Komnas HAM Nilai Persoalan Kemanusiaan Luput dari Perhatian Pemerintah

Komnas HAM Nilai Persoalan Kemanusiaan Luput dari Perhatian Pemerintah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, menilai prioritas pemerintah di tahun 2018 lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur daripada HAM.

“Kami melihat ada persoalan lain konteks HAM yang luput dari perhatian pemerintah,” kata Amiruddin di kantor Komnas HAM Jakarta saat acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2018, Rabu (7/8/2019).

Ia berharap kabinet Jokowi-Ma’ruf ke depan betul-betul menjadikan HAM sebagai tolok ukur pencapaian kinerja.

“Karena tidak bernilai banyak jika suatu upaya pemerintah itu tidak mampu memenuhi HAM atau menimbulkan problem baru di bidang hak asasi manusia,” ujarnya.

Komnas HAM menilai, ada beberapa permasalahan HAM yang tidak mendapat perhatian negara. Pertama, pemerintah mesti memberikan ruang pada kebebasan berekspresi. Menurut dia, kebebasan berekspresi tidak boleh terancam bagi pihak mana pun, sementara kewajiban pemerintah luput dari perhatian.

“Kedua, terabaikannya hak dari masyarakat yang berhubungan dengan sengketa lahan atau konflik agraria. Ini banyak terjadi terutama di proyek besar, untuk itu perlu dalam perhatian ke depan,” ujarnya.

Ketiga, Komnas juga melihat ada kelompok yang sepertinya terus-menerus mendapat gangguan. Komnas HAM berharap ke depan pemerintah memberikan ruang dan setara dengan yang lain.

Keempat, soal kepolisian, Komnas HAM terus-menerus konstan mendapat pengaduan masyarakat tentang keberatan masyarakat, atau komplain masyarakat terhadap pelayanan kepolisian terutama menangani laporan ke polisi. Di antara keluhan itu adalah penyidikan yang lama dan panjang.

“Selain itu juga ada laporan yang masuk ke kita yang menjadi perhatian kita. Masih terjadi tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menangani proses penegakan hukum dalam rangka penangkapan dan penyidikan,” ujarnya.

Sebelum pelantikan kabinet pada 22 Oktober mendatang, Komnas HAM ingin lebih awal mengingatkan kepada pemerintah bahwa persoalan HAM harus mendapatkan perhatian yang lebih oleh kabinet. Sebab, HAM adalah perintah konstitusi dan undang-undang.

“Jika HAM diabaikan, maka kita terus-menerus akan menghadapi persoalan HAM yang tak kunjung selesai,” tuturnya.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close X