Berita Terkini

Tur Pangeran Arab Disambut dengan Protes Publik Internasional

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Rentetan tur kunjungan oleh Pangeran Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman disambut dengan protes publik, dengan banyak yang menilai tur itu sebagai upaya untuk membersihkan citra setelah pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi.

Bin Salman tiba di Uni Emirat Arab (UEA) pada hari Kamis untuk kunjungan tiga hari, di mana ia bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed.

Putra mahkota Saudi juga menghadiri putaran final Kejuaraan Dunia Formula Satu di Abu Dhabi dan bertemu dengan pemimpin Chechnya Ramzan Kadirov.

Pada hari Ahad, bin Salman mengunjungi Bahrain untuk melakukan pembicaraan dengan Raja Hamad bin Issa.

Meskipun Pengadilan Saudi tidak menyebutkan negara-negara yang akan dikunjungi bin Salman, putra mahkota diperkirakan akan mengunjungi Mesir, Tunisia, Aljazair dan Mauritania selama turnya.

Putra mahkota juga diharapkan menghadiri KTT G20 di Argentina akhir bulan ini.

Tur Bin Salman adalah yang pertama sejak Khashoggi, seorang wartawan Saudi dan kolumnis untuk The Washington Post, tewas di dalam Konsulat Saudi di Istanbul bulan lalu.

Setelah awalnya mengatakan dia meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup, beberapa pekan kemudian pemerintah Saudi mengakui dia terbunuh di sana, menyalahkan kelompok Saudi yang berlebihan saat melakukan operasi yang direncanakan.

Dalam sebuah pernyataan, Journalist Syndicate Tunisia mengatakan kunjungan bin Salman ke negara Arab “bertujuan untuk memperindah catatan berdarahnya”, mengutip pembunuhan Khashoggi dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di kerajaan kaya minyak itu.

Sekelompok 50 pengacara Tunisia juga mengatakan mereka akan mengajukan gugatan untuk menolak masuknya bin Salman ke Tunisia.

“Kami juga akan mengambil langkah-langkah lain untuk mencegah kunjungan bin Salman,” kata Nizar Boujalal, juru bicara kelompok pengacara tersebut, kepada Anadolu Agency.

Dia mengatakan para pengacara mungkin melakukan protes di bandara Tunis-Carthage atas kedatangan bin Salman.

Baca juga:

Aktivis Tunisia juga menyerukan demonstrasi menentang kunjungan pangeran mahkota Saudi ke negara itu.

Di Mesir, the Civil Democratic Movement, sebuah payung dari sembilan kelompok oposisi, menyuarakan kekesalan mereka atas rencana kunjungan bin Salman ke Mesir.

Dalam sebuah pernyataan, gerakan itu menggambarkan bin Salman sebagai “salah satu arsitek penyitaan pulau Tiran dan Sanafir” – dua pulau Laut Merah yang diserahkan Mesir ke Arab Saudi berdasarkan perjanjian demarkasi maritim pada tahun 2016.

Gerakan itu mengatakan kunjungan bin Salman adalah “sebuah upaya untuk mempercantik citranya setelah pembunuhan Khashoggi”.

Puluhan jurnalis Mesir juga mengeluarkan pernyataan yang menolak kunjungan bin Salman karena situasi yang memburuk saat ini di Yaman dan dugaan normalisasi hubungan mereka dengan Israel.

Pada 2015, Arab Saudi dan beberapa sekutu Sunni meluncurkan serangan udara besar-besaran terhadap pemberontak Houthi, yang menguasai sebagian besar negara, termasuk ibukota Sanaa, setahun sebelumnya.

Kekerasan berkelanjutan di Yaman telah menghancurkan banyak infrastruktur negara, mendorong PBB untuk menggambarkan situasi di sana sebagai salah satu “bencana kemanusiaan terburuk zaman modern”.

Pada hari Ahad, Kementerian Luar Negeri Aljazair mengecam keras “pembunuhan mengerikan” Khashoggi, dalam komentar resmi pertama Aljazair tentang pembunuhan itu.

Aktivis Aljazair juga telah meluncurkan kampanye online menentang kunjungan yang direncanakan oleh putra mahkota Saudi ke negara itu.

Pekan lalu, Abderrazak Makri, kepala Gerakan Masyarakat untuk Perdamaian (the Movement of Society for Peace) – partai Islamis terbesar di Aljazair – mengatakan kunjungan bin Salman “tidak bisa memperbaiki citranya” di ranah Arab dan internasional.

Di Mauritania, beberapa tokoh politik menyerukan boikot terhadap kunjungan bin Salman ke negara itu, menggambarkan kunjungan itu sebagai upaya “untuk memoles citranya”, menurut media Mauritania.

Polisi Turki Gelar Pencarian Jasad Khashoggi di Dalam Sumur

YALOVA (Jurnalislam.com) – Polisi Turki sedang mencari dua vila di provinsi Yalova dalam penyelidikan terkait pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi.

Pasukan polisi dan dan militer mengambil posisi di sekitar vila-vila di desa Termal distrik Samanli, menurut sumber-sumber polisi, lansir Anadolu Agency, Senin (26/11/2018).

Pencarian jasad di dalam sumur di kebun salah satu vila juga sedang berlangsung.

Dua mobil pemadam kebakaran dan tim investigasi TKP juga telah mencapai tempat itu.

Gubernur Yalova Muammer Erol mengatakan bahwa Kantor Kepala Penuntut Umum Istanbul akan membuat pernyataan akhir tentang operasi pencarian.

Anjing pelacak dan drone dikerahkan membantu operasi.

Baca juga:

Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Setelah awalnya mengatakan dia meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup, beberapa pekan kemudian pemerintah Saudi mengakui dia terbunuh di sana, menyalahkan kelompok Saudi yang berlebihan saat melakukan operasi yang direncanakan.

Begini Sikap Turki Setelah Kapal Perang Rusia Tembaki Kapal AL Ukraina

ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki menyatakan keprihatinannya pada hari Senin (26/11/2018) atas laporan bahwa militer Rusia melepaskan tembakan ke kapal angkatan laut Ukraina dan melukai melukai awaknya.

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Turki mengikuti perkembangan dan ketegangan yang meningkat di Laut Azov dan Selat Kerch.

“Sebagai negara pesisir Laut Hitam, kami menekankan bahwa kebebasan melintas (freedom of passage) di Selat Kerch tidak boleh terhalang.

“Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dari langkah-langkah yang membahayakan perdamaian dan stabilitas regional, untuk menghormati hukum internasional dan bertindak dalam akal sehat dan menahan diri untuk menghindari meningkatkan ketegangan,” tambah pernyataan itu.

Rusia menyita tiga kapal perang angkatan laut Ukraina dari Crimea di Laut Azov pada hari Ahad.

Baca juga: 

Kremlin mengatakan kapal-kapal itu mengabaikan panggilan untuk berhenti di perbatasan, hingga memicu aksi militer.

Angkatan Laut Ukraina sebelumnya menuduh Rusia melepaskan tembakan ke kapal perangnya dari Crimea, menegaskan bahwa anggota awak terluka dan kapalnya disita oleh Rusia.

Eskalasi itu menyusul pemblokiran Rusia terhadap Selat Kerch, satu-satunya jalan ke Laut Azov, dengan menempatkan kapal kargo di bawah Jembatan Krimea.

Terkait Kasus Khashoggi Rencana Kunjungan Pangeran Arab di Protes Warga Tunisia

TUNISIA (Jurnalislam.com) – Beberapa serikat dan kelompok masyarakat sipil Tunisia menyerukan aksi protes terhadap rencana kunjungan Pangeran Mahkota Saudi Muhammad bin Salman (MBS), dengan alasan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Demonstrasi itu direncanakan akan digelar pada hari Senin (26/11/2018) pukul 5 sore (1600 GMT) di pusat Tunis, dan diselenggarakan oleh National Union of Tunisian Journalists dan beberapa LSM serta organisasi masyarakat sipil.

Protes lain – yang diselenggarakan oleh badan mahasiswa – direncanakan digelar pada Selasa pagi di Tunis dan kota Sfax.

Arab Saudi telah menghadapi kritik global yang kuat atas pembunuhan kritikus Khashoggi di konsulat Istanbul pada 2 Oktober.

Baca juga:

Jasadnya dilaporkan terpotong-potong dalam operasi “rahasia”, menurut Arab Saudi, tetapi analisis CIA yang bocor ke media AS mengarah pada Pangeran Muhammad bin Salman.

“(Katakan) Tidak untuk penodaan Tunisia, negara revolusi (No to the desecration of Tunisia, country of the revolution)” isi tulisan spanduk besar yang ditampilkan selama akhir pekan di serikat wartawan, yang menggambarkan seorang pria berpakaian tradisional Saudi memegang gergaji dengan punggungnya menghadap ke kamera.

Dalam sebuah surat terbuka untuk presiden Tunisia, persatuan wartawan itu mengecam “kunjungan putra mahkota Saudi, yang merupakan bahaya bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia, dan ancaman nyata terhadap kebebasan berekspresi”.

Kedatangannya, kata serikat itu, akan menjadi “pelanggaran mencolok terhadap prinsip-prinsip revolusi kita”.

Gerakan kebangkitan Tunisia tahun 2011 menggulingkan diktator lama Zine El Abidine Ben Ali dan memicu Arab Spring.

Putra mahkota Saudi ini sedang melakukan tur asing pertamanya sejak peristiwa Khashoggi meletus, singgah di UEA dan Bahrain sebelum Tunisia.

Soal Dugaan Korupsi Kemah Pemuda, HNW : Polri Jangan Buat Framing

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku heran atas pernyataan kepolisian yang menyebut adanya kerugian negara dalam kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia tahun 2017 silam. Padahal, katanya, Badan Pemeriksaan Keuangaan (BPK) tidak pernah mengaudit terkait dugaan adanya penyimpangan dana kegiatan tersebut.

“Sudah sangat jelas bahwa BPK menyatakan kalau dinyatakan Bang Dahnil atau Pemuda Muhammadiyah dianggap merugikan keuangan negara, BPK menyatakan tidak ada penilaian dari BPK yang mengatakan kerugian negara,” katanya saat ditemui Jurnalislam.com usai pembukaan Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah di Gedung Sportorium UMY, Senin (26/11/2018).

“Bahkan belum ada permintaan audit, bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan bahwa masalah keuangan itu tidak ada masalah dan beres semuanya dan bahkan beliau kaget ketika diperiksa,” sambung HNW.

Lebih lanjut, HNW meyakini publik sudah sangat cerdas dalam memandang kasus yang menimpa Dahnil itu. Ia menambahkan, belum dipanggilnya GP Anshor dalam kasus tersebut semakin menunjukan ketidakadilan aparat kepolisian dalam menangani dugaan penyimpangan anggaran kegiatan itu.

“Jadi menurut saya publik juga sudah sangat cerdas ya dan sudah kritis dengan mengatakan bahwa yang berfoto itu bertiga kenapa yang selalu dikejar-kejar Bang Dahnil dan Pak Nahra,” paparnya.

“Sekali lagi basis untuk mengejarnya juga sudah sangat sunyir, kalau tadi kegiatan ada kerugian negara yang memberikan kewenangan untuk menentukan itu adalah BPK dan BPK tidak pernah menyatakan seperti itu,” katanya.

Untuk itu, ia mendesak aparat kepolisian untuk menghentikan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah.

“Jadi menurut saya hendaknya polisi betul-betul melakukan penegakan hukum itu basisnya adalah pada penegakan hukum dan bukan framing, bukan kriminalisasikan, dan dibawa kepada politisasi,” pungkasnya.

Pidato Terakhir Dahnil : Tauhid, Ilmu, dan Amal Adalah Senjata Pemuda Muhammadiyah

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com)–  Dahnil Azhar Simanjuntak menyampaikan pidato terakhirnya sebagai Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah dalam Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta, Senin (26/11/2018). Dalam kesempatan itu, Dahnil menjelaskan tiga senjata Pemuda Muhammadiyah.

“Satu tauhid yang murni, dua ilmu yang tinggi, tiga amal yang banyak. Jadi bila kader Muhammadiyah ini ditanya apa senjatanya maka jawabannya adalah tauhid, ilmu dan amal,” ungkapnya di hadapan puluhan ribu peserta muktamar.

“Dalam bahasa yang lain HOS Tjokroaminoto menyampaikan bahwa kader Islam harus mempunyai 3 hal yakni, murni tauhidnya, tinggi ilmunya serta sepintar-pintarnya siasahnya,” imbuh Dahnil.

Dahnil juga berterima kasih kepada Muhammadiyah yang telah membawanya hingga saat ini. Ia mengisahkan, ketika masa SMPnya ia bersekolah secara gratis di sekolah Muhammadiyah.

“Ketika saya kehilangan harapan, Muhammadiyah datang memberikan harapan dan saya berharap Muhammadiyah terus memberikan suluh kepada seluruh anak bangsa,” ujarnya.

Dahnil berpesan kepada seluruh kader Pemuda Muhammadiyah untuk terus konsisten merawat semangat ta’awun dan menggembirakan Indonesia.

“Dan saya ucapkan terima kasih dan ucapan pamitan saya sebagai ketua Pemuda Muhammadiyah,” tandas Dahnil.

Dihadiri Sultan dan Wapres, Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta Resmi Dibuka

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah bertajuk ‘Menggembirakan Dakwah Islam Memajukan Indonesia’ resmi dibuka di Gedung Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogjakarta (UMY), Senin (26/11/2018) siang.

Pembukaan Muktamar dihadiri Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar Simanjuntak, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua Umum Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir, dan Gubenur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap muktamar kali ini dapat menghasilkan sosok pemimpin yang kedepan bisa berkontribusi kepada umat dan bangsa.

“Tentu harapan kita semua Muktamar ini tentu disamping mengevaluasi yang dilakukan pengurus sebelumnya juga merancang untuk masa depan,” ungkapnya.

Ketua Pelaksana Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah, Virgo menjelaskan, selain pemilihan ketua Pemuda Muhammadiyah yang baru, Muktamar tersebut juga akan menjadi langkah awal Pimpinan Pemuda Muhammadiyah yang baru dalam melaksanakan program-programnya.

“Muktamar ini harus bermartabat dan pilih pemimpin harus tidak ada intervensi dari pihak siapapun, dan pimpinan yang terpilih nanti juga yang berintegritas dan bertanggungjawab,” katanya kepada Jurnalislam.com usai pembukaan muktamar, Senin (26/11/2018).

“Agenda pertama laporan bertanggungjawaban pimpinan pusat periode 2014-2018, yang kedua menentukan arah kebijakan program pimpinan pusat periode 2018-2022,” sambungnya

Muktamar yang diikuti oleh 12.000 kader Pemuda Muhammadiyah dari seluruh Indonesia ini akan berlangsung hingga hari Rabu (28/11/2018).

MUI Godok Fatwa Soal Denda Bank

JAKARTA — Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menggelar Sidang Tahunan atau Ijtima Sanawi pada 8 sampai 9 November lalu. Kegiatan tersebut bertujuan menguatkan ekonomi syariah melalui lembaga internal DSN.

Anggota DSN MUI Oni Sahroni menjelaskan, setelah sidang tersebut, DSN tengah menyiapkan beberapa fatwa. “Di antara bahasan yang sedang dibahas oleh DSN adalah biaya riil,” ujarnya lansir Republika, Ahad (25/11).

Ia menjelaskan, jadi misalnya saat ada nasabah yang menunda-nunda pembayaran, maka bank berhak meminta ganti rugi. “Nah ganti ruginya harus sebesar biaya riil,” kata Oni.

Besaran biaya riil itu, kata dia, akan dijelaskan dalam fatwa yang tengah dibahas DSN ini. Tidak hanya soal biaya, fatwa tersebut juga akan memuat parameter serta kriterianya.

“Misalnya terkait strukturisasi, itu kan tidak boleh menambah margin tapi boleh minta ganti rugi. Ganti ruginya harus sebesar biaya riil, berapa besarannya? Nah makanya itu dibuat fatwa ini,” tutur Oni.

Dirinya menegaskan, fatwa tersebut sebagai rambu-rambu bagi bank syariah. Terutama untuk menentukan besaran biaya riil.

Sementara, Sekretaris Bidang Bisnis dan Wisata DSN MUI Moch Bukhori Muslim menambahkan, tidak ada fatwa baru untuk sektor bisnis. “Yang terkait bisnis riil tidak ada,” katanya kepada Republika, Ahad (25/11).

Perlu diketahui, dalam Ijtima Sanawi pada awal November lalu, Ketua Umum non-aktif MUI yang juga Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI KH Ma’ruf Amin mengatakan, DSN harus terus melakukan penguatan di dalam menguatkan. “Kita memulai dari sesuatu yang tidak ada, dari semangat yang kita sebut dengan memasyaratkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat,” katanya.

sumber : republika.co.id

 

Bertemu Menpora, Dahnil Diminta Cari Pihak yang Polisikan Dirinya

SURABAYA (Jurnalislam.com) — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku sudah bertemu dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Pada pertemuan tersebut juga dibahas mengenai bergulirnya kasus dugaan korupsi kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia tahun anggaran 2017.

“Saya gak tahu, tapi Bang Dahnil sudah menyampaikan kepada saya, bahwa ini mungkin atmosfer yang terjadi menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah,” kata Imam ditemui di Surabaya, Ahad (25/11).

Imam pun mengaku sudah meminta Dahnil untuk mencari tahu siapa pelapornya, dan apa motif dibalik pelaporannya tersebut. Karena ini menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah, Imam tidak ingin muncul tuduhan atau muncul suatu isu yang tidak penting untuk dipublikasikan.

“Yang paling penting cari pelapornya dulu, motifnya apa di balik ini semua. Kalau motifnya internal, tapi kenapa kemudian kok dibesarkan seperti sekarang,” ujar Imam.

Imam kembali menegaskan, berdasarkan obrolannya dengan Dahnil Anzar, kasus tersebut dibesar-besarkan diduga berkaitan dengan akan digelarnya Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Tujuannya untuk menjegal salah satu calon dan mendorong calon yang didorong pihak lainnya.

“Yang pasti silahkan tanya Pak Dahnil. Pak Dahnil kemarin sudah membuka file kepada saya, memang menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah ini ada calon yang didorong oleh pihak lain,” kata Imam.

Kasus ini bermula dari klaim polisi tentang adanya laporan sejumlah pihak yang mengaku mengetahui secara langsung penggunaan anggaran kegiatan yang menggunakan dana APBN Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) RI tahun anggaran 2017 tersebut. Laporan tersebut menjadi dasar polisi untuk melakukan penyelidikan hingga penyidikan kasus ini.

sumber: republika

Sesuai Prosedur, Menpora Heran Mengapa Polisi Kasuskan Dahnil

SURABAYA (Jurnalislam.com) — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku sudah bertemu dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas mengenai bergulirnya kasus dugaan korupsi kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia tahun anggaran 2017.

Imam merasa kasus tersebut tidak semestinya bergulir lantaran tidak ada yang salah dalam pendanaan kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia.

Bahkan saat diaudit oleh BPK, tidak ditemukan adanya penyelewengan dana dalam kegiatan tersebut.

“Semua sudah sesuai prosedur dan nyatanya dana pun sudah diberikan, baik kepada Pemuda Muhammadiyah, maupun kepada Gerakan Pemuda Anshor, dan semua sudah dipertanggungjawabkan. Dulu pemeriksaan waktu itu tidak ada apa pun dari BPK. Kemudian tiba-tiba sekarang menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah muncul isu seperti itu,” kata Imam.

Kasus dugaan penyelewengan dana kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia tahun anggaran 2017 tiba-tiba ramai setelah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan.

Di tingkat penyidikan, polisi telah memanggil Dahnil Anzar, dan ketua panitia acara kemah Ahmad Fanani.

Kasus ini bermula dari klaim polisi tentang adanya laporan sejumlah pihak yang mengaku mengetahui secara langsung penggunaan anggaran kegiatan yang menggunakan dana APBN Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) RI tahun anggaran 2017 tersebut. Laporan tersebut menjadi dasar polisi untuk melakukan penyelidikan hingga penyidikan kasus ini.

sumber: republika.co.id