Mantan staf khusus Kementerian ESDM Said Didu mengkritisi model pembangunan infrastruktur Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selama empat tahun memerintah, ia menilai, Jokowi lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur komersial daripada membangun infrastruktur dasar untuk rakyat.
Ia menerangkan selama ini Jokowi sibuk membangun tol, kereta ringan (light rapid transit/LRT), moda raya terpadu (mass rapid transit/MRT), yang bertujuan kepentingan komersial.
Sementara infrastruktur dasar untuk rakyat seperti rumah murah, gedung sekolah, puskesmas, tidak tersentuh.
“Ada bangun jalan umum, tetapi di perbatasan, tidak ada yang lewat. Sementara jalan lintas Sumatra tidak dibangun, padahal sangat dibutuhkan,” kata Said dalam diskusi ‘Visi Misi Indonesia Menang, Kebijakan Prabowo-Sandi untuk Energi, SDA dan Infrastruktur’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (8/2).
Menurut dia, pembangunan infrastruktur Pemerintahan Jokowi selama ini terkesan terburu-buru dan demi pencitraan politik. “Oleh karenanya, infrastruktur dibangun tanpa perencanaan yang baik,” ujarnya.
Mahalnya tarif Tol Trans Jawa, Said mengatakan, sebagai salah satu contoh kasus bahwa pembangunan infrastruktur tidak direncanakan dengan baik dan mengabaikan uji kelayakan.
Belum lagi proyek LRT yang dianggap layak karena tiketnya mencapai Rp 45 ribu per trip.
“Lalu siapa nanti yang pakai moda transportasi ini. Sopir-sopir dan pengusaha logistik sudah teriak karena tarif tol mahal, sekarang manfaat untuk rakyat apa?” kata Said.
Pada akhirnya, lanjut Said, beban pembangunan infrastruktur komersial yang mengabaikan uji kelayakan ini berada di pundak sejumlah BUMN.
Utang sejumlah BUMN bidang konstruksi diketahui membengkak lantaraan proyek ambisius ini, sementara rakyat tidak merasakan dampak positif dari pembangunan.
sumber : republika.co.id
