Penulis: Mazaya

Agama Dijadikan Bahan Lawakan, Bagaimana Hukumnya?

KLATEN (Jurnalislam.com)- Belum adanya proses hukum terhadap para pelaku pelecehan agama Islam di Indonesia dinilai Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Ustaz Muinudinillah Basri MA disebabkan adanya sikap aparat kepolisian yang tebang pilih dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian terhadap Ras, Golongan, Suku dan Agama.

“Hukum ujaran kebencian itu hanya ditegakan oleh mereka atas orang orang yang mereka anggap musuh, tapi orang yang mendukung mereka yaitu orang kafir, orang zindik, orang munafikin, mereka tidak tegakkan,” terangnya kepada Jurnalislam.com di Masjid Al-Aqsha Klaten, Ahad, (14/1/2017).

Ustaz Muin juga mengatakan, bila para pelaku penistaan dan pelecehan agama Islam tersebut non muslim, maka hilang status perlindungannya dari kaum muslimin jika hukum Islam ditegakkan.

“Kalau mereka di negara Islam dan mendapat perlindungan dari kaum muslimin, maka perlindungannya gugur, halal darah mereka, kalau sudah melecehkan Al-Quran, Nabi Muhammad sudah itu,” paparnya.

Dan kalau mereka muslim, kata ustaz Muin, maka mereka sudah keluar dari Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat At Taubah 65-66.

“Kalau mereka orang Islam atau bagian dari Islam maka murtad, karena Allah Subhanahu Wata’ala mengatakan ‘Kalian telah murtad setelah iman kalian dan itu komentar Allah atas jika mereka ditanya mereka hanya sendau gurau dan tidak serius,” ujarnya.

“Jadi pelawak-pelawak ini pertama menjual ayat Allah, kemudian melecehkan ayat Allah, maka mereka tidak ada kemuliaan sama sekali,” pungkas pimpinan Ponpes Ibnu Abbas Klaten ini.

‘Komika Bebas Lecehkan Islam Karena Mereka Merasa Dilindungi’

KLATEN (Jurnalislam.com)- Tidak adanya hukum yang tegas terhadap para penista agama dinilai Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr. Muinudinillah Basri yang menyebabkan maraknya komika atau pelawak yang melecehkan agama Islam di Indonesia.

“Mereka bebas melecehkan umat Islam karena merasa dilindungi juga, artinya mendapatkan satu kondisi dimana bebas melecehkan umat Islam,” katanya kepada Jurnalislam.com di Masjid Al-Aqsho Klaten, Ahad, (14/1/2017).

Ustaz Muin sapaan karibnya juga mengatakan, bahwa saat ini pemerintah tidak menjalankan hukum secara adil, menurutnya, jika umat Islam yang terzalimi maka para pelaku tersebut dibiarkan bebas dan tak tersentuh hukum.

“Itu karena hukum tidak jalan, hukum ditegakan kepada orang orang yang mereka anggap musuh mereka, kalau mereka anggap musuh pemerintah, hukum langsung ditegakkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ustaz Muin menjelaskan, bahwa apa yang dilakukan para Komika tersebut sangat melukai umat Islam, jika hal seperti ini dibiarkan, katanya, maka akan banyak bermunculan pihak-pihak yang kembali melecehkan Islam di Indonesia.

“Jadi pelawak-pelawak ini pertama menjual ayat Allah, kemudian melecehkan ayat Allah, maka mereka tidak ada kemuliaan sama sekali,” ujar pimpinan Ponpes Ibnu Abbas Klaten ini.

“Ketika hukum sudah dipermainkan maka perbuatan akan tanpa kendali sama sekali,” tandasnya.

Minta Negara Segera Tindak Komika Hina Islam, FJI : Umat Islam Jangan Terprovokasi

KLATEN (Jurnalislam.com)– Ketua Majelis Syuro Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta berharap negara dapat menegakkan hukum bagi para komika yang menjadikan Islam sebagai bahan candaan.

“Kami berharap mudah-mudahan bisa ditegakkan hukum yang sesuai, karena kalau tidak ditegakan akan memancing reaksi umat Islam yang mulai anget,” katanya kepada Jurnalislam.com disela-sela Aksi Long March DSKS di Klaten, Ahad (14/1/2018).

Lebih Lanjut ulama kharismatik Kota Gudeg tersebut berpesan kepada umat Islam untuk tidak melakukan reaksi-reaksi yang frontal akan merugikan umat Islam sendiri.

“Saya berharap umat Islam tidak terpancing untuk melakukan reaksi yang bisa merugikan Umat Islam sendiri, karena saya yakin hal itu adalah gerakan-gerakan yang tidak bertanggung jawab,”tambahnya.

Ia pun menyesalkan seakan kini, komika diduga penghina Islam seperti seorang korban. “Selain itu saya menyesalkan tindakan seperti itu seakan dia pelakunya malah seolah-olah menjadi korban ketika umat Islam bereaksi,” tandasnya.

Sikapi Tahun Poltik, Elemen Pemuda dan Mahasiswa Jawa Barat Gelar Pertemuan

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam Jawa Barat menggelar pertemuan Youth Movement Outlook 2018 bertajuk ‘Menjaga Identitas Politik Kaum Muda di Tengah Kisruh Pesta Demokrasi’ bersama para tokoh pemuda dan mahasiswa yang diselenggarakan Sabtu (13/01/2018), di Bandung.

Diskusi tersebut nampak dihadiri oleh perwakilan berbagai organisasi diantaranya dari Bandung Political Research, Pemuda Muhammadiyah, BKLDK Jawa Barat, FPMI Jawa Barat, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Barat, Gema Pembebasan Jawa Barat, Para Ketua LDK, Perwakilan Media dan beberapa ketua organisasi mahasiswa lainnya se-Jawa Barat.

Dalam diskusi, para mahasiswa dan pemuda ini membahas berbagai persoalan menghadapi tahun politik kali ini, terutama kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di kalangan remaja, mahasiswa dan pemuda. Terlebih lagi saat ini pemilih pemula cukup banyak di Jawa Barat.

Ketua FPMI Jawa Barat, Mashun Sofyan mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk edukasi kepada generasi muda dalam euphoria pesta demokrasi tahun ini dimana mereka pemilih pemula sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

“Untuk mengembalikan identitas kaum muda, yang mana mereka sangat rentan terhadap praktek politik pragmatis, yang mana hal itu di gunakan oleh kepentingan parpol” kata Mashun Sofyan dalam rilis yang diterima redaksi Sabtu (13/1/2018).

Adapun tanggapan dari beberapa tokoh mahasiswa dalam menghadapi tahun politik di tahun 2018 pertama disampaikan Indra Lesmana selaku Sekjen Gema Pembebasan Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa hakikatnya tahun 2018 merupakan tahun politik dan akan dipertontonkan banyak para calon yang melakukan pencitraan untuk mendapatkan popularitas dan simpati.

“Berbicara masalah tahun politik ini menjadi sebuah ajang mengantarkan pada ambisi di semua tingkatan. Tentunya kita akan mendapatkan upaya-upaya pencitraan dilakukan, untuk mendapatkan popularitas dan simpati. Masalah kekuasaan merupakan kursi yang menggiurkan” tandasnya.

Fauzi Ihsan Jabir selaku Ketua BE Korwil BKLDK Jawa Barat menanggapi bahwa ada dua kemungkinan sikap politik rezim ke depan. “Politik saat ini diartikan sebagai proses interaksi pemerintah dengan masyarakat untuk menentukan kebijakan publik pembuat hukum berada di tangan manusia,” katanya.

Selain itu, Tokoh Jabar Benjamin Constan juga berkata bahwa demokrasi membawa kita menuju jalan yang menakutkan, yaitu kediktatoran parlemen.

Innalillahi, Ustaz Hilman Rosyad Meninggal Dunia

DEPOK (Jurnalislam.com)–Innalillahi wa inna ilaihi rajiuun. Dai sekaligus munsyid grup nasyid Shoutul Harokah, ustaz Hilman Rosyad, Lc meninggal dunia, Ahad pagi (14/1/2018) di RS Hermina Depok.
Kabar duka meninggalnya ustaz Hilman disampaikan melalui akun Instagram resmi PKS @pk-sejahtera.“Segala yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Innalillahi rajiun. Telah wafat Ustaz Hilman Rosyad pagi ini,” tulis akun @pk_sejahtera.
Ustaz Hilman merupakan salah satu personel grup nasyid Shoutul Harokah. Beliau juga pernah menjadi anggota DPR RI. Sepelas usai jabatannya dari anggota dewan, beliau menjadi Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah DPP PKS 2015-2016.

Pria kelahiran 29 Juni 1969 ini merupakan lulusan Universitas Islam Madinah. Pemilik account twitter @ustadzhilman ini juga aktif berdakwah lewat social media seperti Twitter dan Facebook. Jenazah rencananya akan dimakamkan di Garut.

 

Gandeng TNI, Kokam Sukoharjo Siap Basmi Paham Komunis di Indonesia

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)- Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Sukoharjo Eko Pujiatmoko mengatakan bahwa pihaknya siap membasmi semua pihak yang berupaya membangkitkan kembali komunisme di Indonesia.

“Komunisme merupakan faham terlarang, Kokam wajib membasmi upaya membangkitkan komunis bersama masyarakat dan negara,” ujar Eko saat ditemui wartawan saat acara diklat Kokam di Markas Batalyon Infanteri (Yonif) Mekanis 413 Bremoro, Palur, Mojolaban, Sukoharjo. Sabtu, (13/1/2018).

Eko Pujiatmoko menegaskan, komunisme merupakan paham berbahaya dan sudah dilarang di Indonesia. Partai Komunis Indonesia (PKI), dalam sejarah terbukti berupaya melakukan beberapa kali kudeta, menghabisi sejumlah jendral TNI dan membantai ulama dan aktivis islam.

Untuk itu, pihaknya mengadakan Diklat Kokam yang berlangsung 2 hari dan di ikuti oleh anggota Kokam di Sukoharjo. Hal ini, kata Eko, bertujuan untuk membekali para anggota Kokam dalam mendeteksi dan membasmi bangkitnya paham terlarang tersebut di Indonesia.

“Kami juga melakukan diklat lanjutan untuk menambah kecakapan anggota Kokam, salah satunya kecakapan intelejen. Tentu ini sangat penting dalam mendeteksi kebangkitan komunisme,” paparnya.

Sementara itu, Sersan Kepala Kompi Mekanis Yonif 413 Bremoro mengapresiasi upaya Kokam dalam menjaga dan membela negara. Menurutnya, Muhammadiyah menjadi ormas Islam yang aktif mengadakan pelatihan kepada anggotannya.

Terbukti Sepanjang tahun 2017, lebih dari 10 ribu warga muhammadiyah se jawa tengah telah menggelar diklat di Yonif 413 Bremoro.

“Saya selalu menjadi koordinator pelatih diklat. Muhammdiyah termasuk yang paling aktif dibanding ormas lainnya,” tandasnya.

[FOTO] Awali 2018, Kokam Pemuda Muhammadiyah Sukoharjo Gelar Diklat

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)- Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Sukoharjo menggelar diklat Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam), Sabtu- Ahad (13-14/1/2018) di Markas Batalyon Infanteri (Yonif) Mekanis 413 Bremoro., Palur, Mojolaban, Sukoharjo.

Ketua PDPM Sukoharjo, Eko Pujiatmoko mengatakan bahwa diklat yang diikuti sekitar 250 peserta dari 12 cabang Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo tersebut, merupakan kegiatan Diklat pertama di tahun 2018.

“Kegiatan ini sengaja digelar dalam rangka membangun kedisiplinan dan karakter anggota Kokam,” katanya disela-sela kegiatan kepada Jurnalislam.com, Sabtu,(13/1/2018).

Lebih lanjut, kegiatan yang sedianya dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak ini, diprosesikan sebagai sarana menjalin ukhuwah Islamiyah dan menjaga NKRI dari pihak-pihak penjajah yang ingin menguasai Indonesia.

“Fokus kegiatan kami adalah menjaga ukhuwah islamiyah, merawat NKRI dan aktif dalam gerakan kemanusiaan,” tandasnya.

Untuk itu, ia berharap dengan adanya kegiatan diklat tersebut, ke depan anggota Kokam semakin sigap dalam tiga ruang lingkup itu.

Isi Kajian Rutin, Wakil Bupati Karanganyar : Beramal Tak Perlu Menunggu Jabatan

KARANGANYAR (jurnalislam.com) – Hujan deras tak menyurutkan semangat ratusan jamaah Kajian Rutin Jum’at Berkah, di Masjid Agung Kota Karanganyar, Jum’at (12/1/2018)

Kajian Rutin bertajuk “Ojo Kesel dadi Wong Apik” (jangan pernah lelah menjadi orang baik ) tersebut menghadirkan dua pembicara yaitu Wakil Bupati Karanganyar Ustaz Rohadi Widodo, dan Ustaz Mahroji Khudori, seniman yang menurutnya “kepleset” menjadi ustaz.

Pantauan Jurnalislam.com, antusiasme hadirin sangat tinggi. Mas Rohadi, sapaan karib Rohadi Widodo menyampaikan pentingya beramal agar bisa mendapat ridha Allah.

“Kita harus mempunyai amalan andalan untuk memdapatkan surga Allah, sebagaimana amalan yang telah dicontohkan oleh para sahabat,” ungkap Mas Rohadi.

Wabup Karanganyar ini pun mengatakan bahwa beramal tak perlu menunggu memiliki jabatan. Senada dengan Rohadi Widodo, Ustaz Mahroji Khudori, pemateri dari Pesantren Masyarakat Jogjakarta (PMJ) menambahkan agar selalu berprasangka baik kepada sesama muslim.

“Tampil bahagia adalah hidup yang senantiasa berbuat baik dan menebar kebaikan dimana saja” ungkap seniman seni lukis tersebut.

Almumtaz Tolak Djarum Gelar Konser DCDC di Pesantren Cipasung

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com)– Sejumlah perwakilan ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) menggelar audiensi menolakn konser music DCDC yang dihelat atas kerjasama Perusahaan Djarum dengan Pesantren Cipasung.

Sekjen Almumtaz Abu Hazmi mengatakan bahwa warga Tasik berkeberatan sehubungan akan digelarnya event konser Musik DCDC bertema Bhinneka Tunggal Ika yang akan digelar tanggal 14 Januari 2018 di lapangan helipad komplek Pondok Pesantren Cipasung,

“Kami keberatan penyelenggaraan acara tersebut, yang dalam publikasinya akan menampilkan grup grup Band yang bergenre underground di lokasi komplek pondok pesantren Cipasung, dimana berdasarkan pengalaman ketika event seperti itu di gelar akan mengundang para remaja yang kemudian mereka melakukan hal hal yang melanggar norma dan kepatutan, seperti pesta miras,” kata Abu Hazmi, Jumat (12/1/2018) di Mapolres Tasikmalaya.

Ia menyatakan bahwa ormas Islam menilai komplek Ponpes Cipasung adalah komplek pendidikan Islam yang mengajarkan nilai nilai dan Akhlak Islami, sementara Konser tersebut tidak membawa nilai nilai pendidikan dan religi.

“Kami meminta acara konser di tiadakan dan dirubah dengan acara yang bermuatan positif bagi lingkungan pondok pesantren dan masyarakat sekitar,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak Panitia mengatakan akan memperhatikan dan mengupayakan saran dan masukan dari Almumtaz. Panitia menyampaikan bahwa event DCDC akan di isi dengan kegiatan Bakti Sosial berupa bersih bersih Pesantren, Santunan Yatim Dhuafa, menampilkan kesenian Hadroh santri Ponpes Cipasung dan Tausiyah dari pimpinan pondok pesantren Cipasung.

‘Tangkap Joshua, Atau Akan Terjadi Pengadilan Jalanan’

SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Muhammad Taufiq mendesak Pemerintah untuk segera menangkap Joshua Suherman, jika tidak, kata dia, akan ada sekelompok massa yang akan melakukan main hakim sendiri, akibat tidak percaya lagi dengan hukum di Indonesia.

“Joshua mau tidak mau menurut saya harus ditangkap, kalau tidak nanti ini akan menjadi panjang, banyak, kalau tadi negara yang mempunyai hukum tidak bisa menegakan hukum nanti akan akan ada pengadilan jalanan atau street justice,” katanya di firma hukumnya Laweyan, Solo, kamis, (11/1/2017).

“Jangan sampai kasus Joshua ini jadi Street Justice, caranya segera periksa Joshua, tegakkan hukum, maka selesai, soal nanti dia kantor tanda tangan diatas materai ya silahkan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Taufik menilai, meski Indonesia negara berdasarkan hukum, tetapi saat ini, kata dia, dalam pelaksanaanya, hukum di Indonesia belum bisa ditegakan dan masih di monopoli oleh kekuasaan.

“Hukum yang paling baik itu aturan yang jelek di tangan yang baik, hukum jelek itu hukum yang baik di tangan yang jelek, kalau Indonesia sekarang hukum jelek di tangan yang jelek, itu masalahnya,” ujarnya.

Pakar Hukum Universitas Djuanda Bogor tersebut juga memberi saran kepada penegak hukum di Indonesia, jika tidak bisa menegakan hukum terhadap Joshua, katanya, lebih baik diberi hukuman sosial di masyarakat agar dia merasa jera.

“Nggak usah dipenjara, jadi ngomong saja ‘saya Joshua saya goblok dan saya tidak mengulanginya lagi’ tapi di muka hukum,” tandasnya.