Berita Terkini

Cerita Bentakan JPU dan Respon Peserta Sidang Alfian Tanjung

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Ada yang menarik dari persidangan kasus ujaran kebencian Alfian Tanjung, di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (21/11/2017). Jaksa Penuntut Umum (JPU) membentak terdakwa yang disambut gemuruh cemoohan dari para peserta sidang.

“Jangan bentak ulama kami, jangan kurang ajar kepada guru kami!,” lugas para peserta sidang.

Kejadian itu terjadi sesaat pemeriksaan barang bukti berupa video ceramah berdurasi 1 jam, yang dibawa pelapor. Pada kajian bertema ‘Bahaya Invasi PKI dan PKC’ ini pelapor mengaku ketakutan dengan ceramah Wakil Ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat tersebut.

Namun naas, ketika diputar video yang dijadikan barang bukti utama itu rusak. Tepatnya pada menit ke-6 video tidak bisa dilanjutkan.

JPU yang tengah terlanjur malu, menanyakan kepada Alfian untuk memberikan keterangan diatas menit ke-6. Dengan tegas, pakar tentang PKI ini menolak menjawab dan memilih diam karena barang bukti rusak dan tidak bisa dilanjutkan.

Dengan nada tinggi bercampur muka yang memerah, JPU membentak terdakwa karena sikap diam benarnya.

Walau demikian, Alfian merespon santai bentakan tidak beretika tersebut dan lebih menyerahkan kepada Tuhan agar membalasnya.

“Biarkan saja dia kurang ajar, biar Allah yang balas,” pungkasnya.

Majelis hakim yang melihat gemuruhnya ruang sidang memilih mengetuk palu saktinya, tanda untuk menghentikan keributan dan melanjutkan agenda pertanyaan penasehat hukum.

Silaturahim MIUMI dengan Ulama Soloraya Hasilkan Resolusi 1911

SOLO (Jurnalislam.com) – Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menggelar silaturahmi dengan para tokoh Islam Soloraya di pondok Pesantren Takmirul Islam Kota Surakarta, Ahad (19/11/2017).

“Pertemuan ini harus melahirkan resolusi dan kita deklarasikan bersama untuk menjadi pemicu semangat kebangkitan Islam di Indonesia dan dunia,” kata Sekretaris Jendral (Sekjen) MIUMI Pusat Ustadz Bachtiar Nasir (UBN).

UBN juga mengatakan, bahwa pada tahun 1911 di kota Solo berdiri Sarekat Islam (SI) yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto. SI perubahan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhoedi 1905 dan menjadi gerakan politik umat Islam terbesar saat itu.

Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan 2 poin kesepakatan yang tertuang dalam Resolusi Umat Islam Surakarta 1911.

Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Ustaz Muinudinillah Basri yang ikut hadir dalam acara tersebut, berkesempatan membacakan resolusi ummat Islam 1911 dan diikuti oleh seluruh ulama, habaib, tokoh umat Islam Soloraya dan pengurus MIUMI Pusat yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Adapun isinya sebagai berikut:

1. Tokoh dan ulama ummat Islam Surakarta bertekad untuk bersatu, bersaudara, bersama sama dan berjuang mewujudkan ummatan wahidah, ummat yang satu di bawah kalimat tauhid dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam. Segala perbedaan tidak akan memecah belah hati kaum Muslimin serta kita bingkai dengan toleransi dan kasih sayang.

2. Menolak dan melawan segala usaha memecah belah persatuan dan persaudaraan kaum Muslimin. Bertekad berjuang bersama-sama untuk menegakkan ajaran Islam dengan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam. Bertekad mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dengan bingkai kebhinekaan Indonesia. Dan mengantarkan Indonesaia sebagai negara dan bangsa yang memberikan keteladanan dalam peradaban Islam.

Ketegangan Meningkat, Pemimpin Syiah Hizbullah Bantah Tuduhan Menlu Arab Saudi

LEBANON (Jurnalislam.com) – Pemimpin Syiah Hizbullah Hassan Nasrallah menolak tuduhan menteri luar negeri Arab bahwa milisi Syiah Lebanon mempersenjatai pemberontak Houthi di Yaman.

Dalam sebuah pidato di televisi pada hari Senin (20/11/2017) dari Beirut, Nasrallah, yang kelompok Syiahnya memiliki perwakilan di parlemen Lebanon dan memiliki sayap militer, menyebut klaim yang dikeluarkan pada pertemuan Liga Arab hari sebelumnya sebagai “hal yang konyol”, lansir Aljazeera.

Mengacu pada sebuah paragraf dalam pernyataan akhir yang dibuat setelah pertemuan di Kairo, yang melaporkan Syiah Hizbullah “mendukung terorisme dan kelompok ekstremis di negara-negara Arab dengan senjata canggih dan rudal balistik”, Nasrallah mengatakan bahwa tidak ada bukti untuk klaim semacam itu.

Pangeran Arab: Pasokan Rudal Iran ke Syiah Houthi adalah Perang Melawan Kerajaan

Arab Saudi melaporkan milisi Syiah Hizbullah memainkan peran dalam penembakan rudal balistik 4 November oleh pemberontak Syiah Houthi yang bermarkas di Iran ke arah Bandara Internasional Raja Khaled di luar Riyadh.

“Kami belum mengirim rudal balistik atau senjata canggih – bahkan senjata api – tidak ke Yaman, tidak ke Bahrain, tidak ke Kuwait, tidak ke Irak … atau negara Arab manapun,” kata Nasrallah, menambahkan bahwa pasukan Hizbullah tidak memiliki rudal balistik.

Israel Berbagi Laporan Intelijen dengan Arab Saudi

Pidato Nasrallah muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran – sekutu Hizbullah – dan Arab Saudi sejak pengunduran diri Saad Hariri di Riyadh sebagai perdana menteri Libanon, beberapa jam sebelum rudal yang diluncurkan oleh pemberontak Syiah Houthi dicegat di dekat ibu kota Saudi.

Hariri, seorang politisi Sunni dan sekutu Arab Saudi, mengutip “keterlibatan” Iran di negaranya dan ancaman terhadap hidupnya sebagai alasan pengunduran dirinya.

San Suu Kyi Tuduh Pengungsi Rohingya sebagai Imigrasi Legal dan Terorisme

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Aktivis Rohingya mengatakan Aung San Suu Kyi “menolak keberadaan mereka”, setelah pemimpin Myanmar tersebut tidak bisa mengakui sebuah krisis kemanusiaan yang telah mengakibatkan eksodus lebih dari setengah juta pengungsi ke Bangladesh sejak Agustus.

Dalam sebuah pidato pada hari Senin (20/11/2017), Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa dunia menghadapi ancaman baru, sebagian karena imigrasi ilegal dan penyebaran “terorisme”. Pidatonya tersebut dikritik karena dia berusaha mengalihkan perhatian dari krisis kemanusian berat Rohingya.

“Hari ini kita menghadapi periode ketidakpastian dan ketidakstabilan global,” kata Aung San Suu Kyi pada pertemuan menteri luar negeri Asia-Eropa ke-13 (Asia-Europe Meeting-ASEM) di Naypyidaw.

“Konflik di seluruh dunia menimbulkan ancaman baru dan keadaan darurat: imigrasi ilegal, penyebaran terorisme dan ekstremisme keras, dan bahkan ancaman perang nuklir.”

Pada bulan Agustus, sebuah tindakan keras militer Budha Myanmar yang kejam, setelah serangan terhadap pos-pos militer, berakibat lebih dari 600.000 Muslim Rohingya melarikan diri yang digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai “pembantaian etnis” di negara bagian Rakhine, Myanmar utara.

Aung San Suu Kyi Pidato pada Dunia, Muslim Rohingya: Suu Kyi Pengkhianat!

Digambarkan sebagai “minoritas dunia yang paling teraniaya”, Muslim Rohingya telah puluhan tahun menderita diskriminasi dan pelecehan seksual di tangan tentara Budha Myanmar dan Rohingya juga telah ditolak kewarganegaraannya sejak tahun 1982.

Banyak umat Buddha di Myanmar percaya bahwa Muslim Rohingya adalah orang Bengali yang bermigrasi ke negara tersebut secara ilegal selama pemerintahan Inggris di benua tersebut.

Bereaksi terhadap pidato Aung San Suu Kyi, Ro Nay San Lwin, seorang aktivis Rohingya yang berbasis di Jerman, mengatakan bahwa pernyataannya hanyalah sebuah “penyangkalan terhadap keberadaan kita”.

“Muslim Rohingya diakui sebagai warga negara setelah kemerdekaan pada tahun 1948. Kewarganegaraan kami dirampas pada tahun 1982 oleh rezim militer,” katanya kepada Al Jazeera.

“Ketika partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy-NLD), didirikan pada tahun 1988, banyak warga Rohingya yang mendukungnya,” tambahnya.

“NLD mengeluarkan kartu penduduk yang menyebutkan kata Rohingya,” katanya, menambahkan bahwa empat warga Rohingya berada dalam pemilihan parlemen 1990 bersama partai Aung San Suu Kyi.

Tanvir Chowdhury dari Al Jazeera, melaporkan dari kota perbatasan Cox’s Bazar di Bangladesh tempat berlindung sebagian besar warga Rohingya yang melarikan diri, mengatakan bahwa pidato pemimpin Myanmar itu dipandang oleh banyak orang sebagai “langkah yang sudah direncanakan”.

“Dia mencoba mengubah diskusi utama dari krisis kemanusiaan Rohingya dan isu pembersihan etnis menjadi diskusi tentang krisis imigrasi dan terorisme,” tambah Chowdhury.

“Dia mencoba untuk menyenangkan para militernya, yang mengendalikan perbatasan, pertahanan dan kementerian dalam negeri.”

Menjelang pertemuan para menteri luar negeri di ibu kota Myanmar, Perwakilan Tinggi Uni Eropa Federica Mogherini menekankan perlunya memberikan bantuan kemanusiaan setelah mengunjungi kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar.

Inilah Kabar Terakhir Pengungsi Muslim Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh

“Melihat begitu banyak anak kecil merawat bayi-bayi dan anak-anak yang lebih muda adalah hal yang paling mengejutkan saya,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Kepala Uni Eropa juga meminta solusi untuk krisis tersebut dan mendukung sebuah rencana mantan kepala PBB Kofi Annan, yang meminta lebih banyak investasi untuk mencapai pertumbuhan yang diarahkan oleh masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Rakhine.

Proposal Annan antara lain juga meminta Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya.

Namun Mogherini dikritik karena tidak menyerukan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Myanmar, termasuk sebuah operasi pembunuhan, penyiksaan, mutilasi, pemerkosaan dan pembakaran, sejak 25 Agustus.

Inilah Laporan Terbaru PBB Tentang Serangan Brutal Buddhis Myanmar pada Muslim Rohingya

Lotte Leicht, Direktur Human Rights Watch Uni Eropa, mengatakan bahwa “mengerikan” ketika kepala Uni Eropa “sepenuhnya” gagal untuk mengakui bahwa warga Msulim Rohingya “melarikan diri dari operasi kejahatan militer terhadap kemanusiaan”.

Aung San Suu Kyi mendukung militer untuk menangani krisis Rohingya dalam pernyataan publik pertamanya. Sejak saat itu, partainya telah menyelenggarakan demonstrasi lintas kepercayaan yang oleh para kritikus disebut sebagai “upaya hubungan masyarakat (taktik public relations)”.

Nay San Lwin berkata, “Rohingya bukan imigran tapi warga Myanmar.

“Dia [Suu Kyi] menunjukkan wajah sejatinya bahwa dia menentang warga Muslim.”

Ini Kritik Zaitun Rasmin Menyoal Pencatuman Aliran Kepercayaan di KTP

SOLO (Jurnalislam.com) – Wakil ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), ustaz Muhammad Zaitun Rasmin menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pencantuman aliran kepercayaan di KTP gegabah.

“Putusan MK ini sangat mengagetkan, dikhawatirkan bisa memperkuat aliran kepercayaan dan akumulasinya bisa dianggap menjadi agama baru. Bahkan bisa saja marak aliran sesat,” terangnya kepada wartawan di Pondok Pesantren Takmirul Islam Solo, Ahad (19/11/2017).

Menurutnya, MK harus melihat konsesus politik kepada para pendiri bangsa yang tertuang dalam UUD 1945.

“Para pendiri bangsa sepakat bahwa eksistensi terhadap aliran kepercayaan hanya sementara. Dalam arti, penganut aliran kepercayaan harus dibina dan diharapkan masuk dalam salah satu agama yang diakui negara,” ujarnya.

“Tidak bisa MK hanya melihat kepentingan individu atau kelompok tertentu saja tapi konsesus bangsa,” tambahnya.

Untuk itu, ketua umum Wahdah Islamiyyah ini berharap kepada pihak terkait untuk segera ikut mengambil tindakan, terkait keputusan MK yang membuat polemik di Indonesia tersebut.

“Mudah-mudahan DPR bisa melihat masalah ini dengan jernih dan Kemendagri tidak buru-buru mengatur putusan ini,” tandasnya.

Politik Ekonomi Islam Dalam Hegemoni Kapitalisme dan Sosialisme (1)

 

Oleh: Dr. H. Mohammad Ghozali, MA[1]

 

 

Ketika negara-negara sekutu berhasil memenangkan perang dunia ke II, diantara program yang dilancarkan Rusia adalah melanjutkan kembali serangan terhadap sistem ekonomi kapitalisme.[2] Menyerang sistem imperalisme Barat dengan menggerakkan penduduk jajahan[3] agar melakukan revolusi (pemberontakan) dan merekayasa berbagai kejadian untuk merepotkan negara-negara kapitalisme Barat.[4]

Oleh karena itu, Amerika Serikat sebagai salah satu negara kapitalis imperalis berpikir bahwa tidak ada jalan lain untuk mempertahankan imperalisme di negeri negeri muslim kecuali dengan mengubah taktik penjajahan dan tidak ada jalan untuk mengambil wilayah imperalismenya dari sisa-sisa negara terjajah dengan melakukan taktik baru imperalisme (neo Imperalisme).[5]

Taktik baru ini untuk mengembangkan neo imperalisme dan mulai mengaplikasikan dan mengikat negara-negara yang dimerdekakan dengan berbagai utang dan bantuan.

Propaganda imperalisme ini digunakan untuk membentuk opini publik (public opinion) tentang perencanaan dan pengembangan perekonomian di bekas negara jajahan atau bekas negara yang berada di bawah pengaruh barat, sehingga tercipta motivasi dalam diri warga negara itu untuk turut mensukseskan upaya perencanaan dan pengembangan perekonomian dengan mengambil permodalan asing.

Hegemoni dan Kerusakan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme

Hegemoni Kapitalisme

Upaya-upaya melestarikan sistem kapitalisme setelah tersingkapnya kebobrokannya, sangat nampak sekali, dalam cara cara menjalankan ekonomi. Buktinya jelas terlihat dari adanya kesepakatan untuk menjadikannya sistem dibangun atas dasar/asas pertambahan pendapatan nasional disertai sistem tambal sulam berupa konsep keadilan social[6] (al-‘adalah al ijtima’iyah) dan pencangkokan sosialisme di dalamnya. Sehingga negara-negara yang berhasil ditundukkan oleh Amerika Serikat (AS) melalui dominasi modal utang ke AS seperti Mesir, yang mana sebelumnya mereka sering membanggakan diri dan mempropagandakan sosialisme global. Akhirnya Mesir menjadikan pertambahan pendapatan nasional negaranya dengan menjadikan dasar sistem perekonomianya dengan menggunakan sistem kapitalisme.

Amerika Serikat mengadopsi taktik baru ini untuk mengembangkan kolonialisme[7]/imperialismenya dan mulai menerapkannya serta mulai mengikat negara-negara yang dimerdekakan bagi sebagian besar manusia dengan berbagai hutang dan bantuan.[8] Meskipun pertamakalinya persoalan ini tampak samar sebab dibungkus dengan dengan topeng pembebasan dari cengkeraman imperialisme, dan dibungkus dengan topeng baju bantuan untuk membangun perekonomian negara, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali pengamat politik internasional. Nampak negara kapitalisme memberi kemerdekaan negeri-negeri secara formalitas, namun secara riil melakukan pemaksaan dominasi melalui berbagai perangkap hutang dan bantuan.

Dengan demikian, tidak samar lagi bagi siapapun ide pemberian kemerdekaan kepada bangsa bangsa terjajah dan uluran bantuan utang kepada negara yang baru merdeka merupakan taktik baru imperalisme. Selain itu mereka membentuk opini public (public opinion) tentang perencanaan dan pengembangan perekonomian di bekas negara jajahan atau negara yang berada di bawah pengaruh Barat, sehingga tercipta imej dalam diri warga negara itu, bahwa mereka turut memikirkan dan mensukseskan dan membangkitkan perekonomian negara tersebut.

Maka dengan cara inilah negara kapitalisme AS dengan mudah memaksakan dominasi atas negara dan selanjutnya mengeksploitasi atau dengan kata lain merupakan propaganda kamuflase dimana memiliki maksud sebenarnya membuka jalan bagi masuknya modal asing untuk menggantikan posisi dominasi atas negeri negeri Islam.[9]

Perlu diketahui bahwa ini terkait dengan propaganda imperalisme, dan sama sekali tidak terkait dengan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan nasional. Sebab menyusun kebijaksanaan ekonomi dan mengembangkan kekayaan negara serta menyediakan kebutuhan kebutuhan materi[10] merupakan suatu perkara yang tak perlu dipertanyakan lagi, sangat mendesak, dan memang perlu.

Dengan propaganda tersebut yang justru akan menguras kekayaan negara keluar negeri. Juga kebijaksanaan tersebut nampak dibuat berdasarkan kebutuhan-kebutuhan negeri-negeri Islam. Inilah aspek imperalisme yang dikokohkan posisinya terlebih dahulu dengan mewujudkan opini umum tentang perencananaan dari pengembangan perekonomian. Bersambung

 

[1] Dosen Senior Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan pasca Sarjana Prodi HES Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Lulusan Srata 3 Universiti of Malaya Malaysia
[2] Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Chris Jenks. Core Sociological Dichotomies. “Capitalism, as a mode of production, is an economic system of manufacture and exchange which is geared toward the production and sale of commodities within a market for profit, where the manufacture of commodities consists of the use of the formally free labor of workers in exchange for a wage to create commodities in which the manufacturer extracts surplus value from the labor of the workers in terms of the difference between the wages paid to the worker and the value of the commodity produced by him/her to generate that profit.” London, England, UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India: SAGE. p. 383
[3] Negeri negeri yang wilayahnya di tempati oleh kaum muslimin yang akhirnya jatuh ke pasukan barat dalam perang dunia II dan mereka di kuasai kaum imperalisme, sehingga semua aktifitas orang orang muslim akan di eksploitasi.
[4] Abdurrahman al-Maliki, Al-Siyasatu al Iqtishadiyatu al-Mutsla, Beirut, 1999, 3.
[5] Ibid,.
[6] Abdurrahman al-Maliki, Al-Siyasatu al Iqtishadiyatu al-Mutsla, 33
[7] Abdul Qadim Zallum, Political Thought, London – England, Khilafah Publication, 2004, 181
[8] Penjajahan gaya baru diwujudkan melalui rekayasa dan skenario penguasaan secara tidak langsung wilayah suatu negara. Imperialisme modern itu dioperasionalisasikan: Pertama, secara formal (formal geopolitics) melalui lembaga-lembaga strategis, kelompok pemikir dan para akademisi; Kedua, secara praktis (practical geopolitic) misalnya melalui kebijakan luar negeri, birokrasi dan lembaga-lembaga politik;Ketiga, secara umum (popular geopolitics) misalnya media massa, film, novel dan kartun, dsb. Dalam konteks Indonesia, imperialisme gaya baru ini muncul sejak awal Orde Baru. Rezim Orde Baru dipaksa menyerahkan kekayaan alam negeri ini kepada asing—Amerika dan Barat—melalui penguasaan areal tambang baik mineral maupun migas. Sebagai contoh, PT Freeport mendapatkan konsesi di Papua dan Caltex di beberapa sumber migas di Nusantara. Pemerintah Indonesia pun harus menerima rancangan UU khususnya UU Penanaman Modal Asing sebagai legitimasi atas masuknya perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia. Bersamaan dengan itu, negara-negara industri maju menjerat negara-negara Dunia Ketiga dengan utang luar negeri. Utang itu diberikan dengan dalih untuk biaya pembangunan. Bagi negara berkembang/miskin, utang ini sangat membantu untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi. Apalagi kebanyakan mereka adalah negara yang baru bangkit dari keterjajahan secara fisik. Hanya saja, ini bukan utang sembarang utang. Utang ini membawa konsekuensi. Selain mengandung riba/bunga, utang itu pun mengharuskan banyak persyaratan bagi negara pengutang. Dari situ pula, para pakar ekonomi dan lembaga-lembaga mereka masuk ke sebuah negara dengan dalih memberikan bantuan teknis dan me-review kebijakan/program. Lebih jauh lagi, mereka ikut menyusun berbagai kebijakan negara termasuk merumuskan draft perundang-undangan. Langkah mereka ini dibantu oleh para akademisi lokal yang telah mereka didik sebelumnya. Dalam konteks Indonesia, mereka dikenal sebagai Mafia Berkeley. imperialisme itu sendiri, sesungguhnya merupakan metode tetap yang khas dari negara-negara Barat untuk menyebarluaskan ideologi kapitalisme yang mereka anut. MenurutSyaikh Taqiyyuddin An Nabhani (1973) dalam Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir hal. 13, imperialisme (al isti’mar) adalah pemaksaan dominasi (fardhu saytharah) di bidang politik, ekonomi, militer, dan budaya kepada negara-negara yang didominasi, untuk kemudian dieksploitasi (istighlal). Ringkasnya, imperialisme senantiasa menunjukkan 2 (dua) ciri tetap, pertama, adanya pemaksaan dominasi (fardhu saytharah), dan kedua, adanya eksploitasi (istighlal). Imperialisme mempunyai berbagai macam bentuk yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan konstelasi politik internasional dan opini umum dunia. Pada era puncak imperialisme militer pada abad XIX dan paruh pertama abad XX, cara yang lebih banyak dipakai adalah pendudukan militer secara langsung kepada negara-negara jajahannya.
[9] Negeri negeri Islam artinya negeri-negeri itu yang dahulunya merupakan wilayah daulah (pemerintahan) Islam, stelah lepasnya Turki Utsmani setelah perang dunia II maka daerah daerah Islam itu dibagi bagi oleh Imperalisme barat.
[10] Taqyuddin an Nabhani, Al Nidzam al-Iqtishadi fi al Islam, Beirut, Darul Ummah, 1990, 1

Inilah Hasil Penyidikan Kekerasan Seksual atas Muslimah Rohingya oleh Pasukan Myanmar

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Pasukan militer Myanmar telah melakukan pemerkosaan luas sebagai bagian dari operasi pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine dalam tiga bulan terakhir, Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah laporan yang dikeluarkan dari New York pada hari Kamis (16/11/2017).

“Semua Tubuh Saya Sakit”: Kekerasan Seksual Terhadap Wanita dan Anak Perempuan Rohingya di Burma,” laporan mengungkapkan pemerkosaan militer Myanmar terhadap perempuan dan anak perempuan Rohingya, dan tindak kekerasan, penyiksaan, kekejaman, dan pelecehan seksual lainnya.

“Pemerkosaan telah menjadi ciri menonjol dan menghancurkan dalam operasi pembersihan etnis Myanmar terhadap Rohingya,” Skye Wheeler, penulis laporan tersebut, mengatakan, lansir Anadolu Agency.

“Tindakan kekerasan barbar militer Birma telah menyebabkan banyak perempuan dan anak perempuan dilukai dan trauma secara brutal.”

Militer Myanmar Bantah Ada Warga Sipil Terbunuh, HRW: Pengadilan Internasional Harus Bertindak

Organisasi tersebut mewawancarai 52 perempuan dan gadis Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh, 29 di antaranya mengatakan bahwa mereka telah diperkosa dan tiga anak perempuan di antara mereka berusia di bawah 18 tahun. Banyak wanita menceritakan pembunuhan anak-anak, pasangan, dan orang tua mereka, kata laporan tersebut.

Tentara Myanmar – hampir semua personil militer – memperkosa perempuan dan anak perempuan secara massal, bergantian, berulang-ulang, Human Rights Watch menemukan.

Salah satu korban remaja mengatakan bahwa tentara menelanjanginya dan menyeretnya dari rumahnya dimana 10 tentara memperkosanya secara brutal.

Organisasi kemanusiaan yang bekerja dengan pengungsi di Bangladesh telah melaporkan ratusan kasus pemerkosaan. Banyak korban perkosaan melaporkan gejala gangguan stres pasca depresi atau depresi, dan luka yang tidak diobati, laporan tersebut menambahkan.

Pemerintah Myanmar menolak dokumentasi kekerasan seksual yang terus meningkat oleh militer.

Parlemen Inggris: Intervensi Militer Myanmar atas Muslim Rohingya Semakin Meningkat

Human Rights Watch meminta Dewan Keamanan PBB untuk memaksa pemerintah Myanmar dan menjatuhkan sanksi kepada pemimpin militer yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual.

Sejak 25 Agustus, baku tembak militer di Rakhine diikuti pembunuhan pria, wanita, dan anak-anak, termasuk bayi oleh pasukan Budha Myanmar dan massa Budhis, menurut PBB. Rumah warga Muslim Rohingya dijarah dan desa-desa dibakar. Angkatan Darat telah melakukan pembunuhan, penyiksaan, mutilasi dan pemerkosaan yang memaksa lebih dari 617.000 orang Rohingya melarikan diri menuju wilayah yang berbatasan dengan Bangladesh.

Pada bulan September, Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali mengatakan sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

Dalam sebuah laporan baru-baru ini, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Muslim Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas serangan militer sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Myanmar Tetapkan Keadaan Darurat Setelah Penyakit Aneh Menyerang, 38 Tewas

Begini Islamophobia di Inggris dalam 20 Tahun Terakhir

LONDON (Jurnalislam.com) – Kebencian anti-Muslim telah meluas dan mengakar di Inggris, dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, menurut sebuah laporan oleh think tank yang melambungkan istilah “Islamophobia” pada tahun 1997.

Survei terbaru Runnymede Trust, yang dirilis pada hari Selasa, terjadi dua dekade setelah kelompok tersebut pertama kali meluncurkan sebuah laporan terobosan yang menyoroti rasisme yang dihadapi oleh Muslim Inggris.

“Selama dua dekade terakhir kesadaran akan Islamophobia meningkat, baik dalam hal diskriminasi terhadap umat Islam, atau dalam hal diskusi publik dan kebijakan,” kata laporan tersebut, Aljazeera, Kamis (16/11/2017).

“Merupakan hal yang baik jika Muslim Inggris semakin menantang Islamophobia. Namun, untuk menantang dan mengakhiri Islamophobia dan segala bentuk rasisme secara efektif, kita semua perlu menghadapi dan mengutuknya setiap saat kita melihatnya, dan berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran orang lain tentang efek yang lebih luas.”

Meningkatnya Islamophobia di Inggris Ancam Jutaan Tenaga Kerja Muslim

Muslim atau etnis minoritas dan pemerintah seharusnya tidak menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam menangani Islamophobia. Majikan, tetangga, guru dan sesama warga juga harus meningkatkan kesadaran untuk menindak rasisme “dimanapun dan bagaimanapun munculnya”, kata laporan tersebut.

Diterbitkan pada tahun 1997, laporan Runnymede berjudul: “Islamophobia: Tantangan bagi Kita Semua,” menjelaskan pertumbuhan prasangka anti-Muslim yang cukup besar dan dampak mendalam yang ditimbulkannya terhadap kehidupan Muslim Inggris, mengidentifikasi dan melontarkan istilah dan isu ” Islamophobia “menjadi kesadaran publik.

Dua puluh tahun berlalu, Inggris adalah bagian dari sebuah dunia pasca 9/11 dan 7/7 yang bergulat dengan bangkitnya kelompok-kelompok bersenjata seperti Islamic State (IS) dan ketidakamanan di dalam negeri.

Kapan pun penyerang memiliki latar belakang Muslim, seluruh umat Islam sering menghadapi hukuman kolektif.

Laporan hari Selasa tersebut mengkritik definisi ambigu pemerintah mengenai istilah Islamophobia, yang menyatakan bahwa meski masih banyak digunakan di kalangan politisi dan masyarakat, definisi ini kurang dipahami, akibat beragamnya sentimen anti-Islam kontemporer dan juga pengalaman tiap-tiap individu dan masyarakat.

Ancaman Islamophobia Inggris: Akan Ada Darah Tertumpah, dengan Gas, Dipenggal, atau Diledakkan

Istilah “rasisme anti-Muslim” diusulkan sebagai gantinya, karena lebih mencakup dampak nyata Islamophobia.

Farah Elahi, seorang analis riset dan kebijakan di Runnymede Trust mengatakan bahwa Islamophobia sekarang telah terwujud secara struktural dalam kebijakan.

“Ada fokus kebijakan yang sama sekali berbeda terhadap komunitas Muslim daripada pada tahun 1997. Sebagian besar adalah strategi melawan terorisme, tapi juga lebih luas dari itu, dilihat dari strategi integrasi,” kata Elahi.

“Baik kebijakan maupun media telah membingkai umat Islam dalam perspektif kontra-terorisme yang menyimpang, menyaring pemahaman masyarakat tentang komunitas Muslim dan cara mereka dianggap.”

Elahi menambahkan bahwa berkembangnya Islamophobia telah membentang melampaui pengaruh kebijakan, yang menyebabkan “hukuman Muslim” yang meresap ke dalam institusi sosial, politik, ekonomi dan budaya.

“Kami telah memiliki pemahaman tentang bagaimana dampak Islamophobia terhadap kejahatan, tapi bila seseorang mengajukan pekerjaan dan mereka menghadapi sebuah wawancara, stereotip tersebut dapat tetap berada di benak karyawan, bahkan ketika mereka pergi ke dokter dan ketika mereka pergi ke sekolah,” dia berkata.

Seorang Muslimah Pembuat Film ‘Amerika Berjilbab’ Memecah Stereotip Kelompok Islamophobia

“Salah satu hal yang ingin kami tunjukkan dalam laporan ini adalah bahwa semua hal ini saling terkait. Fokus kebijakan dan representasi media yang membingkai umat Islam dengan cara tertentu memberi umpan stereotip tertentu tentang Muslim. Mereka saling memberi makan satu sama lain dan dampaknya semakin nyata. Hukuman pasar tenaga kerja, dampak kesehatan mental yang lebih besar, dan hukuman dalam sistem peradilan pidana.”

Faktor-faktor ini telah merestrukturisasi lanskap sosial dan politik bagi Muslim Inggris, yang dicirikan oleh berbagai stereotip yang membedakan mereka dan dianggap sebagai kelompok “yang lain”, sebuah karakterisasi akibat kejahatan membenci anti-Muslim yang meroket tahun lalu.

Baroness Sayeeda Warsi, satu-satunya wanita Muslim yang menjadi anggota kabinet, mengatakan bahwa Islamophobia telah menjadi “titik awal Inggris”, dan sekarang ini berubah menjadi bentuk kefanatikan dengan kemasan yang lebih “terhormat”.

Bahas Krisis Arab Saudi, Konferensi Digelar di London

LONDON (Jurnalislam.com) – Sebuah konferensi digelar di Inggris untuk menilai ketegangan politik baru-baru ini di Arab Saudi setelah tindakan keras anti-korupsi besar-besaran, Aljazeera melaporkan, Kamis (16/11/2017).

Acara sehari penuh ini diselenggarakan oleh Middle East Monitor, sebuah organisasi pemantauan pers non-profit, dan akan berlangsung pada hari Sabtu di London, mempertemukan para akademisi, jurnalis dan politisi.

Pembicara utama termasuk mantan pemimpin partai Liberal Demokrat Inggris, Paddy Ashdown, dan Jack Straw, yang menjabat sebagai sekretaris luar negeri dan juga dalam negeri Inggris.

“Krisis di Arab Saudi: Perang, Suksesi dan Masa Depan” muncul saat kerajaan tersebut sedang mengalami pergeseran politik besar setelah Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud menggeser keponakannya Mohammed bin Nayef sebagai putra mahkota Arab Saudi untuk memberi jalan bagi anaknya, Mohammed bin Salman .

“Lewatlah sudah hari-hari ketika Kerajaan itu merupakan oasis ketenangan dan stabilitas,” kata pengantar konferensi tersebut.

“Saat ini, negara ini diliputi oleh kombinasi masalah dalam dan luar negeri yang, jika salah penanganan, akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan.”

Tindak Lanjuti Penangkapan, Pemerintah Arab Ciduk Puluhan Anggota Keluarga Kerajaan

Pada sesi pertama hari ini, panelis termasuk Dr Madawi Al-Rasheed, seorang profesor akademik dan professor tamu Saudi di London School of Economics (LSE) Middle East Center, akan menyelidiki “Pembentukan Kerajaan, dan bagaimana kita sampai di sini.”

Anggota Parlemen yang merupakan mantan anggota Partai Buruh Clare Short akan menjadi moderator sebuah diskusi panel membahas apa yang para kritikus katakan sebagai paradoks pelanggaran hak asasi manusia karena pemerintah ingin mempromosikan liberalisasi di dalam kerajaan.

Pada tanggal 4 November, Arab Saudi memberhentikan sejumlah menteri senior dan menangkap hampir selusin pangeran sebagai bagian dari penyelidikan oleh komite anti-korupsi baru.

Pemerintah memperlebar pembersihan tersebut dengan mengeluarkan daftar larangan terbang dan dilaporkan membekukan rekening bank yang terkait dengan Mohammed bin Nayef, pangeran mahkota Arab Saudi.

Langkah dramatis tersebut adalah langkah terakhir dalam serangkaian tindakan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk menegaskan kekuasaan atas negara dan para pemimpin sebelumnya.

Di tengah gejolak politik tersebut, Arab Saudi juga mengalami resesi setelah ekonomi mereka mengerut dalam dua kuartal berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 2009.

Negara ini telah meluncurkan program reformasi ekonomi yang ambisius, Saudi Vision 2030, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap minyak.

Sementara itu, Arab Saudi termasuk negara-negara Teluk yang saat ini memblokade Qatar.

Hamas: Teroris Mossad Terbukti Membunuh Komandan Brigade al Qassam di Tunisia

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Hamas menyalahkan badan intelijen nasional Israel Mossad atas pembunuhan salah satu anggota mereka yang berwarga Negara Tunisia setelah melakukan penyelidikan selama 11 bulan.

Kelompok Perlawanan Islam Palestina tersebut mengatakan Mohammed al-Zawari, seorang komandan sayap bersenjata Brigade Qassam sejak 2006, ditembak beberapa kali hingga mati saat berada di dalam mobil di luar rumahnya yang terletak dekat Sfax, 270km tenggara Tunis, pada tanggal 15 Desember 2016, lansir Aljazeera, Kamis (16/11/2017).

Hamas membentuk sebuah komite investigasi segera setelah pembunuhan tersebut.

Berbicara pada sebuah konferensi pers di Beirut pada hari Kamis, Mohammed Nazzal, anggota politbiro Hamas, menyebut operasi Mossad tersebut sebagai “tindakan teroris”.

“Mossad secara resmi berada di balik pembunuhan, yang bukan hanya tindakan teroris, tapi juga pelanggaran kedaulatan negara,” katanya.

Nazzal juga mengatakan bahwa “mereka bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang Tunisia” mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional negara tersebut “untuk menghadapi musuh Zionis”.

Hamas: Deklarasi Balfour Jembatan Kolonial Isreal ke Palestina

“Tunisia juga memiliki informasi mengenai penyelidikan. Kepentingan nasional dan stabilitas Tunisia sangat penting bagi kami,” kata Nazzal.

“Zionis dapat mengulangi perbuatannya sekali lagi, dan karena itu kita bertanggung jawab atas keamanan Tunisia – dan kita juga akan berada di negara Arab lainnya.”

Menurut Hamas, al-Zawari yang berusia 49 tahun adalah seorang insinyur penerbangan yang bekerja untuk pengembangan kendaraan udara tak berawak.

Hamas membuatnya percaya diri hingga mengembangkan pesawat tak berawak “Ababeel” yang digunakan dalam menangkis serangan Israel terakhir di Jalur Gaza pada perang musim panas 2014.

Laporan investigasi penuh, yang dipublikasikan di situs Hamas, mencakup rincian bagaimana pembunuhan tersebut direncanakan dengan cermat selama tiga tahap pada tahun 2015 dan melibatkan 12 individu.

Jenderal Kemananan Hamas Selamat dari Serangan Bom di Gaza

Dua orang yang melakukan pembunuhan tersebut memiliki paspor Bosnia.

Salah satunya, yang bernama Chris Smith, pernah mendaftarkan diri di Sekolah Teknik Nasional Tunis – universitas yang sama dimana al-Zawari belajar untuk mendapatkan gelar pascasarjana.

Laporan tersebut mengatakan bahwa Smith, yang telah memberi tahu universitas bahwa dia ingin mengamati inovasi drone, telah menawari al-Zawari sebuah proyek, yang diduga didukung oleh Uni Eropa, untuk dikerjakan. Al-Zawari menolak setelah mencurigainya.

Nazzal mengatakan bahwa Hamas memiliki badan hukum dan akan menyampaikan laporan investigasi mereka untuk mempelajari kemungkinan opsi melanjutkan temuan tersebut.

“Saya meyakinkan Anda bahwa tim hukum akan memeriksa ini,” katanya. “Kami akan melihat pilihan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Israel.”