Berita Terkini

BPN: Putusan Bawaslu Tak Berguna Jika Situng Tak Dihentikan

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean mengomentari keputusan Bawaslu yang memutuskan bahwa KPU terbukti bersalah melanggar tata cara dan prosedur input data di situng.

Ferdinand menyatakan, keputusan Bawaslu itu sama sekali tidak berguna bagi kubunya. Sebab, Bawaslu tidak memerintah KPU untuk menghentikan input data ke Situng.

“Karena, rekomendasinya memperbaiki administrasi tapi tidak memerintahkan menghentikan situng yang berantakan, rekomendasi Bawaslu tak berguna bagi 02,” katanya saat dihubungi Jurnalislam.com, Kamis (16/5/2019).

Politikus Demokrat ini menduga, keputusan Bawaslu itu hanya untuk menurunkan tensi politik saat ini yang kian memanas.

Kemudian, lanjut dia, keputusan ini juga terkesan ingin menggiring opini bahwa Bawaslu sudah mengakomodir rasa keadilan bagi BPN Prabowo-Sandi.

“Jadi ini keputusan yang dirancang untuk mencoba menurunkan tensi seolah kubu 02 diakomodir rasa keadilannya dengan diterimanya gugatannya,” tegas Ferdinand.

Disesalkan Ferdinand, Bawaslu tidak menjelaskan secara rinci, baik pelanggaran maupun rekomendasi apa saja yang harus dilakukan KPU.

“Sementara tolok ukur pelanggaran administrasinya apa saja dan perbaikannya seperti apa tidak jelas,” paparnya.

Terkait langkah  yang akan ditempuh BPN menyikapi keputusan Bawaslu tersebut, Ferdinand menyatakan akan dirapatkan terlebih dahulu.

“Saya belum tau, harus dirapatkan dulu,” tandasnya.

Terpisah, Anggota BPN Prabowo-Sandiaga Uno lainnya, Arief Puyono meledek keputusan Bawaslu tersebut.

“Keputusan banci, Bawaslu udah kemasukan angin,” kata Arief kepada Jurnalislam.com, Kamis (16/5/19). Arief tak menjelaskan, harapannya terkait putusan Bawaslu itu.

Sebagai informasi, laporan adanya kecurangan dalam situng KPU diajukan oleh tim tim BPN Prabowo-Sandi pada Kamis (2/5/19) lalu. Laporan itu teregistrasi dengan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/.

Dalam laporannya, BPN meminta agar Situng KPU dihentikan.

MUI Persilakan Warga Gelar Aksi Damai Tolak Kecurangan Pemilu

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin mengimbau kepada umat Islam untuk tidak melakukan tindakan kekerasan pasca pengumuman hasil pemilu oleh KPU 22 mei.

Walaupun begitu, ia mengatakan menggelar aksi damai merupakan hak konstitusional warga.

“Bahwa mau demontrasi mau unjuk rasa sah di republik ini, telah terjadi di 411, 212 kita damai, jangan sampai ada kekerasan, ada anarkisme dan ada kemungkinan provokasi provokasi, itu yang harus dihindari,” katanya kepada Jurniscom, Rabu (15/5/2019) di Solo.

Lebih lanjut, Din tidak bisa menyalahkan apabila ada pihak yang melakukan aksi unjuk rasa menolak putusan KPU karena dianggap tidak jurdil.

“Tapi mau apa saja mau 10 juta mau 20 juta, itu dijamin oleh konstitusi itu sendiri, tapi jangan sampai ada bentrok karena itu akan berhadapan sesama umat Islam,” tandasnya.

Ia juga meminta warga agar mengawasi jalannya proses pemilu ini.

“Tapi yang paling penting pula jangan sampai kita membiarkan kecurangan kecurangan karena itu akan membuat cacat moral dan cacat konstitusional,” ungkapnya.

Pemerintah Diminta Serius Tangani OPM dan Usut Kecurangan Ketimbang Tangkapi Oposisi

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)— ketua Gabungan Presidium Rakyat Bergerak Edi Lukito mengaku heran mengapa polisi malah menangkap Eggi Sudjana ketimbang para pelaku makar seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Edi mengatakan bahwa aparat seharusnya menangkap OPM karena telah terbukti melakukan upaya makar daripada Eggi Sudjana yang tidak memiliki senjata maupun perangkat lainnya.

Bahkan Edi menegaskan, OPM masih eksis dan telah membunuh banyak warga sipil, TNI dan Polri,” ujarnya.

“OPM telah mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi yang akan memisahkan diri dari Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Di samping itu OPM juga memiliki senjata yang digunakan untuk membunuhi warga, TNI dan Polri,” katanya di Mapolresta Solo, Rabu (15/6/2019).

Lebih lanjut, ia mengkritik sikap pemerintah yang lebih fokus menangkapi pihak oposisi daripada memperbaiki dan mengusut kecurangan yang terjadi di pemilu 2019.

“Bahwa Penyelenggaraan Pemilu yang jurdil adalah harapan masyarakat sebagai bentuk

Seperti diketahui uluhan masyarakat Soloraya yang tergabung dalam Gabungan Presidium Rakyat Bergerak (GAPRAK) menggelar aksi meminta Kapolri berani melepaskan Eggi Sudjana di depan Mapolresta Surakarta, Rabu, (15/5/2019).

Eggi Sudjana Ditangkap, Masyarakat Solo Gelar Aksi di Mapolresta

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)– Puluhan masyarakat Soloraya yang tergabung dalam Gabungan Presidium Rakyat Bergerak (GAPRAK) menggelar aksi unjuk rasa didepan Mapolresta Surakarta rabu, (15/5/2019).

Massa menuntut aparat kepolisian untuk membebaskan Eggi Sudjana yang ditahan di Polda Metro Jaya selasa, (14/5/2019).

“Meminta kepada Kapolri untuk membebaskan tanpa syarat terhadap Eggi Sudjana ataupun pihak lainnya yang dilaporkan makar seperti Klvlan Zen, Lieus Sungkharisma dan Permadi,” kata ketua GAPRAK Edi Lukito.

Edi menyebut, pihak aparat seharusnya menangkap OPM karena telah terbukti melakukan upaya makar.

Ketimbang Eggi Sudjana yang tidak memiliki senjata maupun perangkat lainnya untuk melakukan tindakan makar.

Dari peristiwa itu kami menyebut bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih eksis dan telah membunuh banyak warga sipil, TNI dan Polri,” ujarnya.

“OPM telah mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi yang akan memisahkan diri dari Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Di samping itu OPM juga memiliki senjata yang digunakan untuk membunuhi warga, TNI dan Polri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengkritik sikap pemerintah yang lebih fokus menangkapi pihak oposisi daripada memperbaiki dan mengusut kecurangan yang terjadi di pemilu 2019.

“Bahwa Penyelenggaraan Pemilu yang jurdil adalah harapan masyarakat sebagai bentuk

proses secara damai untuk merealisasikan kedaulatan rakyat guna mewujudkan pemimpin

yang amanah dan adil,” paparnya.

 

“Kami berharap bahwa setiap tahapan pemilu harus transparan, jujur dan adil terhindar dari

kecurangan dan korban jiwa,” tandasnya.

MUI Imbau Umat Islam Lawan Kecurangan Tapi Tetap Jaga Kedamaian

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin mengimbau umat Islam tetap menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi pasca pengumuman hasil pemilu pada 22 Mei mendatang. 

“Jangan ada bentrokan yang hanya akan membenturkan sesama umat Islam, itu harus dihindari,” katanya kepada Jurniscom di Masjid Suldamiyah Rais, Senin (13/5/2019).

Kendati demikian, Din menegaskan bahwa rakyat tidak boleh membiarkan apabila terbukti adanya kecurangan yang menguntungkan salah satu pihak.

“Tapi yang paling penting pula jangan sampai kita membiarkan kecurangan-kecurangan karena itu akan membuat cacat moral dan cacat konstitusional,” ungkapnya.

“Bahwa mau demontrasi mau unjuk rasa sah di republik ini, telah terjadi di 411, 212 kita damai, jangan sampai ada kekerasan, ada anarkisme dan ada kemungkinan provokasi provokasi, itu yang harus dihindari,” sambungnya.

Lebih lanjut, Din tidak bisa menyalahkan apabila ada pihak yang melakukan aksi unjuk rasa menolak putusan KPU karena dianggap tidak jurdil.

“Tapi mau apa saja mau 10 juta mau 20 juta, itu dijamin oleh konstitusi itu sendiri, tapi jangan sampai ada bentrok karena itu akan berhadapan sesama umat Islam,” tandasnya.

C1 Relawan Tunjukkan Prabowo Menang 54%, BPN: Ini Dataku, Mana Datamu?

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Laode Masihu Kamaluddin membeberkan hasil Pilpres 2019 berdasarkan formulir C1.

Hasilnya pasangan Prabowo-Sandiaga Uno memperoleh suara sebesar 54,24 persen atau 48.657.483 suara. Sedangkan pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin hanya mendapatkan suara sebesar 44,14 persen.

Laode tidak takut jika ada yang ingin adu data yang dimilikinya terkait hasil Pilpres 2019. Ia mengaku data ini dihimpun dari para relawan.

Kemudian data ini juga juga dibantu oleh para ahli IT dan sudah terverifikasi dan validasi meski masih terus berjalan.

“Pertanyaannya, mana datamu? Ini dataku. Kita memasuki era baru, yaitu big datadan inilah kita sampai keyakinan bahwa Prabowo-Sandi Presiden RI 2019-2024,” tegas Laode.

Sementara itu dari 34 Provinsi, empat provinsi telah menyelesaikan menyalin data Formulir C1 100 persen ke dalam Situng KPU, yakni Bengkulu, Bangka Belitung, Bali dan Gorontalo. Dari keempat Provinsi tersebut, Jokowi unggul di tiga provinsi (Kepulauan Bangka Belitung, Bali, dan Gorontalo) dan Prabowo menang di satu provinsi (Bengkulu).

Jokowi-Ma’ruf menang di Kepulauan Bangka Belitung dengan perolehan 495.510 suara, sedangkan Prabowo-Sandi 288.097 suara. Di Provinsi Bali, Jokowi-Ma’ruf mampu meraih suara 2.34.435 suara dan Prabowo-Sandi 212.577 suara.

Jokowi-Ma’ruf juga unggul di Gorontalo dengan raihan 369.277 suara, dibandingkan Prabowo-Sandi yang memperoleh 344.653 suara.

Sedangkan Prabowo-Sandi menang tipis di Bengkulu dengan perolehan 585.499 suara dibanding Jokowi-Ma’ruf 582.741 suara.

KPU menyatakan, data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

sumber: republika.co.id

 

Berbeda dengan Situng KPU, Data BPN: Prabowo Menang 54%

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–  Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU hingga Selasa (14/5) pukul 17.00 WIB telah mencapai 665.057 dari 813.350 tempat pemungutan suara (TPS) atau 81,76 persen.

Berdasarkan data Situng tersebut, selisih antara kedua pasangan calon presiden-calon wakil presiden masih 15,6 juta suara.

Perolehan suara pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 70.442.139 suara (56,25 persen) dan pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno 54.796.359 suara (43,75 persen).

Berdasarkan data Situng KPU pukul 17.00 WIB tersebut, jumlah perolehan suara Joko Widodo-Ma’ruf Amin meningkat 747.039 suara dibanding perolehan pada pukul 11.00 WIB. Sementara, Prabowo-Sandi mendapatkan penambahan 741.620 suara.

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Laode Masihu Kamaluddin membeberkan hasil Pilpres 2019 berdasarkan formulir C1.

Hasilnya pasangan Prabowo-Sandiaga Uno memperoleh suara sebesar 54,24 persen atau 48.657.483 suara. Sedangkan pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin hanya mendapatkan suara sebesar 44,14 persen.

Namun data dari sistem informasi Direktorat Satgas BPN Prabowo-Sandiaga itu baru masuk sekitar 54,91 persen atau sekitar 444.976 dari 810.329 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kendati demikian, kata Laode, sudah dipastikan Prabowo-Sandiaga memenangi Pilpres 2019.

“Angka ini sudah melebihi dari keperluan ahli-ahli statistik, angka sudah valid sudah bisa dipertanggungjawabkan secara akademik,” ujar Laode di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

Menurut Laode angka tersebut tidak akan berubah drastis. Sambungnya, hanya dapat berubah jika terjadi kecurangan, diantaranya dengan pencurian suara. Apalagi pihaknya juga telah melakukan banyak simulasi bagaimana dan angkanya stabil.

“Angka ini bisa diubah kalau dirampok. Inilah kondisi kita hari ini. Maka kita sampai pada keyakinan bahwa Prabowo-Sandi adalah pemenang,” tambahnya.

sumber: republika.co.id

 

Pemerintah Jamin RPP Halal Tak Beratkan Pelaku Usaha

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Produk Halal (JPH) masih belum rampung. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan RPP JPH masih dalam pembahasan.

“RPP itu memang belum keluar kita akui, akan tetapi kita sedang dalami, kita ingin pastikan jika sudah keluar jaminan halal itu tidak memberatkan dunia usaha,” kata dia di Kantor Bappenas, Selasa (14/5).

Bambang menegaskan pemerintah hanya ingin memastikan UMKM dapat menjalankan regulasi tersebut. Ia menyebut peraturan ini akan berada di bawah kuasa Kementerian Agama.

Bambang menyetujui pengembangan industri halal harus memiliki kerangka regulasi yang baik. Sehingga aturan tersebut harus memudahkan para pelaku usaha menjalankan bisnisnya.

Ketua KNKS Ventje Rahardjo mengatakan insentif akan sangat diperlukan. Saat ini, menurutnya, pemerintah sedang fokus menggodok insentif fiskal tersebut.

“Pemikiran tentang insentif fiskal memang sedang dibicarakan tapi belum selesai,” kata Ventje.

Selama ini isu yang berkembang menyebut regulasi akan meningkatkan ongkos operasional. Maka pemerintah berkewajiban memastikan aturan baru tidak memberatkan, khususnya bagi UMKM.

Bambang menyebut tantangan pengembangan industri halal dan ekonomi syariah sebenarnya sama dengan sektor-sektor lain. Industri keuangan dan jasa umumnya mengalami masalah pada peningkatan nilai dan daya saing.

“Industri kita masih harus memperbaiki kemampuan dalam rantai nilai manufaktur dan jasa, berdaya saing,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

 

MUI Ingatkan KPU Agar Tak Berbuat Inkonstitusional

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsudin meminta KPU untuk bekerja secara jujur dan adil.

Lebih lanjut, ia meminta lembaga tersebut tak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi.

“Harus berdasarkan konstitusi, termasuk harus  dan adil, jika KPU tidak menjalankan asas konstitusi itu, KPU bisa dituduh tidak konstitusional, atau inkonstitusional, itu fatal akibatnya,” katanya kepada jurniscom di Masjid Sudalmiyah Rais senin, (13/5/2019).

Dewan Pertimbangan MUI, kata Din sudah mengeluarkan sikap terkait pilpes.

Paling penting, katanya, agar KPU berpegang pada konstitusi dan tidak berbuat curang.

“Yaitu penghitungan, rekapitulasi harus secara bersungguh-sungguh, berpegangan teguh pada amanat konstitusi tentang pemilu, yang antara lain jujur dan adil,” tambahny

Lebih lanjut, penjelasan KPU soal salah input di situng resmi milik KPU akibat human eror, dinilai Din belum bisa diterima masyarakat.

“Kalau sampai terbukti nanti tidak jujur dan tidak adil, klarifikasi kenapa salah input bertubi tubi, itu akal sehat tidak akan bisa menerima kesalahan itu kesalahan manusiawi human error,” ujarnya.

“Kenapa sistem tidak dirancang bisa reject terhadap salah input data yang salah, biadanya juga begitu. Ini saya kita kpu harus memberikan jawaban dan klarifikasi,” pungkasnya.

Sinergi Foundation Ajak Masyarakat Bersinergi Berkah Ramadhan di Pelosok

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Ramadhan, bulan penuh berkah, sebuah momen mulia yang mendatangkan banyak kebaikan bagi orang-orang beriman. Dengan spirit menggapai keberkahan pula, Sinergi Foundation mengangkat “Sinergi Berkah Ramadhan” sebagai tema besar di bulan suci nan mulia ini.

Selama Ramadhan 1440 H, program ini hadir di seluruh pelosok negeri, seperti Aceh, Jambi, Lombok, NTB, Papua, dan desa-desa di Jawa Barat.

CEO Sinergi Foundation, Asep Irawan, menuturkan tema ini diusung karena ingin memantik semangat masyarakat dalam menggapai kebaikan dan keberkahan menjadi aksi yang lebih besar. Ia menjelaskan, kebaikan yang lebih luas ini menjadi dukungan terbaik dari insan peduli bagi berlangsungnya program-program Sinergi Foundation untuk kaum dhuafa.

“Dengan bersinergi, semakin mudah berbagi manfaat dan kebaikan yang lebih besar bagi orang-orang membutuhkan,” kata Asep.

Dalam kegiatan Sinergi Berkah Ramadhan ini, kata Asep, ada pemeriksaan kesehatan dan kehamilan gratis, penyuluhan, kajian keislaman, dan pesantren inspirasi bagi anak-anak. Menurut Asep, kesehatan dan edukasi keislaman merupakan hal yang penting untuk dibangun di tengah masyarakat desa.

Selain itu, Sinergi Foundation pun membagi Paket Berkah untuk Yatim, Paket Berkah untuk Dhuafa, Bingkisan Bergizi, dan Berkah Buka Puasa. Semuanya berasal dari Sinergi Kebaikan masyarakat donatur yang ingin berbagi dengan sesama.

“Sebab itu, menyambut bulan istimewa ini, kami kembali mengajak donatur untuk kembali menyalurkan Zakat, Infak-Sedekah, dan Wakaf. Dari amanah dan kepercayaan donatur sekalian, Sinergi Berkah Ramadhan dituangkan dalam program berkah kebaikan yang akan dibagikan pada yang membutuhkan di desa-desa di penjuru Indonesia,” kata Asep.

Asep menandas, bagi masyarakat luas yang ingin turut bersinergi menggapai keberkahan Ramadhan, bisa mengunjungi www.sinergifoundation.org.