Berita Terkini

SMAN 3 Cimahi Kumpulkan Rp.30 Juta untuk Korban Bencana di Sulteng

Dana tersebut dikhususkan untuk keperluan sekolah para korban musibah di Sulteng.

CIMAHI (Jurnalislam.com) – Simpati untuk korban gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah terus berdatangan. Tak ketinggalan, para siswa, guru, dan orang tua siswa SMAN 3 Cimahi berpartisipasi untuk membantu meringankan beban saudara-saudara mereka di Palu, Donggala, dan Sigi.

Setiap walikelas di Sekolah ini mengintruksikan siswanya untuk mengumpulkan donasi termasuk dari orang tua mereka yang selanjutnya dikelola oleh bidang kesiswaan sekolah. Alhasil, donasi lebih dari Rp. 30 juta terkumpul dan akan disalurkan melalui Daarut Tauhid (DT) Peduli.

Kepala Sekolah SMAN 3 Cimahi, Nely Krisdayana mengatakan, penggalanangan dana tersebut berlangsung selama 4 hari.

“Kita selama empat hari melakukan pengumpulan dana, sisa-sisa jajan siswa dikumpulkan melalui bidang keiswaa,” kata Nelly di Cimahi, Kamis (19/10/18).

Kegiatan ini, lanjut Nelly, juga untuk melatih kepedulian siswa-siswi serta melatih keikhlasan mereka.

Nelly menjelaskan, dana tersebut dikhususkan untuk keperluan sekolah para korban musibah di Sulteng.

Laporan: Saifal / Cimahi

Penghina Habib Rizieq Ini Ketakutan Didatangi FPI

Jika melalui proses kekeluargaan ini tidak bisa membuat Nanang jera, pihaknya mempersilahkan FPI untuk memproses hukum.

BANYUWANGI (Jurnalislam.com) – Beberapa perwakilan ormas Islam dari FPI dan Jamaah Ansharusy Syariah menelusuri keberadaan pemilik akun facebook Nanang Kholik di Desa Gambiran, Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (18/10/2018).

Kedatangan mereka untuk meminta klarifikasi (tabayun) terkait pelecehan terhadap Habib Rizieq Shihab dan beberapa tokoh nasional lainnya yang diposting dalam status facebook.

Terlebih dahulu, perwakilan FPI dan Ansharusyariah itu menemui Kepala Desa Gambiran, Eko Hadi Riyanto guna memastikan bahwa Nanang Kholik adalah warga desa tersebut.

“Sebagai sesama muslim kami wajib bertabayun terkait maksud Nanang Kholik mengunggah gambar pelecehan itu. Sudah sepantasnya dia meminta maaf karena hal ini masuk ranah pelanggaran hukum,” terang perwakilan FPI, Agus Iskandar.

Menanggapi hal itu, Kades Eko Hadi langsung menugaskan stafnya untuk menghadirkan Nanang Kholik. Namun Nanang menolak datang karena ketakutan.

“Staf kami sudah mengajak baik-baik Nanang untuk datang namun dia tidak berani dan menyampaikan maaf lewat telepon kepada saya,” papar Eko Hadi.

Eko menegaskan, jika melalui proses kekeluargaan ini tidak bisa membuat Nanang jera, pihaknya mempersilahkan FPI untuk memproses hukum Nanang jika mengulangi perbuatanya.

“Kami persilakan Bapak-bapak menempuh cara hukum untuk menyadarkan warga kami,” ucap Eko.

Untuk menjaga kondusifitas, perwakilan ormas menyerahkan kepada Kepala Desa untuk membina Nanang Kholik supaya tidak mengulangi perbuatannya.

“Kami mengapresiasi tanggapan pak Kades dan menyesalkan tindakan pelecehan ulama yang dilakukan warganya. Kami akan memantau kasus ini demi kemaslahatan bersama. Semoga ke depannya hal semacam ini tidak terjadi lagi di daerah kita,” papar Agus.

Dalam facebooknya, Nanang mengunggah gambar Habib Rizieq dengan mengenakan pakaian perempuan India sedang dipeluk oleh seorang pria Arab yang wajahnya diganti Amien Rais.

Laporan : Moch Ihsan / Banyuwangi

Sebelum Khashoggi Dimutilasi Ajudan Pangeran Salman Terlihat di Konsulat Saudi

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Foto-foto yang diterbitkan pada hari Kamis (18/10/2018) menunjukkan seorang teman dekat dan ajudan Pangeran Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, memasuki konsulat Saudi di Istanbul hanya beberapa jam sebelum jurnalis Jamal Khashoggi menghilang di dalam.

Surat kabar Turki, Sabah, mempublikasikan foto-foto dengan tanggal yang tertera, diambil dari rekaman pengawasan keamanan, yang menunjukkan Maher Abdulaziz Mutreb di luar konsulat Saudi pada pukul 9:55 waktu setempat, di luar kediaman konsul Saudi pada pukul 16:45, di sebuah hotel pada jam 5: 15 sore dan akhirnya di bandara jam 5:58 sore, Anadolu Agency melaporkan.

Foto-foto itu adalah bukti paling mendalam yang muncul sejauh ini yang menghubungkan dugaan pembunuhan Khashoggi dengan otoritas tertinggi keluarga kerajaan Saudi.

Baca juga: Saudi akan Salahkan Penasihat Pangeran Salman atas Terbunuhnya Khashoggi

Mutreb ditugaskan sebagai diplomat di kedutaan Saudi di London pada tahun 2007 dan sering terlihat dalam foto bersama Pangeran Salman di AS, Spanyol dan Perancis.

Khashoggi, seorang kolumnis untuk The Washington Post dan juga seorang warga negara Saudi, terakhir terlihat memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. Bukti semakin jelas bahwa wartawan itu tewas dan dipotong-potong (mutilasi) oleh warga Saudi yang terbang ke Istanbul pada hari yang sama.

Menurut The New York Times, Mutreb termasuk di antara 15 warga Saudi, termasuk beberapa pejabat, yang tiba di Istanbul dan mengunjungi gedung itu sementara Khashoggi masih di dalam.

Baca juga: Trump: Ini Jelas Terlihat seperti Khashoggi Sudah Mati

Otoritas Saudi belum memberikan penjelasan yang jelas tentang nasib Khashoggi, sementara beberapa negara – terutama Turki, AS dan Inggris – telah menyatakan keinginan mereka bahwa masalah ini harus dijelaskan secepat mungkin.

The New York Times melaporkan pada hari Kamis bahwa ada rencana oleh pemerintah Saudi untuk menyalahkan pembunuhan Khashoggi pada Jenderal Ahmed al-Assiri, penasihat untuk Pangeran Salman.

Saudi akan Salahkan Penasihat Pangeran Salman atas Terbunuhnya Khashoggi

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Arab Saudi sedang mempertimbangkan menyalahkan pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi pada seorang perwira intelijen yang dekat dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, New York Times melaporkan pada hari Kamis (18/10/2018).

Sumber-sumber mengatakan kepada Times bahwa penguasa di kerajaan itu berencana untuk menimpakan kesalahan pada Jenderal Ahmed al-Assiri, seorang penasihat putra mahkota yang berusia 33 tahun.

“Para penguasa Saudi diperkirakan akan mengatakan bahwa Jenderal Assiri menerima otorisasi lisan dari Pangeran Muhammad untuk menangkap Khashoggi untuk diinterogasi di Arab Saudi, tetapi salah memahami instruksi-instruksinya atau melanggar otorisasi itu dan menghabisi nyawa pembangkang itu,” dua orang yang akrab dengan rencana mengatakan kepada Times dengan syarat anonimitas.

Baca juga: Komite Perlindungan Wartawan: Turki Harus Desak PBB Segera Selidiki Kasus Khashoggi

Bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi, dilihat oleh banyak pihak di Barat sebagai seorang pembaharu yang telah membawa perubahan sosial besar dan reformasi progresif ke kerajaan.

Namun, citranya telah tercemar dalam beberapa pekan terakhir karena kecaman global atas jurnalis yang hilang.

Khashoggi, seorang kolumnis untuk The Washington Post yang juga warga negara Saudi, terakhir terlihat memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. Bukti semakin jelas bahwa wartawan itu tewas dan dipotong-potong oleh warga Saudi yang terbang ke Istanbul pada hari yang sama.

Para pejabat dari tim gabungan Turki-Saudi menyelesaikan penyelidikan atas kasus tersebut pada Kamis pagi setelah menyisir tempat tinggal serta gedung Konsulat Saudi di Istanbul.

Sementara itu, mayoritas anggota parlemen AS telah mengambil sikap menentang Arab Saudi, menuntut jawaban atas hilangnya Khashoggi.

Baca juga: Trump: Ini Jelas Terlihat seperti Khashoggi Sudah Mati

Anggota Kongres Demokrat, Jim McGovern, memperkenalkan RUU di Dewan Perwakilan yang akan menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi kecuali Sekretaris Negara Mike Pompeo menyatakan bahwa kerajaan tidak memerintahkan pembunuhan Jamal Khashoggi. RUU saat ini memiliki 8 co-sponsor dari kedua partai politik.

Namun setelah kembali dari perjalanan ke Arab Saudi dan Turki, Pompeo mengatakan dia menyarankan Presiden AS Donald Trump untuk memberi waktu “beberapa hari lagi” bagi para pejabat Saudi untuk melanjutkan penyelidikan.

Trump, bersama dengan pejabat senior di pemerintahan, membela bin Salman, dengan Jared Kushner, menantu laki-laki Trump dan penasihat Timur Tengah, mengatakan kepada presiden untuk berdiri di belakang putra mahkota, surat kabar melaporkan.

The Times mengatakan bahwa Saudi telah memberi penjelasan kepada AS tentang rencana mereka, dan orang-orang “dekat Gedung Putih telah diberi pengarahan dan diinformasikan tentang Jenderal Assiri.”

Assiri sebelumnya adalah juru bicara koalisi pimpinan Saudi di Yaman dan telah dipromosikan menjadi penasehat tingkat tinggi tahun lalu.

PBB Kirim 30 Truk Bantuan Kemanusiaan ke Idlib

JENEWA (Jurnalislam) – PBB telah mengirim 30 truk bantuan kemanusiaan ke provinsi Idlib di barat laut Suriah pada hari Kamis (18/10/2018).

Konvoi itu melewati gerbang perbatasan Cilvegozu di distrik Reyhanli di Hatay selatan.

Sekitar 600 ton bantuan kemanusiaan akan didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan di Idlib dan daerah perdesaannya, World Bulletin melaporkan.

Terletak di dekat perbatasan Turki, provinsi Idlib adalah rumah bagi lebih dari tiga juta warga Suriah, banyak di antaranya melarikan diri dari kota-kota lain setelah serangan oleh pasukan rezim.

Baca juga: Begini Sikap HTS Terkait Zona Demiliterisasi di Idlib Menurut Analis

Setelah pertemuan di kota pelabuhan Rusia Sochi bulan lalu antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dan rekan Rusianya Vladimir Putin, kedua negara sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi Idlib.

Ankara dan Moskow juga menandatangani nota kesepahaman yang menyerukan “stabilisasi” zona de-eskalasi Idlib, di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.

Tentara Zionis Tingkatkan Serangan terhadap Aksi Protes di Gaza

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Kabinet Militer Israel pada hari Kamis (18/10/2018) memerintahkan pasukannya untuk meningkatkan serangannya terhadap  aksi Great March Return Palestina yang sedang berlangsung di sepanjang zona penyangga Gaza-Israel, menurut laporan media Israel.

“Mulai Jumat, militer akan mengintensifkan tanggapannya terhadap serangan roket dari Gaza dan akan memperluas jangkauan tembakan selama protes di sepanjang perbatasan,” harian Israel Haaretz melaporkan.

Menurut kebijakan baru, para demonstran Palestina harus menjaga jarak yang lebih jauh dari zona penyangga – jika tidak, pasukan Israel telah diperintahkan untuk melepaskan tembakan.

Baca juga: PM Zionis Netanyahu Siapkan Operasi Militer di Gaza

“Tanggapan terhadap balon pembakar dan layang-layang yang diluncurkan dari Gaza akan lebih kuat,” kata surat kabar itu.

Menurut Haaretz, Kabinet Militer bersidang selama lima jam di akhir hari Rabu setelah sejumlah roket ditembakkan ke wilayah Israel dari Gaza.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman dan Menteri Pendidikan Naftali Bennett telah berulang kali menyerukan tanggapan militer yang lebih keras terhadap aksi unjuk rasa yang berlangsung di sepanjang zona penyangga.

Namun, sebagian besar anggota Kabinet Keamanan, termasuk Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu, dilaporkan ingin menghindari operasi militer yang lebih luas.

Baca juga:  Tinjau Situasi Kemanusian di Gaza, Delegasi Eropa Ini Ditolak Israel

Anggota kabinet dilaporkan diberitahu untuk tidak berbicara dengan media tentang masalah yang dibahas pada pertemuan tersebut.

Namun, hal ini tidak menghalangi Menteri Perumahan Yoav Galant, untuk membuat komentar provokatif kepada wartawan.

“Saya tidak mengomentari isi diskusi kabinet, tapi saya bisa mengatakan satu hal secara eksplisit: aturan permainan akan berubah,” katanya.

“Kami tidak akan lagi menerima unjuk rasa di sepanjang pagar perbatasan,” tegas Galant.

Dalam perkembangan terkait, Brigade Izzudin al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, mengancam pada hari Kamis untuk menanggapi setiap serangan Israel di Gaza.

Baca juga: Israel Gempur Gaza dengan Serangan Udara

Di situs resminya, Brigade memposting sebuah video singkat yang menunjukkan seorang pejuang Brigade bersiap-siap untuk menembakkan salvo roket ke wilayah Israel.

Sejak aksi unjuk rasa di sepanjang zona penyangga dimulai pada 30 Maret, lebih dari 200 warga Palestina telah gugur – dan ribuan lainnya terluka – oleh tembakan brutal tentara Israel.

Para pengunjuk rasa menuntut hak untuk kembali ke rumah mereka di Palestina yang bersejarah sejak mereka diusir pada tahun 1948 untuk membentuk negara baru Israel.

Mereka juga menuntut diakhirinya blokade 12 tahun Israel di Jalur Gaza, yang telah memusnahkan ekonomi daerah wilayah itu dan mencabut banyak komoditas pokok bagi sekitar dua juta penduduknya.

Jenderal Tinggi Afghanistan Tewas dalam Serangan Taliban di Kandahar

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Pimpinan tinggi militer Kandahar telah tewas dalam serangan berani yang diklaim oleh pejuang Taliban, meninggalkan kekosongan kekuasaan di provinsi penting itu menjelang pemilihan hari Sabtu besok.

Jenderal Abdul Raziq, salah satu pejabat keamanan paling berpengaruh di Afghanistan, tewas bersama dengan kepala intelijen Kandahar, Abdul Mohmin, ketika seorang pengawal melepaskan tembakan setelah pertemuan di provinsi selatan, kata para pejabat, Kamis (18/10/2018).

Wakil gubernur provinsi Agha Lala Dastageri mengatakan, Gubernur Kandahar Zalmai Wesa juga meninggal karena luka-lukanya setelah dibawa ke rumah sakit setempat, meskipun para pejabat keamanan di ibu kota bersikeras bahwa Wesa terluka tetapi selamat.

Mengutip para pejabat militer AS, TOLOnews melaporkan bahwa Wesa selamat dari serangan setelah menjalani operasi, menambahkan bahwa dia dalam kondisi stabil.

Baca juga: Dua Pos Militer Diserang Taliban, 17 Pasukan Bentukan AS Tewas

Jenderal Scott Miller, komandan tertinggi AS di Afghanistan yang berada di pertemuan dengan Raziq beberapa saat sebelumnya, tidak terluka dalam serangan itu.

Dalam klaim tanggung jawab mereka, Taliban mengatakan mereka menargetkan Miller dan Raziq, yang memiliki reputasi menakutkan sebagai lawan yang kejam dari kelompok bersenjata itu.

Terbunuhnya Raziq merupakan pukulan besar bagi pemerintah Afghanistan menjelang pemilihan parlemen pada 20 Oktober, dimana Taliban telah berikrar untuk mengganggu.

Hashem Ahelbarra dari Al Jazeera, melaporkan dari Kabul, mengatakan dua pejabat AS juga terluka dalam serangan itu.

“Ada pertemuan antara komandan puncak AS di Afghanistan Scot Miller dan perwakilan pemerintah di Kandahar. Setelah pertemuan itu, ada tembakan di dalam kompleks gubernur.

“Dalam tembakan itu, kepala intelijen, dan komandan polisi top tewas. Dua orang Amerika cedera,” Ahelbarra melaporkan.

Baca juga: AS Mohon Taliban Hadiri Pembicaraan Damai Afghanistan

Pejuang Taliban telah berhasil menyusup ke pertemuan-pertemuan pemerintah yang paling aman pada banyak kesempatan tahun ini, menyerang jantung komando Afghanistan.

“Kepala polisi Kandahar yang brutal telah tewas bersama beberapa pejabat lainnya,” kata pernyataan Taliban.

Raziq dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia tetapi sangat dihormati oleh para pejabat AS yang melihatnya sebagai salah satu pemimpin paling efektif di Afghanistan, yang sebagian besar bertanggung jawab untuk menjaga provinsi Kandahar tetap terkendali.

Sebagai komandan flamboyan, ia berhasil selamat beberapa kali setelah diserang beberapa kali dan nyaris lolos dari serangan tahun lalu di mana lima diplomat dari Uni Emirat Arab tewas di Kandahar.

Juru bicara NATO Kolonel Knut Peters mengatakan Miller, yang mengambil posisi komando AS dan juga misi Resolute Support pimpinan NATO di Afghanistan bulan lalu, tidak terluka tetapi dia menegaskan bahwa dua orang Amerika terluka dalam baku tembak.

BPKH : Dana Haji Diinvestasikan ke SBSN

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meyakinkan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan secara optimal, profesional, syariah, transparan, efisien, dan nirlaba.

“Apabila pada akhir tahun keuangan haji terdapat efisiensi dan nilai manfaat lebih akan dikembalikan ke kas haji milik jemaah haji,” kata Kepala Divisi Komunikasi dan Humas BPKH, Tanti Widia dikutip dari laman setkab.go.id, Kamis (18/10/2018).

Tanti menjelaskan sejak 2009 Kementerian Agama dan sekarang BPKH telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) termasuk Suku Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan outstanding per Juni 2018 sebesar Rp37,9 triliun.

“Menurut keterangan Kementerian Keuangan (30 November 2017) penerbitan SBSN seri SDHI digunakan untuk general financing (pembayaran APBN secara umum), dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara spesifik (earmarked),” ungkapnya.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan secara transparan, dipublikasikan, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh DPR.

Oleh karena itu, Tanti menjamin dana haji yang diinvestasikan di suku dana haji di pemerintah tetap utuh, bahkan terus dikembangkan dan tidak ada yang berkurang.

“Pemerintah selalu mengembalikan pokok suku dana haji pada saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasil tepat waktu dan tepat jumlah,” jelasnya.

Mengenai nilai manfaat bagi jemaah haji, Tanti Widia menjelaskan biaya haji bagi jemaah haji yang berangkat dibiayai dari setoran awal, dan setoran lunas jemaah haji yang bersangkutan, nilai manfaat serta hasil penempatan dan investasi dana haji.

Menurut Tanti, penggunaan nilai manfaat untuk jemaah berangkat itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Adapun mulai tahun 2018 sesuai UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagian nilai manfaat juga dialokasikan kepada jemaah tunggu dalam bentuk virtual account.

“Pemerintah dan BPKH menjamin bahwa jemaah haji yang berangkat dipastikan mendapatkan pelayanan memadai, dan dipenuhi semua hak-hak keuangan. Sedangkan jemaah tunggu mendapat bagian nilai manfaat (virtual account), dan tidak ada penerapan sistem Ponzi,” tegas Tanti.

Tanti kembali menegaskan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara hati-hati, aman, dan tidak berbahaya bagi jemaah haji yang berangkat maupun jemaah haji tunggu.

Sumber: bisnis.com

BPN Sudah Minta Bupati Bekasi Hentikan Proyek Meikarta

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah mengirimkan surat kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk menghentikan pembangunan proyek perumahan Meikarta sejak Maret 2018.

Karena pembangunan megaproyek Meikarta yang ada di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, itu dianggap tidak sesuai dengan aturan tata ruang, makanya harus diperbaiki terlebih dahulu.

“Jadi memang kemarin kita minta supaya dihentikan dari ATR BPN karena perizinan belum ada. Jadi kita memang memaksa mereka supaya berhenti dulu urus izin,” ujar Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tanah Kementerian ATR BPN, Budi Situmorang di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Oktober 2018.

Menurut Budi, hingga hari ini persoalan laporan perizinan soal masalah tata ruang belum selesai juga. Bahkan, berdasarkan informasi untuk persoalan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum selesai.

“Kami dapat dari teman-teman kantor kami bahwa IMB yang izin mendirikan bangunan yang usulkan mereka untuk dapat izin IMB itu jadi IMB induk. Tapi teman-teman seperti biasa, IMB itu enggak bisa induk, namanya juga mendirikan bangunan, jadi single bangunan. Nah, mungkin itu di situ,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan sembilan orang tersangka suap izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group dan dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Selanjutnya yakni Jamaludin selaku Kepala Dinas Pemkab Bekasi, Sahat M Nohor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Meski tersandung masalah hukum, tapi kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama atau PT MSU, Denny Indrayana mengatakan, proses pembangunan proyek Meikarta yang dikerjakan oleh PT MSU, akan terus berlanjut, meski tengah tersandung kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia mengatakan, kelanjutan proyek Meikarta mengacu pada keterangan KPK yang menyatakan bahwa proses hukum dugaan suap yang saat ini berlangsung, berbeda dengan proses pembangunan yang masih berjalan di Meikarta.

Sumber : viva.co.id

Sampai Sekarang, Mayoritas Warganet Masih Bingung Kenapa Jokowi Pilih Ma’ruf Amin

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tahun 2019 mendatang, dan telah menunjuk ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maruf Amin, sebagai calon wakil presiden pada tanggal 9 Agustus lalu.

Ditunjuknya Maruf Amin sebagai cawapres, tentunya memunculkan perbincangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, baik di dunia nyata maupun di sosial media.

Pemantauan sosial media yang dilakukan oleh perusahaan media intelligence Isentia, menunjukan sebanyak 93.353 postingan mengenai Maruf Amin dalam dua bulan terakhir ini, yaitu pasca diumumkan pada 9 Agustus hingga 17 Oktober 2018 kemarin.

“Namun volume perbincangan seputar Maruf Amin mencapai puncak tertinggi sekitar seminggu setelah penunjukannya diumukan secara resmi oleh Presiden Jokowi,” jelas Rendy Ezra, Insight Manager Isentia dalam lansir kontan.co.id, Kamis (18/10/2018).

Dalam perbincangan yang 92,5%-nya berlangsung di Twitter ini, kebanyakan warganet berspekulasi dan bertanya-tanya mengenai alasan Jokowi memilih Maruf Amin sebagai pendampingnya di Pilpres mendatang.

Namun, 63% dari nada perbincangan ini bersifat netral dan 30% positif, sementara hanya 11% saja dari perbincangan tersebut yang bernada negatif.

Selain Twitter, 6,7% perbincangan berlangsung di Facebook, serta Instagram dan penggunaan berbagai blog juga forum sebesar 0,46% dan 0.36%.