Penulis: Mazaya

Industri Wisata Halal Butuh Kepastian PP JPH

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Pelaku industri wisata halal Indonesia membutuhkan kepastian dalam proses legalisasi produk halal di Indonesia.

Itu akan diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal atau PP JPH.

Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) menyatakan, keberadaan PP JPH akan berdampak langsung pada naik turunnya jumlah kunjungan wisatawan Muslim ke Indonesia.

Ketua PPHI, Riyanto Sofyan, mengatakan, sejauh ini pemerintah baru memiliki Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014.

Dengan akan diterapkannya PP JPH sebagai pelengkap regulasi, Indonesia diyakni dapat meningkatkan porsi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Muslim menjadi 35 persen dari total kunjungan wisman.

Tahun lalu, dari jumlah keseluruhan kunjungan wisman sebesar 15,8 juta orang.

Itu adalah wisatawan Muslim yang menyasar destinasi halal di Indonesia sebanyak 3 juta orang atau menempati porsi sekitar 21 persen.

Pada 2019 ini, minimal Indonesia bisa menaikkan jumlah kunjungan wisman muslim menjadi 5 juta dari target total 20 juta kunjungan atau sekitar 25 persen.

“Tahun ini seharusnya UU JPH sudah berlaku secara penuh, maka seharusnya kita bisa dapat porsi yang lebih besar dari target 25 persen tahun ini. Masak kita kalah dengan Jepang yang serius dengan wisata halal,” kata Riyanto di Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin (8/4).

Riyanto mengaku, sebelum PP JPH disahkan oleh presiden, tidak ada masalah yang serius karena proses sertifikasi produk halal bisa dilakukan melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Dewan Syariah Nasional.

Hal itu sebagai solusi selama masa transisi sebelum PP JPH disahkan presiden.

Namun, yang menjadi keuntungan tersendiri jika PP JPH diterbitkan ialah kemudahan para pelaku usaha di sektor wisata halal dalam melakukan sertifikasi.

Sebab, walau bagaimanapun, sertifikat halal menjadi legalitas utama untuk bisa diakui sebagai wisata menerapkan standar dan prinsip syariat.

“Nanti juga akan ada Lembaga Pemeriksa Halal dan auditor. Jadi diharapkan lebih banyak channel dan segala sesuai bisa teratasi dengan baik,” ujarnya.

sumber : republika.co.id

 

Jelang Hari Pencoblosan, Ini Tiga Pesan Ustaz Bachtiar Nasir

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Pimpinan Ar-Rahman Qur’an Learning (AQL) Islamic Center ustaz Bachtiar Nasir mengatakan, ada 3 hal yang harus dilakukan umat Islam untuk meraih kemenangan dalam gelaran Pilpres dan Pileg 17 April mendatang.

Menurut UBN, yang pertama umat Islam harus meyakini bahwa kekuasaan akan diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

“Kita harus memperkuat akidah kita tentang kekuasaan bahwa, Allah pemilik kekuasaan langit dan bumi,” katanya kepada Jurniscom usai menghadiri Musyawarah Ulama dan Tokoh Nasional di Hotel Lorin, Dwangsa, Solo, beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, kata UBN tentu saja mendekatkan diri dalam bentuk doa dan dzikir ketaatan dan yang ketiga adalah berikhtiar dan beramal sholeh.

“Ikhtiarnya adalah sudah mau menentukan pilihannya yang sesuai dengan arahan para ulama yang ada di itjima ulama,” ujarnya.

“Kemudian harus ada pengorbanan dan kerja keras, kerja keras itu membantu mensosialisasikan pilihannya , kemudian berkorban, jadi jangan sampai justru meminta uang politik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, UBN berpesan agar umat Islam mau mengorbankan, harta, tenaga dan pikiran untuk mengawal jalannya pemilu nanti agar terhindar dari kecurangan.

“Kita umat harus berjuang memberikan dana terbaik yang kita punya, pengorbanan terbaik yang kita punya dan kalau perlu kita, bawa makanan sendiri ketika berada di TPS,” katanya.

“Nah setelah itu mengawal kota TPS daari kecamatan sampai KPUD, KPU, setelah itu kita serahkan kepada Allah Subahanahu Wata’ala,” tandas UBN.

Habib Rizieq Ungkap 10 Alasan Mengapa Warga Antusias Dukung Prabowo -Sandi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyampaikan sejumlah alasan mengapa calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno disambut oleh banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Habib Rizieq menyebut ada sepuluh alasan.

“Satu, karena Prabowo-Sandi adalah capres cawapres hasil Ijtima Ulama, alhamdulilah. Kedua, karena Prabowo-Sandi setia kepada pancasila dan UUD 1945 yang sejati untuk membela agama dan negara,” kata Habib Rizieq dalam orasinya yang ditayangkan di layar Stadion Gelora Bung Karno pada kampanye terbuka, Ahad (7/4).

Ketiga, Habib Rizieq mengatakan Prabowo-Sandi telah menandatangani pakta integritas di hadapan para habaib dan ulama yang hadir di Ijtima Ulama. Alasan keempat, Prabowo-Sandiaga dianggap mencintai dan menghormati para ulama serta menolak dan menentang kriminalisasi terhadap ulama.

“Kelima karena prabowo sandi tidak memusuhi agama Islam maupun agama lainnya. Keenam, karena Prabowo-Sandi berakal sehat sehingga tidak memaksa orang gila untuk memilih dan juga tidak pernah mengadu domba antaranak bangsa. Yang ketujuh karena Prabowo-Sandi tidak pernah bohongi rakyat apalagi menyakitinya,” jelasnya.

Kedelapan, Habib Rizieq melanjutkan, Prabowo-Sandiaga dinilai tidak melindungi PKI dan orang-orang yang berpaham liberal. Selain itu Prabowo-Sandiaga juga dianggap tidak melindungi aliran sesat dan maksiat.

Kemudian yang kesembilan, Prabowo-Sandiaga dianggap sebagai pribadi yang jujur dan tidak curang di dalam pemilu dan tidak melakukan intimidasi terhadap siapapun dalam memilih, serta tidak melakukan black campaign terhadap lawan politiknya.

“Dan kesepuluh karena Prabowo Sandiaga membawa perubahan Indonesia yang lebih baik. Alhamdulilah, alhamdulilah, alhamdulilah,” tuturnya.

Ia menganggap kemenangan Prabowo-Sandiaga telah ada di depan mata. Alasan-alasan tersebuit merupakan indikasi kemenangan tidak akan pernah bisa dikalahkan kecuali jika dicurangi.

“Mari kita jadikan kecurangan sebagai musuh bersama, sebab kecurangan adalah musuh agama bangsa dan musuh negara. Mari ciptakan pemilu yang jujur dan adil,” ajaknya.

sumber : republika.co.id

 

Sandiaga Uno Terharu Ratusan Ribu hingga 1 Juta Orang Hadiri Kampanye Akbar

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno sangat terharu akan banyaknya pendukung yang hadir dalam kampanye akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari ini, Minggu (7/4). Para pendukung hadir sejak dini hari, bahkan salat Subuh bersama.

“Lautan manusia pagi ini, saya haru biru, sudah hadir lebih dari satu juta yang ke GBK,” kata Sandi saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan tersebut.

Ia berharap kehadiran umat yang membeludak itu bisa mengantarkan kemenangannya bersama Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto.

“Pagi ini puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin satu juta kumpul di sini, insyaallah kemenangan ini semakin dekat, kita percaya dengan Bapak Prabowo, kita wujudkan mimpi tersebut, kita wujudkan masyarakat adil dan makmur,” ujar sandi.

“Insyaallah kita hadirkan Indonesia menang, Indonesia adil makmur,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sandi juga bercerita soal dirinya yang telah melakukan kunjungan ke lebih dari 1.500 daerah di seluruh Indonesia.

Saat itu, kata dia, banyak sekali curhatan dari warga terkait mahalnya biaya hidup, dari mulai listrik hingga sembako.

“Pengangguran terap dirasakan, harga jual malah mahal. Anjlok. Saya sampaikan bahwa Prabowo-Sandi akan menyelesaikan masalah ekonomi kita, saya ingin sampaikan suara rakyat yang jujur. Ayo kita bergerak, 17 april, [ke] TPS. Tusuk Prabowo-Sandi,” katanya.

Berbagai usia hadir di lokasi, tua, muda, bahkan tak sedikit anak-anak di bawah umur ikut dibawa oleh keluarga atau orangtua mereka sendiri ke arena kampanye akbar Prabowo-Sandi.

sumber: cnnindonesia.com

Innalillahi, Ilmuwan Ekonomi Islam Indonesia, Prof. Uswatun Hasanah Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnlaislam.com)—Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anggota Dewan Syariah Nasional MUI cum Guru Besar UI Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah meninggal dunia, Sabtu (6/4/2019) di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Almarhumah wafat meninggalkan suami Drs. Hadimulyo, M.Sc (mantan anggota DPR-RI) dan 3 orang anak. Semasa hidupnya, Prof. Uswatun dikenal sebagai pegiat ekonomi Islam, khususnya pengembangan wakaf di Indonesia.

Sekitar tahun 2004, Uswatun diminta oleh Kementerian Agama menjadi Anggota Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf dan Anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Saat Kementerian Agama merancang pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Uswatun menjadi Sekretaris Tim Ad Hoc Persiapan Pembentukan BWI.

Beliau  kemudian diusulkan oleh Menteri Agama menjadi Anggota BWI periode pertama dan diangkat dengan SK Presiden.

Selain berkarier di perguruan tinggi, Uswatun aktif di perkumpulan dan asosiasi para penggiat ekonomi Islam.

Seperti pengurus  Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), anggota Dewan Syariah Nasional MUI.

Ia pernah menjadi Ketua Tim Pembina Pendidikan Agama Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Sering diundang memberikan makalah dalam acara seminar, lokakarya dan pertemuan ahli menyangkut bidang kepakarannya.

(mr/dbs)

 

 

 

 

BMKG – Muhammadiyah Jalin Kerjasama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Tindaklanjuti perjanjian antara Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Perwakilan dari Majelis Lingkungan Hidup (MLH) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah lakukan kunjungan ke Kantor BMKG Pusat.

Muhjidin Mawardi, ketua MLH PP Muhammadiyah menyampaikan perihal kunjungan yang dilakukannya.

Kunjungan yang dilakukan merupakan upaya kerjasama anatara PP Muhammadiyah yang dalam kesempatan ini diwakili oleh MLH dan MDMC untuk meminimalkan korban bencana.

“Perjanjian ini merupakan bentuk usaha BMKG untuk semakin mendekatkan diri pada publik dengan menggandeng organisasi umat, yang dapat membantu BMKG menyebarluaskan informasi MKG pada masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh Umat,” tutur Muhjidin.

Peringatan dini untuk mengantisipasi bencana alam misalnya telah dilakukan BMKG 3 (tiga) hari sebelum kejadian, tetapi masyarakat atau pihak terkait tidak cepat tanggap dan tidak ditindaklanjuti, sehingga banyak memakan korban.

Untuk itulah, PP Muhammadiyah melakukan Kesepakatan Bersama dengan BMKG yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta  organisasi dalam peningkatan pemahaman dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada masyarakat/Umat.

Menyambut niatan tersebut, Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG mengatakan, pihaknya membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangu menyiapakan masyarakat atau umat tangguh bencana.

Salah satunya adalah dengan organisasi Muhammadiyah yang memang sudah dikenal sebagai organisasi Islam sosial kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam penanganan bencana.

sumber : muhammadiyah.or.id

 

Musyawarah Ulama dan Tokoh Solo Tegaskan Dukungan kepada Prabowo-Sandi

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Musyawarah Ulama dan Tokoh Nasional bertajuk ‘Sinergitas Umara dan Ulama Membangun Bangsa’ di Hotel Lorin Dwangsa Solo, Hotel pada sabtu, (6/4/2019) menghasilkan tujuh keputusan.

Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr. Muinudinillah Basri mengatakan bahwa keputusan pertama adalah mempertegas dukungan kepada Prabowo-Sandi untuk menjaga kedaulatan bangsa.

Kedua, yaitu agar selalu konsisten dalam memperjuangkan Islam agar dapat pertolongan Allah.

Ketiga, mengajak para ulama dan tokoh umat untuk lebih bersatu dalam perjuangan dan terus bekerja keras perlu pengorbanan menyongsong kemenangan.

“Keempat, menyerukan kepada KPU dan Bawaslu agar dapat menyelenggarakan Pemilu Pilpres dengan jujur adil dan transparan juga kepada aparat keamanan TNI Polri dan ASN untuk menjaga netralitas sehingga tidak menimbulkan potensi konflik di masyarakat,” kata Dr Muin.

Kelima Dr Muin mengingatkan kepada Prabowo dan Sandi yang insya Allah akan memimpin Indonesia 5 tahun kedepan.

“Agar menepati fakta integritas itjima ulama, dan selalu memperhatikan bimbingan dan masukan para ulama,” ungkapnya.

Keenam, menyerukan dan mengingatkan kaum muslimin agar menggunakan hak pilihnya dan tidak golput.

Golput, katanya, akan  mengakibatkan golput itu terpilihnya pemimpin pemimpin yang tidak amanah dan tidak cakap, serta menguntungkan pihak asing atau pihak yang membahayakan kedaulatan bangsa dan negara.

Dan yang terakhir, Dr Muin menyerukan, “Kepada umat Islam secara umum dan laskar secara khusus, untuk menjaga dan mengawal suara rakyat dari TPS TPS hingga KPU pusat,” tandas Dr Muin.

UBN Jelaskan Kandungan Tauhid dan Amal Shalih dalam Pancasila

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Jelang pemilu, isu pancasila selalu menjadi bahan kampanye oleh beberapa pihak.

Ironisnya, pancasila dijadikan alat untuk menyerang lawan politik bahkan mengkonfrontasikan dua ideologi yang berbeda.

Pimpinan AQL Center KH Bachtiar Nasir mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia karena dua hal.

Pertama, ia menyatakan Indonesia memiliki para pendiri bangsa yang tegas terhadap penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai perikemanusiaan dan peri keadilan.

“Dari sisi ini saya bangga sekali bahwa kita merupakan bangsa yang anti penjajahan. Baik dijajah maupun menjajah,” ungkap Tokoh MIUMI melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com di Jakarta, Jumat (05/04/2019).

Alasan kedua, jelas Bachtiar, Pancasila jika dilihat dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 55, Indonesia berpotensi mendapatkan tiga hal.

Muslim Indonesia berpeluang menjadi pemimpin, menjadi bangsa besar dan Allah menjanjikan rasa aman dari ketakutan.

“Selama kita menjalani dua hal yaitu beriman dan amal shalih, disinilah pancasila diaplikasikan,” katanya.

Pertama, keimanan dalam konteks Indonesia adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yakni Allah Subhanahu wa ta’ala.

Tak lupa, Bachtiar juga mengucapkan terimakasih kepada para pendiri bangsa yang telah menempatkan sila ketuhanan di urutan pertama.

“Tetapi, kita juga harus menyempurnakannya dalam bentuk amal shalih. Saya melihat, amal shalih yang ditetapkan dari sila kedua sampai kelima adalah amal shalih kebangsaan yang luar biasa,” ujar Bachtiar.

Setelah menyempurnakan ketauhidan, maka amal shalih yang kedua adalah menjadi manusia Indonesia yang adil dan beradab.

Termasuk, menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru nusantara agar masyarakat Indonesia berupaya keras menjadi masyarakat yang adil dan beradab.

“Mulai dari rakyat hingga pemimpin. Dari yang paling kecil hingga paling tua,” ucapnya.

Amal shalih ketiga, sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, maka harus dapat mengokohkan kembali persatuan Indonesia tanpa kecuali.

Kendati berbeda agama, ia meyakini bangsa Indonesia akan bersatu dalam satu narasi kebangsaan, yakni pancasila.

Amal shalih keempat ialah berjuang untuk menegakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan dalam perwakilan.

Jikapun terjadi perbedaan gagasan dan pandangan, maka masyarakat Indonesia dapat kembali merujuk pada sila keempat pancasila.

“Disinilah narasi politik yang kita bangun. Jangan sampai terpecah belah dan keluar dari sila keempat. Ketika terjadi penyimpangan, kita harus jujur kembali ke khittah kebangsaan,” ungkapnya.

Amal shalih kelima yaitu membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Inilah janji Allah, menurut Bachtiar, yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia dan akan membawa peradaban besar ke seluruh dunia.

“Kita dianugerahi pemimpin bangsa yang diilhamkan pancasila oleh Allah sebagai dasar falsafah negara. Tugas kita adalah merawatnya dengan beriman dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Semoga Allah jayakan Indonesia dan menjadi bangsa yang besar,” pungkasnya.

Produk Indonesia Mulai Masuki Pasar Halal Global

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)—PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (Japfa) mulai membidik pasar internasional lewat produk halal sesuai target ekspor nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 7,5%.

Salah satu caranya adalah dengan mengikuti rangkaian Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2019 pada 3-6 April 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pameran dagang berskala internasional itu menjadi ajang pertemuan bagi para importir dan eksportir dari berbagai negara, khususnya untuk mempromosikan produk dan jasa halal dari berbagai sektor.

Oleh karena itu, para peserta yang berpartisipasi adalah para pelaku usaha yang mampu menyediakan produk-produk halal terbaik yang berstandar internasional.

Direktur Corporate Affairs Japfa Rachmat Indrajaya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan peluang bagi perseroan untuk memperkenalkan rangkaian produk halalnya kepada dunia usaha internasional.

Dia mengatakan seluruh produk perseroan telah mendapat sertifikasi halal dengan kualitas mutu yang diakui di mancanegara.

“Saat ini, JAPFA telah mengekspor produk halal ke berbagai negara di dunia diantaranya adalah Amerika Serikat, Belanda, Uni Emirat Arab, Filipina, Inggris, Jepang, Malaysia, Myanmar, Oman, Arab Saudi, Singapura dan Thailand,” katanya.

Berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy pada 2018-2019, potensi industri halal secara global mencapai US$2,1 triliun pada 2017 dengan 1,8 juta penduduk dunia yang membutuhkan produk dan jasa halal.

Kategori makanan dan minuman halal menjadi potensi terbesar dengan nilai belanja mencapai US$1,3 triliun.

Adapun pengeluaran masyarakat untuk makanan dan minuman halal tumbuh sebesar 6,1% dan diperkirakan mencapai US$1,9 triliun pada tahun 2023. Maka terdapat peluang signifikan untuk investasi dan penciptaan merek makanan halal global.

 

RPP Jaminan Produk Halal Masih Belum Ditandatangani Presiden

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Produk Halal (JPH) masih berada di tangan Presiden Joko Widodo dan belum ditandatangani.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Siti Aminah menyampaikan RPP sudah diserahkan sejak Februari 2019 lalu.

“(Sampai sekarang) masih di presiden bu, lumayan, sejak Februari,” kata Siti, Jumat (5/4).

Ia berharap RPP tersebut segera disahkan hingga jadilah Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Setelah itu, BPJPH dapat menyelesaikan peraturan turunannya yakni yang terkait dengan Peraturan Menteri Agama.

Peraturan tersebut cukup disahkan oleh Menteri Agama dan Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Siti, BPJPH telah mendorong pengesahan RPP dengan melakukan berbagai cara. Ia berharap RPP dapat ditandatangani sebelum pemilihan umum.

“Maunya kami sebelum pemilu, tapi tergantung pak Presiden,” kata dia.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014, setelah pengesahan semua izin rampung, BPJPH harus segera melakukan implementasi. BPJPH menargetkan Oktober sudah bisa diterapkan sehingga seharusnya sebelum Oktober RPP sudah ditandatangani presiden.

BPJPH telah melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri terkait yang memaraf RPP sebagai upaya mendorong pengesahan. Sejumlah menteri yang ditemui termasuk Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri PMK, dan Menteri Perekonomian.

“Termasuk kami lakukan juga lobi dengan bapak Wakil Presiden, dibantu Staf khusus Wakil Presiden,” katanya. Siti menyampaikan bila semua elemen baik regulasi dan lain-lain telah selesai, mereka akan memulai fokus pada Layanan Sertifikasi Halal.

Sumber: republika.co.id