Berita Terkini

Banjir Impor di Pemerintahan Jokowi Disebut Picu Gelombang PHK

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Tahun terakhir periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibayangi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Isu PHK di antaranya pada perusahaan pelat merah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan terakhir yang ramai dibicarakan ialah Nissan.

Terkait gelombang PHK ini, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara berpandangan, gelombang PHK mulai tercium sejak tahun 2016. PHK saat itu menyasar ke industri ritel.

“Fenomena gelombang PHK ini sebenarnya sudah tercium sejak tahun 2016 di mana perusahaan ritel khususnya yang jual pakaian jadi mengalami kesulitan penjualan. Ibarat teori snowball atau bola salju, perlambatan ini terlambat diantisipasi dan sekarang yang kena adalah sisi produsen di hulu,” ujarnya, Selasa (30/7/2019).

Dia memaparkan, kinerja industri terpukul oleh melemahnya permintaan dalam negeri. Alhasil, hal itu membuat industri melakukan efisiensi.

Belum lagi, ditambah gempuran barang impor yang harganya relatif lebih murah. Sebagai contoh, harga kaos dari China lebih murah dibanding kaos Indonesia.

“Industri-industri yang berorientasi pasar domestik terkena pelemahan permintaan karena konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 5%. Banjir barang-barang impor terutama barang konsumsi ikut memukul produsen lokal. Bisa dibayangkan harga kaos yang diproduksi China dijual hanya US$ 1,2 setara Rp 16.800 per pcs. Belum lagi ketika dijual menggunakan e-commerce ada diskon ongkos kirimnya,” jelasnya.

“Sementara biaya produksi kaos di dalam negeri saja bisa lebih dari Rp 40.000. Pastinya konsumen dengan kondisi daya beli yang tertekan akan beralih ke produk fashion impor. Sepanjang 2018 lalu menurut data BPS, impor barang konsumsi meningkat 22% dibanding tahun 2017. Kombinasi antara daya saing yang kalah dan perlindungan produk dalam negeri yang rendah menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia,” tambahnya.

sumber: detik.com

Soal Impor Rektor, Fahri: Jangan-jangan Nanti Presidennya Juga Orang Asing

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritisi rencana Menristekdikti M. Nasir yang bakal mendatangkan rector asing untuk memimpin di beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Fahri menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan.

Menurut Fahri, Menristekdikti lebih baik fokus pada pembangunan kampus kelas dunia. Fahri menyebut hal itu tidak dapar disanggupi Kemenristekdikti.

“Sebenarnya itu yang penting adalah jangan ujug-ujug rekrut orang. Kita kan justru nanyanya kepada Kemenristekdikti, punya konsep enggak dalam memodernisasi dan membangun kampus kelas dunia gitu?, Menterinya yang kita tanya,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

“Ini kan kayak sebenarnya mau buang badan terus. Gagal membuat BUMN kita kelas dunia, cari CEO asing, gagal membuat kampus menjadi kelas dunia, cari rektor asing, lah sampeyan jadi menteri apa kerjaannya?,” Nasir menambahkan.

Sebagai orang yang berkecimpung di dunIa pendidikan, kata Fahri, Nasir seharusnya mengumpulkan para rektor untuk berbicara ihwal memodernisasi kampus. Bukan sebaliknya dengan memilih menggunakan jasa asing.

Rencana Nasir itu pun tak luput dari sindiran Fahri jika penggunaan rektor asing nantinya bakal merembet pada sektor lain yang serba asing, bahkan untuk pemimpin Indonesia sekalipun.

“Kalau begitu caranya nanti naikin saja ke atas, jangan-jangan kita enggak sanggup jadi presiden juga, nyari orang asing jadi presiden?. Nanti kepala desa nyari orang asing, nanti wali kota nyari orang asing,” ucapnya.

“Lah, terus kita bikin kabinet ini untuk apa? Jangan kaya suka lempar handuk putih begitu dong, kaya enggak sanggup gitu lho. Sanggup kita. Apa yang kita ga sanggup bos,” lanjutnya.

Fahri kemudian menegaskan tidak perlu menarik rektor asing. Menurutnya jika rencana itu tetap dilakukan dapat menuai dampak negatif pada rakyat Indonesia.

“Ya itu tadi jangan bikin kecil hati bangsa Indonesia, kita sanggup kok. Masalahnya kalau pemerintah enggak punya konsep untuk memperkuat kampus ya lemah sendiri gitu,” jelas dia.

Menurutnya, Nasir sebagai Menristekdikti tidak mampu memodernisasi kampus.

Diketahui, rencana penggunaan rektor asing tersebut lantaran Nasir beralasan hingga saat ini hampir semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia tak memiliki daya saing di dunia pendidikan global.

Sumber: suara.com

 

Rencana Impor Rektor Disebut Sudah Disetujui Jokowi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Rencana Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mendatangkan rektor atau dosen dari luar negeri mendapatkan lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan peraturan yang akan dijadikan sebagai landasan hukum dalam menerapkan kebijakan untuk mengundang rektor, guru besar, maupun dosen dari luar negeri.

”Saya laporkan Presiden sangat setuju. ’Wah, ini Pak Menteri berani melangkah, saya dukung Pak Menteri, jalan terus’,” ucap M Nasir kepada wartawan di Jakarta, Selasa 30 Juli 2019.

Nasir mengatakan, kebijakan tersebut kemungkinan besar akan mulai dieksekusi pada 2020.

”Pada 2019 ini saya akan memperbaiki peraturannya. Hari ini, saya rapat membahas tentang itu, mana regulasi-regulasi yang menghambat, kami akan pangkas semua,” katanya.

Salah satunya aturan yang dinilai menghambat, yakni peraturan yang ada sekarang dalam pemilihan rektor selalu disebutkan harus warga negara Indonesia (WNI).

”Itu akan kami coba buka dulu. Kedua, kita yang masalah kenaikan jabatan dan semuanya kita sederhanakan,” katanya.

Ketiga, profesor dari luar negeri harus adaptif dengan peraturan di dalam negeri. Selama ini, aturan yang ada dinilai belum linier.

Misalkan profesor asing yang akan masuk ke dalam negeri masih harus menjalani tahapan penilaian terlebih dahulu. ”Harusnya kita perbaiki peraturan itu. Peraturan yang mengatur rektor dari asing itu belum ada,” katanya.

Tidak hanya itu, karena kebijakan ini nantinya akan menyangkut dengan pendanaan, misalkan ketika pemerintah harus mendanai maka hal ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan terlebih dahulu agar bisa lebih disederhanakan.

”Saya ingin perguruan tinggi itu seperti korporasi, tapi korporasi di dalam pendidikan, tapi tidak orientasinya pada bisnis,” katanya.

Menurut Nasir, kebijakan tersebut harus dikaji dan disiapkan peraturan yang sesuai. Sebab, tidak mungkin menjadikan perguruan tinggi kelas dunia, namun renumerasi yang diterima para dosen, profesor, atau rektornya belum sesuai dengan standar internasional.

Sumber: sindonews.com

Kemenag Siapkan Kurikulum Madrasah Ramah Anak

Redaktur: Mazaya

MAKASSAR(Jurnalislam.com) — Kementerian Agama melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah tengah mempersiapkan dan menyusun Konsep Standar Kelas Sementara Kelas Ramah Anak Pada Madrasah.

Kasubdit Kelembagaan Direktorat KSKK Madrasah, Abdullah Faqih mengatakan,  kedepan akan ada pedoman yang menjadi standar pelaksanaan madrasah ramah anak dan aman bencana. 

Dikatakan Faqih, selanjutnya, akan diterapkan pada daerah-daerah yang rawan bencana agar proses pendidikan tidak berhenti karena adanya bencana, tapi sudah disiapkan antisipasi proses pendidikan yang tetap berjalan dengan konsep kelas sementara yang ramah anak.

“Salah satu program yang disiapkan untuk melakukan pemetaan kebutuhan madrasah kata Faqih akan dilakukan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) sehingga apa hal yang menjadi priorotas dalam madrasah tersebut bisa disiapkan baik dalam penganggaran maupun dalam penyusunan rencana kegiatan,” ujar Faqih dalam diskusi Penyusunan Standar Kelas Sementara Ramah Anak Pada Madrasah di Makassar, Rabu (24/07).

Kasi Kelembagaan dan Kerja sama MI /MTs pada Direktorat KSKK  Madrasah Zulkifli menambahkan, target dari Kementerian Agama, khususnya Direktorat KSKK Madrasah adalah menghasilkan sebuah konsep penyusunan atau standar kelas sementara pada madrasah.

“Seorang anak membutuhkan proses pembelajaran secara berkesinambungan. Untuk itu, kedepan perlu ada konsep ataupun sebuah standar yang bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan sekolah ramah anak dan aman dari bencana,” ujar Zulkifli.

Sumber: kemenag.go.id

80 Persen Jamaah Haji Indonesia Sudah di Tiba Tanah Suci

Redaktur: Mazaya

MEKAH (Jurnalislam.com) — Suasana di Kota Makkah tampak semakin padat dengan kedatangan jamaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia.

Berdasarkan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, hingga Rabu, 31 Juli 2019, sebanyak 84 persen jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi.

Data yang dirilis pukul 19:00 waktu Arab Saudi tersebut menunjukkan sebanyak 445 kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia yang membawa 179.416 jemaah beserta 2.225 petugas ini telah tiba di Arab Saudi melalui Bandara AMMA Madinah dan King Abdul Aziz Jeddah.

“442 kloter di antaranya, saat ini telah berada di kota Makkah. Sementara jumlah kloter tersisa yang akan diberangkat dari tanah air berjumlah 84 kloter,” jelas Kepala Seksi Data dan Informasi Daerah Kerja Makkah Nurhanudin, Rabu (31/07).

Lebih lanjut Nurhan menyampaikan, data Siskohat menunjukkan terdapat 9.574 jemaah haji Indonesia berusia di atas 75 tahun yang telah berada di Arab Saudi.

Adapun, jumlah jemaah haji meninggal tercatat berjumlah 9.574 orang. Sementara, jumlah jemaah wafat hingga saat ini berjumlah 42 orang. 

Kemenag.go.id

Kurangi Plastik, Ridwan Kamil Minta Penyebaran Hewan Kurban Gunakan Daun Pisang

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)–Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah 27 kabupaten/kota di Jabar terkait manajemen kurban, Rabu (31/7/19).

Jelang Idul Adha tahun ini, Ridwan Kamil (RK) ingin memastikan bahwa tidak ada lagi penjualan hewan kurban yang dilakukan di trotoar atau pinggir jalan.

Selain mengganggu hak pejalan kaki, penjualan hewan kurban di trotoar juga dinilai mengurangi keindahan kota.

“Hari ini akan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur untuk para bupati dan walikota, saya ingin manajemen kurban yang lebih baik tahun ini. Pertama, tidak boleh ada penjualan hewan kurban yang mengganggu ketertiban umum dengan cara difasilitasi di lapangan, jangan di trotoar yang mengganggu hak pejalan kaki,” ujar RK usai melepas tim pemeriksa hewan kurban di halaman Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (31/7).

Dalam surat edaran itu, gubernur juga bakal mewajibkan konversi penggunaan kantong kresek untuk daging kurban menjadi besek atau daun pisang.

“Saya kira itu budaya daerah yang layak untuk dikembangkan,” tambah RK.

Untuk memaksimalkan penjualan dan memfasilitiasi para muzaki (orang yang wajib membayar zakat) yang terbiasa berbelanja online, RK menginginkan penjualan hewan kurban pun bisa dilakukan secara online.

Poin edaran berikutnya terkait pendistribusian daging kurban yang harus dilakukan secara merata.

RK tidak ingin penumpukan daging kurban ada di perkotaan, tapi harus merata hingga perdesaan yang membutuhkan.

“Pastikan saat distribusinya ada kemerataan, jangan bertumpuk di kota tapi daging yang dipotong di kota di distribusikan ke pelosok seperti wilayah Jabar selatan yang lebih membutuhkan,” katanya.

sumber: sindonews.com

Pemerintah Cina Larang Simbol Islam dan Logo Halal

Redaktur: Mazaya

BEIJING (Jurnalislam.com)– Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) memerintahkan restoran halal dan kedai makanan menghilangkan aksara Arab dan simbol-simbol Islam.

Kebijakan otoritas di ibu kota RRC, Beijing ini merupakan langkah terkini yang diambil pemerintah untuk menghalau gerakan yang mereka sebut pan-halal.

Karyawan di 11 restoran dan toko di Beijing yang menjual produk halal menyatakan pada Reuters bahwa para pejabat memerintahkan mereka menghapus gambar yang berhubungan dengan Islam, seperti bulan sabit dan kata halal yang ditulis dalam bahasa Arab di depan toko.

Pegawai pemerintah dari berbagai kantor memberi informasi seorang manajer sebuah toko mi Beijing untuk menutupi halal dalam bahasa Arab pada papan nama tokonya.

“Mereka mengatakan ini adalah budaya asing dan Anda harus menggunakan lebih banyak budaya RRC,” kata manajer tersebut, seperti dilansir Reuters, kemarin.

Seperti semua pemilik restoran dan karyawan yang ditanyai, manajer itu menolak namanya ditulis karena sensitivitas masalah tersebut.

Kampanye melawan aksara Arab dan gambar-gambar Islam menandai fase baru dari upaya sejak 2016, yang bertujuan untuk memastikan agama sesuai dengan budaya RRC.

Kampanye ini mencakup penghapusan kubah gaya Timur Tengah di banyak masjid di seluruh negeri demi pagoda gaya RRC.

RRC yang merupakan rumah bagi 20 juta Muslim, secara resmi menjamin kebebasan beragama. Akan tetapi, pemerintah telah berkampanye untuk membawa umat beriman sejalan dengan ideologi Partai Komunis.

Bukan hanya Muslim yang berada dalam pengawasan. Pihak berwenang telah menutup banyak gereja Kristen dan menghancurkan beberapa gereja yang dianggap ilegal oleh pemerintah.

sumber: republika.co.id

Mengintip Green Kurban, Program Kurban Ramah Lingkungan dan Tanpa Plastik

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)–Program Green Kurban yang diinisiasi Sinergi Foundation menyalurkan daging kurban pada warga yang membutuhkan tanpa kantong plastik.

Sebagai penggantinya, Green Kurban mengajak masyarakat menggunakan kearifan lokal daerah masing-masing. Mulai dari pelepah daun pisang, daun jati besek bambu, ganting, hingga wadah makanan sendiri.

“Di Green Kurban sendiri, distribusi daging kurban tanpa plastik sudah lama diterapkan, yaitu sejak program ini didirikan pada 2013,” jelas CEO Sinergi Foundation, Asep Irawan

Ia melanjutkan, “Di Pedalaman Aceh Timur misalnya, tim distribusi Green Kurban menggunakan pelepah daun pisang untuk mendistribusikan daging. Atau perayaan Idul Adha di Kampung Sadarbakti Desa Sukasirna Cianjur. Ada ganting (irisan bambu) yang digunakan untuk wadah daging yang siap diibagi ke masyarakat,”

Menurut Asep, melalui program ini, Sinergi Foundation berikhtiar mengedukasi agar masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik saat distribusi daging dengan menggunakan ramah lingkungan dan bahan organik.

Ia menuturkan, saat Idul Adha, bukan sedikit kita mendapati plastik yang tercecer bekas pembagian daging. Padahal plastik adalah zat yang sulit terurai dan berbahaya bagi lingkungan. Alih-alih bermanfaat, kata Asep, efeknya justru mencemari alam.

“Plastik sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menguranginya sama sekali. Green Kurban menawarkan sejumlah alternatif dalam pengurangan kantong plastik saat kurban,” katanya.

Melalui program Green Kurban, Asep menyatakan pekurban tak hanya menjalankan perintah agama, berkurban juga bisa menjadi sarana untuk mencintai lingkungan.

Selain itu, katanya, di Green Kurban, hewan-hewan dipersiapkan sebaik mungkin untuk memenuhi ketentuan syariah dan kesehatan. Pun saat pemotongan dan pencacahan, Green Kurban memperhatikan adab-adab terhadap hewan yang diajarkan Rasulullah.

Asep pun mengajak segenap masyarakat untuk bergabung bersama ribuan pekurban lainnya dalam program Green Kurban dengan klik www.sinergifoundation.org/green-kurban. “Selain meraih kebaikan ibadah kurban, semoga ini menjadi bagian dari kontribusi kita untuk melestarikan bumi,” pungkasnya

Warga Sambangi MUI Lapor Kasus Wanita Bawa Anjing Tak Jelas Kelanjutannya

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) – Sejumlah ulama dan pimpinan ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) Bogor Raya melakukan audiensi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor di kantor MUI Kabupaten Bogor, Jl Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (30/7/2019).

Ketua FUI Bogor Ustaz Hasri Harahap mengatakan, audiensi dilakukan dalam rangka membahas kasus wanita membawa anjing ke Masjid Al Munawaroh, Sentul City, Bogor pada akhir Juni 2019 lalu.

“Kasus ini bukan hanya viral secara nasional tapi juga internasional, kebetulan saya baru safari dakwah di Malaysia dan bertemu kawan-kawan dari berbagai negara itu menanyakan kelanjutan kasus ini,” ujarnya.

“Kasus ini sepertinya bukan hanya sudah dingin tapi kelihatannya sudah seperti masuk ‘freezer‘. Karena itu kita mengunjungi majelis ulama untuk meminta nasihat dan petunjuk langkah selanjutnya yang harus dilakukan,” tambah Hasri.

Sementara itu, tim kuasa hukum Masjid Al Munawaroh Endy Kusuma menambahkan, kedatangan delegasi ini untuk meminta fatwa atas kasus tersebut.

Pasalnya, SM yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka ini belum diputus di pengadilan.

“Fatwa diperlukan untuk memperkuat apa yang sudah ditetapkan oleh polisi yaitu pasal 156a tentang penodaan agama, fatwa juga nantinya bisa menguatkan di kejaksaan,” ujar Endy.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MUI Kabupaten Bogor KH Ahmad Mukri Aji menegaskan bahwa kasus tersebut jelas adalah pelecehan agama.

Menurutnya, elemen-elemen dalam delik pidana pasal 156a tentang penodaan agama dalam kasus ini sudah terpenuhi.

“Sejak awal saya minta kepada aparat agar kasus ini ditegakkan hukum secara profesional, objektif dan terbuka. Itu jelas pelecehan, bukan hanya penodaan,” jelasnya.

Pihaknya mengaku mengawal kasus ini dan berharap bisa tuntas penegakkan hukumnya secara adil.

Terkaitnya fatwa yang diminta, MUI Kabupaten Bogor, kata Kiai Mukri Aji, akan segera membahas dalam rapat pleno.

“Pembuatan fatwa ini akan dikaji dalam waktu cepat. Nanti kita bawa dalam bagian fatwa dulu, lalu kemudian kita bawa ke sidang pleno sampai ke pusat. Kita cari waktu yang pas,” tandasnya.

Seperti diketahui, kasus SM membawa seekor anjing masuk Masjid Al-Munawaroh, Sentul pada Ahad (30/6) itu bikin heboh. Tak sedikit masyarakat yang mengecam tindakan perempuan 52 tahun tersebut.

Tak hanya membawa anjing, SM juga masuk dalam masjid tanpa melepas alas kaki. Tindakan SM ini pun langsung ditangani Polres Bogor dan ditetapkan sebagai tersangka.

Jadi Mediator, MUI: Taliban Melihat Kesungguhan Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wasekjen MUI, Zaitun Rasmin mengatakan kedatangan Taliban ke Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran pak Jusuf Kalla (JK).

“Ini tentu saja karunia Allah, kemudian tidak lepas dari peran besar pak Wapres yang sabar,” katanya kepada Jurnalislam.com usai MUI menerima delegasi Taliban di Gedung MUI Pusat, Cikini, Jakpus, Selasa (29/07/2019).

Menurutnya apa yang dilakukan pak JK terhadap kedamaian Afganistan seperti saat melakukan perdamaian di Aceh.

“Bagaimana pak JK sabar mengikuti dan walaupun sempat ditolak tapi dia cari jalan terus. Akhirnya mereka luluh juga,” tuturnya.

Zaitun menilai keinginan Taliban bersedia menjadikan Indonesia sebagai negosiator karena melihat kesungguhan kita.

“Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Ini bukan semata-mata lip service, bukan mau menyenangkan yang berkuasa. Tapi benar-benar dari akar masalah,” pungkasnya.