JAKARTA (Jurnalislam.com)–Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berpendapat rencana Menristekdikti Mohamad Nasir menaikkan ranking perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan mendatangkan rektor asing adalah langkah yang salah.
Menurutnya, keberadaan rektor asing tak menjamin keberhasilan untuk mendongkrak peringkat PTN di Indonesia tembus 100 besar dunia.
“Salah kalau Pak Menteri bahkan Presiden mau naikkan ranking masuk 100 atau 10 besar sekali pun dengan cara mendatangkan rektor dari luar negeri,” ujar Hikmahanto saat dihubungi, Kamis (1/8).
Rencana mengundang rektor asing ini sebelumnya disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.
Ia ingin agar rektor ini mampu membawa PTN di Indonesia masuk 100 besar dunia secara bertahap.
Menurut Hikmahanto, pemerintah mestinya menyusun strategi untuk menarik mahasiswa asing belajar di PTN. Selama ini mahasiswa asing yang belajar di PTN cenderung mempelajari studi tertentu seperti bahasa maupun sastra. Namun tak ada yang khusus mempelajari bidang studi lain.
“Kalau bicara ranking mestinya (diukur) dari sudah mampu belum menarik minat mahasiswa dari luar negeri. Di kita ada mahasiswa asing, tapi kebanyakan belajar bahasa Indonesia, sastra. Bukan mereka yang mau belajar hukum atau arsitek misalnya, di Indonesia,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, fasilitas di PTN juga tak kalah penting ketimbang sekadar mendatangkan rektor asing. Hikmahanto menuturkan bahwa rektor hanya satu komponen dari seluruh proses pengajaran yang ada di universitas.
Sementara komponen lain seperti dosen dan mahasiswa juga berperan mendorong peningkatan ranking di dunia. Terlebih, rektor dari negara lain juga harus menghadapi kendala karena mayoritas PTN masih menggunakan bahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar.
“Yang dibutuhkan itu bukan hanya rektor, tapi pelajarnya juga harus hebat, laboratorium yang bagus, perpustakaan yang baik. Itu yang harusnya menjadi concern, bukan sekadar mendatangkan rektor. Dipikir kayak BUMN yang bisa manajemennya dari luar negeri,” ucap Hikmahanto.
Kendala lain adalah jabatan rektor yang kental dengan nuansa politik. Menurutnya, permasalahan ini menjadi kendala terbesar bagi PTN yang ingin maju dan berhasil menembus peringkat 100 besar.
Hikmahanto mengatakan, banyak proses pemilihan jabatan di lingkungan universitas yang masih dipengaruhi para pejabat dan politisi.
“Jabatan di universitas ini banyak dipolitisasi. Tidak saja yang berasal di dalam universitas tapi juga dari luar,” katanya.
Menristekdikti Nasir sebelumnya menargetkan pada 2020 sudah terdapat perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri. Setidaknya, dalam lima tahun ke depan terdapat lima PTN yang akan dipimpin oleh rektor asing.
Untuk memuluskan rencana tersebut, Nasir berencana merevisi peraturan agar WNA bisa memimpin dan mengajar serta meneliti di PTN.
Sumber: cnnindonesia.com
