Berita Terkini - Laman 1120 dari 2416

Presiden Terpilih Akan Hadapi Banyak PR di Sektor Ekonomi

18 Apr 2019 06:07:02 Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Pemilu telah usai, menyisakan banyak PR untuk presiden terpilih termasuk di bidang ekonomi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, setidaknya ada tiga pekerjaan rumah utama di bidang perekonomian yang mesti menjadi prioritas presiden terpilih.

Pertama, soal perpajakan. Pemerintah mesti mengungkit rasio pajak lebih tinggi untuk menambah penerimaan negara. Tahun lalu, rasio pajak memang naik sedikit dari sebelumnya menjadi 11,5%.

“Tapi, pencapaian tax ratio tersebut juga masih jauh dari target dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 15,2%. Itu juga tercermin dari shortfall pajak yang masih terjadi,” kata Eko.

Hal kedua yang dinilai urgent oleh Indef adalah perbaikan neraca transaksi berjalan yang masih terus mencatatkan defisit. Tahun ini, laju impor memang mulai terlihat menurun.

Namun Eko mengatakan, upaya itu harus terus berlanjut secara konsisten, terutama impor barang konsumsi.

Sebab sebelumnya, Ekonom Senior Indef Nawir Messi, menilai, porsi impor barang konsumsi yang berkisar 9% dalam tiga tahun terakhir menunjukkan industri dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri diakibatkan dengan semakin bergesernya struktur ekonomi ke arah jasa.

Ketiga, yang tak kalah penting, Eko menuturkan, pemerintah mesti mampu menjaga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Menurut Eko, tren inflasi saat ini terbilang sangat rendah. Maret lalu, inflasi secara tahunan tercatat 2,48% year-on-year (yoy).

“Tapi, inflasi rendah itu tidak cukup mengangkat daya beli yang masih stagnan di kisaran 5%. Sangat mungkin inflasi rendah saat ini disertai dengan penurunan daya beli,” ungkapnya.

Apalagi, gelontoran dana bantuan sosial tak mungkin terus mekar seperti tahun ini ke depannya. Lantas, diperlukan strategi lain untuk mempertahankan daya beli dan konsumsi domestik.

Sumber: kontan.co.id

Usai Pemilu, Elit Diminta Legowo dan Upayakan Rekonsiliasi

17 Apr 2019 22:00:40 Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Wakil Presiden, Jusuf Kalla, meminta usai pemungutan suara Pemilu 2019, para kontestan dan elite partai dari masing-masing kubu harus memulai upaya rekonsiliasi bangsa yang selama tujuh bulan terakhir berbeda pandangan politik di masa kampanye.

JK menyarankan kedua capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk dapat menenangkan pendukung-pendukungnya, menunggu dan mengawasi hasil rekapitulasi KPU dan bersama-sama memajukan bangsa Indonesia.

“Apabila sudah ada penghitungan akhir dari KPU, ya kita harus menerimanya dengan lapang dada, baik yang menang tentunya menerima, yang kalah akan menerima juga. Kita rekonsiliasi bangsa ini untuk bekerja pada masa depan yang lebih baik lagi,” kata JK dalam wawancara dengan stasiun televisi swasta nasional di Jakarta, Rabu (17/4).

Selama masa kampanye tujuh bulan terakhir, masyarakat Indonesia seakan-akan terpecah-belah karena perbedaan preferensi politik di Pilpres 2019. JK menilai hal itu wajar terjadi di sebuah negara demokrasi, namun hal itu tidak boleh berkepanjangan hingga menghambat pembangunan bangsa.

“Ya semua pemilu di mana pun pasti ada perbedaan, jadi seakan-akan terbelah. Tapi setelah menerima keputusan dengan penghitugan terbuka, adil, dan dapat dipercaya, kita harus ikhlas menerima itu dan bersama-sama membangun bangsa ini lebih baik lagi,” jelasnya.

Wapres juga mengimbau kepada kedua capres dan para pendukungnya untuk tidak terlalu bergembira secara berlebihan dan kepada pemenang pilpres nanti, JK berharap dapat memberikan kesempatan bagi yang kalah untuk bergabung membangun Indonesia.

“Mungkin saja Pak Prabowo, kalau dia kalah katakanlah begitu, ingin kembali lagi bisnis tentu pemerintah harus memberikan jalan yang baik atau sebaliknya. Semuanya harus seperti itu, tidak ada dendam lagi, menghilangkan dendam dan menghilangan semua perbedaan pandangan selama tujuh bulan ini,” ujarnya.

Pemilu Usai, MUI Minta Masyarakat Jaga Persaudaraan

17 Apr 2019 21:55:27 Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga persaudaraan dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak persatuan.

Imbauan ini disampaikan setelah rakyat Indonesia telah menunaikan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada Rabu (17/4).

Bik untuk memilih presiden dan wakil presiden maupun memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

“Mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan selalu berusaha menjaga ukhuwah dan tali persaudaraan yang ada dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa,” ujar Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas, Rabu (17/4/2019).

Anwar juga berharap agar masyarakat tidak menjadikan hasil penghitungan cepat atau quick count sebagai dasar untuk menyatakan pihak mana yang menang dan yang kalah pada Pilpres 2019.

Karena, menurut dia, yang harus dijadikan sebagai dasar dan acuan adalah hasil penghitungan resmi dari KPU.

MUI mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada KPU.

KPU diharap bisa berkerja dengan tenang sehingga memungkinkan KPU untuk dapat menghitung suara yang ada dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan.

Selain itu, Anwar juga berharap kepada KPU agar bekerja secara profesional, jujur , adil, transparan, dan akuntabel.

Sehingga masyarakat bisa menerima hasil Pemilu 2019 dengan ikhlas dan legowo

“Bila setelah KPU mengumumkan hasil perhitungannya lalu ada yang keberatan,” katanya.

MUI juga mengimbau agar persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan.

“Sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang ada,” kata Ketua PP Muhammadiyah ini.

sumber: republika.co.id

Pengamat: Partai dengan Basis Massa Islam Relatif Meningkat

17 Apr 2019 21:50:25 Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Empat partai politik berbasis massa Islam kembali melenggang ke Senayan.

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, perolehan suara parpol Islam mengalami peningkatan. Bahkan, PKB dan PKS masuk lima besar dalam perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg).

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menilai, hasil itu menunjukan parpol Islam memiliki basis massa yang jelas.

“Itu cukup surprise, PKB meningkat, PKS meningkat, PAN ya stabil, PPP juga masih masuk walaupun ketua umumnya kena OTT, nah ini artinya pemilih parpol Islam atau berbasis Islam itu memilii basis masa yang jelas sehingga relatif stabil dan meningkat,” ujar Syamsudin saat dihubungi Republka.co.id, Rabu (17/4).

Menurutnya, meingkatnya perolehan suara beberapa parpol berbasis massa Islam dinilai karena faktor elektoral dari pasangan calon presiden maupun wakil presiden.

Syamsudin menilai, khusus untuk PKB, sosok Ma’ruf Amin dinilai turut berkontribusi atas peningkatan PKB.

“Bisa jadi, PKB itu mungkin juga identik elektoral yang dinikmati pencalonanya karena Ma’ruf sebagai cawapres,” ujarnya.

Sementara untuk PKS, ia menilai kerja partai yang solid untuk pemenangan Prabowo-Sandiaga juga memberi dampak elektoral bagi PKS.

“PKS ya juga mungkin koalisi pendukung Prabowo selain Gerindra yang menikmati elektoral itu juga PKS, karena PKS konsisten dan solid dalam mendukung Prabowo,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

KPU Minta Masyarakat Tetap Menunggu Hasil Real Count

17 Apr 2019 21:43:37 Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan hasil hitung cepat (quick count) atau exit poll terkait hasil Pemilu 2019 bisa dijadikan referensi terkait penghitungan suara.

Namun, Arief menegaskan bahwa hasil quick count bukanlah hasil resmi Pemilu 2019.

“Kalau ada quick count, ada yang bikin exit poll, jadikan itu sebuah referensi. Jadikan itu sebagai sebuah informasi,” ujar Arief Budiman di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/4)

Arief mengatakan, KPU tidak melakukan quick count Pemilu 2019. KPU, hanya melakukan real count Pemilu 2019, berdasarkan data dari tingkat TPS yang dihitung dan direkap secara berjenjang sampai tingkat nasional.

“KPU ini kan enggak bikin quick count. KPU itu mengerjakan pemilu ini real count. Nanti merujuk saja hasil yang diungkapkan KPU. Hasil resminya kapan, berapa hasil resminya, ya, nanti nunggu ketika menetapkan hasilnya,” tegas Arief.

Sebelumnya, Arief mengatakan pihaknya menetapkan hasil pemilu 2019 secara nasional paling lama 35 hari pascapemungutan suara, Rabu (17/4). Dengan demikian, hasil resmi Pemilu 2019 baru bisa diketahui paling lama pada 22 Mei 2019.

“Hasil resmi, menurut undang-undang, paling lama 35 hari setelah pemungutan suara dilakukan KPU sudah harus mengumumkan,” ujar Arief Budiman saat pemantauan pemungutan suara di TPS Rutan Kelas II Cipinang, Jakarta Timur, Rabu.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 413 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatakan KPU menetapkan pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara parpol untuk DPR RI dan perolehan suara DPD paling lama 35 hari setelah pemungutan suara. Sementara, KPU provinsi menetapkan hasil perolehan suara parpol untuk DPRD provinsi paling lama 25 hari setelah pemungutan suara.

KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara parpol untuk DPRD kabupaten/kota paling lama 20 hari setelah pemungutan suara. “Penetapan perolehan hasil pemilu dalam sidang pleno terbuka,” ujar dia.

sumber: republika.co.id

FPI Ajak Warga Berzikir dan Pilih Capres Rekomendasi Ijtima Ulama

16 Apr 2019 23:15:59 Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (jurnalislam.com)- Jelang pemilu serentak 17 April 2019, Front Pembela Islam (FPI) memberikan maklumat.

Maklumat itu ditujukan kepada umat Islam dan anggotanya.

FPI meminta warga untuk bersiap siaga dan memperbanyak doa agar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wata’ala.

“Menyiapkan kondisi Siaga 1 untuk menghadapi segala kemungkinan skenario terburuk,” kata ketua FPI ustaz Shabri Lubis dalam pesan siar yang diterima jurniscom, selasa, (16/4/2019)

“Termasuk didalamnya adalah membaca Hizbun Nashr dan berdo’a memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada umat Islam, bangsa dan negara,” imbuhnya.

Ia juga meminta semua pihak untuk ikut mengamankan suara pemilih untuk pemenangan capres hasil Ijtima Ulama.

Termasuk bila diperlukan dengan menjadi saksi di tiap TPS dan PPK.

“Menjaga dan mengawal kotak suara hingga ke PPK agar tidak terjadi manipulasi mau pun kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif,” ujarnya.

Lebih lanjut, ustaz Shabri meminta umat Islam untuk melakukan penjagaan terhadap para ulama dan menghindari golput.

“Menjaga dan mengawal keselamatan ulama dan para pemilih yang menjalankan hak politiknya,” ungkapnya.

Dan bila menemukan indikasi kecurangan, katanya, umat Islam harus melaporkan pihak berwenang dan melawan kecurangan tersebut.

“Melawan segala bentuk kecurangan dalam Pilpres dan Pileg 2019,” tandasnya.

Habib Rizieq Serukan Gerakan Subuh Berjamaah dan Langsung Putihkan TPS

16 Apr 2019 22:41:08 Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Dewan Pembina Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Habib Rizieq Shihab disebut akan memberi instruksi pada jemaah pada hari pencoblosan Pemilu 2019.

Hari pencoblosan pemilu serentak itu akan digelar besok, 17 April 2019.

Anggota Penasihat PA 212 Eggi Sudjana menyampaikan instruksi akan dilakukan langsung dari Makkah via telekonferensi. Instruksi itu, sambungnya, akan disampaikan kepada peserta Salat Subuh bersama.

“Itu subuh bersama, kemudian tausiah, kemudian memutihkanlah TPS-TPS. Instruksinya ini beliau pakai video conference,” ujar Eggi saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4).

Eggi menyampaikan instruksi Rizieq berkaitan dengan gerakan Putihkan TPS dan cegah kecurangan pemilu. Pria yang juga peserta Pemilu 2019 sebagai Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan instruksi Rizieq bakal jadi pamungkas dari Gerakan Subuh Putih di Masjid Al-Falah, Pejompongan, Jakarta.

Gerakan itu sudah dicanangkan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththath untuk memenangkan paslon 02 dalam Pilpres 2019, Prabowo-Sandi.

Eggi mengatakan dalam acara yang digelar di Pejompongonjuga akan hadir sejumlah tokoh 212, seperti Haikal Hasan dan Al Khaththath.

“Ya dia akan memberikan arahan seperti itu. Keduanya lagi sudah tidak ada toleransi lagi jika ada kecurangan, harus ada people power itu,” ujarnya.

sumber: cnnindonesia.com

Anwar Abbas: Pilihlah Pemimpin Sidik, Amanah, Fathonah, dan Tabligh

16 Apr 2019 08:53:36 Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memilih calon pemimpin yang baik.

“Pilihlah calon pemimpin yang memiliki sifat sidik (selalu bersikap dan berkata benar, amanah (bisa dipercaya), fathonah (memiliki kecerdasan tinggi) dan tabligh (mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak,” katanya saat dihubungi Jurnalislam.com, Selasa (16/4/2019).

Dia pun berpesan kepada KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Berharap KPU dan Bawaslu benar-benar menjalankan tugas dengan jujur, adil serta profesional,” ujarnya.

Selain itu, Dia ingin semua pihak harus ikut mendukung dan berkontribusi bagi tegaknya pemilu yang terlaksana secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

“Pemilu yang berjalan jujur dan adil akan menciptakan kedamaian karena masyarakat akan menerima hasil pemilu ini dengan legowo dan suka cita,” tuturnya.

Dongkrak Ekonomi, Pemerintah Terbitkan Pergub Wisata Halal di Riau

16 Apr 2019 06:25:57 Redaktur: Mazaya

Gubernur Riau Syamsuar menegaskan komitmennya dalam memacu pariwisata halal Provinsi Riau.

Sebab, Riau memiliki potensi besar untuk masuk sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Terlebih, pariwisata halal Indonesia masuk kategori nomor satu dunia.

“Saat ini Riau masuk kategori pariwisata halal nomor tiga di Indonesia. Posisi kedua diambil Aceh, dan nomor satu ditempati Lombok. Ini potensi yang akan kita kembangkan,” ujar orang nomor satu Riau tersebut dalam kunjungan kerja ke Rohil, Minggu (14/4).

Menurut Syamsuar, program pembangunan pariwisata halal ini dinilai mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi.

Peluangnya pun sangat besar dan sudah saatnya pariwisata halal ini didukung dengan saksama.

Hal ini pun telah Malaysia buktikan dengan mampu menarik banyak wisatawan Timur Tengah.

Apalagi wisatawan tersebut sangat royal berbelanja. Hal tersebut merupakan peluang yang tak boleh disia-siakan.

“Menteri Pariwisata Arief Yahya pernah bercerita kepada saya kalau wisatawan asal Timur Tengah sangat royal berbelanja.

Mereka belanja setiap hari dan bisa menghabiskan banyak uang. Ini peluang yang sangat besar,” ujarnya.

Komitmen kuat Riau mendorong pariwisata halal tampak dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Pariwisata Halal Nomor 18 tahun 2019 yang ditandatangani Syamsuar pada Jumat, 5 April 2019.

Hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar menikmati kunjungan wisata halal di Provinsi Riau.

Setelah itu, pada Selasa, 9 April 2019, Gubernur Riau Syamsuar menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya tentang destinasi pariwisata halal di Jakarta.

Aturan pariwisata halal, menurut Syamsuar, merupakan pedoman bagi pelayanan kepada wisatawan dan untuk kemajuan ekonomi di Riau.

Sumber : idntimes