Berita Terkini

Pemimpin-pemimpin Agama Non Muslim Turki Dukung Kemenangan Erdogan

ANKARA (Jurnalislam.com) – Pemimpin agama dari komunitas non-Muslim di Turki mengucapkan selamat kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan atas keberhasilannya dalam pemilihan presiden dan parlemen pada hari Ahad (24/6/2018), lansir Anadolu Agency.

Uskup Agung Katolik Armenia, Levon Zekiyan, Vikaris Patriark Armenia Turki Aram Ateshian, kepala Komunitas Yahudi Turki Ishak Ibrahimzadeh, Vikaris Patriarkal Gereja Katolik Suriah Turki Orhan Canli, kepala Serikat Yayasan Armenia, Bedros Sirinoglu, kepala rabbi dari komunitas Yahudi di Turki Ishak Haleva adalah beberapa pemimpin agama yang mengucapkan selamat kepada Erdogan.

Para Pemimpin Dunia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Erdogan

Menurut hasil tidak resmi, dengan 96,31 persen suara yang sudah dihitung, Erdogan menerima 52,68 persen suara.

Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang berkuasa dan Aliansi Rakyat – aliansi antara Partai AK dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) – juga memperoleh mayoritas parlemen dengan suara gabungan 53,69 persen.

Para Pemimpin Dunia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Erdogan

ANKARA (Jurnalislam.com) – Saat suara masih terus dihitung dalam pemilihan presiden dan parlemen Turki hari Ahad (24/6/2018), para pemimpin dunia mengucapkan selamat kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan atas kemenangan pemilihannya.

Ucapan selamat pertama dari negara Uni Eropa datang dari Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, menurut sumber-sumber presiden, Anadolu Agency melaporkan.

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev juga mengucapkan selamat kepada Erdogan atas “keberhasilan besar” -nya dalam pemilihan presiden, menurut pernyataan presiden Azerbaijan.

Dalam percakapan telepon, Aliyev mengatakan Turki telah tumbuh di bawah kepemimpinan Erdogan, menambahkan bahwa ekonomi Turki mencetak sukses besar dan Ankara berhasil mengokohkan posisinya secara internasional.

Erdogan: Turki Tidak akan Menyerah dalam Memperjuangkan Yerusalem

Erdogan berterima kasih kepada Aliyev.

Selama percakapan, para pemimpin juga menyatakan keyakinan mereka terhadap kemajuan hubungan persaudaraan antara Turki dan Azerbaijan di semua bidang.

Pernyataan itu juga mengatakan Aliyev mengundang Erdogan untuk melakukan kunjungan resmi ke Azerbaijan, dan Erdogan menerima undangan tersebut.

Republik Turki Siprus Utara (TRNC) Presiden Mustafa Akinci dan Perdana Menteri Bulgaria Boyko Borissov juga menjadi salah satu pemimpin yang mengucapkan selamat atas kesuksesan presiden Turki itu.

Pertimbangkan Praperadilan, DSKS Desak SP3 Sukmawati Dicabut

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr. Muinidillah Basri,MA medesak Presiden dan Kapolri untuk melanjutkan proses hukum atau mencabut status SP3 terhadap Sukmawati yang dianggap telah menistakan agama.

DSKS menganggap kasus Sukmawati Soekarno Putri adalah kasus serius dan luar biasa melukai umat Islam.

Ia menilai, jika kasus penistaan agama semacam ini tidak di proses hukum, maka dikhawatirkan akan ada kasus intoleransi yang serupa di masa yang akan datang ataupun kasus penistaan agama semakin meningkat.

“Dikhawatirkan kasus pnistaan agama semakin meningkat jika kasus seperti ini tidak di proses” kata Dr. Muin, sapaan karibnya kepada Jurnalislam.com beberapa waktu lalu.

Menurut Dr. Muin, kasus ini sangat serius karena sudah 30 perwakilan lembaga yang melaporkan Sukmawati.

“Untuk itu DSKS mendesak Presiden dan Kapolri untuk tidak pandang bulu dalam proses hukum Sukmawati Soekarno Putri,” tambahnya.

Dr. Muin melalui DSKS akan mempertimbangkan langkah selanjutnya jika SP3 tidak di cabut dan proses hukum tetap di hentikan.

“Dan jika ternyata SP3 Sukmawati Soekarno putri tidak di cabut maka DSKS akan pertimbangkan langkah praperadilan”,tutupnya.

Seperti sudah diketahui pada tanggal,29 Maret 2018 Sukmawati Soekarno Putri dalam puisinya yang berjudul “Ibu Indonesia” secara sadar menyinggung dan dinilai melukai umat Islam.

Ia membandingkan suara azan dengan kidung, cadar dengan konde yang terkesan yang dinilai masyarakat merendahkan bagian syariat Islam.

Reporter: Ridho Asfari

Kawal Pilgub Bersih, Cak To Pimpin 1000 Advokat Bela Sudirman Said

SEMARANG (Jurnaislam.com) – Bertempat di Trattoria Jl. Gajah Mada Semarang, Sunarto yang akrab disapa Cak To, seorang advokat dan kurator, menginisiasi tim yang beranggotakan 1000 advokat untuk membela salah satu paslon cagub, Sudirman Said-Ida, Ahad (24/6/2018).

Kepada Jurnalislam.com, Cak To menyampaikan tujuan dibentuknya tim advokat independen ini untuk mengawal Pilgub Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan adil.

“Tujuan dibentuknya tim advokasi Independen ini adalah untuk mengawal pemilu yang bersih dan jurdil,” kata Cak To, yang saat mahasiswa aktif pada kegiatan BEM Unissula.

“Pembelaan ini sifatnya sukarela yang berawal dari kepedulian tim advokasi, bahwa kebenaran, keberanian, kewajiban mutlak dibutuhkan dalam mengawal Sudirman -ida,”tambahnya.

Ia juga menggandeng Joko Sutrisno (mbah Joko), Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus untuk masa bakti 2014-2015.

Cak To sebagai Advokat dan Kurator yang memiliki jaringan nasional menghubungi sahabat dan teman-temannya yang berprofesi sama seperti Cak To.

1000 advokat ini sepakat untuk memberikan batuan advoksi independen kepada Sudirman Said – Ida.

 

Pengamat : Blunder Iriawan, Masyarakat Tidak Percaya Lagi pada Jokowi

SOLO (Jurnalislam.com) – Dilantiknya Komjen Pol M Iriawan sebagai Plt Gubenur Jabar setelah sempat dibatalkan oleh Menkopolhukan Wiranto akibat menuai polemik disebut Tokoh Solo yang juga pengamat perpolitikan Mudrick M Sangidu sebagai sebuah blunder yang dilakukan presiden Jokowi.

“Dan ini sangat blunder, jadi menjauhkan lagi kepercayaan masyarakat, lebih tidak percaya lagi, kesannya pemerintah itu pembohong dan seenaknya sendiri,” katanya kepada Jurnalislam di Solo, Selasa, (19/6/2018).

“Bagaimana mungkin masyarakat percaya pemerintah, darimana, makin jauh ini, dan ini blunder betul,” sambungnya.

Mudrick juga menilai, bahwa pelantikan M Iriawan yang masih dalam suasana lebaran kental dengan unsur politik, apalagi adanya salah satu pasangan calon gubenur tersebut dari anggota kepolisian.

“Dia khawatir kalau jagonya yang jadi jendral polisi itu maju jadi calon gubenur jabar kalah, permasalahannya disini itu, jadi ia sampai mengambil satu keputusan yang bertentangan dengan demokrasi,” ujarnya.

Mudrick juga mengatakan, bahwa sudah seharusnya ada pergantian kepemimpinan kedepan, banyaknya keputusan kontroversi dari pemerintahan dinilai Mudrick akibat tidak bisanya seorang presiden mengatur urusan kenegaraan.

“Kalau ke depan karena saya seorang aktivis memang tahun depan harus ganti presiden, kalau ini saya melihat ini nggak mampu dan ini kan contoh terburuk juga, apa mau dipaksakan lagi. Dan saya hanya minta kepada para pendukungnya ini untuk berfikir yang jernih,” pungkasnya

Din Syamsuddin Minta ANTV Stop Tayangan Karma Roy Kiyoshi, Ini Alasannya

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. Din Syamsuddin meminta ANTV menghentikan penayangan acara Karma yang diasuh oleh Roy Kiyoshi, karena dianggap bertentangan dengan akidah Islam.

“ Setelah menonton acara Karma Roy Kiyoshi di ANTV, saya menyimpulkan di acara tersebut banyak hal yang bertentangan dengan akidah Islamiyah, dan oleh karena itu dapat menyesatkan akidah umat Islam,” kata Din dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Ahad (24/6/2018).

Ia juga meminta Komisi Pengkajian MUI untuk segera mengkaji lebih lanjut.

“Sementara itu, saya menyarankan ANTV sebaiknya menghentikan penayangan acara tersebut, sebelum menimbulkan keresahan di kalangan umat Isla,” tambahnya.

Ia pun berharap KPI segera melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya dan ketentuan hukum yang berlaku.

Tak Dijagokan Lembaga Survey di Pilgub Jabar dan Jateng , Ini Kata PKS

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Lembaga Survey Roda Tiga Konsultan (RTK) merilis survei Pilkada Jabar dan Jateng.

Hasil survei tersebut mencatat, dalam Pilkada Jabar, pasangan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sudrajat – Syaikhu memperoleh 4,8 persen. kalah dari pasangan Demiz-Demul dan RK-UU.

Sedangkan dalam Pilkada Jateng hasil survei mencatat, pasangan Sudirman Said – Ida Fauziah hanya memperoleh 8,6 persen. Kalah jauh dari pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin. Selain RTK, beberpa lembaga survey seperti LSI, Indikator, Instrat juga tidak menjagokan pasangan yang diusung PKS di Pilgub Jabar ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyatakan survei hanya obat pemacu relawan untuk berkampanye lebih keras lagi.

“Aher dulu underdog, hasil survei kecil. Tapi akhirnya berhasil membalikkan hasil survey,” katanya dalam diskusi Survei Pilkada di Resto Mandailing, Lebak Bulus, Jaksel, Jumat (22/6/2018).

Menurutnya, apa yang terjadi saat ini terhadap pasangan Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman Said-Ida Fauziah mengingatkan dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Saat itu pasangan Anies-Sandi selalu kalah dalam survei.

“Saat DKI, kami selalu ada di urutan ketiga dalam hasil survei tapi relawan kami bekerja keras dan berhasil memenangkannya,” pungkasnya.

Mardani mengaku mempunyai strategi jitu untuk mendongkrak popularitas pasangan yang diusungnya di Jabar dan Jateng. Yaitu melalui media sosial.

“Justru saat hari tenang, tim kami bekerja di medsos. Karena medsos lahan yang baik untuk berkampanye,” tuturnya.

Reporter: Gio

Pakar Hukum : Masyarakat Dapat Gugat Pelantikan Iriawan ke Pengadilan

SOLO (Jurnalislam.com) – Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor Muhammad Taufiq SH mengatakan dilantiknya Komjen (pol) Iriawan sebagai PJ Gubenur Jabar telah melanggar Pasal 28 UU NO 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Sebab, kata Taufik, PJ Gubernur dari polisi aktif itu menabrak hukum.

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,” katanya saat dihubungi Jurnalislam.com, Senin, (18/6/2018).

Lebih lanjut, Taufik menjelaskan, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, seorang anggota kepolisian hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah dirinya mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

“Atau jika ditafsirkan secara a contrario ketentuan tersebut berarti, seorang anggota kepolisian yang masih aktif dilarang untuk menduduki jabatan di luar kepolisian,” paparnya.

Taufik juga mengatakan bahwa dengan dilantiknya M Irawan tersebut akan semakin membuat masyarakat curiga akan adanya kecurangan dalam pilkada Jabar kedepan.

“Ini punya dua skenario. Pertama, TB Hasanudin – Anton Charly harus menang. Kedua, kalau kalah akan chaos, itu sebabnya Pj Gubernur dari polisi,” ujarnya.

“Penunjukan Pejabat dari polisi jelas sebuah kesengajaan untuk memenangkan calon mereka. Polisi jadi Plt bisa tapi sudah di PNS kan misal jadi dirjen imigrasi atau dirjen bea cukai,”sambungnya.

Untuk itu, kata Taufik, masyarakat masih bisa memprotes kebijakan Mendagri tersebut melalui PTTUN “Digugat via PTUN, Mendagri dan Jokowi jelas tahu skenario ini,” tandasnya.

FUIS : Jika Umat Islam Golput, Orang Anti Islam Akan Menangkan Calon Mereka

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Menjelang pemilihan gubernur (pilgub Jateng) yang jatuh pada tanggal 27 Juni 2018, Forum Ummat Islam Semarang (FUIS) menyerukan agar umat Islam melek politik terhadap situasi perkembangan politik yang ada, agar aspirasi umat Islam bisa disalurkan ke partai yang berpihak kepada Islam.

“Diharapkan dalam pilgub besok khususnya umat Islam harus paham dan melek politik agar berpartisiasi dalam pemilihan,” ucap ketua FUIS Wahyu Kurniawan kepada Jurnalislam.com, Ahad (24/6/2015)

Ia juga memberi arahan agar nantinya masyarakat Jawa Tengah jangan memilih calon yang diusung oleh partai yang mendukung penista Al-Qur’an maupun partai yang mendistorsi ajaran-ajaran Islam.

“Disini kami menyarankan kepada masyarakat untuk tidak memilih paslon yang diusung oleh partai-partai yang selalu mendistorsi ajaran-ajaran Islam maupun yang selalu mengkriminalisasi para ulama,” tambahnya

Ia kembali menegaskan, bahwa umat Islam harus melek politik Islam. Politik Islam disini adalah setiap urusan politik yang sesuai dan tidak melanggar aturan Islam, bukan mempolitisasi Islam, membawa-bawa Islam tapi untuk kepentingan pribadi, karena hal itu yang dilarang

Terakhir ia berpesan agar masyarakat Jawa Tengah khususnya umat Islam untuk tidak golput, karena tambahnya, jika kekuasaan ini direbut oleh partai-partai yang anti Islam maka diastikan semua kebijakan-kebijakannyapasti akan mendistorsi ajaran-ajaran Islam.

“Yang mau golput silahkan, itu pilihan anda, namun ketahuilah, ketika kaum muslimin golput dan orang-orang yang anti Islam maupun pelaku kemaksiatan memilih calon mereka, maka ketika mereka mendapat suara terbanyak, dipastikan mereka akan membuat kebijakan-kebijakan yang menyulitkan Islam dan umat Islam,” pungkasnya.

Gelar Halalbihalal, Prof Suteki : Kita Butuh Diskusi, Bukan Persekusi!

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Suteki, SH., M.Hum yang dinonaktifkan awal bulan Juni lalu menggelar halal bihalal bersama kawan-kawannya di facebook bertempat di kediamannya, Banyumanik Semarang, Sabtu (23/6/2018).

Hadir dalam acara tersebut warga dari berbagai kota seperti Kudus, Blora, Pati, Purwodadi, dan berbagai wilayah lainnya di Jateng, terkhusus untuk memberikan simpati dan dukungan.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Suteki menyampaikan agar segala perubahan yang terjadi negeri ini mulai dari perpolitikan, hukum dan agama agar mengedepankan diskusi bukan persekusi.

“Kita butuh literasi yang cukup agar perubahan mendasar atau disrupsi dapat dilakukan melalui diskusi bukan persekusi sehingga diperoleh solusi yang komprehensif,” katanya saat menyampaikan tausyiah politiknya didepan para hadirin.

Dalam acara silaturahim tersebut, hadirin memberikan dukungan agar beliau tidak patah semangat dalam membela kebenaran walaupun kezaliman menimpanya.

Bahkan Prof Suteki yang dinonaktifkan karena dituding sebagai anggota ormas Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI) terenyuh dan hampir menitikkan air mata setelah perwakilan dari Forum Umat Islam Semarang (FUIS) menyampaikan dukungan dan perhatiannya.

“Semoga dukungan moril saya cukup menjadi hujjah dihadapan Allah ketika ditanya, apa yang telah kamu lakukan ketika melihat saudaramu dizalimi?,”ucap Humas FUIS Danang Setyadi.