Berita Terkini

Bom Waktu

Oleh: M Rizal Fadillah
Ketua Masyarakat Unggul (Maung) Institute

Sejak agenda Pemilihan Presiden dicanangkan, Jokowi sudah mencoba untuk memperpanjang kekuasaannya dengan memainkan waktu. Waktu dijadikan alat atau senjata untuk mengalahkan siapapun kompetitornya. Sebenarnya tidak disadari yang sedang dilakukan adalah memasang bom waktu yang justru akan meledakkan diri sendiri. Ada pepatah “siapa menanam dia akan menuai”. Makna negatifnya adalah siapa berniat jelek ia akan mendapatkan hasil berupa kejelekan itu sendiri.

Ada lima bom waktu yang dipasang, yaitu :

Pertama, waktu mundur untuk menentukan Presidential Treshold. Angka 20 persen yang ditentukan dari hasil Pemilu “terdahulu” dirasakan aneh dan licik. Meski diatur UU tapi aturan demikian mengganggu rasa keadilan. Semestinya waktu ke depan yang menentukan. Karena hal ini sama saja dengan melawan asas “hukum tidak berlaku surut”. Dengan modal “lama” 20 persen dukungan partai sudah dikantongi.

Kedua, waktu lebih setengah tahun sisa masa jabatan Presiden dimanfaatkan. Dengan tetap berstatus Presiden Jokowi melawan Prabowo yang “warga negara biasa”. Fasilitas kepresidenan dioptimalkan untuk menggalang kekuatan apapun dalam upaya “menghancurkan” lawan. Membangun kompetisi yang tak berimbang dan fair.

Ketiga, waktu atau masa kampanye yang lama. Permainan waktu mulai September 2018 hingga April 2019 adalah momen keuntungan petahana. Pada iklim politik yang kapitalistik, masa kampanye delapan bulanan kekuatan kapital sekitar Jokowi dapat dihimpun sementara lawan “ngos-ngosan” menghadapinya. Hal ini terbukti di lapangan.

Keempat, memainlan waktu cepat penghitungan. “Quick count” sebagat alat penyesatan opini. Pencitraan kemenangan palsu. Lembaga survey bayaran menjadi alat perjuangan pemenangan Jokowi. Akibat efek perlawanan publik, maka pasukan tipu-tipu angka ini tidak sukses mengemban misi.

Kelima, mainan waktu lambat KPU. Hitungan lambat dengan input pilihan diupayakan bersesuaian angka persentase quick count. Angka konstan KPU sangat aneh dan janggal. Desakan untuk menghentikan penghitungan sangat kuat melihat indikasi rekayasa ini. KPU kehilangan kepercayaan rakyat. Tuntutan sudah pada audit forensik bahkan proses hukum. KPU dinilai menjadi bagian dari kejahatan politik.

Kubu Capres Jokowi dengan cara memainkan waktu hakekatnya adalah memasang “bom waktu”. Target mengecoh atau memengaruhi rakyat mengalami kegagalan. Perang total yang dicanangkan orang di sekitar Presiden berhadapan dengan perlawanan total rakyat atas kecurangan Pemilu. Waktu yang awal dihitung panjang untuk melanggengkan kekuasaan, nyatanya bisa menjadi makin pendek. Sumbu ledakan semakin dekat. Di medsos ada isu Presiden dan keluarga sudah siap “mudik” ke Singapura. Wallahu ‘alam.

Everybody’s lying
When we say
We are not
Afraid

Everybody is trying
So hard
To be
So brave
Time is the killer, time is the killer

(Rain Phoenix “Time is the Killer”)

Bandung, 7 Mei 2019

Ratusan Petugas KPPS Meninggal, Dokter Saraf: Ini Pemilu atau Pembantaian?

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dokter spesialis saraf, dr. Ani Hasibuan tidak sepakat dengan keterangan yang menyebut penyebab meninggalnya ratusan petugas penyelenggara Pemilu akibat kelelahan.

Menurutnya, kelelahan, kondisi fisik, psikologis, dan beban kerja sesorang tidak akan menyebabkan kematian seseorang. 

“Saya sebagai dokter dari awal sudah merasa lucu, ini bencana pembantaian apa pemilu, kok banyak sekali yang meninggal,” katanya, dalam program Catatan Demokrasi Kita TVOne, Selasa (7/5/2019).

Menurut Ani, kelelahan berkaitan dengan kondisi fisik seseorang. Orang yang kelelahan, secara medis, akan mengantuk, merasa lapar atau jika dipaksakan akan pingsan, namun tidak meninggal.

“Kematian karena kelelahan saya belum pernah ketemu, saya sudah 22 tahun jadi dokter, belum pernah ketemu kasus kematian seseorang karena kelelahan,” tegasnya. 

Sementara alasan kelelahan, sebutnya, masuk akal apabila korban menderita penyakit yang tergolong parah. Namun begitu, yang menjadi penyebab kematiaan adalah penyakit yang diderita, bukan kelelahan.

Sebelumnya, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan juga menungkapkan pendapat senada. 

Dia mengurai kelelahan petugas Pemilu pastilah tidak sampai 1/1000 dari kelelahan pada pekerja paksa zaman Belanda. Kelelahan mungkin bisa sebagai pemicu gangguan akut atau eksaserbasi dari Penyakit kronik yang diidap.

“Ini butuh pembuktian pemeriksan medis yang cermat. Lalu, mengapa diberitakan di media, banyak petugas Pemilu meninggal dunia akibat kelelahan? Ini pembodohan pada rakyat awam atau orang yang tidak faham ilmu medis, atau sedikit tahu ilmu medis,” ungkapnya.

“Penyebab kematian tidak sesederhana itu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia! Kematian mendadak (sudden death) secara medis, akibat proses di jantung, paru atau otak atau gabungannya,” jelas dia.

“Apa penyebab kematian ratusan Petugas Pemilu Indonesia Tahun 2019? Perlu penelitian. Yang pasti bukan karena kelelahan”, pungkasnya.

Tagar #KamiBersamaUBN Jadi Trending Topic di Twitter

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Penetapan tersangka atas Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menjadi perbincangan publik.

Tagar atau hastag #KamiBersamaUBN menempati posisi teratas trending topic Twitter pada Selasa (7/5/2019). Hingga pukul 22.05 wib, sekitar 17,4 ribu penguna akun Twitter me-retweet hastag tersebut.

Salah satu yang memberi dukungan terhadap UBN melalui Twitter adalah ustaz Hilmi Firdausi, melalui akun @Hilmi28 ia memposting foto surat pemanggilan UBN oleh pihak kepolisian disertai dengan hastag #KamiBersama UBN.

Status ustaz Hilmi tersebut di Retweet 716 kali dan disukai 1.556 penguna Twitter serta mendapat 178 komentar.

Tagar #KamiBersamaUBN trending topic di twitter

Sementara itu, akun @abibkia yang mengomentari status ustaz Hilmi menyebut penetapan status tersangka UBN sebagai bentuk kedzoliman terhadap ulama.

“Dibulan penuh berkah masih berani dzolim kepada ulama, semoga Allah balas makar mereka tunai di bulan ini,” katanya.

Pemguna Twitter lainnya Aynun Jariyah @Aynun2107 ikut memberikan dukungan dan mendokan agar Allah memberikan pertolongan kepada pimpinan AQL Center tersebut.

“Ya Allah tolonglah ulama dan ustadz kami dari para orang-orang zalim dan munafik di negeri ini, aamiin,” ucapnya.

UBN sendiri rencananya akan diperiksa oleh pihak Bareskrim Polri pada rabu, (8/5/2019). Ia dituding melakukan tindak pidana asal mengalihkan aset yayasan dengan melawan hukum atau dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Aksi Bela Islam 212.

13 Sekolah di Gaza Rusak Akibat Serangan Udara Israel

GAZA (Jurnalislam.com) – Sekitar 13 sekolah Palestina di Gaza rusak parah akibat serangan udara yang digencarkan militer Israel di Jalur Gaza sejak beberapa hari lalu. Serangan itu juga mengakibatkan kematian 27 warga Palestina dan melukai 156 lainnya.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pendidikan Palestina di Gaza mengatakan bahwa jendela dan pintu sekolah-sekolah ini rusak dan dindingnya retak.

Pernyataan itu juga mengatakan bahwa pecahan roket Israel dan puing-puing bangunan dan tempat yang ditargetkan langsung mengenai ruang kelas.

Kementerian itu menyatakan “kecaman keras” mengenai serangan Israel di Gaza yang merusak infrastruktur dasar di semua bidang. Ia menegaskan serangan itu adalah pelanggaran terhadap hukum dan konvensi internasional.

Wakil Menteri Pendidikan di Gaza Ziyad Thabet menyerukan masyarakat internasional untuk membela tanggung jawabnya dan menghentikan praktik-praktik Israel dan meminta pertanggungjawaban atas pelanggarannya.

Sumber: MEMO

Ratusan Petugas KPPS Meninggal Diduga Akibat Kesalahan Sistem

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menilai ada kesalahan sistem sehingga ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia selama proses Pemilu 2019.

“Kita ini punya masalah yang cukup serius, ada Pemilu serentak yang diselenggarakan dan dibangga-banggakan sebagai Pemilu terhebat, tapi juga menyebabkan kematian yang hampir serentak, gara-gara sistem ini semua,” ujar Haris dalam program Catatan Demokrasi Kita TVOne, Selasa (7/5/2019). 

Dalam kesempatan tersebut, Haris menyoroti adanya informasi mengenai ‘pajak’ yang dikenakan kepada para petugas KPPS atas honor yang diterima. Oleh karenanya, ia mempertanyakan sistem apa yang diterapkan kepada para petugas KPPS. 

“Ini sistem voluntary, kesukarelaan atau ditunjuk sebagai pekerjaan. Kalau hubungan kerja, kenapa kena pajak padahal satu hari kerja. Kalau kesukarelaan kenapa diambil pajak?” tanyanya. 

Diketahui, Petugas KPPS mendapat honor sebesar Rp 500ribu  untuk satu hari kerja.

Haris menyebutkan, dalam masalah kematian ini, ada sejumlah faktor seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pajak hingga manipulasi laporan kesehatan petugas KPPS. 

“Jadi kalau ada simplifikasi penyelenggaraan pemilu serentak, di saat yang sama ada meninggal serentak, dan ada karangan bunga ucapan selamat di KPU,” jelas Haris. 

Oleh karena itu, Haris mendesak masalah ini harus segera diselesaikan. Jika tidak, dikhawatirkan tidak ada lagi yang mau menjadi petugas KPPS dalam pemilihan umum selanjutnya. 

“Lima tahun lagi, ada pemilu, nggak akan ada yang mau jadi KPPS,” pungkasnya. 

GHR-ACT Kirim Paket Pangan Untuk Warga Gaza Selama Ramadhan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Global Humanity Response (GHR) – ACT, Bambang Triyono menyatakan, pihaknya akan mengirimkan paket pangan Indonesia Humanitarian Center (IHC) untuk 5.000 keluarga di Jalur Gaza selama bulan Ramadhan. Setiap harinya, ACT akan menyediakan 500 porsi makanan siap saji untuk sahur dan berbuka puasa.

Selain itu, ACT juga akan menyediakan 1,6 juta liter air bersih untuk didistribusikan ke seluruh Jalur Gaza. 

“Program-program ini kami berikan untuk menghadapi krisis pangan dan menjadi sebuah respon cepat kami terhadap duka bangsa Palestina di tengah perayaan bulan suci umat Muslim,” katanya kepada Jurnalislam.com di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Sebagai rangkaian program ACT selama Ramadhan, saat ini sudah ada 25 ulama dari Palestina bersama tim ACT di Indonesia. Mereka akan pergi ke rumah-rumah peribadahan untuk menyampaikan secara langsung kondisi Palestina kepada umat Islam Indonesia.

ACT juga mengajak para dermawan untuk turut andil dalam usaha perjuangan membantu bangsa Palestina. ACT juga mengajak umat Islam terus mendoakan agar Allah berikan perlindungan dan keselamatan terhadap bangsa Palestina.

“Insya Allah ACT berkomitmen untuk terus mengirimkan bantuan, memastikan warga Palestina melewati fase Ramadhan hingga Idul Fitri. Kami umat Muslim Indonesia dan berharap seluruh Muslim di dunia untuk terus peduli dengan saudara kita di Palestina,” tuturnya.

ACT Bertekad Membantu Palestina Untuk Selamanya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin mengatakan membantu Palestina bukan hanya kewajiban umat Islam tetapi juga kewajiban semua umat manusia sebagai warga dunia. Ia bahkan menegaskan, akan membantu Palestina selamanya selama masih dibutuhkan.

Menurutnya, sepanjang bangsa Palestina terus menghadapi peperangan, dunia akan terus tersakiti. Oleh karena itu ACT mengajak masyarakat dunia untuk terus membangkitkan gerakan kemanusiaan dalam membantu bangsa Palestina.

“Dalam kondisi diperangi seperti saat ini, bangsa Palestina tidak bisa hidup normal seperti kita, tanpa serangan Israel menjelang Ramadan kemarin, kemiskinan Palestina sudah sangat luar biasa karena sedang dijajah Israel,” katanya kepada Jurnalislam.com di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Saat ini, lanjut dia, 85 persen warga Gaza hidup dengan bantuan dari bangsa lain. Oleh sebab itu, ACT sangat tidak ingin menyaksikan Gaza secara perlahan musnah kehidupannya oleh Israel.

Ahyudin juga mengatakan bahwa konstitusi bangsa Indonesia sangat anti penjajahan, terlebih Palestina adalah bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia.

“Mau sampai kapan Indonesia membiarkan adanya penjajahan seperti yang dialami Palestina. Palestina juga adalah bangsa yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia di saat bangsa lain tidak berani mengakuinya,” paparnya.

Untuk itu, kata dia, masyarakat Indonesia mempunya kewajiban moral untuk membantu Palestina. Membantu atas dasar sesama Muslim dan atas dasar sesama manusia.

“Itulah mengapa kita harus serius memperhatikan Palestina saat ini pada saat Israel kembali menghujani Palestina dengan roket-roket mereka,” tegasnya.

Ia menegaskan, selam Israel terus melakukan kezaliman terhadap Palestina, selama itu pula ACT tidak akan terus membantu perjuangan bangsa Palestina. Artinya, kata dia, bantuan untuk Palestina adalah bantuan selamanya, bukan bantuan musiman atau bantuan jangka pendek.

“Kami sadar membantu Palestina bukan membantu sehari atau dua hari, tapi memberikan batuan selamanya, orang sakit bisa diobati tapi kalau orang tidak makan bisa mati, jadi bantuan pangan yang akan terus diberikan ke Bangsa Palestina,” pungkasnya.

ACT Gencarkan Bantuan untuk Palestina Selama Bulan Ramadhan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) akan menggencarkan bantuan untuk Palestina selama bulan Ramadhan. Hal itu menyusul serangan militer Israel dilancarkan di Kota Gaza sejak awal Ramadhan.

Vice President ACT, Ibnu Khajar mengatakan, pihaknya mengecam apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina terlebih serangan brutal Israel dilakukan pada bulan Ramadhan yang suci. ACT melihat permasalahan itu bukan lagi masalah yang ringan. Sebab serangan Israel menjelang Ramadhan sudah berlangsung setiap tahun dengan eskalasi yang semakin meningkat. 

“Lembaga langsung merespon sejak Ahad pagi atas kondisi di Palestina ini, program bantuan reguler yang sudah ada akan terus kami tingkatkan,” katanya saat konferensi pers di Kantornya, Jaksel, Selasa (7/5/2019).

Ia menyampaikan, ACT sudah berikan instruksi kepada relawan dan mitra-mitra di Gaza. Supaya segera mendistribusikan kesediaan paket pangan dan bantuan lainnya ke warga Palestina. 

Ibnu menegaskan, water tank milik ACT dan dapur umum untuk berbuka puasa serta sahur untuk Bangsa Palestina akan terus siaga.

“Insya Allah umat Islam Indonesia melalui ACT akan terus mendampingi Palestina,” tuturnya.

Dua malam menjelang Ramadhan, Gaza kembali berduka setelah militer Israel mengintensifkan serangan udara. Serangan itu menewaskan 25 warga sipil Gaza dan melukai ribuan lainnya. Selain itu, sekitar 200 bangunan di sepanjang Jalur Gaza.

PCOM Serukan Aksi Internasional Melawan Penjajahan Israel

KUALA LUMPUR (Jurnalislam.com) – Organisasi Kebudayaan Palestina yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia (PCOM) menyerukan dunia internasional untuk melawan penjajahan Israel atas Palestina. Pernyataan tersebut menyusul agresi militer Israel baru-baru ini di Gaza yang telah menewaskan 25 warga sipil.

Dalam pernyataan itu Ketua PCOM, Muslim Imran mengatakan, tekanan dunia internasional sangat diperlukan untuk menghentikan tindakan terorisme Israel terhadap rakyat Palestina.

“Tekanan internasional besar-besaran diperlukan untuk menghentikan terorisme Israel terhadap Palestina, dan untuk memaksa pemerintah Israel untuk menegakkan perjanjian gencatan senjata yang baru-baru ini disimpulkan. Pemerintah Israel harus memenuhi tuntutan dasar Palestina agar gencatan senjata berlangsung lama,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam, Selasa (7/5/2019).

Berikut isi pernyataan tersebut selengkapnya:

SERUAN PCOM UNTUK AKSI INTERNASIONAL MELAWAN PASUKAN PENJAJAH ISRAEL

Selama beberapa hari terakhir, pasukan pendudukan Israel melepaskan babak baru agresi terhadap Palestina di Gaza. Serangan dimulai pada hari Jumat ketika tentara Israel membenci dan dengan sengaja menargetkan demonstran damai Palestina di Great Return March membunuh dan melukai beberapa pengunjuk rasa. Pada hari yang sama, pasukan Israel menembaki sekelompok orang Palestina yang berjarak tiga kilometer dari tembok pemisah yang mengepung Gaza. Ini diikuti oleh beberapa serangan intensif Israel terhadap sasaran sipil di Jalur Gaza termasuk pemukiman warga, lokasi sipil, dan situs pemerintah.

Gelombang terakhir serangan Israel ini menghasilkan pembunuhan 25 warga sipil Palestina; termasuk dua wanita hamil dan bayi perempuan berusia 14 bulan, di samping lebih dari 170 cedera. Serangan Israel yang menargetkan lebih dari 320 situs sipil mengakibatkan kerusakan besar pada properti terutama pada bangunan tempat tinggal. Serangan-serangan Israel baru-baru ini terjadi pada saat krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya karena blokade ilegal yang terus berlangsung di Gaza yang diberlakukan selama 13 tahun terakhir.

Organisasi Budaya Palestina Malaysia (PCOM) menyerukan tindakan internasional langsung terhadap Pendudukan Israel. Tekanan internasional besar-besaran diperlukan untuk menghentikan terorisme Israel terhadap Palestina, dan untuk memaksa pemerintah Israel untuk menegakkan perjanjian gencatan senjata yang baru-baru ini disimpulkan. Pemerintah Israel harus memenuhi tuntutan dasar Palestina agar gencatan senjata berlangsung lama.

PCOM juga salut dengan solidaritas internasional tanpa akhir dengan Palestina yang diungkapkan oleh banyak delegasi internasional yang mengunjungi Gaza pada masa-masa sulit ini, dan banyak lainnya yang terus menyalurkan bantuan ke Gaza dan menuntut diakhirinya blokade ilegal. Kami menyerukan kepada pemerintah Malaysia untuk terus menjunjung tinggi kesengsaraan Palestina di semua platform internasional terutama di PBB dan semua afiliasinya. Kejahatan perang Israel harus dihentikan dan pendudukan Israel harus berakhir. Tindakan internasional diperlukan untuk melindungi rakyat Palestina di Gaza dan mencegah potensi perang baru Israel melawan Palestina di Gaza.

Pasca Genjatan Senjata, Qatar Kirim $480 Juta Untuk Gaza dan Tepi Barat

DOHA (Jurnalislam.com) – Qatar mengatakan akan mengirim $ 480 juta ke Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza yang dikepung setelah kesepakatan gencatan senjata mengakhiri pertempuran paling mematikan antara Israel dan faksi-faksi Palestina sejak serangan 2014 Israel terhadap kantong itu.

Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Qatar pada Selasa (7/5/2019) pagi mengatakan $ 300 juta akan mendukung program kesehatan dan pendidikan dari Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah, yang mengendalikan bagian-bagian Tepi Barat.

Sementara itu, $ 180 juta akan digunakan untuk “bantuan kemanusiaan mendesak” dalam program-program PBB dan untuk listrik.

Kepala politik Hamas Ismail Haniya menyambut baik langkah ini. Dalam sebuah pernyataan, ia mengucapkan terima kasih kepada Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Syekh Tamim bin Hamad Al Thani dan kepada pemerintah serta rakyat Qatar atas langkah terhormat ini yang mencerminkan kedermawanan Qatar,” kata Haniya.

Keputusan itu, katanya, merupakan “kelanjutan” dari dukungan tak tergoyahkan Qatar terhadap rakyat Palestina.

Gelombang tiga hari kekerasan baru-baru ini di Jalur Gaza dan Israel selatan telah menyebabkan kematian setidaknya 25 warga Palestina dan empat warga Israel.

Kesepakatan gencatan senjata dicapai pada Senin (6/7/2019) pagi, dan tidak ada serangan udara Israel di wilayah Palestina yang dilaporkan sejak kesepakatan itu diberlakukan.

Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan para mediator Mesir, bersama dengan para pejabat dari Qatar dan PBB, membantu mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Seorang pejabat Jihad Islam, dengan syarat anonim, mengatakan perjanjian gencatan senjata didasarkan pada Israel mengurangi blokade atas Jalur Gaza, yang telah berada di bawah pengepungan Israel-Mesir yang melumpuhkan sejak 2008.

Di antara langkah-langkah itu, kata pejabat itu, adalah pelonggaran batas-batas di zona penangkapan ikan sampai 12 mil laut (sekitar 22 km) di lepas pantai Gaza dan perbaikan dalam situasi listrik dan bahan bakar Gaza.

Sekitar dua juta warga Palestina tinggal di Gaza, ekonomi yang telah menderita bertahun-tahun blokade serta pemotongan bantuan asing baru-baru ini dan sanksi oleh PA – saingan Hamas, kelompok yang mengatur Jalur.

Qatar telah lama menjadi donor utama bagi Palestina. Pada bulan Januari, kantor pos di Gaza mendistribusikan bantuan keuangan yang disumbangkan oleh negara kecil yang kaya gas alam itu kepada 94.000 keluarga.

Bulan lalu, Qatar membuka pusat rehabilitasi dan anggota tubuh buatan yang sangat dibutuhkan bagi penduduk daerah kantong itu.

Qatar mengusulkan rumah sakit pada 2012 ketika Emir Hamad bin Khalifa Al Thani menjadi kepala negara bagian pertama yang mengunjungi Gaza sejak Hamas menguasai wilayah tersebut.

Sumber: aljazeera