017) ketika sebuah IED yang kuat menghancurkan APC mereka di daerah Kamezai di distrik Ghani Khel, menurut pejabat yang mengatakan bahwa korban tewas kemudian diterbangkan dengan helikopter, Al Emarah News melaporkan, Senin (12/6/2017).

Laporan juga datang dari Samangan, Mujahidin Imarah Islam (Taliban) melakukan serangan terhadap konvoi musuh di daerah Sabzak, Darah Suf, dari tengah malam hingga (pagi dini hari), Senin, di mana seorang komandan musuh (Qurban Ali) terbunuh dan komandan ALP Naeem terluka parah bersama dengan 15 pasukan bersenjata lainnya juga terbunuh dan terluka serta 4 APC dan sebuah truk pickup hancur.

Koresponden mengatakan bahwa Mujahidin merebut sejumlah senjata dan peralatan yang cukup besar dalam operasi hingga memaksa musuh mundur, menambahkan bahwa seorang mujahid juga menjadi martir saat membalas tembakan (semoga Allah menerimanya).

Pertempuran Terbaru di Ibukota Yaman Bunuh Puluhan Pasukan

YAMAN (Jurnalislam.com) – Puluhan pasukan tewas dalam bentrokan empat hari yang mematikan antara pasukan pemerintah Yaman dan pasukan Syiah Houthi di sebelah timur Sanaa, menurut pusat media untuk pasukan pro-pemerintah, lansir World Bulletin, Senin (12/6/2017).

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, pusat tersebut mengatakan bahwa pasukan pemerintah Yaman menguasai sejumlah posisi pemberontak Syiah Houthi di direktorat Nahm, 40 kilometer (hampir 25 mil) timur Sanaa.

Menurut pernyataan tersebut, lebih dari 3.000 ranjau darat telah diekstraksi dari daerah tersebut.

Lebih dari 12 kendaraan militer juga telah dihancurkan oleh pesawat koalisi pimpinan Saudi selama pertempuran tersebut, kata pusat media tersebut.

Pasukan Qatar yang Memerangi Syiah Houthi di Yaman Pulang ke Doha

Yaman tetap dalam keadaan perang sejak tahun 2014, ketika pemberontak Syiah Houthi yang didukung Iran menguasai sebagian besar negara, termasuk ibu kota Sanaa.

Pada tahun 2015, Arab Saudi dan sekutu Arabnya meluncurkan operasi udara besar yang bertujuan untuk membalikkan keuntungan militer Houthi dan menopang pemerintahan Yaman yang diperangi.

Menurut pejabat PBB, lebih dari 10.000 orang terbunuh dalam perang tersebut, sementara lebih dari 11 persen penduduk negara tersebut telah mengungsi sebagai akibat langsung dari konflik tersebut.

Qatar Airways Desak PBB Bertindak Melawan Blokade Ilegal Arab Cs

QATAR (Jurnalislam.com) – Qatar Airways pada hari Senin (12/6/2017) meminta badan penerbangan PBB untuk mengumumkan bahwa pemboikan Teluk terhadap maskapai mereka “ilegal” dan merupakan sebuah pelanggaran terhadap konvensi 1944 tentang transportasi udara internasional.

Keempat negara Teluk tersebut juga telah memberi waktu dua pekan bagi warga negara Qatari untuk pulang kembali ke Qatar dan melarang Qatar melakukan transit melalui bandara mereka.

Dalam wawancara di televisi pada hari Senin, CEO Qatar Airways Akbar Al Baker menyebut langkah tersebut sebagai “blokade ilegal” dan mendesak cabang penerbangan sipil Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional “harus terlibat secara serius, menempatkan diri mereka di belakang untuk menyatakan bahwa tindakan ini ilegal,” katanya kepada CNN Money.

Baker mengatakan bahwa tindakan tersebut melanggar Konvensi Penerbangan Internasional Sipil tahun 1944, yang bertugas mengawasi dan mengatur penerbangan internasional.

Arab Saudi bukanlah penandatangan konvensi tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan Al-Jazeera English, Baker juga mengecam keras Presiden AS Donald Trump.

“Kami mengharapkan teman-teman kita untuk berdiri bersama kita dalam blokade ilegal tidak adil yang dilakukan oleh empat negara ini,” kata sang CEO kepada Al-Jazeera.

“Saya ingin rakyat Amerika menyadari bahwa mereka mencoba mengintimidasi sebuah negara kecil yang memiliki hubungan terdekat dengan Amerika Serikat,” kata Baker.

“Saya pikir komentar Presiden Trump tentang negara saya tidak tepat, kurang mendapat informasi, dan saya dapat mengulangi lagi bahwa saya sangat kecewa padanya.”

Trump pada hari Ahad menuduh Qatar mendanai ekstremis, mendukung Arab Saudi dan sekutu-sekutunya dalam krisis Teluk terburuk selama bertahun-tahun.

Sebagai bagian dari tindakan melawan Qatar, Al-Jazeera juga telah diblokir di Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain.

Wartawan senior: Blokade terhadap Qatar Gagal, Ini Sebabnya

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Seorang wartawan senior Palestina mengatakan pada hari Senin (13/6/2017) bahwa “solidaritas kuat” di kalangan Qataris telah berhasil menjaga agar ekonomi negara tetap stabil, meski terjadi pemboikotan oleh beberapa negara Teluk.

Presiden Al Sharq Forum dan mantan direktur jenderal jaringan al-Jazeera, Wadah Khanfar mengatakan negara-negara yang memboikot memperkirakan Qatar akan “diintimidasi dan segera menyerah”, namun itu bukan masalah, “pemerintah dan rakyat justru menunjukkan kekuatan solidaritas, oleh karena itu kebutuhan dasar manusia di negara tersebut tidak mengalami efek negatif.”

Berbicara kepada Anadolu Agency dalam sebuah wawancara eksklusif, Khanfar membahas krisis yang meletus pekan lalu karena Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Yaman secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, menuduh Doha mendukung terorisme.

Mauritania juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar keesokan harinya, sementara Yordania menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Doha. Arab Saudi juga menutup perbatasan daratnya dengan Qatar, sehingga secara geografis mengisolasi negara Teluk kecil tersebut.

Qatar menolak keras tuduhan bahwa pihaknya mendukung kelompok teroris dan meminta solusi diplomatik terhadap ketegangan yang semakin meningkat.

Khanfar mengatakan semua tindakan pemboikotan dilakukan sekaligus. “Tidak ada lagi yang tersisa untuk dilakukan terhadap negara ini,” tambahnya.

Khanfar juga mengatakan sikap Turki terhadap Qatar, merupakan “keputusan yang beretika dan dianggap masuk akal”.

Pekan lalu, presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyuarakan ketidaksetujuan terhadap sanksi terhadap Qatar.

Parlemen Turki pada hari Rabu meratifikasi dua kesepakatan untuk menggelar pasukan di Qatar dan melatih pasukan gendarmerie negara tersebut. Produk Turki sudah bisa ditemukan di toko-toko Qatar.

“Boikot juga bertujuan untuk menghancurkan solidaritas negara-negara Teluk. Anda berhasil merusak Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council). Anda memprovokasi negara kuat seperti Turki. Anda tidak bisa sukses, Anda akan lemah secara strategis dan politis,” kata Khanfar. “Blokade ini gagal.”