Berita Terkini

Begini Ungkapan Perasaan Pengungsi Suriah di Turki

Redaktur: Deddy Purwanto

SANLIURFA (Jurnalislam.com) – Warga Suriah yang berlindung di Turki mengatakan mereka “merasa menjadi manusia” di negara tuan rumah dan bahwa mereka berharap tentang masa depan.

Puluhan ribu pengungsi, yang kebutuhan masalah kemanusiaannya telah diurus oleh pemerintah Turki dan LSM selama bertahun-tahun di fasilitas modern, berdoa agar perang berakhir dan kembali dengan selamat ke rumah mereka di Suriah.

Shuhaida Osman, salah satu warga Suriah yang telah berlindung di sebuah kamp pengungsi di provinsi Sanliurfa tenggara Turki, mengatakan kepada Anadolu Agency, Jumat (18/1/2019) bahwa dia diselamatkan di menit terakhir oleh Turki, dan bahwa goncangan dan trauma perang saudara masih belum berakhir.

Dia berkata: “Wanita Suriah sangat senang berada di Turki, di mana ada kehidupan. Meskipun berada di lingkungan kamp, ​​kami memiliki kondisi yang sangat baik dan kehidupan yang sangat baik di sini.”

“Banyak warga Suriah pergi ke Libanon dan Yordania dimana mereka tidak memiliki kenyamanan seperti ini dan sangat menderita.

“Orang-orang Suriah merasa sebagai manusia di Turki. Pada suatu waktu negara-negara lain menutup pintu bagi kami, namun Turki memberikan pendidikan kepada anak-anak kami, kursus kejuruan bagi para wanita dan mendukung semua warga Suriah,” kata Osman, menambahkan: “Semoga Allah berkenan dengan semua orang Turki, baik itu tujuh tahun atau tujuh puluh.”

Gayidah Najat, pengungsi lain yang kehilangan suami dan dua anaknya dalam serangan bom di rumah mereka oleh milisi YPG / PKK di kota Ayn al-Arab di Suriah utara, juga menyatakan rasa terima kasihnya, menekankan bahwa pilihan satu-satunya adalah berlindung di Turki dengan tujuh anaknya yang tersisa.

Dalam lebih dari 30 tahun aksi terornya melawan Turki, PKK – yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki dan Uni Eropa – telah bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk banyak wanita dan anak-anak. PYD/YPG adalah cabang Suriahnya.

“Kami tidak mungkin selamat di tengah perang, kami harus pergi. Kami selalu mendengar semua hal baik dari warga Suriah lain yang pergi ke Turki sebelum kami,” kata Najat.

“[Presiden] Recep Tayyip Erdogan adalah pelindung bagi semua yang tertindas, dia merawat kita dengan baik,” tambahnya. “Kami berharap suatu hari nanti kami akan kembali ke negara kami, dengan kenangan indah.”

Dia juga mengatakan anak-anaknya sudah bersekolah berkat Turki, salah satunya akan lulus.

Baca juga: 

Zaliha Badr, yang datang sebagai pengungsi lima tahun lalu setelah perjalanan panjang dan menyakitkan dari kota Ras al-Ayn, Suriah timur laut, mengatakan ia melihat Turki untuk pertama kalinya dan terbiasa dengan segala sesuatu dengan sangat cepat.

“Kami melarikan diri dari perang dan datang ke sini tanpa mengharapkan perlakuan yang baik ini. Syukurlah, kami sangat senang di sini,” katanya.

“Ada perdamaian dan keamanan di kota-kota Suriah yang dikuasai Turki di dekat perbatasan. Kami menantikan akhir perang yang telah menghancurkan negara kami selama bertahun-tahun. Kami akan kembali,” tambah Badr.

Turki menampung lebih dari 3,5 juta pengungsi Suriah, jauh lebih banyak dari negara lain mana pun di dunia.

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik dahsyat yang dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad membantai para demonstran dengan keganasan militer yang tak terbayangkan.

Mozaik Mirip ‘Salib’ di Depan Balaikota Solo Akhirnya Dihilangkan

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Wakil Walikota Surakarta, Achmad Purnomo mengaku pihak Pemkot Solo telah menemui kesepakatan dengan umat Islam terkait penanganan polemik Mozaik mirip ‘Salib’ di Jalan Jendral Sudirman depan Balaikota Solo.

Sebelumnya, Pemkot Surakarta dan Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) telah melakukan mediasi pada Kamis (17/1/2019) dan Jum’at (18/1/2019) pagi yang juga dihadiri pembuat desain dan dimediasi oleh Forum Kerukunan Umat Islam Beragama (FKUIB).

Dalam kesepakatan itu, pihak pemkot langsung melakukan tindakan cepat dengan cara mengecat ulang sisi selatan paving untuk menghilangkan kesan mirip mirip salib.

“Ini oleh perencana sebelum ada keputusan kesan kelihatan salibnya itu dihilangkan, dengan di cat,” katanya kepada wartawan di depan Balaikota Solo, Jum’at (18/1/2019).

“Tapi terlepas dari itu menurut saya walikota itu tidak mempunyai rencana ini gambar salib, itu tidak ada, karena itu direncanakan oleh perencana yang sudah tekan kontrak, dan ini proyek yang belum jadi,” imbuhnya.

Pengecatan paving blok yang diduga mirip Salib di badan jalan Jendral Sudirman, Solo. Foto: Arie/Jurnis

Dengan pengecatan tersebut, Purnomo berharap dapat menjadi solusi cepat antara umat Islam dan pihak Pemkot Solo.

“Kalau ini memang diartikan bentuk salib, menurut saya solusinya sangat mudah, sangat sangat mudah, dengan menganti warna yang selatan, yang merah bentuknya kayak salib itu diganti saja atau warnanya diganti sudah selesai,” ujarnya.

“Gambarnya seperti bunga, bisa diartikan 8 penjuru angin, bisa diartikan bunga, macam macam, dari sudut pandang itu macam macam, sehingga menurut saya ini bukan hal yang prinsip karena mudah sekali di cari jalan keluarnya,” sambungnya.

Ia juga mengaku bahwa Pemkot Solo belum bisa melakukan pengantian paving batu andesit tersebut dikarenakan proyek renovasi yang memakan anggaran 40 miliar itu belum diserahterimakan ke Pemkot dan masih menunggu keputusan.

“Kita harus saling mengerti, insyaAllah persoalan akan segera teratasi dan terbuka peluang untuk dikoreksi,” tandasnya.

Menurut pantauan jurniscom di lokasi, beberapa orang melakukan pengecatan di sisi selatan jalan tugu Pemandengan depan Balaikota Solo. Pengecatan tersebut merupakan solusi sementara sebelum pihak pemkot mengambil keputusan lanjutan terkait polemik mozaik mirip Salib tersebut.

Pengacara Ustaz Abu Tegaskan Kliennya Bebas Murni, Bukan Bersyarat

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengacara Ustaz Abu Bakar Ba’asyir, Farid Ghozali menegaskan, kliennya bebas murni bukan bebas bersyarat. Ia menjelaskan, bebas bersyarat berlaku jika ada pengajuan dari narapidana.

“Bebas bersyarat itu ada permohonan dari warga binaan attau napi, Ustaz tidak mau mengajukan bebas bersyarat. Tapi tiba-tiba pak Yusril menyampaikan kepada beliau ada niat baik untuk membebaskan ustaz, bebas murni,” katanya dilansir Kiblat.net, Jumat (18/01/2018).

Farid juga menilai bahwa pembebasan bersyarat harus banyak persyaratan yang dipenuhi. Misalnya penjamin, belum tentu setiap warga binaan bisa memenuhi persyaratan itu.

“Siapa yang mau menjamin, harus tanda tangan ini itu, bagi orang tertentu menolak. Nggak semudah itu mengajukan PB. Kalau Ustaz mau mengambil bebas bersyarat, sebenarnya bulan Desember kemarin sudah bisa bebas. Tapi Ustaz tidak ambil,” ujarnya.

Soal mekanisme dan dasar hukum seperti apa, pihaknya belum mendapat penjelasan secara pasti dari Yusril. Menurutnya, Yusril hanya menyampaikan apa yang disetujui Jokowi.

“Itu (mekanisme dan dasar hukum.red) yang kita tunggu, beliau yang akan menyampaikan ke kita. Yang pasti beliau akan membebaskan karena pertimbangan kemanusiaan. Soal mekanisme, kita lihat seperti apa,” tuturnya.

Sumber : kiblat.net

Pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir Politis?

Oleh: Harits Abu Ulya
Pengamat Terorisme, Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA)

JURNIS – Hari Jumat (18/1/19) viral di berbagai sosial media soal kabar pembebasan ustaz ABB (Abu Bakar Ba’asyir) dari Lapas Gunung Sindur Bogor. Dan kabar tersebut benar adanya.
Terekspos YIM (Yusril Ihya M) mewakili pemerintah (Presiden Jokowi) mengeksekusi proses pembebasan tersebut.

Tentu peristiwa ini patut di sukuri, ustad ABB kapasitasnya sebagai ulama adalah milik umat bukan milik kelompok tertentu, karenanya wajar jika dari beragam kalangan umat Islam bersukur atas kabar bebasnya ustad ABB.

Dan juga niscaya banyak yang mengapresiasi langkah Presiden Jokowi atas keputusan tersebut.

Di sisi lain juga niscaya munculnya pro-kontra atas pembebasan ustad ABB. Apakah ini keputusan yang sarat dengan kepentingan politis? Atau murni karena hak beliau (ustad ABB) dan faktor pertimbangan kemanusiaan? Publik sah-sah saja membuat penilaian dengan masing-masing argumen. Paling tidak selama saya mengikuti, mencermati, monitoring isu, bahkan diskusi tertutup sharing gagasan mengkaji aspek-aspek keamanan terkait rencana pembebasan ustad ABB sejak di awal tahun 2018 punya pandangan sebagai berikut:

Pertama; di bulan Februari 2018 wacana pembebasan atau memulangkan ustad ABB ke Solo sudah muncul. Dan awak media mulai menghendus proses ini adalah ketika Menhan RI Ryamizard R datang ke Solo sebagai utusan khusus untuk menemui keluarga ustad ABB.

Substansi utamanya adalah mendiskusikan segala sesuatunya yang terkait kemungkinan pemulangan ustad ABB ke Solo dari Lapas Gunung Sindur Bogor.

Sebelum Menhan datang, sudah di awali utusan khusus Menhan datang untuk menyampaikan perihal rencana silaturrahmi Menhan ke rumah kediaman ustad ABB di Solo.

Bahkan Menhan ke Solo adalah atas keputusan Presiden Jokowi setelah melakukan proses kajian bersama institusi atau unsur-unsur terkait.

Namun sayang, akhirnya dinamika kecondongan untuk pemulangan ustad ABB terganjal oleh satu dan lain hal yang tidak terhendus publik. Yang kentara cuma adanya silang pendapat menteri Kumham soal ke absahan pada aspek legal formalnya pemulangan ustad ABB ke Solo.

Bahkan yang sangat kentara adalah adanya upaya intervensi pemerintah Australia, mereka keberatan dengan upaya pemerintah Indonesia memberikan keringanan hukuman kepada ustad ABB. Intinya Australia keberatan dengan wacana pembebasan atau pemulangan.

Dan sampai akhirnya publik menerima kabar Jumat (18/01/19) bahwa Ustad ABB di bebaskan. Maka menurut saya, keputusan saat ini adalah eksekusi dari proses panjang sebelumnya yang sempat mengendap, koma, terhenti atau dengan kalimat semisalnya.

Apakah pilihan momentum pembebasannya adalah sarat kepentingan politik pilpres 2019? Hak publik dan terserah publik untuk mengeja.

Karena yang terungkap dari dulu soal motif rencana pembebasan atau pemulangan adalah faktor kemanusiaan, mengingat usia ustad ABB sudah sepuh (81Th) dan sakit-sakitan. Di masa senjanya biarkan keluarga yang merawat. Tentu juga sudah melalui kajian aspek keamanannya jika ustad ABB pulang ke Solo.

Cuma ada pertanyaan bergelayut dibenak publik; kenapa baru sekarang di bebaskan? Karena hampir setahun berjalan dari wacana muncul bulan Februari 2018 dan baru di eksekusi sekarang pertengahan Januari 2019.

Bagi saya apapun alasannya pemerintah dan tantangan yang akan di hadapi atas pembebasan ustad ABB kita patut sukuri. Dan berharap pemerintah konsisten jangan sampai pembebasan ini di tunda atau bahkan di batalkan.

Kedua, sebagai WNI yang baik ustad ABB sejatinya telah menjalani lebih dari 1/3 masa hukuman dari vonis 15 tahun penjara sejak tahun 2011. Dan menjadi hak ustad ABB sebagai WNI untuk mengajukan pembebasan bersarat. Atau mungkin lebih dari itu semisal upaya Grasi yang pernah muncul jadi wacana.

Akhirnya seperti petuah Jawa:”Becik Ketitik Olo Ketoro”.

[Breaking News] Ustaz Abu Bakar Ba’asyir dalam Waktu Dekat Segera Dibebaskan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ustaz Abu Bakar Ba’asyir dikabarkan akan bebas dalam waktu dekat. Kabar itu disampaikan langsung oleh anak bungsunya, Abdul Rochim Ba’asyir.

“Alhamdulillah kami mengucapkan tahmid tiada henti, dimana hari ini Jumat 18 Januari 2019 kami mendapat kabar gembira bahwasannya Ustaz Abu Bakar Ba’asyir akan segera dibebaskan dalam waktu dekat ini,” kata pria yang akrab disapa Ustaz Iim ini kepada Jurniscom, Jumat (18/1/2019).

Ustaz Iim mengatakan, kebebasan Ustaz Abu telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo atas upaya yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra.

“Semoga Allah Subhanahu wa ta’ala membalas segala upaya dan jerih payah seluruh pihak yang terlibat dalam pembebasan ini,” tuturnya.

HSS: Ribuan Anak Migrasi Dipisah dari Orang Tuanya oleh Trump

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Masih ada ribuan lebih anak migran lainnya dibanding jumlah yang diperkirakan sebelumnya, yang dipisahkan dari orang tua mereka di bawah kebijakan imigrasi Presiden AS Donald Trump, menurut laporan baru yang diterbitkan pada hari Kamis (17/1/2019).

Inspektur jenderal Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HSS) merinci lonjakan pemisahan keluarga migran terjadi pada awal musim panas 2017 – setahun sebelum pemerintah memprakarsai kebijakan “nol toleransi (zero tolerance)” yang menuntut orang tua migran yang menyeberang perbatasan secara ilegal dipisahkan dari anak-anak mereka, yang ditahan di HSS.

Setelah gugatan diajukan atas nama keluarga yang terpisah, pengadilan federal memerintahkan penyatuan kembali keluarga migrant-migran tersebut. Trump mengakhiri kebijakan nol toleransi dengan perintah eksekutif pada Juni 2018.

Namun, tidak ada perintah untuk menyatukan kembali keluarga yang telah dipisahkan sebelum kebijakan ditetapkan.

Walaupun HSS tidak dapat memberikan angka konkrit tentang berapa banyak anak yang dipisahkan selama periode waktu itu, mereka memperkirakan jumlahnya mencapai ribuan setelah mewawancarai para pemimpin senior dan pejabat di lembaga tersebut.

Baca juga: 

Sebagian dari masalahnya adalah bahwa ketika agensi membebaskan anak-anak dari tahanan, mereka tidak melacak apakah mereka awalnya menyeberang ke AS sendirian atau dengan orang tua.

“Ribuan anak-anak mungkin telah dipisahkan selama gelombang masuk yang dimulai pada tahun 2017, sebelum data diperlukan oleh Pengadilan, dan HHS telah menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi anak-anak yang terpisah,” kata laporan itu.

HHS masih terus menerima dan menahan anak-anak migran yang telah dipisahkan dari keluarga mereka. Antara 1 Juli dan 7 November, agensi menerima 118 anak yang telah diidentifikasi terpisah dari orang tua mereka, tetapi hanya memiliki informasi terbatas tentang pemisahan itu.

Jumlah total dan status semua anak migran yang dipisahkan dari orang tua atau wali mereka saat ini tidak diketahui, menurut HSS.

Catatan Terburuk Defisit Perdagangan; Akankah Berlanjut?

Penulis : Center of Reform on Economics (CORE)

JURNIS – Pada 15 Maret 2018 lalu, CORE telah mengingatkan akan bahaya defisit perdagangan yang mengancam di sepanjang tahun 2018. Hari ini BPS telah merilis kinerja perdagangan Indonesia, dimana pada bulan Desember 2018 terjadi defisit sebesar USD 1,1 Miliar. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan defisit di bulan sebelumnya yang mencapai USD 2 Miliar, secara kumulatif sepanjang 2018 defisit perdagangan Indonesia telah mencapai USD 8,6 Miliar. Ini merupakan sebuah rekor kinerja perdagangan terburuk sepanjang sejarah, lebih buruk dibanding defisit yang terjadi pada tahun 2013 yang mencapai USD 4 Miliar.

Buruknya kinerja perdagangan tahun 2018 didorong oleh dua sisi, yakni anjloknya pertumbuhan ekspor serta akselerasi impor yang tajam. Ekspor hanya tumbuh 6,7%, jauh di bawah performa tahun 2017 yang tumbuh sampai 16,2%. Sementara impor malah mengalami akselerasi dari 15,7% pada 2017 menjadi 20,2% di tahun 2018.

Tak Hanya Didorong oleh Defisit Migas

Memang pendorong penting dari lonjakan defisit perdagangan di 2018 adalah pelebaran defisit di sektor migas yang mencapai USD 12,4 Miliar. Peningkatan harga minyak dunia hampir di sepanjang 2018 telah mendorong lonjakan impor minyak negara-negara net-importir minyak seperti Indonesia. Impor migas Indonesia melonjak dari USD 24,3 Miliar pada 2017 menjadi USD 29,8 Miliar 2018, atau tumbuh 22,6%.

Idealnya saat harga minyak dunia meningkat, tidak hanya berdampak pada kenaikan impor minyak, tetapi juga pada peningkatan ekspor minyak. Uniknya, dampak kenaikan harga minyak terhadap peningkatan ekspor minyak jauh lebih kecil dibandingkan impor minyak.

Manakala harga minyak dunia naik 37,3% sepanjang Januari – Oktober 2018 (yoy), pertumbuhan nilai impor minyak ikut terkerek 36,8% pada periode yang sama. Sayangnya, ekspor minyak hanya mengalami kenaikan 2,3%. Hal ini disebabkan perbedaan komposisi ekspor dan impor minyak Indonesia. Ekspor minyak Indonesia didominasi minyak mentah (75,7% terhadap total ekspor minyak) yang harganya lebih murah dibanding minyak olahan. Sebaliknya, 66% dari impor minyak adalah minyak olahan.

Kemudian pada saat harga minyak turun -4% selama November – Desember 2018 (yoy), ekspor minyak turun lebih tajam -23%, sementara impor minyak malah tumbuh 3,5% pada periode yang sama (yoy).

Selain migas, sektor nonmigas juga menghadapi masalah yang tak kalah serius. Walaupun masih surplus, terjadi penciutan tajam surplus nonmigas dari USD 20,4 Miliar pada 2017 menjadi USD 3,8 Miliar pada 2018, atau kontraksi sebesar 81,4%. Penciutan surplus nonmigas ini juga didorong oleh dua sisi, pertumbuhan ekspor nonmigas yang jauh lebih lambat, sementara impor justru mengalami akselerasi tajam.

Sepanjang 2018, impor nonmigas tumbuh 19,8%, jauh lebih cepat dibanding 2017 yang mencapai 13,4%. Peningkatan impor memang banyak dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah, yang selama 2018 terdepresiasi 7,3%. Namun pelemahan Rupiah bukan satu-satunya pendorong lonjakan impor. Volume impor nonmigas juga mengalami lonjakan sebesar 11% sepanjang 2018, lebih pesat dibanding pertumbuhan volume impor tahun 2017 yang hanya 6,4%. Ini menunjukkan peningkatan permintaan domestik belum mampu diimbangi dengan produksi dalam negeri.

Memang 75% dari impor adalah bahan baku/penolong dan 15,9% adalah barang modal yang dibutuhkan untuk kegiatan produktif di dalam negeri. Namun akselerasi impor ternyata tidak hanya terjadi pada kategori barang produktif, tetapi juga pada kategori barang konsumsi. Bahkan impor barang konsumsi justru tumbuh paling cepat, dari 14,7% pada 2017 menjadi 22% pada 2018, sementara bahan baku/penolong serta modal masing-masing hanya tumbuh 20% dan 19,5% pada 2018.

Pada bulan September 2018, pemerintah memang telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menahan laju impor, khususnya impor barang konsumsi melalui pengenaan PPh untuk 1.147 jenis barang konsumsi. Akan tetapi, efektivitas kebijakan tersebut terhadap penurunan barang konsumsi masih minimal. Bahkan impor barang konsumsi mengalami peningkatan pada Oktober 2018 sebesar 19,4% (yoy) atau 13,3% (mtm). Sepanjang Oktober– Desember 2018, impor barang konsumsi masih tumbuh sampai 10,7% (yoy), lebih tinggi dibanding impor barang modal yang tumbuh 6,7%.

Di sisi ekspor nonmigas, perlambatan pertumbuhan yang terjadi juga cukup drastis, dari 15,8% (2017) menjadi hanya 6,25% (2018). Melambannya pertumbuhan ekspor terutama didorong pada ekspor manufaktur yang hanya tumbuh 3,9% (jauh di bawah pertumbuhan 2017 yang mencapai 13%) serta ekspor pertanian yang terkontraksi -6,4%. Hanya ekspor pertambangan yang masih tumbuh relatif kuat 20,5% (2018), walaupun tetap lebih lambat dibanding tahun 2017 (33,7%).

Penurunan harga komoditas ekspor andalan di pasar dunia menjadi faktor krusial yang mempengaruhi kinerja ekspor nonmigas, mengingat 55% ekspor masih dalam bentuk komoditas. Sepanjang 2018 harga sawit dan karet anjlok masing-masing -14,9% dan -17,9% secara year-on-year. Harga barang tambang seperti batubara dan tembaga secara tahunan memang masih tumbuh positif, masing-masing 20,9% dan 5,8%. Namun, tren penurunan harga komoditas tambang ini sudah mulai terlihat pada paruh kedua 2018.

Selain harga, pelemahan nilai tukar Rupiah yang mendorong lonjakan impor, ternyata belum banyak membantu kinerja ekspor. Volume ekspor nonmigas memang meningkat hingga 13,5% pada 2018, tetapi nilai ekspor dalam USD hanya tumbuh 6,25%.

Memang tren perlambatan ekspor tidak hanya dialami oleh Indonesia tetapi juga negara-negara tetangga. Sepanjang periode Januari – November, pertumbuhan ekspor Vietnam melambat dari 22% (2017) menjadi 13% (2018), Thailand melambat dari 10% menjadi 7%, sementara Filipina malah terkontraksi -1% (2018). Perlambatan pertumbuhan ekonomiglobal dan efek perang dagang AS dan Tiongkok sudah mulai membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekspor, termasuk negara-negara berkembang. Bagi Indonesia sendiri, tekanan global terhadap ekspor terutama terlihat sejak bulan Agustus 2018, dimana pertumbuhan ekspor rata-rata di bawah 5%.

Masalahnya, perlambatan ekspor Indonesia ini diperparah dengan peningkatan impor secara tajam, yang tidak terjadi negara-negara tetangga yang lain. Saat impor Indonesia tumbuh 22%, Vietnam hanya tumbuh 11%, Filipina 16%, dan Malaysia hanya 5%.

Akankah Berlanjut di 2019?

Tantangan untuk memperbaiki kinerja perdagangan di tahun 2019 masih sangat besar. Pertama, faktor-faktor eksternal yang menekan ekspor di tahun 2018 masih akan dirasakan di tahun 2019, khususnya perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara tujuan ekspor utama dan sentimen perang dagang. Kedua, harga komoditas andalan diprediksi akan terus melemah di tahun 2019, termasuk di antaranya sawit, batubara, karet dan tembaga.

Ketiga, harga minyak yang memperlebar defisit migas memang sudah mengalami penurunan tajam di akhir 2018. Namun potensi untuk kembali meningkat di tahun 2019 masih sangat terbuka sejalan dengan rencana negara-negara OPEC dan Rusia untuk melakukan production cut secara signifikan, walaupun kemungkinan besar peningkatan harga tidak akan melebihi rata-rata harga minyak di tahun 2018.

Keempat, tekanan terhadap Rupiah yang mendorong lonjakan impor di tahun 2018 juga diprediksi masih akan dirasakan di tahun 2019, meskipun dengan kadar yang lebih rendah dibanding tahun 2018.

Meski demikian, pemerintah masih dapat memperbaiki kinerja perdagangan masih sangat terbuka, setidaknya untuk memperkecil defisit. Sejumlah kebijakan untuk meredam impor yang sudah dikeluarkan seperti kebijakan PPh 22 impor untuk barang konsumsi, program B20, maupun kebijakan TKDN, yang selama 2018 masih belum banyak terasa efektivitasnya, perlu dievaluasi, dipertajam dan diperkuat agar lebih terlihat efektivitasnya di tahun 2019.

Dalam jangka menengah panjang, revitalisasi industri manufaktur mutlak dilakukan untuk mendongkrak daya saing produk-produk manufaktur dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekspor manufaktur, apalagi mengingat harga komoditas ekspor terus tertekan. Di samping itu, untuk jangka yang lebih pendek, pemerintah perlu lebih serius mendorong diversifikasi ke negara-negara tujuan ekspor non tradisional, sehingga ketergantungan terhadap pasar ekspor utama tidak terlalu besar. []

Jakarta, 15 Januari 2019

Seabad Lebih Bangsamoro Berjuang, Sebentar Lagi Hukum Islam Tegak di Selatan Filipina

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Hitungan mundur telah dimulai untuk plebisit yang akan memberikan Bangsamoro – sebutan bagi kaum Muslim Filipina yang tinggal di sebuah pulau di selatan Filipina – otonomi komprehensif yang ditunggu-tunggu.

Plebisit akan dimulai pada 21 Januari 2019 di dua kota, dengan putaran kedua akan diadakan pada 6 Februari di daerah lain di wilayah tetangga, untuk meratifikasi Bangsamoro Organic Law (BOL).

Setelah RUU itu disahkan, Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (Autonomous Region in Muslim Mindanao-ARMM) akan ditetapkan hukum Islam, lansir Anadolu Agency, Kamis (18/1/2019).

Kebebasan yang dimiliki umat Islam di wilayah itu selama berabad-abad telah diambil oleh orang Amerika pada tahun 1898 ketika Spanyol, yang menduduki Filipina pada abad ke-16 menyerahkan negara itu ke AS.

Warga Muslim Bangsamoro, yang sudah dirampas kebebasannya selama penjajahan AS, juga menghadapi masa-masa sulit karena kebijakan pemukiman Kristen pemerintah Manila, sejak orang Amerika menyerahkan wilayah itu kepada orang Kristen Filipina setelah mengelolanya hingga tahun 1946.

Untuk mewujudkan kemerdekaan wilayah itu, Front Pembebasan Nasional Moro (the Moro National Liberation Front-MNLF) didirikan pada tahun 1972 di bawah kepemimpinan Nur Misuari dan Hashim Salamat dari kaum Muslim.

Ketika Misuari, yang saat itu pemimpin MNLF, menandatangani Perjanjian Tripoli dengan pemerintah Filipina pada tahun 1976, kelompok itu dibagi menjadi dua.

Namun, Salamat mengatakan Muslim Bangsamoro pantas mendapatkan kemerdekaan dan kondisi kesepakatan itu adalah tipuan. Dia menyatakan bahwa masyarakat harus melanjutkan negosiasi sampai mereka mencapai kebebasan.

Baca juga: 

Mengumumkan tujuan mereka sebagai “negara merdeka di Filipina selatan”, Salamat membentuk Front Pembebasan Islam Moro (the Moro Islamic Liberation Front-MILF) pada tahun 1976, memisahkan diri dari MNLF.

Negosiasi terganggu karena negara gagal menerapkan kesepakatan pada tingkat yang memadai dan mengurangi jumlah kota dalam ruang lingkup perjanjian.

Terlepas dari sejumlah negosiasi antara pemerintah Manila dan MNLF, dan MILF setelah 1980-an, tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai.

Sementara itu, wilayah Moro mendapat beberapa keuntungan dari negosiasi seperti pengakuan beberapa hari libur keagamaan, perbankan Syariah Islam (bebas bunga) dan pembentukan Kementerian Urusan Muslim.

Pada tahun 1997, pemerintah dan MILF memulai pembicaraan gencatan senjata, sementara MNLF menjadi semakin lemah.

MILF secara resmi menurunkan permintaannya untuk kemerdekaan penuh pada 2010, dan sebagai gantinya menginginkan otonomi daerah.

Pada 2012, Presiden Benigno Aquino III dan pemimpin MILF saat itu, Al Haj Murad Ebrahim – yang menjadi pemimpin kelompok setelah Salamat meninggal pada 2003 – menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja tentang Bangsamoro (the Framework Agreement on the Bangsamoro-FAB).

FAB merupakan peta jalan menuju penyelesaian akhir yang akan memungkinkan wilayah otonom yang dikelola oleh Muslim minoritas di selatan negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik ini.

MILF dan pemerintah Manila juga menandatangani Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro (the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro-CAB) pada tahun 2014, membuka jalan bagi Hukum Organik Bangsamoro.

Kesepakatan 2014 mengakhiri negosiasi selama 17 tahun dan mengakhiri konflik bersenjata yang sudah berlangsung beberapa dekade di selatan negara itu.

Kaum Muslim Filipina

Pembicaraan damai Moro mendapatkan momentum ketika Rodrigo Duterte berkuasa sebagai presiden pada 2016.

Duterte berjanji selama kampanye pemilihan untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut.

Pada tahun yang sama, MILF – yang memiliki sekitar 12.000 anggota bersenjata – dan pemerintah pusat sepakat untuk membentuk ARMM.

Pada 2017, MILF menyerahkan rancangan BOL, yang disiapkan dalam ruang lingkup perjanjian damai yang dicapai dengan pemerintah, kepada Duterte.

Rancangan undang-undang ini adalah upaya signifikan terbaru antara pihak-pihak untuk mengakhiri hampir setengah abad konflik on-and-off yang telah menewaskan lebih dari 120.000 orang dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut.

Pada tahun yang sama di bulan Mei, Kongres menyetujui undang-undang tersebut, yang menyediakan wilayah otonom di pulau Mindanao.

Pada 26 Juli 2018, Duterte menandatangani landmark BOL.

Pada Juli 2018, Duterte menyerahkan undang-undang itu kepada Ebrahim dari MILF selama upacara yang diadakan di Istana Malacanang, di mana ia mengatakan mereka mengakhiri konflik yang telah berlangsung puluhan tahun.

Walaupun pembentukan Daerah Otonom saat ini di Muslim Mindanao (ARMM) adalah hasil negosiasi antara pemerintah dan MNLF, Hukum Organik Bangsamoro telah dipalsukan sebagai hasil dari perjanjian damai yang ditandatangani MILF dengan mantan Presiden Benigno Aquino III pada tahun 2014.

BOL, yang mulai berlaku dengan tanda tangan Duterte, akan meningkatkan keuntungan hukum dan ekonomi umat Islam di wilayah tersebut.

Dengan berdirinya pemerintah Bangsamoro, pengadilan Hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut.

Otoritas regional akan diserahkan kepada pemerintah Bangsamoro dari pemerintah Manila.

MILF akan menonaktifkan 40.000 kombatan Angkatan Bersenjata Bangsamoro (Bangsamoro Islamic Armed Forces-BIAF) ketika BOL disahkan.

 

Menjadi Idola Dengan Berbicara Baik dan Santun

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JURNIS – Siapakah yang tidak menyukai jika melihat seseorang berbicara baik dan santun? Siapakah yang tidak merasa nyaman jika teman bicara adalah seseorang dengan lisan yang baik dan santun? Bukankah Rasulullah SAW telah membuktikan? Beliau diidolakan oleh sahabat-sahabatnya, bahkan menjadi idola bagi orang-orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu istri-istri dan anak-anaknya. Sampai-sampai kematian Rasulullah pun menjadi sebuah kabar yang tidak bisa dipercaya oleh orang-orang yang mencintainya. Bahkan, seorang sahabat Bilal bin Rabbah setelah bertahun-tahun kematian Rasulullah pun pernah menangis tersedu merasakan kehilangan saat menyebut kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dalam seruan adzannya.

Rasulullah yang dikenal baik akhlaknya, santun tutur katanya, sampai-sampai sahabat mengira Rasulullah begitu memperhatikannya, padahal kebaikan Rasulullah sama untuk seluruh sahabatnya. Tak diragukan lagi Rasulullah Sang Idola.

Kebutuhan dasar manusia salah satunya bersosialisasi, dan salah satu modal pentingnya adalah cara berkomunikasi, terutama komunikasi verbal. Seseorang banyak diberi penilaian oleh orang lain dari cara berbicara, bagaimana ia memilih kata, menyusun kata, mimic wajah hingga intonasi bicara, yang istilah ngentrendnya adalah kalem vs ngegas.

Allah SWT telah memberi petunjuk kepada kita tata cara berbicara,

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun”. (QS Al Baqarah, 2: 263)

Bertutur kata baik dan santun merupakan cerminan akhlak seorang muslim yang membawa kedamaian bagi dirinya maupun orang-orang di lingkungan sekitarnya. Bertutur kata yang baik dan santun diterapkan kepada siapapun lawan bicara, baik orang tua, sesama atau kepada orang yang usianya berada di bawah kita. Juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Rasulullah bahkan mencontohkan untuk berkata baik kepada pembantunya.

Manfaat yang bisa diperoleh seorang muslim yang berkata baik dan santun antara lain menjadikan seorang muslim lebih tenang dan tenteram, menjauhkan dari perselisihan, serta akan lebih dihargai oleh siapapun.

“Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: ”Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.” (QS Al Israa, 17: 53)

Sebagai umat terbaik diantara umat lainnya, kaum muslimin dituntut untuk berperilaku dan beretika terbaik dalam sikap keseharian, mulai dari sikap terhadap pribadi, keluarga, tetangga hingga negara.

Lidah memang tidak bertulang sehingga ia bisa secara fleksibel digunakan oleh manusia untuk berbicara. Namun, jika tidak disertai dengan kendali diri, maka dampak dari ucapan yang menyakitkan akan lebih dahsyat daripada luka dengan sebilah pedang. Lukanya akan melekat dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa sampai ajal memisahkan nyawa dari raga. Karena itu, pergunakanlah dengan bijak, hanya untuk hal-hal bermanfaat dan menjauhkan diri dari akibat yang bisa merugikan.

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna” (QS Al Mukminuun, 23: 1-3)

Nah, berikut beberapa tips agar terhindar dari perkataan buruk yang dirangkum dalam Miracle Hijaz the Practice, hal. 782:

  1. Berpikir sebelum berkata atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain
  2. Pikirkan akibat dari kata-kata yang akan kita ucapkan
  3. Berbicara seperlunya tanpa harus memperbanyak pembicaraan yang tidak bermanfaat
  4. Sampaikan maksud dengan bahasa yang halus dan tidak berbelit-belit
  5. Tidak meninggikan atau mengeraskan suara ketika berbicara
  6. Menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada lawan bicara
  7. Berusaha membalas perkataan buruk dengan perkataan yang baik dan sopan

Menjadi idola tak perlu berupaya seperti artis dengan upaya mentenarkan diri. Kita coba dengan berbicara baik dan santun paling tidak bisa membuat kita menjadi idola bagi orang-orang terdekat kita, terutama keluarga dan tetangga.

 

Sumber :
Ganaislamika.com
PakarKomunikasi.com
SyaamilQuran.com

Gambar :
Pixabay.com
Taalenhersenen.wordpress.com

Trump Tunjuk Tokoh Anti Islam AS sebagai Wakil Penasihat Keamanan Amerika

Redaktur: Deddy Purwanto

Washington (Jurnalislam.com) – Kelompok-kelompok hak sipil Amerika mengecam penunjukan wakil penasihat keamanan nasional baru yang bertugas di dewan kelompok anti-Muslim selama hampir satu dekade.

Presiden AS Donald Trump menunjuk Charles M Kupperman pekan lalu untuk membantu Penasihat Keamanan Nasional John Bolton, mengatakan dalam siaran persnya bahwa Kupperman “membawa peran lebih dari empat dekade dalam kebijakan keamanan nasional dan pengalaman program”.

Kupperman bertugas di dewan direksi untuk Pusat Kebijakan Keamanan (the Center for Security Policy-CSP) antara 2001 hingga 2010, menurut catatan pajak, lansir Aljazeera Kamis (18/1/2019).

Southern Poverty Law Center (SPLC), sebuah monitor kejahatan kebencian yang berbasis di Alabama, menunjuk CSP sebagai kelompok kebencian anti-Muslim, menunjuk pada promosi teori konspirasi mereka yang mengklaim bahwa umat Islam telah menyusup ke pemerintah AS dan berusaha untuk mendirikan hukum Islam di AS.

Dewan Hubungan Islam Amerika (The Council on American Islamic Relations-CAIR) telah meminta pemerintahan Trump untuk mencabut penunjukan Kupperman.

The Council on American Islamic Relations-CAIR

“Sekali lagi ini adalah contoh Trump mengangkat rubah masuk ke kandang ayam, dimana Islamofob ditempatkan dengan baik untuk mengarahkan prioritas keamanan nasional negara kita,” Robert McCaw, direktur departemen urusan pemerintah CAIR, mengatakan kepada Al Jazeera.

McCaw berpendapat bahwa pengangkatan Kupperman “harus benar-benar dibatalkan” dan bahwa ia “tidak memiliki tempat di pemerintah AS”.

Dalam siaran pers Gedung Putih, John Bolton dikutip mengatakan bahwa Kupperman “telah menjadi penasihat bagi saya selama lebih dari 30 tahun, termasuk selama masa jabatan saya sebagai Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Trump”.

“Keahlian Charlie yang luas dalam pertahanan, kontrol senjata, dan kedirgantaraan akan membantu memajukan agenda keamanan nasional Presiden Trump.”

Kupperman telah memegang posisi senior di kontraktor pertahanan Lockheed Martin dan Boeing, dan bertugas di administrasi mantan Presiden Ronald Reagan pada 1980-an.

Selama kampanye kepresidenannya tahun 2016, Trump menyerukan “pelarangan Muslim memasuki AS secara total dan keseluruhan”.

Sejak menjabat pada Januari 2017, ia telah mengeluarkan banyak perintah eksekutif, beberapa di antaranya telah ditentang di pengadilan, yang berusaha menghalangi masuknya wisatawan dari beberapa negara mayoritas Muslim.

Pada bulan Oktober, selama pemilihan paruh waktu, kelompok Advokat Muslim merilis laporan yang mendokumentasikan 80 contoh kandidat politik secara jelas menggunakan retorika “anti-Muslim” pada tahun 2017 dan 2018.

Pada saat publikasi, Gedung Putih belum menjawab permintaan Al Jazeera untuk berkomentar.

Didirikan pada tahun 1988, Pusat Kebijakan Keamanan yang berbasis di Washington, DC dipimpin oleh Frank Gaffney Jr, dan telah mempromosikan klaim palsu bahwa Ikhwanul Muslimin telah menyusup ke pemerintah AS dan masyarakat Amerika pada umumnya.

Gaffney, yang juga bertugas di pemerintahan Reagan, secara keliru mengklaim bahwa mantan diktator Irak Saddam Hussein berada di belakang pemboman Kota Oklahoma 1995, mengatakan mantan Presiden Barack Obama adalah seorang Muslim terselubung, dan mengklaim penasihat Hillary Clinton Huma Abedin adalah seorang agen Ikhwanul Muslimin.

Pada 2011, Gaffney meminta Kongres untuk membuat versi terbaru dari House Un-American Activities Committee, yang didirikan pada 1938 untuk mencari orang Amerika dengan ikatan atau simpati terhadap komunis. Namun, dalam versinya, komite itu akan membasmi umat Islam yang seharusnya berusaha merusak institusi AS.

Baca juga:

Menurut SPLC, Kupperman adalah satu dari beberapa orang yang memiliki hubungan dengan CSP untuk bergabung dengan administrasi Trump.

Lainnya termasuk Kellyanne Conway, yang perusahaannya menghasilkan jajak pendapat yang meragukan untuk CSP. Ia mengklaim bahwa lebih dari setengah Muslim Amerika menganjurkan mengganti hukum AS dengan hukum Islam.

Bolton, yang menunjuk Kupperman, juga sering muncul di program radio Gaffney, seperti halnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, SPLC mencatat.

Nathan Lean, penulis The Islamophobia Industry, mengatakan bahwa bukanlah sebuah kebetulan bahwa orang-orang yang jelas-jelas memiliki koneksi dengan kelompok-kelompok kebencian anti-Muslim sedang diangkat di dunia Trump”.

“Faktanya, dengan John Bolton di pucuk pimpinan Keamanan Nasional, kemungkinan seperti itu sangat bisa diprediksi,” katanya kepada Al Jazeera.

“Asosiasi Kupperman dengan Frank Gaffney sudah cukup untuk mendiskualifikasi dia dari jabatan pemerintah mana pun, apalagi dia menasihati seorang pria yang bisa dibilang ada di telinga presiden setiap hari mengenai masalah keamanan nasional.”