Berita Terkini

Radikalisme, Isu Murahan yang Masih Dipertahankan

Oleh: Yudo Ratmiko
Syariah Institute

Sangat menarik judul laporan utama yang ditulis Koran Tempo edisi 23 Oktober 2019 “Fokus Radikalisme”. Tertulis di situ radikalisme menjadi prioritas menteri bidang politik kabinet baru Presiden Joko Widodo dan di situs berita merdeka.com pada tanggal yang sama juga menulis tentang prioritas kerja Menteri Agama, yaitu fokus menangani radikalisme. Sebagian publik terusik dan mereka mempertanyakan kenapa ini menjadi prioritas kerja kabinet Jokowi jilid 2, karena persoalan definisi “Radikalisme” itu sendiri masih rancu dan sering menjadi perdebatan.

Pada peristiwa kerusuhan Wamena beberapa waktu lalu yang menelan korban nyawa lebih dari 32 orang, dibunuh secara biadab, ditembaki senjata otomatis, dikampak, diperkosa, dan dibakar hidup-hidup. Tapi pemerintah belum menyatakan para pelaku sebagai kelompok radikal, namun hanya menyebutnya dengan kelompok separatis. Sebaliknya, ketika terjadi peristiwa penusukan Menko Polhukam Wiranto di Menes Pandeglang Banten, yang sampai saat ini peristiwa tersebut masih menjadi tanda tanya publik, Presiden Jokowi dengan tegas dan lantang mengajak masyarakat untuk melawan radikalisme.

Perbedaan perlakuan inilah yang dikhawatirkan oleh publik khususnya umat Islam bahwa diksi dan narasi radikalisme ini hanya ditujukan kepada kelompok Islam saja dan tidak untuk kelompok selain Islam seperti OPM dan kelompok lainnya. Karena seperti yang kita ketahui bersama setiap peristiwa kekerasan yang dilakukan sebagian umat Islam atau ketika umat Islam melakukan gerakan mengkritisi pemerintah langsung disebut kelompok radikal.

Hal ini sangat menyinggung dan mencederai perasaan umat Islam, karena pemerintah tidak obyektif dalam menilai dan mengartikan radikalisme. Masyarakat menilai pemerintah masih berat sebelah dan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap para pelaku kekerasan, yang berakibat adanya anggapan bahwa radikalisme adalah bagian dari ajaran Islam. Padahal kita sudah sepakat bahwa tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan radikalisme. Meskipun kita sadar tiap individu punya potensi untuk berbuat radikal tapi itu tidak serta merta dikaitkan dengan agama yang dianutnya.

Kita semua sepakat bahwasannya radikalisme merupakan sebuah tindakan yang akan menghancurkan tertib sosial yang sudah dibangun, tetapi kita tidak boleh membirakan ketika isu tersebut digunakan untuk kepentingan politik guna menghancurkan lawan politiknya atau menyudutkan agama dan keyakinan tertentu.

Artinya, jangan jadikan radikalisme ini sebagai isu murahan sebagai cara cepat untuk menghancurkan lawan-lawan politik. Lantas apa yang harus dilakukan umat Islam menyikapi isu ini? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan umat Islam khususnya para ulama dan tokoh umat, yaitu :

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya umat Islam tentang makna radikalisme yang sesungguhnya sesuai dengan pemahaman syariat. Harapannya adalah masyarakat tidak terjebak dengan pengertian radikalisme ala negara barat khususnya Amerika dan sekutunya termasuk Cina di dalamnya yang sarat kebencian terhadap Islam.

2. Mengingatkan kepada pemerintah khususnya aparat keamanan untuk bersikap obyektif dalam menilai radikalisme. Jangan berat sebelah, karena hal itu tidak akan membuat bangsa ini bersatu malah akan mengakibatkan bibit permusuhan sesama anak bangsa dan menimbulkan tindakan radikal selanjutnya. Pemerintah harus bersikap tegas dalam penegakan hukum bagi siapa saja yang jelas-jelas melanggar hukum karena apabila ini tidak dilakukan maka ini akan menjadi salah satu faktor hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Mengajak umat Islam untuk melawan kelompok manapun yang menggunakan isu radikalisme sebagai alat kepentingan politiknya dengan cara menghasut, memprovokasi dan mengarahkan masyarakat agar berbuat anarkis terhadap kelompok tertentu yang menjadi lawan atau yang mengusik kepentingan politiknya.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran berpolitik, umat Islam harus lebih kritis dalam melihat isu radikalisme. Umat Islam jangan mau dijadikan kambing hitam dalam persoalan ini. Umat harus lantang apabila isu ini hanya dijadikan isu murahan untuk membungkam sikap kritis umat Islam terhadap penguasa.

Sikap kritis terhadap pemerintah merupakan bagian dari amar makruf nahi munkar untuk selalu mengingatkan penguasa apabila para penguasa telah menyimpang dari ketentuan syariat dan konstitusi yang ada. Insya Allah, Allah akan segera hinakan para pejabat yang bermaksud jahat terhadap Islam apabila tuduhan radikalisme ini ditujukan khusus kepada Islam mengikuti apa yang menjadi arahan Amerika dan sekutunya termasuk Cina di dalamnya.

Dari Tren Hijrah Hingga Stempel Radikal | Ustadz Felix Siauw | JurnisTV

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Ustaz Felix Siauw mengatakan, fenomena hijrah di Indonesia saat ini sudah menjadi sunatullah (ketetapan Allah) yang tidak bisa dicegah oleh siapapun.

“Seandainya dengan musim ya ini memang sudah waktunya musim semi, nah kalau namanya musim semi itu orang-orang bisa melihat bunga-bunga dicabutin kalau dia nggak suka, tapi dia nggak bisa menahan musim itu untuk datang,” katanya kepada jurnalislam.com di sela sela acara Launcing Kalam Hakiki Moslem Podcast di Gedung Al Irsyad, Surakarta, Ahad (20/10/2019).

“Ada satu kata dalam bahasa jawa yang akhir akhir ini sering saya ucap yakni ‘Wes Wayahe’, jadi memang ketika kita melihat tren hijrah, orang orang kemudian berpindah haluan, ini memang sudah waktunya,” sambungnya.

Kendati demikian, Ustaz Felix berharap hijrahnya generasi muda Indoensia tidak hanya menjadi tren semata, namun bisa menjadi sebuah gerakan yang terkordinasi kemudian membentuk kekuatan yang kelak bisa membuat Islam kembali berjaya.

Berikut wawancara lengkap JurnisTV dengan Ustaz Felix Siauw.

 

ICMI Minta Menag Fokus Peningkatan Kualitas Keagamaan, Bukan Radikalisme

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie mengaku tak sepakat permintaan Presiden kepada Menteri Agama untuk fokus menangani masalah radikalisme.

“Karena sudah ada lembaga yang menanganinya. Nggak usah menteri agama (mengurusi),” kata Jimly kepada Jurnalislam.com, Kamis (24/10/2019).

Dia menegaskan pemerintah sudah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan terorisme. Salah satu tugas pencegahannya adalah deradikalisasi.

Dengan begitu, tidak tepat jika Kementerian Agama (Kemenag) ikut mengurusi masalah deradikalisasi karena masing-masing lembaga sudah punya tugas dan fungsi. Menurutnya, dalam hal pencegahan, bukan hanya lembaga dan kementerian, masyarakat pun harus ikut memerangi radikalisme.

Menurut dia, salah satu garapan Menag adalah fungsi administrasi negara terhadap keagamaan. Menag harus melayani semua agama dengan adil dan memastikan bahwa kualitas keagamaan tertanam dengan baik di masyarakat.

“Dengan begitu makin tinggi integritas dan kualitas masyarakat. Kalau bisa koruptor makin berkurang, karena fungsi agama makin baik. Jangan agama semarak, tapi koruptor semakin banyak dan penjara penuh,” ujarnya.

Jimly juga mendorong agar Menag Fachrul Razi segera beradaptasi di internal Kementerian Agama (Kemenag) dan pihak eksternal seperti ormas-ormas lintas keagamaan.

Secara administrasi, menteri agama memang mengatur semua agama agar berkembang dan penganutnya lebih berintegritas dalam bernegara dengan keyakinan agamanya masing-masing.

Baca juga:

Ini Profil Singkat Meteri Agama Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi

Tujuh Pesan Presiden Kepada Para Menteri, Pertama Jangan Korupsi

MUI Heran Mengapa Kapitalisme dan Liberalisme Tidak Dianggap Anti Pancasila

Din Minta Presiden Jokowi Hati-hati Kaitkan Radikalisme dengan Islam

Jokowi Minta Kemenag Urus Radikalisme, Din: Ahistoris dan Berlebihan

Menag Fokus Tangani Radikalisme, Muhammadiyah: Harus Terukur, Jangan Sembarangan

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berharap Jenderal (Purn) Fachrul Razi yang dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Agama (Menag) bisa melakukan tindakan terukur dalam menangani isu radikalisme.

“Harus tetap terukur. Artinya, jangan sembarangan untuk ini radikal, ini bukan radikal,” katanya melalui rilis yang diterima redaksi Jurnalislam.com, Kamis (24/10/2019).

Menurutnya, dalam konteks apa pun, baik agama maupun dalam konteks umum perlu ada pemahaman yang komprehensif agar tidak asal dalam melakukan penanganan, karena bukan hanya agama, perilaku berbangsa, perilaku sosial juga memiliki bagian-bagian yang berpotensi ekstrem dan radikal.

Oleh sebab itu, ia berharap radikalisme tidak dilekatkan pada agama, apalagi tertuju pada agama tertentu. “Beragama, bernegara, berideologi, bersosial itu juga ada kecenderungan ekstrem dan radikal yang mengarah pada kekerasan. Kita banyak contoh kejadian-kejadian di Tanah Air kita ini bahwa korban dari tindakan-tindakan yang ekstrem bukan hanya karena agama. Oleh karena itu harus terukur,” paparnya.

Agama dan institusi kegamaan, kata Haedar, harus menjadi kekuatan yang mencerdaskan, mendamaikan, memajukan, serta menyatukan. Bahkan berperan dalam membela nilai-nilai rohani dan keadaban yang baik. “Saya pikir semua agama kan begitu komitmennya,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menitipkan pesan agar Menag dapat memposisikan diri sebagai menteri untuk semua golongan. Ia mencontohkan, meski pernah memiliki latar belakang militer, Menag harus bediri untuk semua rakyat Indonesia, bukan hanya untuk golongan militer.

“Nanti kalau hanya mengurus golongannya, mengurus kepentingannya nanti malah timbul ketidakadilan,” pungkas Haedar.

Baca juga:

MUI Heran Mengapa Kapitalisme dan Liberalisme Tidak Dianggap Anti Pancasila

MUI: Kemenag Jangan Dibelokkan ke Arah Anti Radikalisme

Din Minta Presiden Jokowi Hati-hati Kaitkan Radikalisme dengan Islam

Jokowi Minta Kemenag Urus Radikalisme, Din: Ahistoris dan Berlebihan

Ini Profil Singkat Meteri Agama Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi

PBB Tak Masuk Pemerintahan, Ini Tanggapan Yusril

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Namun, Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai salah satu pihak yang mendukung pasangan nomor urut 01 itu tak mendapat jatah kursi.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya akan tetap membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin jika dibutuhkan.

Meski, ia dan partainya saat ini berada di luar kabinet.

“Saya tetap akan menjaga hubungan baik dengan pemerintah, dan berharap pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini akan sukses membawa bangsa dan negara menuju kejayaan,” ujar Yusril saat dikomfirmasi, Rabu (23/10).

Ia juga menyarankan Jokowi untuk membenahi hukum di Indonesia. Sebab, menurut dia, bangsa yang maju harus memiliki norma hukum yang adil, rasional, sistematis, dan harmoni satu sama lainnya.

“Jangan sampai terjadi tabrakan antarnorma hukum. Kepastian hukum harus terjamin dengan penegakannya yang konsisten,” ujar Yusril.

Setelah pelantikan presiden dan menteri, Yusril mengatakan, tugasnya sebagai penasihat hukum Jokowi-Ma’ruf Amin telah selesai. Kini, ia akan kembali meneruskan pekerjaannya sebagai advokat.

“Menjadi advokat adalah profesi yang selama ini saya tekuni. Karena inilah ladang tempat saya mengabdi kepada negara dan bangsa,” ujar Yusril.

Sumber: republika.co.id

MUI Heran Mengapa Kapitalisme dan Liberalisme Tidak Dianggap Anti Pancasila

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin mempertanyakan mengapa agama dikaitkan dengan radikalisme.

Termasuk kenapa tidak disuarakan radikalisme politik, di mana peserta pemilu yang menang dapat berbuat apa saja dalam bentuk otoritarianisme.

Maka itu, ia meminta narasi ini tidak terus dikembangkan.

“Saya anti radikalisme kekerasan, tapi jangan dilebih-lebihkan dan jangan tendensius mengarah pada kelompok. Kalau diberi tugas pada Kemenag, seolah-olah umat beragama yang radikal,” kata mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini.

“Yang anti pancasila jelas kita tolak, tapi tidak hanya dari yang bersifat keagamaan, banyak juga yang ingin mengembangkan isme lain. Kapitalisme dan liberalisme itu anti pancasila, kenapa itu tidak dituduh musuh nyata pancasila apalagi separatisme,” ujar Din.

MUI: Kemenag Jangan Dibelokkan ke Arah Anti Radikalisme

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin menilai pihak-pihak yang terus menyuarakan anti-radikalisme tidak paham asal-muasalnya dan ahistoris.

Ia menanggapi keinginan Presiden Jokowi untuk Kemenag agar mengurus radikalisme.

Din mengaku sangat keberatan. Jika begitu, kata Din, maka Kemenag berganti nomenklatur saja menjadi Kementerian Anti Radikalisme.

“Kementerian Agama itu membangun moralitas bangsa, mengembangkan keberagamaan ke arah yang positif-konstruktif bagi bangsa dalam menjaga kerukunan, meningkatkan kerukunan kualitas keagamaan, itu fungsinya yang sudah ada sejak kelahirannya,” kata Din kepada Jurnalislam.com di Kantor MUI, Rabu (23/10/2019).

“Jangan dibelokkan, anti-radikalisme tidak hanya radikalisme keagamaan, kenapa tidak boleh sebut radikalisme ekonomi, yang melakukan kekerasan pemodal dan menimbulkan kesenjangan, itu namanya radikalisme ekonomi,” katanya.

Baca juga:

Jokowi Minta Kemenag Urus Radikalisme, Din: Ahistoris dan Berlebihan

Narasi Radikalisme Mahfud MD yang Absurd dan Tendensius

Haedar Nasir Menilai Pernyataan Said Aqil Menjurus Ke Arah Radikalisme

Salim A Fillah: Seharusnya Pemerintah Selesaikan Akar Radikalisme Yakni Ketidakadilan

Identikan Cadar dengan Radikalisme, Sekjen MUI: ‘Itu Stigmatif Sekali’

 

BNN: NTB Darurat Narkoba

Redaktur: Mazaya

BIMA (Jurnalislam.com) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bima, melakukan pelatihan anti narkoba yang bertema Pengembangan kapasitas Dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkotika, di Hotel Sarina kota Bima, Rabu (23/10/2019).

Puluhan peserta yang terdiri Ormas Islam Dan lembaga-lembaga masyarakat, hadir dalam acara Pelatihan,

Kepala BNN Kota Bima AKBP Hurri  Nugroho mengatakan bahwa  besarnya pengguna narkoba di Indonesia semakin mendorong BNN untuk mengambil langkah dengan menggelar pelatihan dalam rangka memberikan informasi tentang bahayanya mengkonsumsi obat terlarang.

Turut hadir sebagai pembicara Andang Sutrio Nugroho Kejaksaan Negeri, ketua PKK Kab. Bima, Kepala Kominfo dan statistik.

Menurut data BNN, Masyarakat yang konsumsi narkoba di NTB, pelajar dan mahasiswa sebesar 24 %. Sementara penyalahgunaan narkotika di golongan pekerja sebesar 59 % atau lebih.

Terdapat beberapa sesi pelatihan antara lain Pelatihan Konsolin Dan cara mendekati mereka yang sudah  kecanduan narkoba bagi supaya di Rehabilitasi.

Reporter: Saad

Baca juga:

Puluhan Ribu Warga Bima Ikuti Pawai Rimpu, Hijab Syari Asli Indonesia

Muslimah Bima Peduli Kembali Salurkan Bantuan Untuk Muslim Uganda

FUI Bima Kecam Disertasi Abdul Aziz yang Halalkan Zina

Warga Bima Gelar Aksi Desak Polisi Tindak Pembawa Anjing ke Masjid

Prabowo Merapat ke Pemerintah, Gerakan #KamiOposisi Dideklarasikan

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Merapatnya sejumlah partai oposisi dalam pilpres 2019 kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menjadi salah satu latar belakang pakar hukum universitas Juanda Bogor Dr Muhammad Taufik mendeklarasikan gerakan presidium #KamiOposisi di Roemah Djoeang, Laweyan, Surakarta, Rabu (23/10/2019).

Ketua presedium #KamiOposisi Dr Taufik menyebut tata pemerintahan yang ideal selain memerlukan seperangkat aturan yang berkeadilan dan pemerintah yang amanah, juga meniscayakan diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan.

“Sikap kritis masyarakat sangat diperlukan untuk mengimbangi kewenangan besar yang melekat pada penguasa berupa kewenangan membuat aturan dan kewenangan memerintah atau membuat kebijakan. Selain dilakukan masyarakat, fungsi kontrol idealnya iuga dilakukan oleh partai-partai di parlemen,” katanya kepada wartawan.

“Namun di periode kedua Jokowi sebagai presiden, hampir semua partai melebur dalam koaIisi pemerintahan. Seolah tidak ada yang rela kehilangan “kue kekuasaan”. Kondisi politik yang demikian membuat rakyat harus berdiri sendiri, meniadi oposisi, berhadap hadapan dengan elit kekuasaan,” imbuhnya.

Menjadi oposisi, katanya, berarti mengemban tugas sebagai penyeimbang kekuasaan, mengoreksi setiap produk legislasi dan kebiiakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat.

“Oposisi berarti pula meneruskan perjuangan para pahlawan yang bercita cita Negara Indonesia meniadi Negara makmur, adil dan sejahtera. Inilah hakikat meniadi oposisi, yang hari ini ditelantarkan oleh partai-partai pemburu kue kekuasaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr. Taufik juga menjelaskan bahwa gerakan rakyat #KamiOposisi tidak dipungkiri merupakan sebuah perlawanan atas merapatnya Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi simbol periuangan rakyat dan ulama’.

“Dukungan rakyat kepada Prabowo semasa Pilpres 2019 tidak lepas dari rekomendasi yang dihasilkan oleh ljtima’ Ulama l-lll. Namun, merapatnya Prabowo merupakan akhir dari dukungan rakyat sebagaimana pula diserukan oleh ulama PA 212,” ujarnya.

Kehadiran gerakan #KamiOposisi sangat diperlukan mengingat pemerintahan Joko Widodo selama periode pertama bisa dibilang gagal di semua bidang.

“Dalam bidang hukum, pemerintah memperihatkan praktek disparitas pidana yang bertolakbelakang dengan keadilan. Di bidang ekonomi pemerintah gagal mewujudkan pemerataan ekonomi,” paparnya

Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) begitu dilecehkan dengan pembungkaman dan tindakan represif aparat terhadap para demonstran, bahkan hingga jatuh korban jiwa.

Fakta fakta di atas merupakan rasionalitas munculnya gerakan #KamiOposisi yang dengan tegas menolak mendukung pemerintahan yang gagal dan abai terhadap perlindungan HAM.

“Sekalipun harus berdiri sendiri, rakyat akan tetap menggaungkan gerakan #KamiOposisi. Karena hidup merdeka mahal harganya, dan hanya akan diperjuangkan oleh orang orang yang berani melawan akumulasi kekuasaan pada kelompok otoriter,” pungkasnya.

Baca juga:

Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?

Sepiring Berdua Berbagi Kue Kuasa

16 Orang Parpol di Kabinet Jokowi, PDIP Terbanyak

Tinggal Rakyatlah Oposisi Sesungguhnya

Tolak Undangan ke Istana, PKS: Kami Tetap Oposisi

Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?

Redaktur: Mazaya

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

(Jurnalislam.com)–Prabowo resmi jadi menhan. Dilantik Jokowi di tangga istana. Beserta seluruh kabinet Jokowi, Prabowo duduk di anak tangga itu. Jokowi-Ma’ruf tetap duduk di atas.

Beda keadaannya ketika Prabowo mengendorse sekaligus bohir Jokowi saat nyagub DKI. Telunjuk Prabowo berwibawa. Nasib berubah ketika di 2014 Jokowi jadi rival Prabowo di pilpres. Posisi jadi sejajar. Terutama di dalam debat capres, satu sama lain adu program, argumen bahkan saling menjatuhkan lawan. Namanya juga debat.

2019, posisi masih sama. Keduanya jadi capres. Satu level. Hanya saja, Jokowi incumbent, dan Prabowo mantan calon yang kalah. Dan hasil pilpres, Prabowo kalah lagi oleh orang yang sama. Dalam politik, apakah setiap tanding ulang hasilnya selalu sama? mungkin iya.

Setelah kalah, Prabowo merapat. Diminta merapat, kata timnya. Oke lah. Itu sama saja. Prabowo diberi hadiah menteri. Sejak saat itu, telunjuk Jokowi yang berlaku. Prabowo jadi anak buah Jokowi. Gak serius, bisa saya berhentikan di tengah jalan, kata Jokowi. Kalimat ini berlaku dan juga ditujukan kepada Prabowo.

Demi untuk negara, kami akan jalankan. Begitu “kira-kira” jawaban Prabowo jika dikonfirmasi. Apalagi anggaran Kemenhan luar biasa besar. 127 triliun rupiah. Nyaris tak tersentuh BPK dan KPK. Karena berkaitan dengan alutista. Sama tak tersentuhnya dengan anggaran Badan Intelijen Negara (BIN).

Bergairah bukan? Meski demikian, di luar istana Prabowo dapat bullian dan hujatan dari berbagai pihak. Tak hanya dari pendukungnya, tapi juga dari para pendukung Jokowi. Kemarin gebrak meja, kok sekarang jadi… Itulah diantara komentar miring terhadap Prabowo.

Bagi mayoritas para pendukung, Prabowo dianggap berhianat. Untuk menghadapi ini, tim Prabowo intens menulis artikel, bikin video dan juga meme. Intinya menjelaskan dan mengklarifikasi kenapa Prabowo “ngotot” ingin jadi menhan. Tapi, nampaknya dari semua klarifikasi tim media dan buzzer Prabowo tak cukup menjelaskan secara gamblang apa alasan riil dibalik langkah politiknya itu. Meski menuduh para pendukung yang tak setuju sebagai orang-orang baperan, emosional, gak tahu high politik, terprovokasi oleh pihak ketiga. Kalau kita identifikasi orang perorang yang mengklarifikasi itu adalah orang-orang dekat Prabowo. Ada orang lain, tapi publik tahu siapa dia dan bekerja untuk siapa. Maksudnya? Tim buzzer punya dinamikanya sendiri.

Apa betul para pendukung Prabowo itu baper dan emosional? Sebagian mungkin betul. Tak bisa dipungkiri. Seorang istri yang tahu suaminya selingkuh, pasti marah. Baper? Iya. Tapi, istri yang tak marah ketika melihat suaminya selingkuh, pasti sudah tak waras akalnya. Paham?

Politik itu tidak hitam putih. Jangan dianalogikan seperti suami istri, katanya. Hitam-putih itu standar nilai. Jika standar nilai itu tak lagi ada dalam dunia politik, maka rusaklah jagat Indonesia ini.

Mari kita baca seutuhnya langkah Prabowo ini dengan menggunakan standar nilai. Pertama, dari sisi etika. Kalah, lalu gabung ke “musuh politik” meninggalkan teman, anak buah dan jutaan para pendukungnya. Ini tentu tidak etis. Tak mengajarkan kepada anak bangsa bagaimana berpolitik yang elegan dan bermartabat.

Anak buah dan pendukung mesti patuh pada Prabowo dong… Kilahnya. Ajak bicara tidak, musyawarah juga gak, suruh patuh. Patuh dari Hongkong? Tanya para pendukung.

Hidayat Nurwahid, mitra Prabowo dari PKS menanyakan: kalau akhirnya berkoalisi dan jadi menteri, buat apa kemarin nyapres? Tifatul Sembiring juga nge-tweet: “aku kira singa, tak tahunya kucing peliharaan”. Tajam banget sindirinya. Artinya, politik gak punya pakem.

Kedua, soal komitmen. Seseorang dianggap punya komitmen jika satu ucapan dengan perbuatan. Dan yang gak kalah penting adalah setia kawan. PKS yang lima tahun bermitra dan setia menemaninya dalam kekalahan pilpres 2014 ditinggalkan begitu saja. Dijanjikan jadi cawapres 2019, gak dipenuhi. Sudah gak jadi cawapres, ditinggalin lagi. Denger-denger jatah Cawagub DKI juga mau diambil lagi. Nasibmu oh PKS. Mungkin gak cermat cari teman.

Belum lagi para ulama, purnawirawan jenderal dan emak-emak yang telah banyak berkorban di saat-saat perjuangan. Kalian gak paham, karena informasi yang terbatas. Entar kalian akan ngerti, katanya. Banyak PHP, kata HRS. Siapa HRS? Ah, pakai nanya lagi.

Ketiga, soal demokrasi. Jika yang kalah saja akhirnya gabung dan ikut koalisi, bagaimana check and balances? Demokrasi membutuhkan hadirnya pihak yang bersedia di luar pemerintahan dan mengambil peran pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah. Prabowo tahu bagaimana nasib pers, dunia akademik dan mimbar rakyat sekarang. Mati suri. Dibutuhkan kekuatan lain yang bisa menjadi penyeimbang pemerintah agar tidak berjalan ke arah otoritarianisme.

Apa yang dilakukan Prabowo saat ini akan berpotensi merusak cara berpikir partai, terutama rakyat. Pilpres akan dianggap tak lebih dari sebuah dagelan dan pesta. Rakyat akan berpikir buat apa dukung si A atau si B, kalau keduanya tak beda identitas, karakter dan ideologinya. Habis pilpres nanti juga akan gabung dalam satu koalisi. Yang menang jadi presiden, yang kalah jadi menteri. Lalu, buat apa ikut milih. Buat apa ada pilpres kalau akhirnya makan sepiring berdua?

Tapi kalau milih dapat uang, boleh deh. Akhirnya, rakyat bertransaksi ala kapitalis. Berlomba untuk memanfaatkan para capres demi pendapatan tambahan. Saatnya pesta. Bukan pesta demokrasi, tapi pesta rizki.

Keempat, soal konsolidasi politik jangka panjang. 10 tahun PDIP jadi oposisi. Pemilu 2014 dan 2019 jadi top skor. Sebagai partai di luar pemerintahan periode 2004-2014, PDIP melakukan konsolidasi secara serius dan sungguh-sungguh. Hasilnya, PDIP kuat untuk saat ini. Mengapa Prabowo tidak sabar? Apakah karena merasa sudah tua? Tidakkah apa yang diperjuangkan para pahlawan itu akan diwarisi oleh generasi bangsa di masa depan.

Yang pasti, Prabowo dan Gerindra sedang dalam ujian yang berat. Ujian ini “mungkin” bisa dilewatinya jika Prabowo mampu bekerja secara cemerlang sebagai Menhan. Tidak saja sukses, tapi menonjol prestasinya. Jika prestasi yang ditunjukkan Prabowo sebagai Menhan betul-betul wow, mungkin ada konstituen yang masih mau mengapresiasi. Disamping harus menunjukkan kontribusinya kepada para mantan pendukung. Ingat, para mantan.

Tapi jika prestasi Prabowo biasa-biasa saja, kelar! Apalagi kalau Prabowo diberhentikan di tengah jalan. Nasib Prabowo akan sungguh mengenaskan. Tak ada yang menjamin kalau Prabowo akan dipertahankan hingga lima tahun kedepan. Sebab, takdirnya sudah ada di genggaman Jokowi.

Jakarta, 24/10/2019