Berita Terkini

Politik Ekonomi Islam Dalam Hegemoni Kapitalisme dan Sosialisme (1)

 

Oleh: Dr. H. Mohammad Ghozali, MA[1]

 

 

Ketika negara-negara sekutu berhasil memenangkan perang dunia ke II, diantara program yang dilancarkan Rusia adalah melanjutkan kembali serangan terhadap sistem ekonomi kapitalisme.[2] Menyerang sistem imperalisme Barat dengan menggerakkan penduduk jajahan[3] agar melakukan revolusi (pemberontakan) dan merekayasa berbagai kejadian untuk merepotkan negara-negara kapitalisme Barat.[4]

Oleh karena itu, Amerika Serikat sebagai salah satu negara kapitalis imperalis berpikir bahwa tidak ada jalan lain untuk mempertahankan imperalisme di negeri negeri muslim kecuali dengan mengubah taktik penjajahan dan tidak ada jalan untuk mengambil wilayah imperalismenya dari sisa-sisa negara terjajah dengan melakukan taktik baru imperalisme (neo Imperalisme).[5]

Taktik baru ini untuk mengembangkan neo imperalisme dan mulai mengaplikasikan dan mengikat negara-negara yang dimerdekakan dengan berbagai utang dan bantuan.

Propaganda imperalisme ini digunakan untuk membentuk opini publik (public opinion) tentang perencanaan dan pengembangan perekonomian di bekas negara jajahan atau bekas negara yang berada di bawah pengaruh barat, sehingga tercipta motivasi dalam diri warga negara itu untuk turut mensukseskan upaya perencanaan dan pengembangan perekonomian dengan mengambil permodalan asing.

Hegemoni dan Kerusakan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme

Hegemoni Kapitalisme

Upaya-upaya melestarikan sistem kapitalisme setelah tersingkapnya kebobrokannya, sangat nampak sekali, dalam cara cara menjalankan ekonomi. Buktinya jelas terlihat dari adanya kesepakatan untuk menjadikannya sistem dibangun atas dasar/asas pertambahan pendapatan nasional disertai sistem tambal sulam berupa konsep keadilan social[6] (al-‘adalah al ijtima’iyah) dan pencangkokan sosialisme di dalamnya. Sehingga negara-negara yang berhasil ditundukkan oleh Amerika Serikat (AS) melalui dominasi modal utang ke AS seperti Mesir, yang mana sebelumnya mereka sering membanggakan diri dan mempropagandakan sosialisme global. Akhirnya Mesir menjadikan pertambahan pendapatan nasional negaranya dengan menjadikan dasar sistem perekonomianya dengan menggunakan sistem kapitalisme.

Amerika Serikat mengadopsi taktik baru ini untuk mengembangkan kolonialisme[7]/imperialismenya dan mulai menerapkannya serta mulai mengikat negara-negara yang dimerdekakan bagi sebagian besar manusia dengan berbagai hutang dan bantuan.[8] Meskipun pertamakalinya persoalan ini tampak samar sebab dibungkus dengan dengan topeng pembebasan dari cengkeraman imperialisme, dan dibungkus dengan topeng baju bantuan untuk membangun perekonomian negara, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali pengamat politik internasional. Nampak negara kapitalisme memberi kemerdekaan negeri-negeri secara formalitas, namun secara riil melakukan pemaksaan dominasi melalui berbagai perangkap hutang dan bantuan.

Dengan demikian, tidak samar lagi bagi siapapun ide pemberian kemerdekaan kepada bangsa bangsa terjajah dan uluran bantuan utang kepada negara yang baru merdeka merupakan taktik baru imperalisme. Selain itu mereka membentuk opini public (public opinion) tentang perencanaan dan pengembangan perekonomian di bekas negara jajahan atau negara yang berada di bawah pengaruh Barat, sehingga tercipta imej dalam diri warga negara itu, bahwa mereka turut memikirkan dan mensukseskan dan membangkitkan perekonomian negara tersebut.

Maka dengan cara inilah negara kapitalisme AS dengan mudah memaksakan dominasi atas negara dan selanjutnya mengeksploitasi atau dengan kata lain merupakan propaganda kamuflase dimana memiliki maksud sebenarnya membuka jalan bagi masuknya modal asing untuk menggantikan posisi dominasi atas negeri negeri Islam.[9]

Perlu diketahui bahwa ini terkait dengan propaganda imperalisme, dan sama sekali tidak terkait dengan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan nasional. Sebab menyusun kebijaksanaan ekonomi dan mengembangkan kekayaan negara serta menyediakan kebutuhan kebutuhan materi[10] merupakan suatu perkara yang tak perlu dipertanyakan lagi, sangat mendesak, dan memang perlu.

Dengan propaganda tersebut yang justru akan menguras kekayaan negara keluar negeri. Juga kebijaksanaan tersebut nampak dibuat berdasarkan kebutuhan-kebutuhan negeri-negeri Islam. Inilah aspek imperalisme yang dikokohkan posisinya terlebih dahulu dengan mewujudkan opini umum tentang perencananaan dari pengembangan perekonomian. Bersambung

 

[1] Dosen Senior Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan pasca Sarjana Prodi HES Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Lulusan Srata 3 Universiti of Malaya Malaysia
[2] Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Chris Jenks. Core Sociological Dichotomies. “Capitalism, as a mode of production, is an economic system of manufacture and exchange which is geared toward the production and sale of commodities within a market for profit, where the manufacture of commodities consists of the use of the formally free labor of workers in exchange for a wage to create commodities in which the manufacturer extracts surplus value from the labor of the workers in terms of the difference between the wages paid to the worker and the value of the commodity produced by him/her to generate that profit.” London, England, UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India: SAGE. p. 383
[3] Negeri negeri yang wilayahnya di tempati oleh kaum muslimin yang akhirnya jatuh ke pasukan barat dalam perang dunia II dan mereka di kuasai kaum imperalisme, sehingga semua aktifitas orang orang muslim akan di eksploitasi.
[4] Abdurrahman al-Maliki, Al-Siyasatu al Iqtishadiyatu al-Mutsla, Beirut, 1999, 3.
[5] Ibid,.
[6] Abdurrahman al-Maliki, Al-Siyasatu al Iqtishadiyatu al-Mutsla, 33
[7] Abdul Qadim Zallum, Political Thought, London – England, Khilafah Publication, 2004, 181
[8] Penjajahan gaya baru diwujudkan melalui rekayasa dan skenario penguasaan secara tidak langsung wilayah suatu negara. Imperialisme modern itu dioperasionalisasikan: Pertama, secara formal (formal geopolitics) melalui lembaga-lembaga strategis, kelompok pemikir dan para akademisi; Kedua, secara praktis (practical geopolitic) misalnya melalui kebijakan luar negeri, birokrasi dan lembaga-lembaga politik;Ketiga, secara umum (popular geopolitics) misalnya media massa, film, novel dan kartun, dsb. Dalam konteks Indonesia, imperialisme gaya baru ini muncul sejak awal Orde Baru. Rezim Orde Baru dipaksa menyerahkan kekayaan alam negeri ini kepada asing—Amerika dan Barat—melalui penguasaan areal tambang baik mineral maupun migas. Sebagai contoh, PT Freeport mendapatkan konsesi di Papua dan Caltex di beberapa sumber migas di Nusantara. Pemerintah Indonesia pun harus menerima rancangan UU khususnya UU Penanaman Modal Asing sebagai legitimasi atas masuknya perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia. Bersamaan dengan itu, negara-negara industri maju menjerat negara-negara Dunia Ketiga dengan utang luar negeri. Utang itu diberikan dengan dalih untuk biaya pembangunan. Bagi negara berkembang/miskin, utang ini sangat membantu untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi. Apalagi kebanyakan mereka adalah negara yang baru bangkit dari keterjajahan secara fisik. Hanya saja, ini bukan utang sembarang utang. Utang ini membawa konsekuensi. Selain mengandung riba/bunga, utang itu pun mengharuskan banyak persyaratan bagi negara pengutang. Dari situ pula, para pakar ekonomi dan lembaga-lembaga mereka masuk ke sebuah negara dengan dalih memberikan bantuan teknis dan me-review kebijakan/program. Lebih jauh lagi, mereka ikut menyusun berbagai kebijakan negara termasuk merumuskan draft perundang-undangan. Langkah mereka ini dibantu oleh para akademisi lokal yang telah mereka didik sebelumnya. Dalam konteks Indonesia, mereka dikenal sebagai Mafia Berkeley. imperialisme itu sendiri, sesungguhnya merupakan metode tetap yang khas dari negara-negara Barat untuk menyebarluaskan ideologi kapitalisme yang mereka anut. MenurutSyaikh Taqiyyuddin An Nabhani (1973) dalam Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir hal. 13, imperialisme (al isti’mar) adalah pemaksaan dominasi (fardhu saytharah) di bidang politik, ekonomi, militer, dan budaya kepada negara-negara yang didominasi, untuk kemudian dieksploitasi (istighlal). Ringkasnya, imperialisme senantiasa menunjukkan 2 (dua) ciri tetap, pertama, adanya pemaksaan dominasi (fardhu saytharah), dan kedua, adanya eksploitasi (istighlal). Imperialisme mempunyai berbagai macam bentuk yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan konstelasi politik internasional dan opini umum dunia. Pada era puncak imperialisme militer pada abad XIX dan paruh pertama abad XX, cara yang lebih banyak dipakai adalah pendudukan militer secara langsung kepada negara-negara jajahannya.
[9] Negeri negeri Islam artinya negeri-negeri itu yang dahulunya merupakan wilayah daulah (pemerintahan) Islam, stelah lepasnya Turki Utsmani setelah perang dunia II maka daerah daerah Islam itu dibagi bagi oleh Imperalisme barat.
[10] Taqyuddin an Nabhani, Al Nidzam al-Iqtishadi fi al Islam, Beirut, Darul Ummah, 1990, 1

Inilah Hasil Penyidikan Kekerasan Seksual atas Muslimah Rohingya oleh Pasukan Myanmar

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Pasukan militer Myanmar telah melakukan pemerkosaan luas sebagai bagian dari operasi pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine dalam tiga bulan terakhir, Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah laporan yang dikeluarkan dari New York pada hari Kamis (16/11/2017).

“Semua Tubuh Saya Sakit”: Kekerasan Seksual Terhadap Wanita dan Anak Perempuan Rohingya di Burma,” laporan mengungkapkan pemerkosaan militer Myanmar terhadap perempuan dan anak perempuan Rohingya, dan tindak kekerasan, penyiksaan, kekejaman, dan pelecehan seksual lainnya.

“Pemerkosaan telah menjadi ciri menonjol dan menghancurkan dalam operasi pembersihan etnis Myanmar terhadap Rohingya,” Skye Wheeler, penulis laporan tersebut, mengatakan, lansir Anadolu Agency.

“Tindakan kekerasan barbar militer Birma telah menyebabkan banyak perempuan dan anak perempuan dilukai dan trauma secara brutal.”

Militer Myanmar Bantah Ada Warga Sipil Terbunuh, HRW: Pengadilan Internasional Harus Bertindak

Organisasi tersebut mewawancarai 52 perempuan dan gadis Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh, 29 di antaranya mengatakan bahwa mereka telah diperkosa dan tiga anak perempuan di antara mereka berusia di bawah 18 tahun. Banyak wanita menceritakan pembunuhan anak-anak, pasangan, dan orang tua mereka, kata laporan tersebut.

Tentara Myanmar – hampir semua personil militer – memperkosa perempuan dan anak perempuan secara massal, bergantian, berulang-ulang, Human Rights Watch menemukan.

Salah satu korban remaja mengatakan bahwa tentara menelanjanginya dan menyeretnya dari rumahnya dimana 10 tentara memperkosanya secara brutal.

Organisasi kemanusiaan yang bekerja dengan pengungsi di Bangladesh telah melaporkan ratusan kasus pemerkosaan. Banyak korban perkosaan melaporkan gejala gangguan stres pasca depresi atau depresi, dan luka yang tidak diobati, laporan tersebut menambahkan.

Pemerintah Myanmar menolak dokumentasi kekerasan seksual yang terus meningkat oleh militer.

Parlemen Inggris: Intervensi Militer Myanmar atas Muslim Rohingya Semakin Meningkat

Human Rights Watch meminta Dewan Keamanan PBB untuk memaksa pemerintah Myanmar dan menjatuhkan sanksi kepada pemimpin militer yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual.

Sejak 25 Agustus, baku tembak militer di Rakhine diikuti pembunuhan pria, wanita, dan anak-anak, termasuk bayi oleh pasukan Budha Myanmar dan massa Budhis, menurut PBB. Rumah warga Muslim Rohingya dijarah dan desa-desa dibakar. Angkatan Darat telah melakukan pembunuhan, penyiksaan, mutilasi dan pemerkosaan yang memaksa lebih dari 617.000 orang Rohingya melarikan diri menuju wilayah yang berbatasan dengan Bangladesh.

Pada bulan September, Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali mengatakan sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

Dalam sebuah laporan baru-baru ini, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Muslim Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas serangan militer sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Myanmar Tetapkan Keadaan Darurat Setelah Penyakit Aneh Menyerang, 38 Tewas

Begini Islamophobia di Inggris dalam 20 Tahun Terakhir

LONDON (Jurnalislam.com) – Kebencian anti-Muslim telah meluas dan mengakar di Inggris, dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, menurut sebuah laporan oleh think tank yang melambungkan istilah “Islamophobia” pada tahun 1997.

Survei terbaru Runnymede Trust, yang dirilis pada hari Selasa, terjadi dua dekade setelah kelompok tersebut pertama kali meluncurkan sebuah laporan terobosan yang menyoroti rasisme yang dihadapi oleh Muslim Inggris.

“Selama dua dekade terakhir kesadaran akan Islamophobia meningkat, baik dalam hal diskriminasi terhadap umat Islam, atau dalam hal diskusi publik dan kebijakan,” kata laporan tersebut, Aljazeera, Kamis (16/11/2017).

“Merupakan hal yang baik jika Muslim Inggris semakin menantang Islamophobia. Namun, untuk menantang dan mengakhiri Islamophobia dan segala bentuk rasisme secara efektif, kita semua perlu menghadapi dan mengutuknya setiap saat kita melihatnya, dan berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran orang lain tentang efek yang lebih luas.”

Meningkatnya Islamophobia di Inggris Ancam Jutaan Tenaga Kerja Muslim

Muslim atau etnis minoritas dan pemerintah seharusnya tidak menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam menangani Islamophobia. Majikan, tetangga, guru dan sesama warga juga harus meningkatkan kesadaran untuk menindak rasisme “dimanapun dan bagaimanapun munculnya”, kata laporan tersebut.

Diterbitkan pada tahun 1997, laporan Runnymede berjudul: “Islamophobia: Tantangan bagi Kita Semua,” menjelaskan pertumbuhan prasangka anti-Muslim yang cukup besar dan dampak mendalam yang ditimbulkannya terhadap kehidupan Muslim Inggris, mengidentifikasi dan melontarkan istilah dan isu ” Islamophobia “menjadi kesadaran publik.

Dua puluh tahun berlalu, Inggris adalah bagian dari sebuah dunia pasca 9/11 dan 7/7 yang bergulat dengan bangkitnya kelompok-kelompok bersenjata seperti Islamic State (IS) dan ketidakamanan di dalam negeri.

Kapan pun penyerang memiliki latar belakang Muslim, seluruh umat Islam sering menghadapi hukuman kolektif.

Laporan hari Selasa tersebut mengkritik definisi ambigu pemerintah mengenai istilah Islamophobia, yang menyatakan bahwa meski masih banyak digunakan di kalangan politisi dan masyarakat, definisi ini kurang dipahami, akibat beragamnya sentimen anti-Islam kontemporer dan juga pengalaman tiap-tiap individu dan masyarakat.

Ancaman Islamophobia Inggris: Akan Ada Darah Tertumpah, dengan Gas, Dipenggal, atau Diledakkan

Istilah “rasisme anti-Muslim” diusulkan sebagai gantinya, karena lebih mencakup dampak nyata Islamophobia.

Farah Elahi, seorang analis riset dan kebijakan di Runnymede Trust mengatakan bahwa Islamophobia sekarang telah terwujud secara struktural dalam kebijakan.

“Ada fokus kebijakan yang sama sekali berbeda terhadap komunitas Muslim daripada pada tahun 1997. Sebagian besar adalah strategi melawan terorisme, tapi juga lebih luas dari itu, dilihat dari strategi integrasi,” kata Elahi.

“Baik kebijakan maupun media telah membingkai umat Islam dalam perspektif kontra-terorisme yang menyimpang, menyaring pemahaman masyarakat tentang komunitas Muslim dan cara mereka dianggap.”

Elahi menambahkan bahwa berkembangnya Islamophobia telah membentang melampaui pengaruh kebijakan, yang menyebabkan “hukuman Muslim” yang meresap ke dalam institusi sosial, politik, ekonomi dan budaya.

“Kami telah memiliki pemahaman tentang bagaimana dampak Islamophobia terhadap kejahatan, tapi bila seseorang mengajukan pekerjaan dan mereka menghadapi sebuah wawancara, stereotip tersebut dapat tetap berada di benak karyawan, bahkan ketika mereka pergi ke dokter dan ketika mereka pergi ke sekolah,” dia berkata.

Seorang Muslimah Pembuat Film ‘Amerika Berjilbab’ Memecah Stereotip Kelompok Islamophobia

“Salah satu hal yang ingin kami tunjukkan dalam laporan ini adalah bahwa semua hal ini saling terkait. Fokus kebijakan dan representasi media yang membingkai umat Islam dengan cara tertentu memberi umpan stereotip tertentu tentang Muslim. Mereka saling memberi makan satu sama lain dan dampaknya semakin nyata. Hukuman pasar tenaga kerja, dampak kesehatan mental yang lebih besar, dan hukuman dalam sistem peradilan pidana.”

Faktor-faktor ini telah merestrukturisasi lanskap sosial dan politik bagi Muslim Inggris, yang dicirikan oleh berbagai stereotip yang membedakan mereka dan dianggap sebagai kelompok “yang lain”, sebuah karakterisasi akibat kejahatan membenci anti-Muslim yang meroket tahun lalu.

Baroness Sayeeda Warsi, satu-satunya wanita Muslim yang menjadi anggota kabinet, mengatakan bahwa Islamophobia telah menjadi “titik awal Inggris”, dan sekarang ini berubah menjadi bentuk kefanatikan dengan kemasan yang lebih “terhormat”.

Bahas Krisis Arab Saudi, Konferensi Digelar di London

LONDON (Jurnalislam.com) – Sebuah konferensi digelar di Inggris untuk menilai ketegangan politik baru-baru ini di Arab Saudi setelah tindakan keras anti-korupsi besar-besaran, Aljazeera melaporkan, Kamis (16/11/2017).

Acara sehari penuh ini diselenggarakan oleh Middle East Monitor, sebuah organisasi pemantauan pers non-profit, dan akan berlangsung pada hari Sabtu di London, mempertemukan para akademisi, jurnalis dan politisi.

Pembicara utama termasuk mantan pemimpin partai Liberal Demokrat Inggris, Paddy Ashdown, dan Jack Straw, yang menjabat sebagai sekretaris luar negeri dan juga dalam negeri Inggris.

“Krisis di Arab Saudi: Perang, Suksesi dan Masa Depan” muncul saat kerajaan tersebut sedang mengalami pergeseran politik besar setelah Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud menggeser keponakannya Mohammed bin Nayef sebagai putra mahkota Arab Saudi untuk memberi jalan bagi anaknya, Mohammed bin Salman .

“Lewatlah sudah hari-hari ketika Kerajaan itu merupakan oasis ketenangan dan stabilitas,” kata pengantar konferensi tersebut.

“Saat ini, negara ini diliputi oleh kombinasi masalah dalam dan luar negeri yang, jika salah penanganan, akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan.”

Tindak Lanjuti Penangkapan, Pemerintah Arab Ciduk Puluhan Anggota Keluarga Kerajaan

Pada sesi pertama hari ini, panelis termasuk Dr Madawi Al-Rasheed, seorang profesor akademik dan professor tamu Saudi di London School of Economics (LSE) Middle East Center, akan menyelidiki “Pembentukan Kerajaan, dan bagaimana kita sampai di sini.”

Anggota Parlemen yang merupakan mantan anggota Partai Buruh Clare Short akan menjadi moderator sebuah diskusi panel membahas apa yang para kritikus katakan sebagai paradoks pelanggaran hak asasi manusia karena pemerintah ingin mempromosikan liberalisasi di dalam kerajaan.

Pada tanggal 4 November, Arab Saudi memberhentikan sejumlah menteri senior dan menangkap hampir selusin pangeran sebagai bagian dari penyelidikan oleh komite anti-korupsi baru.

Pemerintah memperlebar pembersihan tersebut dengan mengeluarkan daftar larangan terbang dan dilaporkan membekukan rekening bank yang terkait dengan Mohammed bin Nayef, pangeran mahkota Arab Saudi.

Langkah dramatis tersebut adalah langkah terakhir dalam serangkaian tindakan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk menegaskan kekuasaan atas negara dan para pemimpin sebelumnya.

Di tengah gejolak politik tersebut, Arab Saudi juga mengalami resesi setelah ekonomi mereka mengerut dalam dua kuartal berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 2009.

Negara ini telah meluncurkan program reformasi ekonomi yang ambisius, Saudi Vision 2030, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap minyak.

Sementara itu, Arab Saudi termasuk negara-negara Teluk yang saat ini memblokade Qatar.

Hamas: Teroris Mossad Terbukti Membunuh Komandan Brigade al Qassam di Tunisia

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Hamas menyalahkan badan intelijen nasional Israel Mossad atas pembunuhan salah satu anggota mereka yang berwarga Negara Tunisia setelah melakukan penyelidikan selama 11 bulan.

Kelompok Perlawanan Islam Palestina tersebut mengatakan Mohammed al-Zawari, seorang komandan sayap bersenjata Brigade Qassam sejak 2006, ditembak beberapa kali hingga mati saat berada di dalam mobil di luar rumahnya yang terletak dekat Sfax, 270km tenggara Tunis, pada tanggal 15 Desember 2016, lansir Aljazeera, Kamis (16/11/2017).

Hamas membentuk sebuah komite investigasi segera setelah pembunuhan tersebut.

Berbicara pada sebuah konferensi pers di Beirut pada hari Kamis, Mohammed Nazzal, anggota politbiro Hamas, menyebut operasi Mossad tersebut sebagai “tindakan teroris”.

“Mossad secara resmi berada di balik pembunuhan, yang bukan hanya tindakan teroris, tapi juga pelanggaran kedaulatan negara,” katanya.

Nazzal juga mengatakan bahwa “mereka bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang Tunisia” mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional negara tersebut “untuk menghadapi musuh Zionis”.

Hamas: Deklarasi Balfour Jembatan Kolonial Isreal ke Palestina

“Tunisia juga memiliki informasi mengenai penyelidikan. Kepentingan nasional dan stabilitas Tunisia sangat penting bagi kami,” kata Nazzal.

“Zionis dapat mengulangi perbuatannya sekali lagi, dan karena itu kita bertanggung jawab atas keamanan Tunisia – dan kita juga akan berada di negara Arab lainnya.”

Menurut Hamas, al-Zawari yang berusia 49 tahun adalah seorang insinyur penerbangan yang bekerja untuk pengembangan kendaraan udara tak berawak.

Hamas membuatnya percaya diri hingga mengembangkan pesawat tak berawak “Ababeel” yang digunakan dalam menangkis serangan Israel terakhir di Jalur Gaza pada perang musim panas 2014.

Laporan investigasi penuh, yang dipublikasikan di situs Hamas, mencakup rincian bagaimana pembunuhan tersebut direncanakan dengan cermat selama tiga tahap pada tahun 2015 dan melibatkan 12 individu.

Jenderal Kemananan Hamas Selamat dari Serangan Bom di Gaza

Dua orang yang melakukan pembunuhan tersebut memiliki paspor Bosnia.

Salah satunya, yang bernama Chris Smith, pernah mendaftarkan diri di Sekolah Teknik Nasional Tunis – universitas yang sama dimana al-Zawari belajar untuk mendapatkan gelar pascasarjana.

Laporan tersebut mengatakan bahwa Smith, yang telah memberi tahu universitas bahwa dia ingin mengamati inovasi drone, telah menawari al-Zawari sebuah proyek, yang diduga didukung oleh Uni Eropa, untuk dikerjakan. Al-Zawari menolak setelah mencurigainya.

Nazzal mengatakan bahwa Hamas memiliki badan hukum dan akan menyampaikan laporan investigasi mereka untuk mempelajari kemungkinan opsi melanjutkan temuan tersebut.

“Saya meyakinkan Anda bahwa tim hukum akan memeriksa ini,” katanya. “Kami akan melihat pilihan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Israel.”

Menteri Pendidikan: Turki Mendidik 500.000 Anak-anak Suriah

ANKARA (Jurnalislam.com) – Kementerian Pendidikan Nasional Turki mengintegrasikan hampir setengah juta anak-anak Suriah ke dalam sistem pendidikan pada tahun akademik 2016-2017, menurut data resmi.

Turki menampung 3,2 juta pengungsi Suriah, lebih banyak daripada negara lain di dunia.

Menurut informasi yang dikumpulkan oleh reporter Anadolu Agency, Kamis (16/11/2017) dari data kementerian, 492.544 dari lebih dari 833.000 anak-anak Suriah yang berusia sekolah diintegrasikan ke dalam sistem Turki pada tahun akademik 2016-2017.

Jumlah ini merupakan hampir 60 persen pengungsi Suriah berusia sekolah yang berlindung di Turki.

Di antara hampir setengah juta anak-anak Suriah dalam sistem Turki tersebut adalah: 25.761 siswa taman kanak-kanak; 106.257 murid sekolah menengah dan 51.889 siswa SMA.

Lebih dari 308.637 siswa sekolah dasar Suriah yang tinggal di Turki diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan Turki pada tahun akademik 2016-2017.

Presiden Turki: Operasi di Idlib telah Selesai, Selanjutnya Afrin Ada di Depan Kita

Kementerian tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan kepada siswa Suriah sampai 65 persen pada tahun akademik 2017-2018.

Ankara telah menghabiskan $ 25 miliar untuk membantu dan melindungi pengungsi sejak awal perang saudara Suriah.

Bulan lalu, delegasi Uni Eropa untuk Turki, Christian Berger menyatakan: “Turki telah memberi contoh bagi seluruh dunia dengan cara mengintegrasikan anak-anak Suriah ke dalam sistem pendidikan Turki.”

Suriah telah dikurung dalam perang global yang kejam sejak tahun 2011, ketika rezim Syiah Nushairiyyah Assad menindak aksi demonstrasi rakyatnya dengan keganasan yang tak terduga. Sejak saat itu, ratusan ribu orang terbunuh dalam konflik tersebut, menurut PBB.

Israel Berbagi Laporan Intelijen dengan Arab Saudi

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Sebuah situs web terkemuka di Saudi telah menerbitkan sebuah wawancara yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan kepala staf tentara Israel, menandakan kerjasama yang lebih erat antara kedua negara melawan saingan regional, Iran.

Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh Elaph pada hari Kamis (16/11/2017), Letnan Jenderal Gadi Eisenkot mengatakan bahwa Israel siap untuk berbagi informasi intelijen untuk menghadapi “ancaman” yang diajukan oleh Teheran.

Militer Israel mengkonfirmasi isi wawancara tersebut, sebuah peritiwa langka mengingat bahwa Arab Saudi dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal.

Dalam wawancara tersebut, Eisenkot menyebut Iran sebagai “ancaman terbesar dan sejati” bagi Timur Tengah, menuduhnya mendukung kelompok bersenjata di seluruh wilayah tersebut.

Serangan Rudal Iran Desak Liga Arab adakan Pertemuan Luar Biasa

Dia mengatakan Iran perlu dihentikan untuk menyebarkan pengaruhnya.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Anna Ahronheim, koresponden militer untuk Jerusalem Post, mengkonfirmasi laporan tersebut, mengatakan bahwa wawancara tersebut dilakukan oleh seorang wartawan Druze Israel di Tel Aviv.

“Ini kesepakatan yang cukup signifikan,” kata Ahronheim, mencatat bahwa Eisenkot bahkan tidak memberikan wawancara ke kantor berita Israel.

“Melakukan hal ini jelas merupakan langkah besar bagi Eisenkot.”

Seorang kepala staf Israel berbicara dengan sebuah outlet berbahasa Arab terakhir kali adalah dengan Al Jazeera.

Ahronheim mengatakan bahwa meskipun tidak mungkin kedua negara segera bekerja sama dalam berbagi intelijen secara luas, mereka dapat bekerja sama lebih erat terutama mengenai Iran.

Namun Eisenkot mengatakan dalam wawancara bahwa Israel tidak memiliki kepentingan untuk melancarkan serangan terhadap Hizbullah yang terkait dengan Iran di Lebanon.

Yordania Tolak Rencana Israel Bentuk Pasukan Khusus di Masjid Al Aqsha

Israel telah semakin banyak membuat aliansi publik dengan Arab Saudi menyusul resminya Donald Trump sebagai presiden AS awal tahun ini.

Pada bulan Juni, Yisrael Katz, menteri intelijen dan transportasi Israel, menyarankan agar Raja Arab Saudi, Salman, mengundang Benjamin Netanyahu, perdana menteri zionis, ke Riyadh, untuk membangun hubungan diplomatik penuh.

Katz juga mengatakan Raja Salman harus mengirim anaknya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, ke Tel Aviv.

Kantor berita AFP kemudian melaporkan bahwa putra mahkota tersebut melakukan kunjungan rahasia ke Tel Aviv pada bulan September. Laporan tersebut dibantah oleh Arab Saudi.

Serangan Bom Meledak di Dekat Pertemuan Politik di Kabul, 9 Tewas

KABUL (Jurnalislam.com) – Seorang penyerang martir telah membunuh sedikitnya sembilan orang, meledakkan rompinya di dekat sebuah pertemuan politik di ibukota Afghanistan, Kabul, para pejabat menegaskan, Kamis (16/11/2017).

Juru bicara polisi Kabul Abdul Basir Mujahid mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penyerang tersebut dihentikan di pintu masuk aula, yang biasanya digunakan untuk pernikahan, di mana dia meledakkan bomnya untuk “mengganggu pertemuan politik yang sedang berlangsung”.

“Korban tewas termasuk tujuh polisi dan sisanya adalah warga sipil,” kata Mujahid kepada Al Jazeera.

Pendukung Atta Mohammad Noor, gubernur provinsi utara Balkh, mengadakan sebuah acara di dalam gedung pada saat ledakan tersebut.

Sepekan di Afghanistan: Taliban Bunuh 35 Polisi dan 55 Tentara Boneka, IS Bunuh 70 Warga Sipil Syiah

Juru bicara kementerian kesehatan Ismail Kawoosi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sedikitnya lima orang terluka dan dipindahkan ke rumah sakit darurat kota tersebut.

Kelompok Islamic State (IS) mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sedangkan Imarah Islam Afghanistan (Taliban) membantah terlibat.

Ledakan tersebut merupakan yang terbaru dalam gelombang kekerasan yang telah menewaskan ratusan warga sipil di Afghanistan di tahun 2017.

Ditanya JPU Apakah Islam Ajarkan Toleransi, Ini Jawaban Saksi Ahli Kasus Alfian Tanjung

SURABAYA (Jurnalislam.com) Sidang lanjutan kasus pegiat anti Komunis ustaz Alfian Tanjung menghadirkan saksi ahli agama dari ormas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) ustaz Sudarno Hadi. Dalam kesaksiannya, ustaz Sudarno menjabarkan makna kafir dalam al Qur’an.

“Hal ini saya sampaikan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh pihak Penasehat Hukum. Ini pun ada hubungannya dengan isi dari ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung di Masjid Mujahidin, Perak – Surabaya”. kata saksi ahli kepada Jurnalislam.com di Surabaya, Rabu (15/11/2017).

Menurut ustaz Sudarno, ayat agar memilih pemimpin muslim sangatlah jelas. “Seperti yang sempat viral terakhir ini yaitu QS. Al-Maidah ayat 51 dimana harus orang muslim bukan dari orang kafir,”. Tambah ustazz Sudarno Hadi dalam persidangan.

Dalam persidangan, ustaz Sudarno juga menjelaskan bahwa dakwah kewajiban bagi umat Islam. JPU pun bertanya apakah ada standar etika dalam berdakwah. Saksi ahli menjawab bahwa setiap orang memiliki cara dakwah beragam, seperti contohnya para sahabat Nabi seperti Umar dan Abu Bakar yang berbeda.

“ Hakikatnya berdakwah itu harus menyampaikan kebenaran walaupun pahit.” tambah saksi ahli dari pertanyaan yang ditanyakan oleh JPU dihadapan Hakim.

“Apakah Islam mengajarkan toleransi dan dakwah dalam Islam,”tanya JPU kepada saksi ahli. “Islam sangatlah toleransi hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Kafirun,” tegas saksi ahli dari pertanyaan yang kembali dilontarkan oleh pihak JPU.

Menlu AS Tolak Sanksi Ekonomi terhadap Myanmar

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Aktivis menyerukan tindakan yang lebih kuat untuk menghentikan “genosida yang terus berlanjut” terhadap Muslim Rohingya setelah Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan bahwa dia menentang “sanksi ekonomi berbasis luas” terhadap Myanmar.

Pada konferensi pers bersama dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi di ibukota Naypyitaw pada hari Rabu (15/11/2017), Tillerson mengatakan bahwa dia menyukai sanksi individual terhadap pejabat militer atas keterlibatan mereka dalam kekejaman berdasarkan “informasi yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan”.

Menanggapi permintaan Tillerson untuk penyelidikan independen, Tun Khin – presiden Organisasi Rohingya Burma yang berbasis di Inggris – bertanya bagaimana hal itu akan dilakukan ketika militer menolak mengizinkan sebuah misi pencarian fakta di lapangan.

“Warga Rohingya menghadapi genosida di abad 21. Inilah saatnya bertindak. Apa yang dilakukan AS dan masyarakat internasional tidaklah cukup,” kata Tun Khin.

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh the United States Holocaust Memorial Museum dan Fortify Rights, ada “bukti kuat” genosida terhadap Rohingya di Myanmar.

“Kejahatan ini berkembang dengan impunitas dan tidak ditindak,” kata Matthew Smith, chief executive officer Fortify Rights dalam sebuah pernyataan. “Pengutukan tidaklah cukup. Tanpa tindakan internasional yang mendesak pertanggungjawaban, kemungkinan pembunuhan massal lebih besar.”

Tun Khin meminta sanksi yang ditargetkan terhadap militer Myanmar, yang telah mengusir sekitar 600.000 Rohingya dari negara bagian Rakhine barat ke negara tetangga Bangladesh sejak Agustus.

“Setiap hari Rohingya dibunuh dan rumah mereka dibakar. Sudah dua setengah bulan sejak serangan militer dimulai dan masih terjadi kekejaman,” katanya.

Ogah Kunjungi Muslim Rohingya di Rakhine, Aung Suu Kyi Hanya Utus Penasihatnya Saja

“Kami menuntut agar Myanmar diajukan ke ICC [the International Criminal Court-Pengadilan Pidana Internasional] dan pasukan penjaga perdamaian PBB ditugaskan untuk melindungi warga Rohingya. Kami juga memerlukan embargo senjata global yang diamanatkan oleh PBB untuk negara tersebut.”

Aktivis hak asasi manusia juga mengecam sebuah laporan oleh tentara Myanmar yang mengatakan bahwa tidak ada warga sipil Rohingya yang tewas dalam tindakan militer yang diluncurkan setelah serangan mematikan terhadap tentara oleh kelompok Rohingya bersenjata.

Ro Nay San Lwin, seorang aktivis Rohingya yang berbasis di Jerman, mengatakan bahwa tentara tidak akan pernah mengakui kejahatannya terhadap Rohingya – yang telah mereka lakukan selama 39 tahun terakhir.

“Mereka telah melakukan banyak kejahatan terhadap minoritas lainnya seperti Karen, Kachin dan Shan,” kata Ro Nay San Lwin.

Tentara Myanmar telah memindahkan Mayjen Maung Maung Soe, yang berada di belakang tindakan keras terhadap Rohingya, ke jabatan lain.

Tapi Ro Nay San Lwin mengatakan ini hanya sebuah “pertunjukan humas”.

“Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa mereka [militer] mengambil tindakan sebelum kunjungan Tillerson.”