Penulis: Mazaya

Lembaga Adat Melayu Keberatan GP Ansor Sebarkan Paham Islam Nusantara

Redaktur: Mazaya

RIAU (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (Ketum DPH LAMR) Datuk Seri Syahril Abu Bakar  menyayangkan kegiatan Kirab Satu Negeri, Zikir Kebangsaan yang dihelat GP Ansor.

“Berbagai komponen masyarakat Riau mempertanyakan sekaligus menolak kegiatan hal itu kepada saya sebagai Ketum DPH LAMR. Aspirasi disampaikan tidak saja melalui telepon, tetapi juga media sosial,” kata Syahril lansir harianriau.co.

Menurutnya, sikap mempertanyakan sekaligus menolak kegiatan tersebut dilatarbelakangi berbagai sebab di antaranya, GP Ansor di berbagai tempat, menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad (UAS), yang jelas-jelas ulama berasal dari Riau dan memegang gelar adat Datuk Seri Setia Ulama Negara.

Selain itu, kata Syahril, ada juga masyarakat yang menolak kegiatan itu karena dianggap menyebarkan paham Islam Nusantara, padahal masyarakat Melayu Riau tidak berada pada posisi itu.

“Misalnya soal zikir, berzikir sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, bukan dengan embel-embel kebangsaan yakni zikir kebangsaan sebagaimana yang hendak dibuat Panitia,” katanya.

Selain itu, poster acara juga menjadi sorotan karenadilatarbelakangi foto Istana Siak dan Bupati Siak, Syamsuar. Poster itu menunjukkan seolah-olah pihak yang berkaitan dengan Istana Siak yakni masyarakat dalam pengaruh Kerajaan Siak pada sebagian Provinsi Riau, sebagian lagi di Sumatera Utara, Aceh, dan Kalimantan Barat mendukung acara tersebut.

“Jadi, memang perlu panitia menjelaskan maksud mereka yang sebenarnya. Perlu juga mereka menjelaskan sikap kepada UAS dan bagaimana UAS juga bisa dengan lancar melaksanakan tugasnya sebagai da’i terutama berhubungan dengan GP Ansor di berbagai daerah,” pungkas Syahril, seraya menyebut, keberatan pada istilah dan foto Istana Siak, sepatutnya juga amat diperhatikan panitia.

sumber: harianriau

Wakaf untuk Pembangunan Negara?

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mengubah paradigma masyarakat terkait penggunaan dana wakaf untuk pembangunan negara masih menjadi salah satu tantangan. Ada masalah kepercayaan yang muncul terkait pengelolaannya oleh pemerintah.

Wakaf merupakan instrumen yang lekat dengan sisi religius sehingga penggunaannya untuk membantu negara dinilai masih banyak dipertanyakan. Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia, Rifki Ismal mengatakan hal ini juga menjadi pembahasan.

Terkait bagaimana produk waqf linked sukuk dapat diterima oleh masyarakat, ia mengatakan keuangan syariah memiliki ranah yang sangat luas. Tidak hanya dari sisi perbankan syariah saja tapi juga instrumen keuangan lain yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan.

Keuangan syariah punya potensi besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Sehingga jika segala upaya dioptimalkan, maka keuangan syariah dapat menjadi pondasi kokoh yang ikut dalam kemajuan negeri.

Rifki mengatakan sukuk yang berasal dari dana wakaf akan digunakan salah satunya untuk membangun kembali Lombok pascabencana. Wakaf tunai ini akan dibelikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang merupakan instrumen keuangan yang sudah jelas secara hukum negara maupun syariah.

“SBSN ini transaksinya sudah jelas pasar modal syariah, ada fatwanya, jalur-jalurnya sudah jelas, banyak entitas syariah terlibat, seperti perbankan syariah hingga lembaga amil zakat, Badan Wakaf Indonesia juga punya peran besar,” kata dia usai The 1st International Conference on Islamic Economics, Business and Finance di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (18/9) lansir Republika.co.id.

Masyarakat diminta tidak perlu khawatir pada pengelolaannya. Dana beserta imbal hasil SBSN pun akan dikembalikan atau diberikan pada lembaga amil zakat untuk digunakan sebagaimana biasanya dalam tujuan sosial.

Selain itu dari sisi religius, investasi pada wakaf dianggap akan mendapatkan pahala yang tak pernah putus sebagaimana sedekah. Hasil dari pengelolaannya akan bermanfaat hingga di masa depan. Rifki mengatakan saat ini sudah ada pihak asing yang tertarik pada konsep waqf linked sukuk.

“Pihak luar banyak yang tertarik, kita sudah menjelaskan ke lembaga internasional, banyak yang mau, baik pada konsep maupun untuk memberikan dana wakafnya,” kata dia.

Wakaf yang terhubung dengan sukuk merupakan inovasi terbaru hasil kolaborasi Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia, Badan Wakaf Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Wakaf tunai akan dibelikan Surat Berharga Syariah Negara untuk membantu pembangunan negara.

sumber: republika

GP Ansor ‘Curhat’ Minta Tolong Dipertemukan dengan UAS

Redaktur: Mazaya

RIAU (Jurnalislam.com) – Ketua GP Ansor Riau Purwaji mendatangi Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan ‘curhat’ karena mendapat penolakan di mana-mana.

Dalam pertemuan itu, Ketua GP Ansor Riau Purwaji meminta agar LAMR dapat memfasilitasi pertemuan mereka dengan Ustaz Somad.

Ya itu nantilah akan kita bicarakan dulu dengan para datuk-datuk disini,” bebernya.

Ia menceritakan bahwa pihaknya sejak awal sudah menginisiasi adanya proses mediasi atautabayyun atas kejadian perkusi UAS di pulau Jawa. Purwaji menyebut ada kesalahpahaman dalam hal ini.

“Ada kesalahpahaman anak GP Ansor mungkin menerima informasi salah, sehingga kemudian menyampaikan kritik-kritik kepada polisi untuk melakukan pengawasan dan sebagainya (terhadap kegiatan dakwah UAS). Karena itu salah satu cara untuk klarifikasi persoalan itu harus bertemu,” kata Purwaji yang mengenakan baju batik.

Dia percaya ketika bertemu umat muslim dengan umat muslim adanya tabayyun, maka semua persoalan akan selesai.

Karenanya, Purwaji di hadapan Ketua DPH LAMR Riau Datuk Seri Syahril Abu Bakar, dan datuk-datuk LAMR lainnya, memohon bantuan LAMR untuk memfasilitasi Ketua Umum GP Ansor bisa bertemu langsung dengan UAS untuk mempererat silaturahmi.

“Kami (GP Ansor) yang akan sowan ke Ustad Abdul Somad,” pungkasnya.

sumber : jawapos

Ditolak di Mana-mana, Lembaga Adat Melayu Minta GP Ansor Introspeksi

Redaktur: Mazaya

Buntut penolakan Ketua GP Ansor Riau, Anggota Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)  Datuk Seri Niaga Budi Febriadi mengatakan, tujuan kedatangan Ketua GP Ansor Riau ke LAMR untuk tabayun karena Ansor merasa ditolak dimana-mana.

“Tadi datuk menyampaikan kepada GP Ansor Riau bahwa GP Ansor juga harus introspeksi diri ke dalam. Karena penolakan Ketua GP Umum Ansor ini terjadi disebabkan preseden yang didahului GP Ansor di pulau Jawa yang melakukan penolakan terhadap UAS dengan tuduhan bahwa UAS makar dan HTI,” kata dia.

Hal itu katanya, tentu menyakiti perasaan umat Islam. Sebab UAS saat ini merupakan tuan guru besar dan diakui oleh semua kerajaan Melayu di Asia Tenggara.

“Jadi wajar saja ketika umat bergerak dan bereaksi kepada GP Ansor. Karena GP Ansor lah terlebih dahulu yang melakukan,” ujarnya.

Budi berharap, dengan adanya insiden penolakan tersebut maka GP Ansor dapat memberikan penjelasan kepada anggotanya sendiri.

“Kalau sudah setia negara itu sudah selesai. Tidak ada lagi tuduhan makar dan sebagainya yang disampaikan kepada UAS,” tegasnya.

sumber: jawapos

Disebut Tukang Persekusi Ulama, Yaqut Cholil Dilarang Menginjakkan Kaki di Riau

Redaktur: Mazaya

RIAU (Jurnalislam.com)–Sejumlah organisasi masyarakat di Riau, menolak kedatangan Ketua GP Ansor Yaqut Cholil ke bumi lancang kuning. Penolakan tersebut dipicu dugaan persekusi terhadap Ustad Abdul Somad (UAS) di beberapa kota di Pulau Jawa.

Penolakan Yaqut Cholil tersebut ditunjukkan dengan memasang spanduk bertuliskan ‘Tolak Yaqut Aktor Persekusi Ulama, Jangan Pijakkan Kakimu di Bumi Melayu‘. Kemudian terdapat foto Yaqut dengan tulisan ‘Yaqud Cholil Qoumas Ditolak‘.

Spanduk itu tampak terpasang di pagar Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau. Sudah beberapa hari spanduk itu terpasang di sana. Rencananya, Yaqut akan menghadiri acara Kirab Satu Negeri Zikir Satu Bangsa. Acara itu akan digelar di Kabupaten Siak, Riau pada Sabtu (22/9) nanti.

Selain pemasangan spanduk, penolakan juga dilakukan secara langsung oleh berbagai ormas. Mereka mendatangi kantor LAMR, Rabu (19/9). Di sini, mereka meneriaki Ketua GP Ansor Riau Purwaji yang datang ke kantor adat tertinggi di Riau pada Rabu sore. “Usir Purwaji,” teriak massa.

Sebelumnya, di Langkat Sumatera Utara, warga pun membubarkan acara Kirab Satu Negeri GP Ansor. Massa Langkat membubarkan acara dan menolak kehadiran GP Ansor karena diduga menyebarkan ajaran Islam Nusantara.

sumber: jawapos

Buntut Intimidasi UAS, Ketua GP Ansor Riau Diusir Saat Bertemu Lembaga Adat Melayu

Redaktur: Mazaya

RIAU(Jurnalislam.com)–Kedatangan Ketua GP Ansor Riau, Purwaji untuk melakukan tabayun langsung ke LAM Riau, mendapatkan penolakan dari masyarakat Melayu Riau.

Salah satu masyarakat yang menolak kehadiran dari Ketua GP Ansor ini mengatakan, aksi yang mereka lakukan itu merupakan klimaks dari aksi keji yang dilakukan oleh GP Ansor terhadap ulama mereka, Ustad Abdul Somad (UAS).

Bahkan tidak hanya UAS, GP Ansor juga melakukan hal serupa terhadap Ustad Felix Xiauw sampai Ustad Khalid Basalamah.

“Ini merupakan puncak dari apa yang mereka lakukan. Si Yaqut (Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil) itu memang harus diberi pelajaran,” kata Ketua Advokat Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan (GMMK), Bambang Rumnan Rabu, 19 September 2018 lansir Riauonline.co.id.

Tambahnya, penolakam terhadap ketua GP Ansor Riau itu menurutnya juga buntut dari penghinaan seorang ulama Melayu yang merupakan panutan dari bangsa Melayu-Melayu lainnya hingga ke Asia Tenggara.

“Secara etika dan sangat mendasar bahwa UAS sebagai tokoh ulama yang kami hormati telah dipersekusi oleh mereka. Itu bukan sekali atau dua kali,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Riau, Purwaji mengatakan bahwa dirinya memahami reaksi yang timbul akibat penolakan UAS di beberapa wilayah di Pulau Jawa.

Bahkan Purwaji dengan lantang mengatakan tujuannya ke lembaga adat untuk meluruskan kesalah pahaman yang terjadi antara masyarakat Melayu dengan GP Ansor.

“Kami memahami apa yang menjadi reaksi. Apa yang bengkok akan kita luruskan bersama. Dengan UAS pun sudah kami sampaikan permohonan untuk bertemu untuk mencari solusinya,” jelasnya.

sumber: riauonline

 

Diduga Sebarkan Islam Nusantara, Acara GP Ansor Tanjungpura Dibubarkan Warga

Redaktur: Mazaya

LANGKAT  (Jurnlaislam.com)– Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Langkat Sumatera Utara  menggelar rangkaian Kirab Satu Negeri,  di Gedung Nasional Tanjung Pura, tepatnya di Jalan Merdeka Tanjung Pura, Rabu (19/9/2018).

Namun, sebelum acara dimulai, sekelompok warga datang membubarkan acara tersebut. “Tidak ada Islam Nusantara, dan tidak ada GP Ansor di Langkat. Ustad Abdul Somad udah di usir oleh mereka, kami pun akan mengusir mereka,” ucap warga, lansir Riauone.

Suasana semakin memanas setelah salah seorang perwakilan GP Ansor mulai bicara dan mengatakan niat menggelar acara. Namun, sebelum selesai bicara, massa yang sudah terpancing emosi langsung memotong pembicaraan itu.

“Tetap bubarkan. Kami tidak mau ada acara di tempat ini. Orang Langkat tidak mengenal Islam Nusantara,” ucap pengunjuk rasa.

Massa yang tidak terima dengan kehadiran GP Ansor di Langkat, terus berteriak dan mengusir peserta yang hadir. Aparat kepolisian yang dilibatkan untuk menjaga keamanan juga sempat kewalahan menjaga aksi warga.

Sempat diupayakan untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, rombongan Banser GP Ansor diarahkan memasuki Masjid Ajizi Tanjungpura.  Lagi-lagi masa memaksa masuk ke halaman masjid.

Sempat terjadi kericuhan. Antara kedua belah pihak saling tolak menolak pintu pagar masjid. Kericuhan dapat diredam. Masa meminta rombongan GP Ansor untuk membuka atribut kalau masuk ke masjid.

Pihak kepolisian yang disiagakan menjaga kemanan sempat kewalahan. Acara yang digagas GP Ansor Langkat ini akhirnya tidak dapat diselenggarakan dengan alasan keamanan. Undangan yang hadir berangsur pulang dengan pengamanan polisi.

Ketua MUI Langkat M Mahfud yang ikut memediasi mengatakan, berdasarkan permintaan masyarakat, banyak menolak acara GP Ansor itu. Sehingga pihaknya memberikan solusi untuk mempending kegiatan tersebut.

Sumber: riauone

Tanggapi Ijtima Ulama, Kiai Ma’ruf : Itukan Ulamanya Sono, Nggak Masalah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kiai Ma’ruf Amin turut menanggapi Ijtima’ Ulama jilid 2 yang digelar di Hotel Gran Cempaka beberapa waktu lalu. Menurutnya tidak ada masalah dengan Ijtima’ Ulama yang memberikan dukungan kepada lawan politiknya di Pilpres mendatang.

“Ya itukan ulamanya sono. Gak ada masalah,” katanya saat ditemui di gedung Kominfo pada Selasa (18/9/2018).

Ma’ruf Amin juga mengatakan, sebelumnya juga ada ratusan Ulama dari berbagai peesantren di berbagai daerah yang telah bersepakat dan komitmen untuk mendukung dirinya dan Jokowi di Pilpres mendatang.

“Itu sebelumnya ada yang namanya Ittifaq IUama. Ulama’nya ulama pesantren. Ya ngedukung pak Jokowi,” pungkasnya.

“Ada 400 ulama dari seluruh pesantren, ada banten, ada Jawa Timur. Jadi saya kira ya masing-masing saja,” tuturnya.

Seperti diketahui, Ijtima’ Ulama jilid 2 yang digelar pada 16 September lalu menghadirkan sejumlah Ulama dari berbagai daerah. Pertemuan mereka menghasilkan pakta integritas yang disepakati oleh pihak ulama dan partai koalisi pendukung Capres Prabowo Subianto.

KH Ma’ruf Amin: Boleh Vaksin MR Jika Memang Darurat dan Berbahaya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum non aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Ma’ruf Amin menyatakan saat membicarakan persoalan vaksin MR (Measles Rubella), ada dua hal penting dari sisi MUI.

Pertama, hukum imunisasi. Kedua, kehalalan dari vaksin itu sendiri. Menurutnya, terkait masalah vaksin, MUI sudah mengeluarkan fatwa pada tahun 2016.

Fatwa tersebut sudah diputuskan bahwa melakukan imunisasi yang mengancam, menimbulkan penyakit, kecacatan yang berkelanjutan, maka bukan hanya boleh (digunakan), bahkan wajib.

“Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rubella ini sangat berbahaya. Kalau bahaya itu diyakini, kalau bahasa ulama, artinya memang bahaya, maka dibolehkan,” jelas KH Ma’ruf Amin.

Ia menjadi pemateri dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Jalan Panjang Fatwa MUI Vaksin MR” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Tadi, lanjutnya, sudah disebutkan dan ditunjukan langsung contohnya. Ini sangat bahaya. “Kalau generasi muda Indonesia akan seperti itu, kita akan menjadi bangsa yang lemah. Akan kalah berkompetisi dengan bangsa yang lain,” ulas Ma’ruf Amin.

Sayangnya, lanjut Kiai Ma’rif, Kementerian Kesehatan tidak meminta fatwa langsung tentang vaksinnya. Baru prosesnya dilakukan pada tahun 2018. Yakni, lahir Fatwa MUI No. 33 tentang penggunaan vaksin Rubella.

“Selama dua tahun itu, 2016-2018, tidak ada fatwa tentang kehalalan. Apakah vaksinya itu halal atau tidak. Baru tahun 2018 kita keluarkan kehalalannya. Karena darurat, belum ada penggantinya. Hukumnya, ada kebolehan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang, jika darurat, diperbolehkan,” ungkap Ma’ruf Amin.

Karena itu, Kiai Ma’ruf Amin menekankan, bahwa pihaknya sangat prihatin terhadap capaian imunisasi vaksin MR ini yang hinga saat ini baru mencapai 48 persen.

“Karena itu, harus ada upaya-upaya maksimal melibatkan semua pihak. Kami, MUI sudah mengeluarkan dua fatwa dan kami siap mensukseskan Vaksin Rubella ini,” pungkas Ma’ruf Amin.

BI : Sektor Syariah Tekan Defisit Transaksi Berjalan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dinilai menjadi salah satu solusi untuk memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan saat ini dan di masa depan.

Tak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, sektor syariah juga dapat menekan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan, sebagai bentuk dukungan nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, BI telah mengembangkan cetak biru strategi.

Cetak Biru ekonomi dan keuangan syariah tersebut kemudian dirumuskan dalam tiga pilar strategis utama.

Pertama, pemberdayaan dan penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai halal. hal itu, dicapai melalui penguatan rantai nilai halal dengan mengembangkan ekosistem dari berbagai tingkat bisnis syariah, termasuk pesantren, UKM, dan perusahaan dalam rantai hubungan bisnis untuk memperkuat struktur ekonomi yang inklusif.

“Program ini dilaksanakan di empat sektor utama, yaitu industri makanan halal dan halal, sektor pariwisata halal, sektor pertanian dan sektor energi terbarukan,” kata Dody di Hotel Ritz Carlton, Selasa (18/9/2018).

Kedua, pendalaman pasar keuangan syariah untuk mendukung pembiayaan syariah. BI mendukung distribusi pembiayaan syariah untuk pengembangan rantai nilai halal melalui pendalaman pasar keuangan syariah untuk meningkatkan efisiensi manajemen likuiditas pasar keuangan syariah.

ketiga, memperkuat penelitian, penilaian dan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan literasi publik mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

Ia melanjutkan, untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah secara global dan nasional, diperlukan peran aktif semua pihak, baik pembuat kebijakan, pelaku ekonomi maupun dunia pendidikan.

“BI senantiasa mendorong koordinasi langkah-langkah untuk mensinergikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” tambahnya.

Sumber: kontan.co.id