Berita Terkini

Tren Hijrah Milenial Tingkatkan Pasar Reksadana Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Tren hijrah milenial menjadi momentum meningkatnya pasar reksa dana syariah. Syariah Financial Planner, Putri Madarina menyampaikan momen ini harus dimanfaatkan untuk pendalaman pasar industri pasar modal syariah.

“Bagi kalangan muslim, tren hijrah milenial kini mempengaruhi aspek lain di luar gaya hidup, salah satunya dalam pengelolaan keuangan,” kata perempuan yang akrab disapa Puma ini melalui siaran persnya, Kamis (11/7).

Menurutnya, salah satu dampak dari tren hijrah milenial ini adalah kemunculan produk-produk investasi berbasis syariah, salah satunya reksa dana. Meskipun produk reksa dana syariah sudah ada sejak tahun 1997, kenaikan dana kelolaan yang signifikan baru terasa di beberapa tahun belakangan.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Juni tahun menunjukkan dana kelolaan reksa dana syariah sudah mencapai sekitar Rp 33 triliun. Naik signifikan jika dibandingkan dengan posisi dana kelolaan tahun 2014 yang sebesar Rp 11 triliun.

Secara populasi, pasar Indonesia cukup potensial untuk pertumbuhan instrumen investasi syariah. Namun demikian, kenyataannya penetrasi reksa dana syariah masih belum mampu bersaing dengan reksa dana konvensional.

“Ini artinya, perlu lebih banyak lagi upaya market deepening dari berbagai pelaku bisnis untuk melayani pangsa pasar Muslim di Indonesia,” kata dia.

Puma menambahkan, sebetulnya langkah pemerintah sudah cukup agresif dalam membangun infrastruktur industri pasar modal syariah dari segi kebijakan. Indonesia punya Roadmap Pasar Modal Syariah hingga tahun 2019.

Sejak tahun 2015, OJK telah menerapkan relaksasi aturan bagi penerbitan efek syariah, sehingga semakin banyak emiten yang menerbitkan efek syariah. Bertambahnya efek syariah membantu perusahaan manajer investasi untuk menciptakan berbagai jenis produk sehingga persaingan produk pun semakin kompetitif.

Dampak kebijakan tersebut kini menghasilkan 408 efek syariah yang resmi terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK dan diawasi oleh DSN-MUI.

Puma mengatakan keberadaan DSN-MUI sangat penting sebagai regulator pendamping yang menjadi rujukan pelaksanaan prinsip syariah di pasar modal.

sumber: republika.co.id

 

MOS Jangan Jadi Ajang ‘Bully’ Siswa Baru

Redaktur: Mazaya

PADANG PARIAMAN (Jurnalislam.com)–Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengingatkan pelajar sekolah, terutama tingkat SMP dan SMA sederajat, agar tidak menjadikan momen Masa Orientasi Siswa (MOS) sebagai ajang untuk bullying apalagi tindak kekerasan kepada pelajar baru.

Ia menyebut MOS adalah momen untuk mendidik para pelajar junior tentang kedisiplinan dan pengenalan suasana baru yang positif untuk menunjang aktivitas belajar.

“MOS itu untuk pembinaan kedisiplinan, pembinaan budi pekerti, dan kreativitas,” kata Nasrul di Kabupaten Padang Pariaman, Ahad (14/7).

Nasrul mengingatkan pelajar yang menjadi panitia MOS bahwa kekerasan di sekolah akan terancam dengan pidana. Ia mengatakan, pelaku kekerasan saat MOS akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Nasrul tak ingin mendengar warganya berurusan dengan kepolisian karena melakukan tindak kekerasan dan bullying saat MOS. Apalagi, kalau MOS sampai berujung pada kekerasan yang menghilangkan nyawa.

“Saya mendengar yang lalu-lalu ada MOS menyebabkan siswa meninggal dunia. Jangan sampai ada yang seperti itu di Sumatra Barat,” ujar Nasrul.

Senin (15/7) adalah hari pertama sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk SMP dan SMA sederajat memang sudah ada kegiatan MOS sebagai tahapan tahunan. Biasanya, panitia MOS berada di bawah naungan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan para guru pembina.

Sebelumnya diberitakan seorang siswa meninggal dunia usai mengikuti MOS di SMA Taruna Palembang. Siswa bernama DBJ (14 tahun) itu diduga meninggal karena kelelahan.

sumber: republika.co.id

Gerakan Peduli Perempuan Kembali Gelar Aksi Tolak RUU P-KS di CFD Bandung

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)_-Dianggap mengakomodir tindak pelanggaran moral, Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Bandung kembali menggelar aksi tolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Aksi tolak RUU P-KS ini berlangsung di Car Free Day (CFD) jalan Dago Ahad pagi (14/7). Para peserta melakukan longmarch di sepanjang jalan Dago dan menjelaskan kepada masyarakat terkait penolakan RUU P-KS.

Dalam penjelasannya kepada masyarakat, Marcia mengatakan bahwa makna kekerasan seksual yang terdapat didalam RUU P-KS masih sangat luas sekali,.

“Jangan sampai Indonesia menjadi negara yang amoral karena RUU tersebut,”katanya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Wana, peserta aksi penolakan RUU P-KS.

“Karena RUU P-KS jika dikaji lebih mendalam tidak membicarakan norma, moral, dan adab. Seperti memberi celah pintu bebasnya prostitusi dan LGBT. Jadi saya memilih tolak RUU P-KS,”tambahnya.

Pernyataan serupa juga dikeluarkan oleh peserta yang lain ”kami menangkap intensi awal tujuan dibentuk RUU ini untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Namun, ketika mereka  telusuri dan memaknai secara mendalam dan perlahan, bahasan utama mengenai “kekerasan seksual” ini sudah sangat ambigu.

“Hingga berpeluang untuk membolehkannya kejahatan seksual seperti perzinaan dan LGBTQ” tambah Endah.

Bahkan Erlin, salah seorang Mahasiswi yang ikut aksi berseloroh sambil menyindir betapa terselubungnya tujuan RUU P-KS.

Ia mengumpamakan produk susu beruang isinya susu sapi, di-branding susu beruang tapi nyatanya zat yang terkandungnya susu sapi.

“Bilangnya menghapus kekerasan seksual, nyatanya mengandung redaksi yang mampu memperkaya jenis-jenis prilaku menyimpang seksual,” katanya.

Selain itu jalannya aksi terlihat damai ditengah-tengah riuh pagi Ahad, dan juga aksi ini mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat seperti mengambil gambar, menanyakan langsung kepada peserta terkait isu RUU P-KS.

Kontributor: Andri OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBNU Sambut Baik Pertemuan Jokowi-Prabowo

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislm.com) – Nahdlatul Ulama (NU) menyambut gembira bertemunya calon presiden terpilih Joko Widodo dan calon presiden 02 Prabowo Subianto. Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto menjadi investasi besar bagi iklim demokrasi Indonesia yang matang.

 

“Ini sangat penting dan menggembirakan kita bersama,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini, melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Sabtu (13/07/2019).

 

Ia mengatakan bahwa Jokowi dan Prabowo memberikan sumbangan besar dan berharga bagi pembelajaran serta pendewasaan politik di Indonesia.

 

Keduanya, kata dia, akan dicatat oleh sejarah republik telah menyumbangkan investasi jalan cerah menuju Indonesia yang berdaulat, makmur, demokratis, dan berkeadilan.

 

Pertemuan dua pihak, menurut Helmy, merupakan momentum penting, bersejarah, dan indah yang dinantikan segenap bangsa Indonesia.

 

“Akhirnya keduanya, baik Pak Joko Widodo maupun Bapak Prabowo Subianto, menujukkan kelas kenegarawanannya,” kata Helmy.

 

Keduanya, kata dia, sepakat bahwa kepentingan nasional lebih diutamakan di atas segalanya demi membangun bangsa yang lebih maju dan berperadaban.

 

“Mari bersama kita hentikan segala syak wasangka dan prasangka buruk. Cukup bagi kita untuk memaknai peristiwa bertemunya dua tokoh ini sebagai ajang pembelajaran dan pendewasaan bagi bangsa dan negara,” katanya.

 

Bagi segenap pihak yang selama ini menciptakan konten yang cenderung memecah belah bangsa, kata dia, agar menghentikan narasi-narasi itu.

 

“Jangan ada lagi narasi dan opini yang cenderung mengarah pada narasi adu domba yang mengancam persatuan dan mengoyak rasa kemanusiaan dalam berbangsa dan bernegara,” kata Helmy.

 

Setiap pihak, kata dia, agar menatap ke depan secara optimistis untuk menuju Indonesia yang lebih baik, lebih cerah, dan senantiasa hidup rukun dalam bingkai kebinekaan.

 

“Momentum ini mari kita jadikan sebagai wahana penyatuan kembali persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Helmy.

PKS: Pertemuan Jokowi – Prabowo Bukan Berarti Tidak Beroposisi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu (13/7).

Ketua DPP PKS, Pipin Sofyan, mengatakan, pertemuan tersebut bukan berarti harus bergabung ke koalisi pemerintah.

“2019-2024 belum di dalam atau di luar pemerintahan, di PKS memang belum dinisbatkan. Para pendiri PKS memutuskan kemungkinan besar memang akan oposisi,” kata Pipin melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Minggu (14/07/2019).

Dia menegaskan, pertemuan itu tidak bisa diartikan sebagai simbol bergabungnya dua kutub politik.

“Pertemuan itu bukan berati harus bergabung,” kata dia.

Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, juga mengatakan PKS akan tetap menjadi partai oposisi. Menurut dia, oposisi itu pilihan sikap yang mulia dalam perjuangan mencintai negeri.

“Bahkan, sekecil apapun jumlahnya, jika dia melakukannya secara cerdas dan didukung rakyat maka bisa efektif,” katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa rekonsiliasi itu bersilaturahmi, mendekatkan yang jauh, bukan deal kekuasaan. Kalau semua partai mendapat jatah kursi, ini namanya Akuisisi, bukan Rekonsiliasi.

“Kalau tidak ada oposisi, publik akan merugi,” kata dia.

Jokowi-Prabowo bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Keduanya menjajal MRT dan turun Stasiun Istora Senayan. Selanjutnya, keduanya berjalan sekitar 500 meter menuju Restoran Sate Khas Senayan, FX Sudirman, Lantai F1, Jalan Jenderal Sudirman untuk bersantap siang.

32 Ribu Jamaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Madinah

Redaktur: Mazaya

MADINAH(Jurnalislam.com)–Tercatat lebih dari 32 ribu jamaah haji telah tiba di Kota Madinah Al Munawarah.

Kepala Daerah Kerja Madinah Akhmad Jauhari mengatakan bahwa jumlah keseluruhan jemaah haji gelombang satu mencapai 94.550 jemaah yang berasal dari 229 kloter.

Angka ini dijelaskan Jauhari sudah termasuk petugas penyerta kloter.

“Kedatangan kloter awal  jumlah kloter yang tiba masih sedikit, setelah itu setiap hari kedatangan jemaah ke Madinah rata-rata per hari mencapai 14-18 kloter,” imbuh Jauhari

“Kedatangan jemaah haji akan gelombang I akan mencapai masa puncak pada hari ke-8, 9 dan 10 yang diperkirakan jatuh pada tanggal 14, 15 dan 16 Juli mendatang,” ujar Jauhari, Kamis (11/07) malam Waktu Arab Saudi (WAS).

Melansir data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada tanggal 11 Juli 2019 (00.05 WAS) menunjukkan sudah 32.138 jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah Al Munawarah. Jemaah tersebut berasal dari 79 kelompok terbang (kloter).

Adapun kloter yang tiba di Madinah berasal dari embarkasi Lombok (LOP) sebanyak 4 kloter, Padang (PDG) sebanyak 5 kloter, Ujung Pandang (UPG) 6 kloter, Banjarmasin (BDJ) 2 kloter, Batam (BTH) sebanyak 7 kloter, Jakarta-Bekasi (JKS) 15 kloter, Jakarta-Pondok Gede (JKG) 5 kloter, Solo (SOC) sebanyak 16 kloter, Surabaya (SUB) 14 kloter, Palembang (PLM) sebanyak 5 kloter.

Sedangkan jemaah haji yang meninggal dunia, masih tercatat sebanyak 3 orang, antara lain :
1. Khairil Abbas Salim (BTH 2),
2. Mudjahid Damanhuri Mangun (SOC 4)
3. Sumiyatun Suwikromo Sutardjan (SOC 2).

sumber: kemenag

 

Industri Halal Indonesia Masih Ketinggalan dari Malaysia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Dalam beberapa tahun belakangan ini, halal telah menjadi gaya hidup bagi mayoritas masyarakat dunia.

Sayangnya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim cenderung tertinggal dalam mendorong industri halal Tanah Air.

“Saat ini Indonesia sedang menjadi perhatian dunia, karena negara terbesar berpenduduk 87 persen Muslim tetapi perkembangan industri halal masih di bawah rata-rata negara lain. Bahkan posisi Indonesia jauh tertinggal di bawah negara Malaysia,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Dr H Ikhsan Abdullah, SH, MH , Kamis, 11 Juli 2019.

Ikhsan mengatakan, Keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan melakukan pemeriksaan terhadap produk yang disertifikasi juga belum jelas. Sejauh ini, lanjut Ikhsan, belum ada satupun LPH yang terakreditasi.

“Padahal mandatori sertifikasi halal sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 67 ayat (1) akan dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019,” kata dia.

Ikhsan menuturkan bahwa banyak masyarakat dan dunia usaha serta pegiat halal menunggu bagaimana kewajiban sertifikasi halal dijalankan sesuai regulasi.

Sedangkan hingga saat ini belum ada satupun Auditor Halal yang dihasilkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

sumber: viva.co.id

 

BPJS Bengkak Karena Beban Penyakit Akibat Rokok Capai Rp 14,6 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Dampak rokok pada kesehatan ternyata juga menjadi salah satu penyebab beban pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional membengkak di Indonesia.

Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) tahun 2017, sebanyak 10.801.787 juta orang atau 5,7 persen peserta JKN mendapat pelayanan untuk penyakit katastropik.

“Mereka menghabiskan biaya kesehatan sebesar 14,6 triliun rupiah atau 21,8 persen dari seluruh biaya pelayanan kesehatan dengan komposisi peringkat penyakit jantung sebesar 50,9 persen atau 7,4 triliun, penyakit ginjal kronik sebesar 17,7 persen atau Rp2,6 triliun,” ungkap Menkes Nila F Moeloek di gedung Kemenkes, Kamis 11 Juli 2019.

Seperti diketahui, saat ini memang terjadi transisi epidiomiologi tahun 1990 ke tahun 2017 dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular (PTM). Kini tren PTM meningkat sebesar 70 persen secara nasional dan memiliki beban Disability Adjusted Life Year (Dalys) paling besar dibandingkan penyakit menular dan cedera.

“Menurut Badan Litbangkes peringkat teratas beban penyakit (Dalys) di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017 sebagian besar disebabkan oleh PTM yaitu stroke, penyakit jantung, penyakit paru obstruksi kronik dan diabetes melitus,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya beban penyakit karena faktor risiko hipertensi, gula darah puasa, pola makan berisiko dan merokok. Rokok sendiri merupakan faktor risiko penyakit yang memberikan kontribusi paling besar dibanding faktor risiko lainnya

“Seorang perokok mempunyai risiko 2 sampai 4 kali lipat untuk terserang penyakit jantung koroner dan memiliki risiko lebih tinggi untuk terserang penyakit kanker paru dan PTM lainnya,” ungkap Nila.

Data WHO tahun 2017 juga menunjukkan bahwa di dunia setiap tahun terjadi kematian dini akibat PTM pada kelompok usia di 30-69 tahun sebanyak 15 juta. Sebanyak 7,2 juta kematian tersebut diakibatkan konsumsi produk tembakau dan 70 persen kematian tersebut terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia.

sumber: viva.co.id

Gejala Depresi dan Bunuh Diri di Kalangan Remaja Kian Menghawatirkan

Redaktur: Mazaya

DEPOK (Jurnalislam.com) — Remaja yang mengetahui adanya larangan agama soal bunuh diri ternyata tak imun dari potensi untuk memikirkan ide mengakhiri hidup.

Menurut Dr dr Nova Riyanti Yusuf SpKJ yang melakukan penelitian tentang deteksi dini faktor risiko ide bunuh diri remaja di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat di DKI Jakarta membuktikannya.

“Biasanya ada peringatan, ada faktor risiko, protektif. Sebagian besar remaja mengatakan dia tahu bunuh diri dilarang agama, tapi agama tidak benar-benar jadi faktor protektif,” kata Nova di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis.

Sebelum remaja melakukan percobaan menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, menurut Nova, mereka biasanya merasakan beberapa hal yang menyedihkan. Entah merasa capek dengan kehidupan atau menghadapi kekecewaan.

“Tandanya bisa terlihat kayak mau say good bye, lebih sensitif aja melihat atau saat mendapat masalah,” kata Nova yang juga anggota DPR RI Fraksi Demokrat.

Pihak keluarga sebetulnya bisa lebih peka melihat kecenderungan perubahan remaja. Nova menyerukan agar lingkungan terdekat mulai waspada apabila perilaku remaja mulai tidak seperti biasanya.

Orang terdekat juga bisa mengeksplorasi berbagai kemungkinan perubahan perilaku dengan melakukan dialog dengan remaja. Belum tentu perubahan perilaku mengarah pada gangguan kejiwaan.

Menurut Nova, menyakiti diri sendiri biasanya merupakan cara mengalihkan rasa sakit dan kekecewaan mereka.

Bisa karena masalah yang dihadapi sendiri di lingkungannya atau karena faktor luar, misalnya, masalah orang tua/keluarga.

“Dalam pengalaman praktik saya, pernah ada anak 12 tahun mencoba bunuh diri karena ibunya selingkuh,” ungkap Nova.

Untuk mengungkap risiko remaja memikirkan ide bunuh diri memang tidak bisa dilihat dari satu patokan. Remaja dengan postingan bagus di media sosial, contohnya, ternyata punya masalah kejiwaan.

“Menurut WHO, satu dari empat orang selama kehidupannya bisa mengalami gangguan kejiwaan,” jelasnya.

republika.co.id

 

Beredar Poster Dangdutan di Masjid Agung Jateng, DKM Melapor ke Pihak Berwajib

Redaktur: Mazaya

SEMARANG(Jurnalislam.com) Jama’ah Ansharusy Syari’ah (JAS) Semarang mendatangi Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang berda dijalan Gajah Raya terkait tersebarnya poster konser dangdut yang bertempat di lapangan masjid agung, kamis (11/7/2019)

“Kami hanya ingin mau mengklarifikasi apakah pencantuman nama Masjid Agung dalam poster itu sudah diketahui pihak Takmir dan apakah benar itu berada di lapangan Masjid Agung, “ ucap marzuki, sariyah hisbah JAS Semarang

Menurutnya pencantuman nama Masjid Agung dalam poster dangdut dengan artis telanjang merupakan pelecehan terhadap tempat Ibadah Ummat Islam

Saat ditemui, Beny Humas Masjid Agung Jawa Tengah tersebut mengatakan bahwa pihaknya pernah melakukan somasi terhadap panitia konser dangdut terkait penggunaan nama Masjid Agung, karena tidak diindahkan, pihak Masjid akan melaporkan kepihak berwajib

“Kita sudah lakukan somasi pada mereka terkait penggunaan nama Masjid Agung, saat ini kami akan melakukan tindakan tegas dengan melaporkan kepihak berwajib, tutur beny, Humas Masjid Agung

Selain itu lapangan yang disebutkan dalam poster tersebut, bukan lahan wakaf MAJT maupun Masjid Agung Semarang (MAS)

“Beberapa konfirmasi, lahan yang digunakan tersebut bukan milik dan wakaf Masjid Agung,” pungkasnya

 

Reporter:  Agus Riyanto