SURABAYA(Jurnalislam.com) – Jama’ah Ansharusy Syari’ah (JAS) sosialisasikan haramnya merayakan valentine day di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Darmo, Surabaya, Ahad (10/2/2019).
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi warga agar tidak terjerumus kemaksiatan dengan ikut merayakan Valentine Day.
Korlap aksi,Andi menjelaskan kegiatan yang dilakukan kali ini adalah aksi damai dengan target muda-mudi di acara Car Free Day,
“Tujuannya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan dengan ikut merayakan Valentine Day, Alhamdulillah aksi damai ini berjalan lancar, dan kebanyakan dari mereka (pengunjung) mau menerima himbauan tentang hukum merayakan valentine day, terlebih valentine tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.” jelasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi warga agar tidak ikut merayakan Valentine Day.
Aksi digelar dengan menggalang tanda tangan dan membentangkan spanduk menolak perayaan hari valentine serta membagikan selebaran bertema ‘Haram Ikut Merayakan V-Day & Hari Raya Agama Lain’.
Pantauan Jurniscom, pengunjung antusias ikut membubuhkan tanda tangan diatas kain putih sebagai pernyataan setuju untuk tidak merayakan hari valentine.
Nampak beberapa komunitas ikut berpartisipasi memberikan tanda tangan diantaranya komunitas sepeda onthel, bonek mania, muslimah milenial, dompet dhuafa.
Aksi serupa juga digelar serempak oleh JAS dibeberapa kota lain di Jawa Timur, seperti kota Malang, Blitar, Mojokerto dan Jember.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno menilai, industri halal di Indonesia belum tergarap maksimal. Padahal menurutnya Indonesia berpotensi menjadi negara pusat industri halal dunia.
“Berdasarkan Global Islamic Economic Indicator, Indonesia masih berada di posisi nomor 10 terkait industri halal. Peringkat ini harus kita perbaiki,” katanya dilansir Republika.co.id, Senin (11/2/2019).
Cawapres yang telah mengunjungi 1100 titik di Indonesia ini menyebut, negeri ini mempunyai potensi untuk menjadi pusat Industri Halal dunia.
“Dan itu bisa dimulai salah satunya dari pesantren- pesantren seperti pesantren Darussalam ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menemui KH Sholeh Basalamah, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Jati arang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.
Sandiaga dalam kunjungan kali ini mengaku tidak berkampanye. Namun ia menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai ekonomi.
“Jadi di sini kita bicara soal ekonomi umat. Para santri juga harus mulai melek usaha untuk mendukung Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” ungkapnya.
Sandi berharap para santri bisa melihat peluang ini. Peluang untuk menciptakan lapangan kerja, bukan sebaliknya mencari kerja.
Tidak hanya kali ini saja Sandiaga meyakini bahwa Indonesia bisa menjadi pusat industri halal dunia. Awal Februari lalu mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyampaikan hal serupa.
“Ekonomi halal ini dahsyat potensinya. Pasarnya mencapai 1,8 miliar populasi muslim di dunia,” ujar Sandiaga Uno pada acara ‘Inisiatiif Indonesia Menang Pusat Ekonomi Halal Dunia’ di Hutan Kota Sangga Buana, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019) lalu.
SURABAYA (Jurnalislam.com)—Sociopreneur pendiri Indonesia Medika, dr. Gamal Albnsaid mengajak anak muda generasi milenial untuk terjun dalam dunia entrepreneur sedini mungkin, dan jangan takut memulai menjadi entrepreneur.
“Saya sendiri sebenarnya merasa kenapa nggak dari dulu terjun ke entrepreneur. Untuk generasi muda sekarang sedini mungkin terjun langsung ke dunia entrepreneur,” kata dr. Gamal dalam talkshow ‘Muda Berkarya’ di Jatim Expo Surabaya, Sabtu (9/2/2019).
Di era milenial ini, kata dr. Gamal, peluang berbisnis sangatlah terbuka.
“Ada banyak venture capital yang siap mendukung kita, yang penting kita memiliki ide dan siap mewujudkannya,”kata pria berusia 29 tahun ini.
Apalagi tambahnya, di era ini, teknologi begitu berkemang pesat. Globalisasi mempermudah generasi milenial terkoneksi dengan orang-orang di luar sana.
“Kita jangan hanya berpikir di Indonesia saja. Di luar sana ada banyak pihak berkolaborasi dengan kita,” katanya.
Ia mencontohkan, Indonesia Media yang dirintisnya bahkan memenangkan penghargaan sociopreneur langsung dari Pangeran Charles.
“Segera cari tim dan kita mulai wujudkan mimpi kita,” pungkasnya.
SURABAYA (Jurnalislam.com)—Aktor sekaligus penghafal Qur’an Hamas Syahid berbagai tips agar seorang jomblo bisa menjadi jomblo berkualitas alias ‘high quality jomblo’.
Pria yang kini berusia 26 tahun ini mengatakan bahwa jodoh sudah diatur oleh Allah.
“Tugas kita adalah terus memperbaiki diri dan memantaskan diri di hadapan Allah,” katanya dalam talkshow bertajuk ‘Muda Berkarya’ di Islamic Fest, Jatim Expo Surabaya, Sabtu (9/2/2019).
Di era ini, kata Hamas, banyak sekali godaan khususnya untuk berpacaran dengan seorang wanita.
Ia berbagi tips agar dapat mengurangi interaksi yang kurang bermanfaat dengan wanita.
“Saya ini kalau lagi syuting tentu ketemu para wanita cantik. Godaanya ya sangat berat. Tapi kalau kita berinteraksi dengan al Qur’an insya Allah semoga kita bisa terjaga,” katanya.
Sibuk membaca al Qur’an, kata Hamas justru akan menjaga kita dari sibuk melakukan hal lain, termasuk berpacaran.
“Diusahakan jangan sampai pacaran. Langsung nikah saja, enak loh,” katanya disambut tawa hadirin.
“Karenanya, cara agar tidak pacaran adalah berinteraksi dengan al Qur’an,” pungkasnya.
SURABAYA (Jurnalislam.com)–Aktor sekaligus penghafal Qur’an Hamas Syahid Izzuddin mengaku di tengah padatnya jadwal syuting rupanya masih menyempatkan waktu untuk membaca dan mengulang hafalan al Qur’annya.
Membiasakan membaca Qur’an, kata Hamas merupakan hal yang sudah diajarkan bahkan sejak dirinya masih kecil.
Hamas mengaku, sejak umur tiga tahun bahkan dirinya sudah menghafal juz 30, karena ibunya membacakannya setiap hari. Mendengarkan al Qur’an sang Ibu setiap hari membuat dirinya bisa hafal al Qur’an walau tanpa membacanya.
“Pada usia 6 tahun saya baru secara serius menghafal al Qur’an, dan terus sampai sekarang,” katanya ketika mengisi acara Islamic Fest di Jatim Expo Surabaya, Sabtu (9/2/2019).
Pun sekarang di tengah kesibukannya sebagai aktor, membaca al Qur’an tetap diagendakan oleh pemeran Yusuf di film Cahaya Hati ini.
“Kalau waktu lagi kosong, saya sempatkan tilawah dan sempatkan mengulang-ulang hafalan,” kata Hamas.
BUMIAYU (Jurnalislam.com)–Pengurus Wilayah Jateng Pelajar Islam Indonesia (PII) periode 2017-2019 gelar Konferensi Wilayah XXX (Konwil 30) di SMK Muhammadiyah Bumiayu Jateng, (1-3/2/2019).
Helatan Konwil 30 tersebut bertajuk “Membentuk Imamah Ideal yang sesuai dengan profil Muslim,Cendekia, dan Pemimpin di Era Milenial”
Humas PII Jateng Riska Ristiana mengatakan bahwa Konwil adalah kegiatan yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali untuk memilih ketua umum Pengurus Wilayah yang baru.
“Ada juga laporan pertanggungjawaban PW PII Jawa Tengah periode 2017-2019.Dengan demikian acara tersebut adalah puncak dari kepengurusan yang lama,” katanya dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.
Acara pembukaan Konwil 30 dimeriahkan dengan Talk Show bertema” Sejarah PII WATI dan peran pelajar Islam di Era Milenial.”
Konwil 30 dibuka oleh Camat Bumiayu, Apriyanto Sudarmoko dan perwakilan satuan perangkat pemerintahan juga Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Bumiayu, Perwakilan IPM dan IPNU Bumiayau, dan Keluarga Besar PII Bumiayu serta PD PII se-Jawa Tengah.
Konwil 30 dihadiri 81 peserta se-Jawa Tengah dan 3 peserta dari Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia.
Musyawarah Konwil 30 memutuskan Rizka Noor Miftakhul Ulum, S.T., sebagai Ketua Umum PW PII Jateng periode 2019-2021, Setio Budi Harsono sebagai Komanda Brigade, dan Riska Ristiana sebagai Ketua PII WATI.
Mantan staf khusus Kementerian ESDM Said Didu mengkritisi model pembangunan infrastruktur Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selama empat tahun memerintah, ia menilai, Jokowi lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur komersial daripada membangun infrastruktur dasar untuk rakyat.
Ia menerangkan selama ini Jokowi sibuk membangun tol, kereta ringan (light rapid transit/LRT), moda raya terpadu (mass rapid transit/MRT), yang bertujuan kepentingan komersial.
Sementara infrastruktur dasar untuk rakyat seperti rumah murah, gedung sekolah, puskesmas, tidak tersentuh.
“Ada bangun jalan umum, tetapi di perbatasan, tidak ada yang lewat. Sementara jalan lintas Sumatra tidak dibangun, padahal sangat dibutuhkan,” kata Said dalam diskusi ‘Visi Misi Indonesia Menang, Kebijakan Prabowo-Sandi untuk Energi, SDA dan Infrastruktur’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (8/2).
Menurut dia, pembangunan infrastruktur Pemerintahan Jokowi selama ini terkesan terburu-buru dan demi pencitraan politik. “Oleh karenanya, infrastruktur dibangun tanpa perencanaan yang baik,” ujarnya.
Mahalnya tarif Tol Trans Jawa, Said mengatakan, sebagai salah satu contoh kasus bahwa pembangunan infrastruktur tidak direncanakan dengan baik dan mengabaikan uji kelayakan.
Belum lagi proyek LRT yang dianggap layak karena tiketnya mencapai Rp 45 ribu per trip.
“Lalu siapa nanti yang pakai moda transportasi ini. Sopir-sopir dan pengusaha logistik sudah teriak karena tarif tol mahal, sekarang manfaat untuk rakyat apa?” kata Said.
Pada akhirnya, lanjut Said, beban pembangunan infrastruktur komersial yang mengabaikan uji kelayakan ini berada di pundak sejumlah BUMN.
Utang sejumlah BUMN bidang konstruksi diketahui membengkak lantaraan proyek ambisius ini, sementara rakyat tidak merasakan dampak positif dari pembangunan.
MALANG(Jurnalislam.com)– Mimpi kota Malang memiliki destinasi wisata halal terus digalakkan.
Untuk mengejawantahkan itu, Universitas Negeri Malang (UM) meresmikan Halal Food Center sebagai upaya mendukung program pemerintah kota Malang tersebut.
“Ini merupakan salah satu darma bakti UM kepada masyarakat. UM harus hadir dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah akselerasi info kepada masyarakat terkait kehalalan suatu produk,” ujar Rektor UM, Prof Rofi’udin, saat ditemui media usai usai memberi sambutan di Sasana Budaya UM, Jumat (8/2/2019).
Pria nomor wahid di UM ini melanjutkan bahwa upaya ini juga dalam rangka membantu kerja wali kota Malang. Selain itu juga upaya mewujudkan Kota Malang diajang penghargaan nasional.
“Ada dua dimensi bagi kami; satu sisi sebagai bentuk keharusan perguruan tinggi (PT) terhadap kementerian untuk bisa mengabdi kepada masyarakat terkait halal-tidaknya suatu produk, sisi lain membantu kinerja Pemkot Malang yang sudah jelas,” ujar sosok yang pernah menjadi Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UM.
Sementara, Wali Kota Malang, H. Sutiaji, menjelaskan bahwa peran PT bagi pembangunan Kota Malang juga sangat penting. Sebab, sebagai wujud pemberdayaan pentahelik yang kian memesona.
“Peran PT sebagai pusat keilmuan dan juga penelitian amat sangat dibutuhkan. Apalagi terkait pengembangan wisata halal ini yang memang secara implementasi akan dikembangkan. Wujudnya ya seperti halal food center itu,” ujarnya.
Pak Aji, sapaan akrabnya, menjelaskan lebih lanjut bahwa akan melibatkan empat PT negeri (PTN) dan dua PT swasta (PTS).
Keenam PT (empat PTN dan dua PTS) itu nantinya akan diberi clustering yang sesuai. Clustering ini kemungkinannya berjumlah sembilan.
Oleh: Muhammad Fajar Aditya, Jurnalis Jurnalislam.com
JURNALISLAM.COM – 34 tahun lalu, tepat hari ini, 9 Februari Hari Pers Nasional (HPN) ditetapkan. Penetapan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 itu menyebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.
Di hari kebahagiaan insan pers ini, baik rasanya untuk mengetauhi sekelumit tentang apa itu Falsafah Pers? Prof Muhammad Budyatna dalam bukunya Jurnalistik Teori dan Praktik menjelaskan secara rinci hal tersebut.
Seperti juga negara yang memiliki falsafah, pers pun memiliki falsafahnya sendiri. Falsafah atau dalam Bahasa Inggris philosophy salah satu artinya adalah tata nilai atau prinsip-prinsip untuk dijadikan pedoman dalam menangani urusan-urusan praktis.
Falsafah pers disusun berdasarkan sistem politik yang dianut oleh masyarakat di mana pers bersangkutan hidup.
Four Theories of the Press
Dalam membicarakan falsafah pers, terdapat sebuah buku klasik mengenai hal ini, yaitu Four Theories of the Press (Empat Teori tentang Pers) yang ditulis Siebert bersama Peterson dan Schramm.
Teori pertama dalam Four Theories of the Press, yakni, Authoritarian Theory (Teori Pers Otoriter), yang diakui sebagai kenegaraan yang membela kekuasan absolut. Penetapan tentang hal-hal “yang benar” dipercayakan hanya kepada segelintir “orang bijaksana” yang mampu memimpin.
Pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdi kepada negara. Para penerbit diawasi melalui paten-paten, izin-izin terbit, dan sensor.
“Konsep ini menetapkan pola asli bagi sebagian besar sistem-sistem pers nasional dunia, dan masih bertahan sampai sekarang,” tulis Siebert dkk.
Teori selanjutnya yakni Libertarian Theory atau Teori Pers Bebas, yang mencapai puncaknya pada abad ke-19. Dalam teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar.
ilustrasi: Falsafah Pers
Pers harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran, dan bukan sebagai alat pemerintah. Jadi, tuntutan bahwa pers mengawasi pemerintah berkembang berdasarkan teori ini.
Sebutan terhadap pers sebagai “The Fourth Estate” atau “Pilar Kekuasaan Keempat” setelah kekuasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pun menjadi umum diterima dalam teori pers libertarian.
Oleh karenanya, pers harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah. Dalam upaya mencari kebenaran, semua gagasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk dikembangkan, sehingga yang benar dan dapat dipercaya akan bertahan, sedangkan yang sebaliknya akan lenyap.
Selanjutnya ada Social Responsibility Theory (Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial). Teori ini dijabarkan asumsi bahwa prinsip-prinsip teori pers libertarian terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam pers libertarian, para pemilik dan operator perslah yang terutama menentukan fakta-fakta apa saja yang boleh disiarkan kepada publik dan dalam versi apa.
Teori pers libertarian tidak berhasil memahami masalah-masalah seperti proses kebebasan internal pers dan proses konsentrasi pers. Maka itu, pada tahun 1949 “Commission on the Freedom of the Press” mengajukan 5 prasayarat sebagai syarat bagi pers yang bertanggungjawab kepada masyarakat. Lima prasyarat tersebut adalah:
Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikan makna.
Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik.
Media harus memproyeksikan gambaran-gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat.
Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
Media harus menyediakan akses penuh terhadao informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat.
Selain prasayarat tersebut, pers berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok komunikasi massa dalam masyarakat kontemporer. Enam fungsi pers pun ditetapkan, yakni berfungsi untuk:
Melayani sistem politik yang memungkinkan informasi, diskusi, dan konsiderasi tentang masalah masalah publik dapat diakses oleh masyarakat.
Memberikan informasi kepada publik untuk memungkinkan publik bertindak bagi kepentingannya sendiri.
Melindungi hak-hak individu dengan bertindak sebagai watchdog (anjing penjaga) terhadap pemerintah.
Melayani sistem ekonomi, misalnya dengan mempertemukan pembeli dan penjual melalui media iklan.
Memberikan hiburan (dengan mana hanya hiburan yang “baik” yang dimaksudkan, apa pun hiburan itu).
Memelihara otonomi di bidang finansial agar tidak terjadi ketergantungan kepada kepentingan-kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu.
Teori pers bertanggung jawab sosial ini merespon pendapat bahwa orang dengan sia-sia mengharapkan adanya pasar media yang mengatur dan mengontrol sendiri. Sebagaimana digemborkan oleh pendukung teori pers libertarian.
Teori yang keempat, yaitu The Soviet Communist Theory atau Teori Pers Komunis Soviet baru tumbuh dua tahun setelah Revolusi Oktober 1917 di Rusia dan berakar pada teori pers penguasa. Sebanyak 10 sampai 11 negara yang dulu berada di bawah paying kekuasaan Uni Republik Soviet menganut sistem pers ini.
Sistem pers ini menopang kehidupan sistem sosialis Soviet Rusia dan memelihara pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap segala kegiatan sebagaimana biasanya terjadi dalam kehidupan komunis.
Perbedaannya dengan teori-teori pers lainnya adalah:
Dihilangkannya motif profit (yakni prinsip untuk menutup biaya) pada media
Menomorduakan topikalitas (topikalitas adalah orientasi pada “apa yang sedang ramai dibicarakan”)
Jika adalam teori pers penguasa orientasinya semata-mata pada upaya mempertahankan “Status-quo”, dalam teori ini orientasinya adalah perkembangan dan perubahan masyarakat (untuk mencapai tahap kehidupan komunis).
Teori Pers McQuail
Selain empat teori tentang pers yang dibahas diatas, ada 2 teori lain yang disebutkan oleh Denis McQuail. Dalam tulisannya “Uncertainty about the Audience and the Organization of Mass Communications” ia menambahkan teori pers pembangunan dan teori pers partisipan demokratik.
Media Massa
McQuail mengaitkan teori pers pembangunan dengan negara-negara Dunia Ketiga yang tidak memiliki ciri-ciri sistem komunikasi yang sudah maju seperti berikut ini: infrastruktur komunikasi, keterampilan-keterampilan professional, sumberdaya-sumberdaya produksi dan kultural, audiens yang tersedia.
Unsur normatif yang esensial dari teori pers pembangunan yang muncul adalah pers harus digunakan secara positif dalam pembangunan nasional, untuk otonomi dan identitas kebudayaan nasional. Preferensi diberikan kepada teori-teori yang menekankan keterlibatan akar rumput.
Tentang teori pers partisipan demokratik, ia mengatakan teori ini lahir dalam masyarakat liberal yang sudah maju. Ia lahir sebagai “reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi media yang dimiliki swasta dan sebagai reaksi atas sentralisme dan birokratisasi institusi-instiusi siaran public, yang timbul dari tuntutan norma tanggungjawab sosial.”
Inti dari teori ini terletak pada kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, dan aspirasi-aspirasi pihak penerima pesan komunikasi dalam masyarakat politis. Teori ini menyukai kesebaragaman, skala kecil, lokalitas, de-institusionalisasi, kesederajatan dalam masyarakat, dan interaksi.
Itulah sejumlah falsafah pers yang didapat penulis, di Hari Pers Nasional ini falsafah pers manakah yang sesuai dengan negara kepulauan ini?
Apa pun itu, pertanyaannya hanya satu: Kapan Indonesia beralih ke sistem pers yang bebas tetapi memiliki tanggung jawab sosial? Sulit untuk diprediksi, namun demikian ini merupakan usaha dan tanggung jawab pihak pers, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama memikirkan dan bertindak ke arah tersebut.
SUKOHARJO(Jurnalislam.com)—Tim Dai Salimah Waru Sukoharjo menggelar sosialisasi tentang haramnya merayakan Hari Valentine (14 Februari) bertempat di SMP Grogol 2 Sukoharjo Jateng, Jumat (8/2/2019).
Pemateri sosialisasi, ustaz Ziyad menjelaskan ihwal sejarah awal mula perayaan valentine day di berbagai negara.
Valentine, menurutnya jelas bukan bagian dari sejarah dan budaya Islam.
“Meski banyak versi yang menerangkan tentang sejarah Valentine Day. Saya ambil salah satu contoh zaman Romawi, dahulu setiap tanggal 14 Februari adalah hari raya Lupercalia,” katanya.
Lupercus dalam mitologi Yunani merupakan dewa kesuburan.
“Laki- laki romawi jalan di keramaian dengan membawa kulit kambing, sementara wanitanya sengaja mendekat supaya tersentuh sama lelaki rowawi tersebut,”terangnya.
Berbeda lagi di Inggris dan Perancis, tambahnya. Pada abad ke-14, bulan Februari merupakan musim burung-burung nyari pasangan. Saat itu, orang yang jatuh cinta lagi jatuh cinta,” kata ustaz Ziyad.
Versi paling terkenal, tambahnya, adalah legenda Santo Valentinus, seorang calon uskup di Romawi.
Saat serdadu Romawi ditolak nikah oleh Kaisar Claudius II pada 143 M, Santo Valentinus membantu mereka menikah diam-diam. Setelah ketahuan, ia memutuskan mati. Menjelang diekskusi, ia meminta persetujuan tertulis dan dikasih yang dititipkan ke sipir penjara. Di sana tertulis, “Dari Valentinusmu”.
“Tanggal 14 Februari dipercaya sebagai hari ekskusinya,” katanya.
Menurut ustaz Ziyad, dalam Islam sudah ada panduan berkasih sayang. Misalnya, berkasih sayang kepada orang tua, istri, fakir miskin, anak yatim, dll.
Ia juga menyitir hadits agar tidak mengikuti budaya suatu kaum.
“Sekali lagi Valentine bukan budaya islam,hendaknya kita jangan ikut-ikutan kalo kita mau kasih sayang kasihi orang tua, keluarga dan sesama kaum muslimin,”tutupnya.
