JAKARTA (Jurnalislam.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu (13/7).
Ketua DPP PKS, Pipin Sofyan, mengatakan, pertemuan tersebut bukan berarti harus bergabung ke koalisi pemerintah.
“2019-2024 belum di dalam atau di luar pemerintahan, di PKS memang belum dinisbatkan. Para pendiri PKS memutuskan kemungkinan besar memang akan oposisi,” kata Pipin melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Minggu (14/07/2019).
Dia menegaskan, pertemuan itu tidak bisa diartikan sebagai simbol bergabungnya dua kutub politik.
“Pertemuan itu bukan berati harus bergabung,” kata dia.
Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, juga mengatakan PKS akan tetap menjadi partai oposisi. Menurut dia, oposisi itu pilihan sikap yang mulia dalam perjuangan mencintai negeri.
“Bahkan, sekecil apapun jumlahnya, jika dia melakukannya secara cerdas dan didukung rakyat maka bisa efektif,” katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa rekonsiliasi itu bersilaturahmi, mendekatkan yang jauh, bukan deal kekuasaan. Kalau semua partai mendapat jatah kursi, ini namanya Akuisisi, bukan Rekonsiliasi.
“Kalau tidak ada oposisi, publik akan merugi,” kata dia.
Jokowi-Prabowo bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Keduanya menjajal MRT dan turun Stasiun Istora Senayan. Selanjutnya, keduanya berjalan sekitar 500 meter menuju Restoran Sate Khas Senayan, FX Sudirman, Lantai F1, Jalan Jenderal Sudirman untuk bersantap siang.
