Mengenal Falsafah Pers di Hari Pers Nasional

Mengenal Falsafah Pers di Hari Pers Nasional

Oleh: Muhammad Fajar Aditya, Jurnalis Jurnalislam.com

JURNALISLAM.COM – 34 tahun lalu, tepat hari ini, 9 Februari Hari Pers Nasional (HPN) ditetapkan. Penetapan itu  didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 itu menyebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Di hari kebahagiaan insan pers ini, baik rasanya untuk mengetauhi sekelumit tentang apa itu Falsafah Pers? Prof Muhammad Budyatna dalam bukunya Jurnalistik Teori dan Praktik menjelaskan secara rinci hal tersebut.

Seperti juga negara yang memiliki falsafah, pers pun memiliki falsafahnya sendiri. Falsafah atau dalam Bahasa Inggris philosophy salah satu artinya adalah tata nilai atau prinsip-prinsip untuk dijadikan pedoman dalam menangani urusan-urusan praktis.

Falsafah pers disusun berdasarkan sistem politik yang dianut oleh masyarakat di mana pers bersangkutan hidup.

Four Theories of the Press

Dalam membicarakan falsafah pers, terdapat sebuah buku klasik mengenai hal ini, yaitu Four Theories of the Press (Empat Teori tentang Pers) yang ditulis Siebert bersama Peterson dan Schramm.

Teori pertama dalam Four Theories of the Press, yakni, Authoritarian Theory (Teori Pers Otoriter), yang diakui sebagai kenegaraan yang membela kekuasan absolut. Penetapan tentang hal-hal “yang benar” dipercayakan hanya kepada segelintir “orang bijaksana” yang mampu memimpin.

Pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdi kepada negara. Para penerbit diawasi melalui paten-paten, izin-izin terbit, dan sensor.

“Konsep ini menetapkan pola asli bagi sebagian besar sistem-sistem pers nasional dunia, dan masih bertahan sampai sekarang,” tulis Siebert dkk.

Teori selanjutnya yakni Libertarian Theory atau Teori Pers Bebas, yang mencapai puncaknya pada abad ke-19. Dalam teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar.

ilustrasi: Falsafah Pers

Pers harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran, dan bukan sebagai alat pemerintah. Jadi, tuntutan bahwa pers mengawasi pemerintah berkembang berdasarkan teori ini.

Sebutan terhadap pers sebagai “The Fourth Estate” atau “Pilar Kekuasaan Keempat” setelah kekuasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pun menjadi umum diterima dalam teori pers libertarian.

Oleh karenanya, pers harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah. Dalam upaya mencari kebenaran, semua gagasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk dikembangkan, sehingga yang benar dan dapat dipercaya akan bertahan, sedangkan yang sebaliknya akan lenyap.

Selanjutnya ada Social Responsibility Theory (Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial). Teori ini dijabarkan asumsi bahwa prinsip-prinsip teori pers libertarian terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam pers libertarian, para pemilik dan operator perslah yang terutama menentukan fakta-fakta apa saja yang boleh disiarkan kepada publik dan dalam versi apa.

Teori pers libertarian tidak berhasil memahami masalah-masalah seperti proses kebebasan internal pers dan proses konsentrasi pers. Maka itu, pada tahun 1949 “Commission on the Freedom of the Press” mengajukan 5 prasayarat sebagai syarat bagi pers yang bertanggungjawab kepada masyarakat. Lima prasyarat tersebut adalah:

  1. Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikan makna.
  2. Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik.
  3. Media harus memproyeksikan gambaran-gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat.
  4. Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
  5. Media harus menyediakan akses penuh terhadao informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat.

Selain prasayarat tersebut, pers berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok komunikasi massa dalam masyarakat kontemporer. Enam fungsi pers pun ditetapkan, yakni berfungsi untuk:

  1. Melayani sistem politik yang memungkinkan informasi, diskusi, dan konsiderasi tentang masalah masalah publik dapat diakses oleh masyarakat.
  2. Memberikan informasi kepada publik untuk memungkinkan publik bertindak bagi kepentingannya sendiri.
  3. Melindungi hak-hak individu dengan bertindak sebagai watchdog (anjing penjaga) terhadap pemerintah.
  4. Melayani sistem ekonomi, misalnya dengan mempertemukan pembeli dan penjual melalui media iklan.
  5. Memberikan hiburan (dengan mana hanya hiburan yang “baik” yang dimaksudkan, apa pun hiburan itu).
  6. Memelihara otonomi di bidang finansial agar tidak terjadi ketergantungan kepada kepentingan-kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu.

Teori pers bertanggung jawab sosial ini merespon pendapat bahwa orang dengan sia-sia mengharapkan adanya pasar media yang mengatur dan mengontrol sendiri. Sebagaimana digemborkan oleh pendukung teori pers libertarian.

Teori yang keempat, yaitu The Soviet Communist Theory atau Teori Pers Komunis Soviet baru tumbuh dua tahun setelah Revolusi Oktober 1917 di Rusia dan berakar pada teori pers penguasa. Sebanyak 10 sampai 11 negara yang dulu berada di bawah paying kekuasaan Uni Republik Soviet menganut sistem pers ini.

Sistem pers ini menopang kehidupan sistem sosialis Soviet Rusia dan memelihara pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap segala kegiatan sebagaimana biasanya terjadi dalam kehidupan komunis.

Perbedaannya dengan teori-teori pers lainnya adalah:

  1. Dihilangkannya motif profit (yakni prinsip untuk menutup biaya) pada media
  2. Menomorduakan topikalitas (topikalitas adalah orientasi pada “apa yang sedang ramai dibicarakan”)
  3. Jika adalam teori pers penguasa orientasinya semata-mata pada upaya mempertahankan “Status-quo”, dalam teori ini orientasinya adalah perkembangan dan perubahan masyarakat (untuk mencapai tahap kehidupan komunis).

Teori Pers McQuail

Selain empat teori tentang pers yang dibahas diatas, ada 2 teori lain yang disebutkan oleh Denis McQuail. Dalam tulisannya “Uncertainty about the Audience and the Organization of Mass Communications” ia menambahkan teori pers pembangunan dan teori pers partisipan demokratik.

Media Massa

McQuail mengaitkan teori pers pembangunan dengan negara-negara Dunia Ketiga yang tidak memiliki ciri-ciri sistem komunikasi yang sudah maju seperti berikut ini: infrastruktur komunikasi, keterampilan-keterampilan professional, sumberdaya-sumberdaya produksi dan kultural, audiens yang tersedia.

Unsur normatif yang esensial dari teori pers pembangunan yang muncul adalah pers harus digunakan secara positif dalam pembangunan nasional, untuk otonomi dan identitas kebudayaan nasional. Preferensi diberikan kepada teori-teori yang menekankan keterlibatan akar rumput.

Tentang teori pers partisipan demokratik, ia mengatakan teori ini lahir dalam masyarakat liberal yang sudah maju. Ia lahir sebagai “reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi media yang dimiliki swasta dan sebagai reaksi atas sentralisme dan birokratisasi institusi-instiusi siaran public, yang timbul dari tuntutan norma tanggungjawab sosial.”

Inti dari teori ini terletak pada kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, dan aspirasi-aspirasi pihak penerima pesan komunikasi dalam masyarakat politis. Teori ini menyukai kesebaragaman, skala kecil, lokalitas, de-institusionalisasi, kesederajatan dalam masyarakat, dan interaksi.

Itulah sejumlah falsafah pers yang didapat penulis, di Hari Pers Nasional ini falsafah pers manakah yang sesuai dengan negara kepulauan ini?

Apa pun itu, pertanyaannya hanya satu: Kapan Indonesia beralih ke sistem pers yang bebas tetapi memiliki tanggung jawab sosial? Sulit untuk diprediksi, namun demikian ini merupakan usaha dan tanggung jawab pihak pers, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama memikirkan dan bertindak ke arah tersebut.

 

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X