Penulis: Mazaya

Bowo Pangarso: Diminta Nusron Siapkan 400.000 Amplop Serangan Fajar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Tersangka kasus dugaan suap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso mengaku diminta Nusron Wahid menyiapkan amplop-amplop ‘serangan fajar’. Namun Bowo tidak menjelaskan lebih lanjut soal itu.

“Diminta oleh Nusron Wahid untuk menyiapkan itu,” kata Bowo setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019).

Bowo, yang merupakan anggota Komisi VI DPR, ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti lewat seorang bernama Indung. Asty dan Indung juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Asty diduga memberi suap agar Bowo membantu proses perjanjian antara PT HTK dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Perjanjian itu ialah penggunaan kapal PT HTK untuk distribusi pupuk PT Pilog.

Total ada Rp 1,5 miliar yang diberikan Asty dalam 6 kali pemberian. Selain itu, Asty memberikan duit Rp 89,4 juta kepada Bowo lewat Indung saat terjadinya operasi tangkap tangan (OTT). Duit itu diduga sebagai pemberian ketujuh.

Selain itu, Bowo diduga menerima gratifikasi Rp 6,5 miliar dari pihak lain. Nah, duit Rp 1,5 miliar dan Rp 6,5 miliar itulah yang diduga berada di dalam 400 ribu amplop serangan fajar yang disita KPK tersebut.

Sumber: detik.com

Amnesty Indonesia Klaim Hukuman Mati Tak Efektif Berantas Narkoba

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Laporan tahunan Amnesty Internasional soal hukuman mati 2018 menyebutkan data vonis mati memperlihatkan bahwa mayoritas hukuman mati dijatuhkan untuk terpidana mati kasus narkoba.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai sulit untuk membuktikan kebenaran pernyataan pemerintah Indonesia bahwa hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba dapat memberantas kejahatan tersebut dari akarnya.

“Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hukuman mati adalah pencegah kejahatan yang lebih efektif daripada bentuk hukuman pidana lainnya,” katanya saat peluncuran laporan global tahunan tentang hukuman mati di Kantornya, Menteng, Jakpus, Rabu (10/04/2019).

Menurutnya data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

“Bahkan ketika pemerintah telah mengambil langkah keras dengan mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba maupun melakukan penggunaan kekerasan dalam kegiatan pemolisian,” tuturnya.

Minta Hukum Mati Dihapus

Usman Hamid juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk menjadi pionir untuk melakukan penghapusan hukuman mati di Indonesia.

“DPR harus mengambil inisiatif untuk mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang mengatur ancaman hukuman mati,” katanya.

Dia berargumen bahwa  saat ini banyak negara lain di dunia meninggalkan bentuk penghukuman mati.

Pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga 31 persen, dari 993 eksekusi di tahun 2017 menjadi 690 di tahun 2018.

“Angka ini merupakan jumlah terendah dalam satu dekade terakhir,” ujarnya.

Seperti diketahui, Amnesty Internasional Indonesia setiap tanggal 10 April mengeluarkan laporan tahunan global tentang hukuman mati.

Elektabilitas Selisih Tipis, Voxpol : Kami Survei hingga April, Beda dengan Lembaga Lain

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Direktur Eksekutif Voxpol Centre Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan soal perbedaan hasil sejumlah lembaga survey terkait Pilpres 2019.

Berdasarkan hasil survei Voxpol terbaru, terdapat selisih sekitar lima persen elektabilitas yang diperoleh capres petahana Joko Widodo dengan lawannya, Prabowo Subianto.

Jokowi memperoleh elektabilitas sebesar 48,8 persen, sedangkan Prabowo 43,3 persen. Sementara hasil lembaga survei lain, umumnya terdapat selisih di atas 10 persen di antara kedua paslon.

“Ada beberapa faktor yang memengaruhi perbedaan hasil ini. Salah satunya momentum waktu,” ujar Pangi saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (9/4).

Momentum waktu yang dimaksud adalah pengambilan sampel responden survei tersebut. Voxpol melakukan survei pada 18 Maret hingga 1 April 2019 yang jaraknya lebih dekat dengan hari pemungutan suara pada 17 April mendatang.

“Mungkin momentum waktu. Kalau mereka (lembaga survei lain) ambil sebulan lalu, kami terbaru sudah 1 April,” katanya.

Selain itu, faktor pengambilan sampel data juga sangat berpengaruh. Pangi mengatakan lembaga survei umumnya memiliki metode pengambilan data responden yang sama yakni dengan metode acak bertingkat.

Namun, dalam proses pengacakan sampel yang dipilih bisa jadi berbeda dan akan berpengaruh pada hasil survei.

“Mungkin acak datanya berpengaruh. Desa, kelurahan, yang diambil tentu beda,” katanya.

Voxpol sendiri menurut Pangi mengambil sekitar 160 kelurahan/desa dari seluruh Indonesia yang diambil secara acak untuk menjadi sampel. Dari kelurahan/desa tersebut diambil masing-masing 10 responden.

Kemudian di tingkat RT, responden diambil secara acak lima RT di tiap kelurahan/desa. Dari pengambilan responden tersebut, diambil lagi secara acak dua kepala keluarga dari tiap RT.

Faktor yang tak kalah penting, lanjut Pangi, adalah keberadaan undecided votersatau orang yang belum memutuskan pilihan. Dalam survei Voxpol, terdapat 7,9 persen responden yang belum memutuskan pilihannya dalam Pilpres 2019.

“Untuk undecided itu memang susah karena masih disembunyikan. Ada juga yang setelah (dibujuk) mau. Itu pengaruh juga,” ucap Pangi.

Sumber: cnnindonesia.com

 

Survei Terbaru Voxpol : Elektabilitas Paslon 01 dan 02 Selisih 5.4 Persen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Voxpol Center Research & Consulting merilis hasil surveinya di Jakarta pada Selasa, (8/4) sore.

Dalam survei itu, Voxpol mendapati elektabilitas paslon nomor urut 01 Jokowi-Maruf unggul 5,4 persen dari paslon 02 Prabowo-Sandi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai peta politik Pilpres 2019 masih kompetitif. Masing-masing paslon masih berpeluang menang karena ada sembilan hari lagi guna memengaruhi pilihan pemilih.

“Angkanya Jokowi-Maruf unggul 48,8 persen dan Prabowo-Sandi 43,4 persen. Ada yang bilang Jokowi enggak mungkin dikejar. Tapi baik Jokowi-Maruf atau Prabowo-Sandi masih bisa menang,” katanya dalam rilis survei.

Ia menyebut jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters sebanyak 7,9 persen. Menurutnya, terbuka peluang undecided voters untuk direbut hatinya oleh kedua paslon.

Ia merujuk ada pula efek Bradley yang berpeluang terjadi pada pemilu kali ini. Istilah efek Bradley lahir di Amerika dalam menyikapi studi pemilihan umum.

Efek Bradley dapat didefinisikan sebagai kondisi saat hasil survei tidak akurat karena ada bias identitas sosial dan umumnya terjadi dalam pemilu yang berlangsung sengit. “Di atas kertas Jokowi menang, tapi pas pemilu ada undecided voters, golput, pengaruh tokoh, itu bisa ubah semuanya,” ujarnya.

Pangi mengingatkan hasil survei lembaganya bisa kembali berbeda dengan situasi saat ini. Terlebih, kampanye akbar yang masih dilakukan masing-masing paslon kian menarik untuk pilihan pemilih.

“Kalau lembaga survei bisa beda karena pengambilan survei berubah. Karena hari ini bisa beda dengan data sekarang. Apalagi sekarang ada kampanye akbar (Prabowo),” ucapnya.

Survei Voxpol kali ini dilakukan pada 18 Maret sampai 1 April 2019. Jumlah respondennya sebanyak 1.600 orang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Metodenya menggunakan multistage random sampling dengan margin of errorsekitar 2,45 persen.

sumber: republika.co.id

 

GMTI: Indonesia Peringkat Pertama Tujuan Wisata Halal Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Global Muslim Travel Muslim Index (GMTI) 2019 menobatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai tujuan pariwisata halal dunia.

Posisi ini diraih setelah lima tahun upaya pengembangan wisata halal Indonesia. Pada 2015, Indonesia masih menduduki peringkat keenam.

GMTI diukur oleh lembaga pemeringkat internasional Crescent Rating bekerja sama dengan perusahaan teknologi pembayaran Mastercard.

CEO Crescent Rating, Fazal Bahardeen menyampaikan Indonesia menjadi negara yang paling pesat pertumbuhan wisata halalnya di dunia.

“GMTI menilai 130 destinasi secara global, baik negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mau pun negara-negara non-OKI,” kata Fazal, dalam peluncuran laporan GMTI 2019 di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Indonesia menduduki posisi pertama untuk negara OKI bersanding dengan Malaysia yang mempertahankan posisinya.

Posisi selanjutnya diikuti oleh Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Maroko, Bahrain, Oman, dan Brunai.

Sementara untuk negara non-OKI, peringkat pertama wisata halal diduduki oleh Singapura. Diikuti oleh Thailand, Inggris, Jepang, Taiwan, Afrika Selatan, Hong Kong, Korea Selatan, Prancis, Spanyol, dan Filipina.

Direktur Utama Mastercard, Tommy Singgih mengatakan Indonesia adalah satu-satunya negara yang sangat progresif. Hal ini, kata dia, berkat usaha dan komitmen pemerintah yang menggalakkan wisata halal, salah satunya dengan penetapan 10 tujuan prioritas wisata halal.

“Indonesia juga memiliki penetapan rating Muslim Travel Index (IMTI) sejak tahun lalu untuk mendorong pengembangan destinasi halal,” kata dia pada kesempatan yang sama.

Skala pengukurannya sama seperti GMTI dengan penyesuaian kondisi di lapangan. Pada 2015 Indonesia berada di peringkat ke enam, setahun kemudian naik ke posisi empat. Pada 2017, Indonesia berada di posisi tiga, 2018 naik ke posisi dua dan kini 2019 meraih posisi pertama.

Sumber : republika.co.id

Logo Halal Jadi Pertimbangan Utama Kelas Menengah Muslim Pilih Kuliner

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) —Seiring perkembangan zaman, pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia mengalami perubahan, termasuk kalangan menengah Muslim.

Ketua Program Studi Bisnis Islam Program Pendidikan Sarjana Universitas Indonesia Sri Rahayu Hijra Hati menjelaskan, perubahan pola konsumsi itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Selain faktor pemasukan, pola konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor besarnya jumlah generasi milenial dan tingkat urbanisasi di Indonesia.

“Ketiga faktor tersebut secara simultan mendorong perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, dan tentunya juga kelas menengah Muslim,” kata Sri, Selasa (9/4/2019).

Menurut Sri, kesibukan sehari-hari, paparan sosial media dan tersedianya aplikasi delivery makanan secara daring.

Hal ini menyebabkan banyak masyarakat menengah untuk mengkonsumsi makanan yang sudah jadi,

Atau makan di luar (eating out) atau menyimpan makanan instant atau frozen food di rumah.

Namun, karena kalangan kelas menengah biasanya juga merupakan kalangan yang terdidik.

Banyak juga yang menyadari pentingnya kesehatan, sehingga permintaan atas makanan sehat seperti sayur buah-buahan organik menjadi semakin tinggi.

Di samping itu, konsumen Muslim Indonesia juga lebih mementingkan kredibilitas dari logo halal sebuah makanan dibandingkan memperhatikan produk itu asli lokal atau impor.

Sri mencontohkan, produk makanan impor berupa mie instan yang pernah menjadi tren di masyarakat.

Mie instan tersebut sebetulnya telah memperoleh sertifikasi  halal dari Federasi Muslim Korea.

Namun, karena ada isu-isu negatif terkait kehalalan produk akhirnya produsen perusahaan tersebut mendaftarkan produknya ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Hal ini mungkin disebabkan masyarakat Muslim Indonesia merasa bahwa sertifikasi halal atau halal logo dari MUI lebih kredibel atau lebih  bisa dipercaya,” tutur Sri.

sumber: republika.co.id

 

‘Kartu Pra Kerja Jokowi Hanya Tingkatkan Jumlah Pengangguran’

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ekonom CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menilai bahwa ide calon presiden 01, Joko Widodo mengenai Kartu Pra Kerja masih absurd dan tidak jelas.

Sebab, penjelasan mengenai kartu tersebut masih berubah-ubah dan tidak memiliki sasaran yang jelas.

“Soal kartu ini masih diubah-ubah. Dalam satu hari bisa berbeda antara yang disampaikan Jokowi dan timnya. Tetapi saya bisa katakan kartu ini belum merupakan ide yang solid, absurd,” katanya dalam diskusi ‘Review Ekonomi Triwulan I 2019 & Jelang Debat Capres ke-5’ di Sarinah, Jakpus, Selasa (9/4/2019).

Akbar mengatakan, ketidakjelasan yang dimaksud adalah sasaran penerapannya apakah sektor formal atau informal. Jika nantinya sasarannya formal maka akan semakin banyak pekerja informal yang beralih dan makin banyaknya pengangguran.

“Karena pertama, kita harus sadar soal kartu ini. Jika sasarannya formal, bukan mereka yang lulus dan ingin bekerja saja yang ingin tapi juga mereka yang sudah kerja tapi ingin bekerja formal,” katanya.

Kartu ini, tambahnya, bisa berpotensi meningkatnya pengangguran karena banyak yang pindah dari pekerjaan informal ke formal.

Indonesia Juara Ekspor Kayu, Tapi Malah Minim Ekspor Furniture

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal, mengatakan Indonesia tercatat sebagai pengekspor kayu terbesar di dunia.

“Pekerjaan ke depan adalah bagaimana membangun industri manufaktur. Kita punya banyak modal terutama kayu. Kita adalah salah satu eksportir kayu terbesar di dunia bahkan nomor satu,” katanya dalam diskusi ‘Review Ekonomi Triwulan 1 2019 & Jelang Debat Capres ke-5’ di Sarinah, Jakpus, Selasa (9/4/2019).

Pasalnya prestasi mengekspor kayu ini nyatanya tidak membuat Indonesia menjadi negara pengekspor bahan olahan kayu atau furniture terbesar di dunia.

Data terakhir menunjukkan, peringkat ekspor furniture Indonesia turun 5 tingkat ke peringkat 17 di dunia.

“Tapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya peringkat pengekspor furniture, kita bukan eksportir furniture nomor satu. Kita bahkan turun rangkingnya menjadi 17 dari sebelumnya 12,” tuturnya.

Faisal melanjutkan, selama ini kayu Indonesia sebagian besar di ekspor ke China. Hal ini kemudian membuat negara tersebut menjadi negara pengelola kayu terbesar di dunia.

“Kemana kayu kita di ekspor? Itu ke Cina. Cina lah yang mengelola kayu menjadi furniture. Cina bahkan menjadi negara nomor satu pengekspor furniture di dunia. Untuk itu dengan melihat fakta ini, kita perlu membangun industri hilir dalam hal ini kayu,” jelasnya.

 

 

Pertumbuhan Ekonomi Mentok di 5 Persen, Ini Saran CORE untuk Pemerintah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun masih terjebak di kisaran 5 persen. Ini terjadi karena sebagian potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dimaksimalkan. Salah satunya di sektor industri manufaktur.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan, industri manufaktur harus menjadi prioritas. Jika tidak diprioritaskan maka Indonesia akan sama seperti negara lain yang terjebak di negara pendapatan menengah selama 50 tahun.

“Kita perlu kembali lagi membangun industri manufaktur supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa paling tidak 7 persen untuk bisa mengejar. Karena kita kalau melihat beberapa contoh kasus negara berkembang lain mereka banyak berada di kelompok menengah lebih dari 50 tahun, setengah abad,” katanya dalam diskusi ‘Review Ekonomi Triwulan I 2019 & Jelang Debat Capres ke-5’ di Sarinah, Jakpus, Selasa (9/4/2019).

Dalam masa pemilihan presiden ini seharusnya kedua pasangan calon harus menyampaikan strategi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi semakin tinggi melalui industri. Sebab, sudah 10 tahun belakangan terjadi deindustrialisasi di Indonesia.

“Harus ada perubahan dan salah satunya mendorong industri manufaktur yang selama lebih dari 10 tahun ini sudah gejala deindustrialisasi dini. Itu yang belum pernah diangkat, jadi dalam 5 tahun ke dpean itu harusnya jadi salah satu agenda utama untuk siapapun yang nanti memimpin,” jelasnya.

Selain industri manufaktur, pemimpin nantinya juga harus fokus memanfaatkan tehnologi digital ekonomi untuk mendorong produksi dalam negeri.

Tehnologi digital juga diperlukan untuk memasarkan produk dalam negeri ke negara lain.

“Tentu saja bagaimana manfaatkan pertumbuhan digital ekonomi. Saya pikir bagaimana manfaatkan pertumbuhan ekonomi digital untuk mendorong produksi di dalam negeri, karena sekarang masih cenderung dimanfaatkan pasarnya saja,” tuturnya.

Pesan Khusus Habib Rizieq kepada PKS

Redaktur: Mazaya

MAKKAH (Jurnalislam.com)– Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab memberikan amanat kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk terus menjaga pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rizieq juga berpesan kepada seluruh pengurus PKS untuk menjaga ijtima ulama.

“Saya juga mengamanatkan kepada Habib Salim dan PKS untuk memperjuangkan hasil ijtima ulama untuk agama, bangsa, dan negara,” kata Habib Rizieq disela-sela pertemuan dengan rombongan PKS, di kediamannya, di Makkah lansir Republika.co.id, Senin,  (8/4).

Habib Rizieq sangat berharap PKS dapat memenangkan pemilu 2019 ini.

Oleh sebab itu, Habib Rizieq menyerukan agar umat islam dapat memilih PKS,  demi terwujudnya pemerintahan yang adil makmur dan sejahtera.

“Saya menyerukan kepada pengurus FPI dari Sabang sampai Merauke untuk bekerja sama dengan PKS untuk memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Karena, PKS merupakan satu satunya partai islam yang ada di koalisi,” tegas Habib Rizieq.

Sementara itu,  Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim mengamini apa yang disampaikan oleh Habib Rizieq.

Habib Salim berharap agar penyelenggaraan pemilu 2019 ini dapat berlangsung damai.

“Mudah-mudahan dalam pilpres ini tidak terjadi sesuatu apapun pada bangsa dan negara. Kita mampu mewujudkan bangsa yang Adil makmur, Dan sejahtera,” pungkas Habib Salim.

sumber : republika.co.id