Berita Terkini

Menlu AS: Kurdi Suriah akan Kami Lindungi dari Ancaman Militer Turki

IRAK (Jurnalislam.com) – Kurdi Suriah akan dilindungi dari ancaman militer Turki, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan kepada para pemimpin Kurdi di wilayah semi-otonomi Kurdistan pada hari Rabu (9/1/2019), selama kunjungan mendadak ke Erbil, lansir Aljazeera.

Diplomat tinggi AS itu sebelumnya bertemu dengan para pemimpin Irak di Baghdad sebagai bagian dari perjalanan Timur Tengahnya untuk meyakinkan sekutu tentang rencana kejutan Presiden Donald Trump untuk menarik pasukan dari Suriah.

Di Irak, Pompeo juga berusaha untuk memperlancar hubungan setelah para pemimpin politik marah ketika Presiden Trump mengunjungi pasukan AS setelah hari Natal di pangkalan udara gurun terpencil tanpa singgah di Baghdad atau bertemu dengan pejabat Irak.

Banyak politisi dari koalisi yang berkuasa terutama partai Syiah menyebut kunjungan Trump sebagai pelanggaran atas kedaulatan Irak dan menuntut AS menarik pasukan.

Pompeo bertemu dengan Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi, Presiden Barham Salih, Menteri Luar Negeri Mohamed Alhakim dan Ketua Parlemen Mohamed al-Halbousi, The Associated Press melaporkan pada hari Rabu.

Departemen Luar Negeri AS tidak segera mengomentari laporan kunjungan Pompeo ke Irak.

“Ini adalah kesempatan untuk menyatakan terima kasih kami atas dukungan yang kami terima dari Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Tentu saja dalam perang melawan IS juga yang paling penting,” kata Salih kepada wartawan di hari Selasa.

Dia menambahkan bahwa meskipun kelompok Islamic State (IS) telah dikalahkan secara militer, “masih banyak yang harus dilakukan, misinya belum tercapai”.

Baca juga:

Pada hari Selasa, Mahdi, perdana menteri, menolak untuk mengkonfirmasi rumor tentang kemungkinan kunjungan oleh Pompeo, tetapi mengatakan setiap pertemuan dengan menteri luar negeri AS akan melibatkan diskusi tentang bagaimana memperdalam hubungan Irak dengan koalisi pimpinan AS yang memerangi IS.

Sementara itu, Pompeo mengatakan pada konferensi pers di ibukota Yordania, Amman, pada hari Selasa bahwa pertempuran untuk mengalahkan sisa IS dan Iran tetap menjadi masalah yang paling mendesak di wilayah tersebut.

Pasukan AS telah bekerja bersama milisi Kurdi, yang mengendalikan petak-petak wilayah timur laut Suriah, pijakan Washington dalam konflik yang terjadi di Suriah, dimana Rusia, Iran, Turki, dan kekuatan regional lainnya.

Washington telah berulang kali mengatakan sekutu Kurdi akan tetap aman meskipun pasukannya ditarik mundur. Tetapi Turki, yang menganggap milisi YPG Suriah yang didukung AS sebagai organisasi “teroris”, telah berulangkali bersumpah untuk menghancurkan kelompok itu.

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengecam kunjungan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton pada hari Selasa karena menyarankan bahwa melindungi Kurdi akan menjadi prasyarat penarikan AS, sebuah saran yang disebut Erdogan “kesalahan serius”.

Ketika ditanya di Erbil apakah penolakan Erdogan untuk melindungi Kurdi membuat penarikan itu beresiko, Pompeo mengatakan kepada wartawan: “Tidak. Kami sedang berbicara dengan mereka bahkan ketika kami berbicara tentang bagaimana kami akan menjalankan ini dengan cara yang dapat melindungi pasukan kami.

“Sangat penting bahwa kami melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan bahwa orang-orang yang bertempur dengan kami dilindungi dan Erdogan telah membuat komitmen, ia memahami itu,” tambah Pompeo.

Sudah 100 Hari Khashoggi Terbunuh Keadilan Masih Bisu

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Seratus hari setelah pembunuhan brutal wartawan Saudi Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul, para pakar politik berpendapat bahwa kasus itu harus dibawa ke tingkat internasional untuk mendapatkan kejelasan atas pembunuhan itu, dan para pelaku serta tokoh yang memerintahkan pembunuhan itu harus dibawa ke pengadilan.

Khashoggi, yang dianggap sebagai salah satu jurnalis paling berpengaruh di Timur Tengah, pergi ke gedung diplomatik Saudi pada 2 Oktober untuk urusan pernikahannya. Namun, dia terbunuh di sana, meninggalkan banyak pertanyaan yang masih belum dijawab.

Riyadh secara resmi mengakui pembunuhan itu setelah 18 hari terjadi tetapi Kerajaan belum membuat pernyataan tentang keberadaan jasad Khashoggi.

Turki telah menggunakan segala cara yang tersedia untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan, menjaga tekanan internasional. Arab Saudi, di sisi lain, membuat pernyataan yang bertentangan tentang pembunuhan tersebut. Kemudian diumumkan bahwa Khashoggi terbunuh “dalam perkelahian” yang terjadi di Konsulat Jenderal.

Arab Saudi mengumumkan perintah pembunuhan berasal dari kepala tim negosiasi, tanpa menyebutkan nama. Selain itu, pejabat Saudi menyatakan bahwa 11 dari 21 tersangka, yang ditangkap karena afiliasi mereka dengan pembunuhan, telah didakwa.

Terlepas dari 100 hari sejak pembunuhan itu terjadi, Riyadh mempertahankan sikap khawatir untuk mengungkapkan informasi berita tentang pembunuhan itu.

Analis dan pakar politik mengatakan kepada Anadolu Agency Rabu (9/1/2019) bahwa Turki harus terus menekan di arena internasional untuk memastikan pembunuhan itu diklarifikasi dan membawa kasus ini ke Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court-ICC).

Analis politik dan jurnalis Palestina Maher Hijazi mengatakan Turki harus terus menekan secara internasional untuk mengungkap pelaku dan pembuat keputusan yang memerintahkan pembunuhan.

“Itu [pembunuhan] telah menjadi ujian nyata bagi Turki; Turki harus turun ke bawah untuk memastikan keadilan,” katanya, mencatat bahwa mereka yang bertanggung jawab harus dihukum jika tidak akan menyebabkan agresi yang lebih besar pada wartawan.

Bekir Atacan, seorang analis Turkmenistan Suriah, mengatakan ada beberapa aktor internasional yang berusaha menutupi pembunuhan itu.

“Ada laporan yang menunjukkan bahwa beberapa pelaku yang berafiliasi dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ternyata bersembunyi. Semua [indikator] ini menunjukkan perlunya Turki menemui ICC sesegera mungkin.

“Beberapa negara berusaha menutupi bukti. Karena mengajukan kasus itu ke ICC tidak menguntungkan mereka,” katanya, menyerukan Ankara untuk membangun koordinasi dengan berbagai negara.

Baca juga:

Nazir el-Kenduri, seorang peneliti dan penulis Irak, mengatakan sikap Presiden AS Donald Trump dalam membela bin Salman kehilangan momentum dan sekarang adalah waktu terbaik untuk membawa kasus itu ke ICC.

Kenduri meminta Turki untuk membawa kasus ini ke tingkat internasional. Dia menambahkan bahwa adalah suatu keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB sehingga dapat dibawa ke tingkat internasional.

“Sangat penting untuk membawa kasus ini ke tingkat internasional sehingga kejahatan seperti itu tidak akan terulang lagi. [Pembunuhan] tidak boleh dianggap sebagai kejahatan yang hanya menyangkut Istanbul,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia memberi hormat pada sikap Turki sejak awal kejadian.

Jurnalis Suriah Ahmad Qamil, anggota Asosiasi Teman Jamal Khashoggi (Jamal Khashoggi Friends Association), mengatakan preferensi Turki telah sejalan dengan metode hukum, dan akan butuh waktu untuk menyimpulkan penyelidikan.

Memperhatikan bahwa Turki harus terus mengikuti jalur yang sama dan memberi tahu komunitas global tentang temuan baru, “Ini akan memaksa Arab Saudi untuk mengakui semua detail. Investigasi Turki memaksa Arab Saudi untuk mengakui bahwa Khashoggi dibunuh di konsulat. Dunia tahu siapa pembunuh sebenarnya,” tegasnya.

Qamil meminta Turki untuk “membawa kasus ini ke tingkat internasional dengan bekerja sama dengan Amerika untuk mencari kebenaran, terutama di bawah bayang-bayang DPR AS.”

Mengacu pada kemungkinan hambatan yang dihadapi Ankara, dia mengatakan, “Ada upaya internasional yang didukung oleh AS dan Israel untuk menyembunyikan kebenaran”.

Qamil menggarisbawahi bahwa Turki memiliki opsi seperti menginternasionalkan masalah tersebut, membawanya ke PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional.

“Dewan Keamanan PBB mungkin tidak berguna. Meskipun Majelis Umum PBB adalah cara yang lebih menguntungkan, namun prosesnya lebih panjang. Saya percaya DPR AS adalah pilihan terbaik dalam hal ini,” katanya.

Menteri Pertahanan Turki Bahas Keamanan Idlib dengan Rusia

ANKARA (Jurnalislam.com) – Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar membahas masalah keamanan regional dengan mitranya dari Rusia, Sergey Shoygu, melalui telepon pada hari Rabu (9/1/2019).

Perkembangan terbaru di provinsi Idlib di timur laut Suriah dibahas dalam konteks perjanjian Sochi, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki.

Setelah pertemuan pada 17 September 2018 di kota Sochi Rusia antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mitranya dari Rusia Vladimir Putin, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – di provinsi Idlib Suriah.

Menurut ketentuan kesepakatan itu, kelompok-kelompok oposisi di Idlib akan tetap berada di daerah-daerah di mana mereka sudah hadir sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah tersebut untuk mencegah dimulainya kembali pertempuran.

Baca juga:

Pada 10 Oktober, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa oposisi Suriah dan kelompok-kelompok anti-rezim lainnya telah menyelesaikan penarikan senjata berat dari zona demiliterisasi.

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik menghancurkan yang dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad menindak demonstran dengan keganasan militer yang tak terhingga.

Fintek Syariah Harus Bisa Sentuh Sektor Riil

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Finansial teknologi (fintek) skema syariah diproyeksikan terus berkaitan langsung dengan sektor riil.

Pengamat ekonomi syariah, Yusuf Wibisono, mengatakan fintek syariah ini pada dasarnya memang untuk memajukan sektor riil.

“Fintek syariah itu berkahnya karena menyentuh sektor riil, tidak hanya berorientasi pada profit,” kata Yusuf, Ahad (6/1).

Skema syariah mengharuskan model bisnis fintek menjadi jembatan antara yang kelebihan dengan yang kekurangan.

Yusuf memprediksi sebagian besar tren masih akan menyasar pembiayaan atau peer to peer lendingdengan beragam sektor usaha.

Fintek syariah harus benar-benar berbeda dengan konvensional yang mementingkan keuntungan.

Yusuf mencontohkan tipe peer to peer lendingkonvensional dengan bunga memberatkan. Ini jangan sampai terjadi pada fintek syariah.

“Regulasi terkait pricing ini seharusnya jadi perhatian, minimal ada acuan harga yang ditetapkan regulator, jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah,” kata Yusuf.

Hingga saat ini, dua fintek syariah telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan lini bisnis peer to peer lending.

Ke depannya, Yusuf berharap fintek syariah menjadi wadah yang sempurna untuk akad mudharabah. Teknologi, kata dia, mempertemukan antara pemilik modal dan penerima modal.

Peer to peer lending, tambahnya, ideal menggunakan akad mudharabah.

Fintek syariah memiliki kesempatan untuk mewujudkan mudharabah tersebut karena banyak pengusaha potensial yang sulit terjamah oleh perbankan.

Meski memang tidak mudah namun Yusuf menilai tahun ini adalah waktunya membesarkan fintek syariah.

Jika fintek syariah bisa menjaring sebanyak-sebanyaknya pembiayaan pada sektor riil, maka efek domino akan terasa, mulai dari pengentasan kemiskinan, inklusi syariah, hingga kemajuan ekonomi.

 

Sumber : republika.co.id

 

Nutrisi yang Menghidupkan Hati 

JURNALISLAM.COM – Kita telah mengetahui tentang 4 racun hati yaitu: banyak bicara, banyak makan, berlebihan dalam bergaul dan banyak memandang.

Maka tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang mungkin ternyata telah terjangkiti dari salah satu atau lebih dari satu diantara racun hati, walau mungkin kecil kadar racunya.

Jika kita telah merasa terjangkiti racun tersebut, maka wajib bagi kita untuk mengobati dan membentengi diri dari racun-racun itu, agar tidak terlarut dalam penyakit hati yang kronis apalagi sampai mati hatinya.

Kita juga telah mengetahui bahwa kebutuhan hati terhadap berbagai bentuk ibadah/ ketaatan, diibaratkan seperti kebutuhan tubuh kepada makanan dan minuman.

Sedangkan kedudukan segala jenis kemaksiatan seperti makanan beracun, yang akan merusak hati.

Seorang hamba yang benar-benar membutuhkan ibadah kepada Allah, seperti halnya ia sangat memerlukan untuk selalu mengkonsumsi nutrisi atau vitamin tambahan pada waktu-waktu tertentu agar selalu terjaga kesehatan dirinya.

Apabila seseorang telah sadar mengkonsumsi makanan beracun, harus berusaha secepatnya untuk membebaskan tubuhnya dari pengaruh racun tersebut, sebab hidupnya hati seorang hamba tentu lebih utama untuk diperhatikan.

Jika hidupnya atau sehatnya badan membuat lancar dalam beraktivitas, maka hidupnya hati akan membuatnya bahagia di dunia dan akhirat. Begitu pun sebaliknya, matinya badan berarti telah terputus dari dunia; sedangkan matinya hati, merupakan beban derita dan kekal selamanya di dunia dan akhirat.

Seorang yang shalih mengatakan, “Mengherankan sekali manusia itu. Mereka menangisi orang yang mati jasadnya tetapi tidak menangisi orang yang mati hatinya.” Padahal orang yang mati hatinya memiliki keadaan yang lebih berbahaya.” Maka, seluruh ketaatan adalah mutlak untuk membangun hidupnya hati.

Karena mengingat pentingnya materi ini, maka  kita akan membahas beberapa diantara nutrisi yang dapat menumbuhkan kesuburan hati, dan in syaa Allah kita akan bahas satu persatu, diantaranya adalah dzikrullah dan tilawah Al-Qur‘an, istighfar, doa, bershalawat atas Nabi salallahu’alaihi wasallam dan qiyamullail.

 

Dzikir dan Membaca Al Qur’an

Sehubungan dengan pentingnya dzikrullah bagi hati: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, bahwa “Dzikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Apa jadinya bila ikan dikeluarkan dari air?”

Dalam Al-WabilusShayyib, Ibnul Qayyim menyebutkan sekitar ada delapan puluh faidah dzikir. Diantara faedahnya bahwa

  •        Dzikir merupakan makanan pokok bagi hati dan ruh. Apabila seorang hamba kehilangan aktifitas dzikir, ia seperti tubuh yang tidak mendapatkan makanan pokok,
  •        Dzikir dapat mengusir setan dan menundukkannya, juga menjadikan kita diridhai oleh Allah subhaanahu wata’ala. Selain itu, dzikir juga bisa menghilangkan kesedihan dan kegelisahan dari hati, mendatangkan kegembiraan, memberikan cahaya bagi hati dan wajah, memberikan kewibawaan dan keindahan, mendatangkan kecintaan kepada Allah subhaanahu wata’ala, ketaqwaan kepadaNya, inabah kepadaNya, dan menjadikan seorang hamba diingat oleh Allah subhaanahu wata’ala.

Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah : 152, “Maka ingatlah kepadaKu, niscaya Aku akan ingat kepadamu.”

Ibnul Qayyim menyebutkian Andaikan faidah dzikir itu hanya yang tersebut dalam ayat di atas Qs. Albaqarah 152, sungguh itu pun sudah cukup sebagai suatu keutamaan dan kemuliaan. Dan cukup pula hal itu untuk menghapus kealpaan dan kesalahan.

Meskipun dzikrullah itu sangat ringan untuk dilakukan, tetapi pahalanya tidak dapat dibandingkan dengan amal ibadah yang lain. Abu Hurairah Radhliyallahu ‘anhu meriwayatkan, Rasulullah Salallahu’alaihi wasallam bersabda,

“Barangsiapa mengucapkan Laa ilaha Illallah Lahul Mulku Walahul hamdu Wahuwa ‘alaa Kulli syaiin Qadiir (Tidak ada ilah kecuali Allah, yang Maha Tunggal, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pula segala pujian. Dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu), setiap hari seratus kali, maka ucapannya itu menyamai pahala membebaskan sepuluh budak. Baginya juga, ditulis seratus kebaikan dan dihapus darinya seratus keburukan. juga, dalam sehari itu dia dijaga dari setan sampai sore harinya. Tidak ada seorang pun yang mengamalkan sesuatu yang lebih baik darinya selain seseorang yang mengucapkan lebih banyak darinya”.

(HR Bukhari, dalam Ad-Da ‘awat Xl/201 dan Muslim, dalam Adz-Dzikir wad Du‘a’ XVll/16. Lafal hadits diatas milik Bukhari)

Jabir meriwayatkan Nabi Salallahu’alaihi wasallam bersabda, Barangsiapa mengucapkan Subhaanallah wabihamdihi (Maha suci Allah dengan segala pujian bagiNya) niscaya ditanamkan baginya sebatang pohon karma di surga. Hr. At-Tirmidzi – Ad-Da’awat lX/433. Dinyatakan shahih juga oleh AI-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahaby l/501.

Ibnu Mas’ud berkata, “Bertasbih kepada Allah subhaanahu wata’ala, beberapa kali lebih aku sukai daripada berinfaq dengan uang dinar sejumlah tasbih itu fisabiilillah.” ( Ditulis oleh Riyanto, disarikan dari kitab Tazkiyyatun nufus, watarbiyatuha, kama yuqarriruhu ‘ulamaa’ussalaaf )*

Bersambung…

Pemerintah Lantik Pengurus Harian KNKS

JAKARTA (Jurnalislam.com) –– Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melantik satu Direktur Eksekutif dan empat Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Kamis (3/1).

Pelantikan diselenggarakan di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah KNKS, Bambang Brodjonegoro.

“Seharusnya pelantikan ini dilakukan lebih cepat, tapi karena terkendala masalah regulasi sehingga baru sekarang bisa dilaksanakan, meski demikian saya minta para eksekutif terpilih langsung bekerja hari ini juga sehingga bisa mengejar ketertinggalan,” kata Bambang dalam sambutannya.

Sumpah jabatan dilakukan oleh Ventje Rahardjo Soedigno yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Kemudian Taufiq Hidayat sebagai Direktur Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah, Ronald Rulindo sebagai Direktur Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah.

Ahmad Juwaini sebagai Direktur Bidang Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah. Afdhal Aliasar sebagai Direktur Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal. Satu Direktur tidak dapat hadir dalam pelantikan karena masih di luar negeri yakni Sutan Emir Hidayat sebagai Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah.

Bambang menyampaikan tugas KNKS adalah mensinergikan segala komponen untuk mencapai tujuan utama, yakni menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Tiga fokusnya adalah keuangan syariah, industri halal dan dana sosial syariah.

KNKS terbentuk melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Dewan Pengarahnya beranggotakan sepuluh pimpinan dari unsur pemerintahan dan otoritas terkait, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas-tugas harian komite selanjutnya dilaksanakan oleh manajemen eksekutif yang dilantik hari ini. Sesuai PP, KNKS mendapat amanat untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan dan ekonomi syariah dalam rangka mendukung pembangunan.

KNKS juga berperan untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan sinergi antara para regulator, pemerintah, dan industri keuangan juga ekonomi syariah. Dengan tujuan menciptakan sistem keuangan dan ekonomi syariah yang selaras dan progresif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Saya meminta KNKS mengawal implementasi Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) sebagai peta arah pengembangan keuangan syariah di Indonesia dan Masterplan Industri Halal yang baru selesai tahun lalu,” lanjut Bambang.

Ventje menyampaikan akan menelaah semua masterplan tersebut secepat mungkin. Kemudian membahasnya secara internal untuk merumuskan strategi dan langkah konkrit kedepan. Selanjutnya berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk menentukan target.

“Beri kami satu bulan untuk merumuskannya semuanya dulu, sekarang masih belum ada pembahasan,” kata dia pascapelantikan. Afdhal menyampaikan hal yang sama. Industri halal yang menjadi ranah kerjanya masih akan dibahas bersama dulu sebelum penentuan strategi.

Sumber : republika.co.id

Produk Halal Tingkatkan Daya Saing Industri

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Komite Tetap Timur Tengah (KT3) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Mohamad Bawazeer menuturkan, penerapan Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada Oktober 2019 tidak akan menghambat dunia usaha.

Regulasi ini justru dinilainya akan membantu meningkatkan daya saing produk dalam negeri di tengah perkembangan industri halal global.

Bawazeer menuturkan, implementasi UU JPH menjadi sebuah ‘konsekuensi’ atas industri halal yang terus berkembang di internasional.

Apabila Indonesia tidak melakukannya dari sekarang, ia cemas pelaku industri dalam negeri akan tertinggal mengambil bagian dalam rantai industri halal.

“Nilai (industri halal) sudah 4 miliar dolar AS. Masa kita tidak mau ambil bagian?” ucapnya lansir Republika.co.id, Rabu (9/1).

Bawazeer juga menilai, UU JPH akan memudahkan proses sertifikasi halal melalui ratusan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang tersebar di berbagai daerah.

Oleh karena itu, pengusaha dari Jayapura atau kawasan Indonesia Timur lainnya tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta untuk mendapatkan sertifikat halal, melainkan cukup di kota mereka masing-masing.

Pada dasarnya, Bawazeer mengatakan, UU JPH merupakan regulasi yang mengubah sistem sertifikasi halal di Indonesia.

Sebelumnya, proses ini hanya terpusat di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang kini sudah dapat dilakukan LPH melalui Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Bawazeer memastikan, Kadin akan membantu agar penerapan UU JPH tidak memberatkan pengusaha, khususnya usaha kecil dan menengah.

Ada beberapa opsi yang sudah disampaikan ke pemerintah untuk melindungi mereka, termasuk memberikan keringanan biaya sertifikasi.

“Misalkan, mereka cukup bayar 10 persen dari total sertifikasi. Ini semua kan dapat dibicarakan,” ujarnya.

Bawazeer optimistis, keberadaan UU JPH tidak akan melemahkan persaingan produk Indonesia di global seperti yang dicemaskan banyak pihak belakangan. Menurutnya, UU JPH akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen mengembangkan industri halal. Sebab, selama ini, posisi Indonesia masih terombang-ambing.

 

Pertanyaan Debat Pilpres Dibocorkan, Fahira : Masa Kalah dengan Cerdas Cermat

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Penyampaian Visi Misi Pasangan Calon (Paslon) Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 yang sedianya digelar pada 9 Januari 2019 dibatalkan karena kengganan salah satu pasangan calon menyampaikan visi misinya secara langsung.

Kini keinginan publik agar disugukan perdebatan dan diskursus pilpres yang menarik, otentik, dan sehat, kembali diuji. Pasalnya, pada rangkaian Debat Publik Pilpres 2019 ini, KPU memutuskan ‘membocorkan’ daftar pertanyaan debat kepada kedua paslon.

Anggota DPD RI Fahira Idris sangat menyayangkan kebijakan mekanisme format debat di mana daftar pertanyaan ‘dibocorkan’ kepada para paslon seminggu sebelum debat.

Kebijakan ini dikhawatirkan tidak hanya menurunkan kualitas konstestasi adu gagasan antarpaslon dan pendukungnya, tetapi juga akan menggerus partisipasi pemilih karena banyak pemilih yang menjadikan debat sebagai referensi utama untuk memilih capres/cawapres.

“Cerdas cermat anak sekolah saja, para siswa dituntut untuk memahami semua mata pelajaran tanpa terkecuali, karena mereka tidak tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan nanti. Masa debat capres, debat yang pesertanya empat orang putra terbaik bangsa, kalah sama cerdas cermat anak sekolahan,” ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (7/1).

Fahira mengungkapkan, jika alasan KPU ‘membocorkan’ daftar pertanyaan agar jawaban paslon lebih mendalam, idealnya yang diberikan adalah term of reference (TOR) sesuai tema debat.

Dalam TOR tersebut, lanjut Fahira, selain memaparkan secara tegas apa yang mereka harapkan dari kedua paslon dalam debat, KPU juga bisa menyampaikan batasan tema debat, arahan dalam menjawab (jelas, padat, berisi, dan bernas).

Diharapkan juga ada uraian komprehensif tema besar dan tema turunanan debat sehingga tim sukses dan kedua paslon mampu memprediksi pertanyaan yang akan keluar, mempersiapkan jawaban, dan mengaitkannya dengan visi misi yang sudah mereka publikasikan ke publik.

“Inikan (membocorkan daftar pertanyaan debat) seperti meragukan kemampuan dan kecerdasan para capres/cawapres. Rakyat ingin melihat otentisitas calon pemimpin mereka. Calon yang memahami apapun persoalan Indonesia dan mampu dengan cepat memformulasikan solusinya. KPU seharusnya lebih paham apa yang ingin disaksikan rakyat dalam debat ini,” pungkas Fahira Idris yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta.

 

 

Bersama Forum Ormas Islam, Pemkot Blitar Segel 8 Tempat Hiburan Malam

BLITAR (Jurnalislam.com) – Forum Ormas Islam ikut dalam proses penutupan sejumlah tempat hiburan malam di Kota Blitar, Rabu (9/1/2019).

Penutupan sementara yang dilakukan oleh petugas Satpol PP ini dengan cara, memasang spanduk segel ukuran besar yang bertuliskan ‘ditutup untuk keperluan evaluasi’.

“Kalau melihat bahasa disegelnya iya. Tapi dari DPRD, Pemkot dan Ormas Islam Blitar semua sepakat untuk mengawal sampai betul-betul ijin karaoke di Blitar dihapus,” kata pimpinan Jamaah Ansharusy Syariah Blitar, Syamsul yang tergabung dalam Forum Ormas Islam disela-sela aksi.

Samsul menilai, bahwa penyegelan ini baru tahap awal dari perjuangan.

Senada dengan itu, ketua Forum Ormas Islam Blitar Raya, Akbar Harir tidak ingin di Blitar ada tempat hiburan malam beroperasi.

“Blitar sebagai kota nasionalis agamis kami tidak ingin ada penyakit masyarakat yang dibiarkan beroperasi dan meracuni jiwa generasi muda dan masyarakat Blitar,” tegasnya, yang juga ikut menyaksikan proses penyegelan.

Petugas menutup tempat karaoke di Hotel Puri Perdana, Jl Anjasmoro, Kota Blitar. Kemudian dilanjut ke Kafe Jojoo, Kafe di Hotel Grand Mansion, Kafe Gorame, Kafe Vivace, Kafe Next, Kafe Mega’ss dan Kafe 999.

Selain bermasalah dengan ijin usaha, tempat hiburan malam tersebut menurut laporan masyarakat, diduga juga digunakan sebagai tempat praktik prostitusi terselubung.

Dituduh Targetkan Warga Kurdi, Erdogan Kecam Klaim Penasihat Keamanan AS

TURKI (Jurnalislam.com) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Selasa (8/1/2019) mengecam klaim Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton baru-baru ini bahwa Turki “menargetkan Kurdi” di Suriah.

“Tidak mungkin menerima pesan yang diberikan oleh Tuan Bolton di Israel,” kata Erdogan kepada kelompok parlemen Partai Keadilan dan Pembangunan [AK].

“Klaim bahwa Turki menargetkan orang Kurdi di Suriah tidak terhormat, jelek, vulgar, dan memfitnah,” kata Erdogan.

Pada hari Ahad, Bolton mengatakan AS tidak akan menarik pasukan dari Suriah timur laut sampai pemerintah Turki menjamin tidak akan menyerang “pasukan Kurdi,” merujuk pada kelompok teroris YPG/PKK.

Dalam aksi teror selama 30 tahun, PKK telah merenggut sekitar 40.000 jiwa, termasuk wanita dan anak-anak. PYD/YPG adalah cabang Suriahnya.

Turki mengatakan pihaknya merencanakan operasi kontra-teroris ke Suriah yang menargetkan PKK/YPG, menyusul dua operasi yang sukses sejak 2016.

Baca juga: 

Juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin pada hari Ahad juga menolak pernyataan Bolton, dan menjuluki klaim Bolton sebagai “tidak rasional,” karena Turki memerangi kelompok IS serta PKK/YPG.

Erdogan mengatakan Turki bertekad untuk menghilangkan “koridor teror” di Suriah utara, menambahkan bahwa Turki tidak membuat perbedaan antara kelompok-kelompok teroris.

“Untuk Turki, tidak ada perbedaan antara PKK, YPG, PYD atau IS,” kata presiden.

Dia mengatakan persiapan Turki untuk memberantas sisa IS di utara Suriah “bersama dengan organisasi teroris lainnya sedang berlangsung yaitu YPG/PYD.”

“Tidak lama lagi kami akan bertindak untuk menetralisir kelompok-kelompok teror di Suriah. Dan kami akan mengeluarkan kelompok-kelompok teror lain yang mungkin mencoba mencegah kami melakukan hal ini,” tambah Erdogan.

Dia mengatakan Turki selalu menghormati sekutunya, dan menambahkan bahwa negaranya mengharapkan sikap yang sama dari sekutunya.

Erdogan mengatakan teroris PKK juga menghadiri protes Yellow Vest yang sedang berlangsung di Prancis.

“Ada anggota PKK di antara demonstran Yellow Vest di Prancis. Saya ingin tahu apakah mereka telah menyelidikinya ?” kata presiden.

Protes Yellow Vest, yang dimulai sebagai reaksi atas kenaikan pajak dan berkembang menjadi protes terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron, terus berlanjut meskipun pemerintah menyerukan agar mereka berhenti.