Guru Besar UIN Bandung : Larangan Cadar Bertentangan dengan Fungsi Perguruan Tinggi

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Prof. Dr. Mohammad Najib mengatakan bahwa aturan larangan bercadar bertentangan dengan fungsi Perguruan Tinggi.

“Pemberlakuan aturan larangan bercadar bertentangan dengan fungsi perguruan tinggi sebagai dunia akademik,” kata Najib dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Rabu (7/2/2018).

Menurutnya, dalam Undang Undang tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa Perguruan Tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi akademik memiliki otoritas kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

“Kebebadan akademik menyangkut kebebasan Perguruan Tinggi mengembangkan keilmuan yang betsifat akademik,” tambahnya.

Maka, Najib mengatakan bahwa apabila seseorang punya pandangan dan pemikiran akademik bahwa bercadar itu bagian dari pemahaman dan interpretasi akademik terhadap teks ajaran agama, kemudian diekspresikan dalam prilakunya sepanjang dia memiliki landasan kerangka pikir dan metodologi akademis maka itu sah sah saja secara akademik.

“Dalam kebebesan mimbar akademik menyangkut kebebasan para civitas akademik dalam mengekspresikan pikiran, pandangan, pendapat, ide, hasil penelitian, mengembangkan ilmu berdasarkan kerangka pikir yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik,”pungkasnya.

 

MUI : MCA Itu Respon Karena Islam Diserang

JAKARTA (Jurnalislam.com) –Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan bahwa Muslim Cyber Army atau MCA hanyalah respon dari pihak-pihak yang menyerang Islam di dunia maya.

“Jadi MCA itu respon karena Islam diserang makanya dia merespon,” kata Anwar Abbas kepada Jurnalislam.com di Kantor MUI, Rabu (6/2/2108).

Menurut Anwar, dalam teori yang umum, respon terjadi jika ada stimulus. Stimulus ini, menurut Anwar seakan malah dibiarkan.

“MCA itu sebenarnya kalau dalam teori itu respon bukan stimulus,” tambahnya.

MCA Ditangkap, Penghina FPI Dibiarkan, Sekjen MUI : Jangan Diskriminatif!

Karenanya, ia berharap justru aparat penegak hokum dapat menangkap sumber penyebar hoax dan ujaran kebencian terhadap umat Islam.

“Nah pihak penegak hukum menangkap perespon itu, semestinya yang ditangkap itu pihak yang memancing,” pungkasnya.

Kontributor : Salman

MCA Ditangkap, Penghina FPI Dibiarkan, Sekjen MUI : Jangan Diskriminatif!

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan aparat agar jangan melakukan diskriminasi penegakan hukum terkait kasus penyebaran hoax, apalagi pelakunya dikaitkan dengan Muslim Cyber Army (MCA).

“Pemerintah sekarang bingun karena banyaknya ujaran kebencian di medsos. Itu harus ditindak, tapi penindakannya jangan diskriminatif,” kata Anwar Abbas kepada Jurnalsilam.com di Kantor MUI, Rabu (6/2/2018).

Anwar mencontohkan, apabila sekarang sedang ramai pembicaraan Muslim Cyber Army (MCA), pelakunya dengan segera ditangkap. Tapi, apabila terkait Islam, itu tidak segera ditindak.

MUI : MCA Itu Respon Karena Islam Diserang

“Beberapa hari lalu saya menerima video yang sangat menghina FPI. Apakah ditangkap nggak orang itu?,” tanyanya.

Karenanya, ia berharap polisi dapat bekerja dengan profesional tanpa diskriminasi menindak para pelaku penyebar hoax di masyarakat.

“Kalau orang Islam ditangkap kalau non muslim tidak. Jangan begitu,” pungkasnya.

kontributor : Salman

 

Wapres JK Kunjungi MUI Bahas Perdamaian Afghanistan

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (06/03/2018).

Dalam pertemuan itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Ma’ruf Amin dan jajarannya membicarakan soal persiapan pertemuan para ulama Afghanistan, Pakistan dan Indonesia.

“Insya Allah pertemuan direncanakan pada bulan ini. Pertemuan itu kita harapkan menghasilkan suatu kesepakatan atau fatwa bersama bagaimana mendamaikan Afghanistan,” kata Wapres JK di Gedung MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakpus, Selasa (06/03/2018).

Menurutnya pertemuan trilateral ini sangat penting. Afghanistan dinilai memiliki kesamaan seperti Indonesia, dan suara ulama cukup didengar.

“Pertemuan nantinya akan melibatkan sekitar 45 ulama, yakni 15 ulama dari masing-masing negara serta merupakan sebuah komitmen awal tercapainya perdamaian di negara konflik itu,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres didampingi oleh Menlu, Retno Marsudi dan disambut oleh Ketua MUI Kiai Ma’ruf Amin, Sekjen MUI Anwar Abbas dan Wakil Ketum Yunahar Ilyas.

kontributor: Salman

Banjir Besar Melanda Dompu, Forum Me-DAN Turun Lakukan Survey Bantuan Kemanusiaan

DOMPU(Jurnalislam.com)–Forum Medis dan Aksi Kemanusiaan (Me-DAN) cabang Dompu melakukan investigasi (assessment)dan survey keadaan rumah warga di beberapa desa di dua kecamatan, yaitu Woja dan Dompu yang terendam banjir, Senin (5/3/2018).

Banjir terjadi karena luapan sungai sungai desa Manggenae wilayah bagian utara kec. Dompu perbatasan Bima Dompu yang sejak waktu pukul 14.40 WITA s/d jam 16.20 waktu setempat telah di datangi hujan lebat dan pukul 16.45.

Tanpak otoritas terkait seperti BNPB dan lembaga kemanusiaan seperti MDMC juga turun melakukan assessment untuk kebutuhan warga.

Ismail Ahmad (40) seorang warga Lingkungan potu Timur Rt. 08 Rw 03, kelurahan Potu kec. Dompu Kab. Dompu menyampaikan bahwa banjir besar yang meluap sampai ke rumah warga mencapai 5 Meter.

“Banjir di sini sangat besar hingga 5 meter, coba mas lihat sendiri rumah itu sudah hampir sampai atap, banjir juga melewati jembatan, banyak perabotan rumah tanggal yang tidak bisa di selamatkan karena arus air sangat cepat, padahal di sini sejak tadi pagi nggk ada hujan, tiba-tiba banjir datang” ucapnya.

Ketua Forum Me-DAN cabang Dompu, Syafrin, A.Md Kep, bersama anggota melakukan investigasi untuk mendapatkan data yang valid mengenai keadaan masyarakat terkena dampak banjir dan berencana untuk memberikan bantuan.

Berdasarkan hasil investigasi yang telah di himpun, Forum Me-Dan mendapati wilayah-wilayah yang terkena banjir di antaranya yaitu kecamatan Dompu terdiri dari 1 dusun di desa Kareke, 4 lingkungan di kelurahan Potu, kemudian di kec. Woja terdiri dari 1 lingkungan di kel. Simpasai, 2 lingkungan di kelurahan kandai II dan sebagian besar di Desa Wawonduru dari total jumlah rumah yang rusak yaitu sekitar 1.070 rumah.

Syafrin menambahkan, Forum Me-DAN sudah mempersipkan untuk sarapan pagi masyarakat, dan berharap semua kalangan ikut andil.

“paling tidak, yang di butuhkan oleh masyarakat saat ini adalah makanan, air bersih, obat-obatan dan pakaian, dan Alhamdulillah untuk besok paginya F-Me-DAN akan bagikan nasi bungkus untuk sarapan pagi, besar- harapan kami, semua masyarakat ikut andil dan meringankan duka yang sedang mereka hadapi” pungkasnya.

Reporter : Agus Ringgo

Muslimah Bima Peduli Luncurkan Rumah Sehat Dhuafa

BIMA (Jurnalislam.com) – Komunitas Muslimah Bima Peduli (MBP) meluncurkan Rumah Sehat Dhuafa, Senin (5/3/2018) di kelurahan Paruga, Rasana’e barat – Kota Bima NTB.

Ketua MBP Parmila mengatakan bahwa Rumah Sehat Dhuafa yang bermotto care for ummah ini ditujukan untuk kalangan warga yang kurang mampu dan masyarakat yang tidak memiliki BPJS.

Menurutnya, konsep pelayanan yang diterapkan berupa sistem promotif preventif yaitu dalam bentuk penyuluhan kesehatan serta melakukan pengobatan ringan kepada masyarakat yang sakit.

“Untuk pembayaran kami tidak mematok harta tertentu, tetapi diserahkan kepada para pasien untuk keikhlasan dan kemampuan para pasien karena kami menyediakan kotak infak,” kata Parmila kepada Jurnalislam.com.

Rumah Sehat Dhuafa ini adalah merupakan hasil kerjasama antara Muslimah Bima Peduli dan Bulan Sabit Merah Indonesia dalam bantuan tenaga medis.

“Kami berharap rumah sehat dhuafa ini bisa bermanfaat untuk kalangan masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa memeriksa kesehatannya tanpa harus memikirkan biaya yang relatif mahal,” pungkasnya.

 

Indonesia Diminta Tegas Tolak Permintaan Australia Soal Ustaz ABB

LAMONGAN (Jurnalislam.com) – Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya meminta pemerintah Indonesia tegas menolak permintaan Australia agar tidak memberikan keringanan kepada ustaz Abu Bakar Ba’asyir.

Ia menilai, Australia telah melakukan intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.

“Kita berharap pemerintah Indonesia tidak disetir oleh pihak Asing dan antek-anteknya yang beroperasi di Indonesia dalam masalah kedaulatan hokum,” kata Harits Abu Ulya kepada Jurnalislam.com, baru-baru ini.

Indonesia, menurut pengamat keamanan nasional ini harus dapat menjaga kedaulatannya dan menegaskan bahwa tidak disetir oleh asing.

Soal Ustaz ABB, Australia Dinilai Sudah Intervensi Kedaulatan Indonesia

“Jika sampai tekanan Asing ini di aminkan pemerintah Indonesia maka itu artinya mengkorfirmasi dan menjadi indikasi kebenaran asumsi publik selama ini bahwa pidana terhadap ustad ABB adalah pesanan asing,” tambahnya.

“Semoga pemerintah Indonesia punya sikap tegas atas tiap intervensi asing dan tidak mengorbankan warga negaranya demi kepentingan asing,” pungkasnya.

Soal Ustaz ABB, Australia Dinilai Sudah Intervensi Kedaulatan Indonesia

LAMONGAN (Jurnalislam.com) – Pemerintah Australia mendesak Indonesia agar tidak memberi keringanan terhadap ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) beberapa waktu lalu, setelah sebelumnya dikabarkan Ustaz ABB akan dibebaskan.

Menanggapi sikap Australia, Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan bahwa permintaan Australia merupakan bentuk intervensi terhadap kedaulatan NKRI.

“Sikap Pemerintah Australia paranoid, sudah mencoba intervensi kadaulatan hukum negara Indonesia. Harusnya mereka tau diri, bukan sebaliknya menunjukkan arogansi,” kata Harits kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

Menurut pengamat keamanan nasional ini, kondisi keamanan dalam negeri Indonesia termasuk kebijakan keamanan merupakan hak pemerintah Indonesia yang tidak dapat diintervensi asing.

Indonesia Diminta Tegas Tolak Permintaan Australia Soal Ustaz ABB

“Soal ustad ABB saya kira Indonesialah yang paling tau kondisi segala sesuatunya bukan negara Australia,” katanya.

Karenanya ia berharap pemerintah Indonesia tak terpengaruh oleh tekanan dan intervensi asing tersebut.

Sebelumnya, dilansir Republika.co.id, KementerianLuar Negeri Australia menyebutkan,”Kami berharap keadilan terhadap terpidana terorisme Baayir diteruskan dan dilakukan sepenuhnya, ia sudah seharusnya tidak diizinkan untuk menghasut orang lain melakukan serangan lainya di masa depan terhadap warga sipil yang tak bersalah.”

Kecam Assad, Ribuan Warga Tasikmalaya Gelar Aksi Solidaritas untuk Ghouta

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Pembantaian umat Islam oleh rezim Suriah pimpinan Bashar Al Assad dan sekutunya di Ghoutah Timur, Suriah kian mendapat kecaman dari umat Islam.

Ribuan umat Islam dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Aktivis dan masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) menggelar aksi solidaritas untuk Ghouta di Tugu Adipura depan Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Jumat (2/3/2018).

Anggota Dewan Pembina Almumtaz KH Aminuddin Bustomi menegaskan, pihaknya mengutuk pembantaian tersebut.

“Mana suara presiden untuk saudara kita yang sedang dibantai di Ghoutah Timur sana, demikian juga PBB yang tak bergeming. Oleh karena itu Tasik memulainya, dari Tasik untuk Suriah,” tegas KH Aminudin dalam orasinya.

Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas menyelesaikan tragedi kemanusiaan tersebut. Hal itu, kata dia, sebagai amanah pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan.

“Indonesia harus menjadi yang terdepan, tidak hanya sebatas memutuskan hubungan diplomatik, tapi turunkann pasukan-pasukan khusus ke sana, Densus 88 ditambah Densus 99,” paparnya.

“Tuntutan kami, hentikan pembantaian saudara-saudara kami di Suriah,” sambung Ketua DKM Masjid Agung Kota Tasikmalaya ini.

Aksi solidaritas bertajuk Save Ghoutah itu dimulai dengan orasi-orasi dari perwakilan ormas dan elemen umat dilanjutkan dengan longmarch mengitari pusat Kota Tasikmalaya.

Hingga saat ini, pembantaian di Ghoutah oleh rezim Syiah Bashar Assad dan sekutunya dengan menggunakan serangan udara masih berlangsung.

Serangan itu telah menewaskan 500 lebih wagra Ghoutah Timur yang kebanyakan anak-anak dan wanita.

400.000 Warga Ghoutah Timur juga dikepung oleh blokade militer rezim. Sebagian pengamat mengatakan, Ghoutah adalah neraka di bumi.

 

Ada Orang Bilang Jangan Bawa Agama ke Politik, Ini Jawaban Wasekjen MUI

KARANGANYAR (Jurnalislam.com) – Forum Umat Islam Tawangmangu (FUIT) dan Yayasan Sedekah Merem Community (YSMC) sukses menggelar Tabligh Akbar yang menghadirkan Wakil Sekjen MUI KH Tengku Zulkarnain.

Tabligh Akbar yang bertajuk “Peran Umat Islam dalam Kancah Politik di Indonesia ini” dihadiri lebih dari 3000 jamaah hingga memenuhi Gedung Serbaguna Sepanjang Tawangmangu Karanganyar, Rabu (28/2/2018).

Dalam paparannya, KH Tengku Zulkarnain mengingatkan hadirin bahwa agama Islam mengatur seluruh sendi kehidupan, mulai yang paling kecil hingga hal-hal yang besar.

Bahkan, katanya, syariat Islam telah sempurna mengatur segala urusan.“Agama Islam itu Sudah dicontohkan oleh Rosululloh, dan jangan sampai kita laksanakan sesuka diri kita,”katanya.

Karenanya, ia agak heran ketika ada orang-orang yang tidak mengerti Islam namun malah berkata jangan membawa-bawa agama dalam politik. KH Tengku Zulkarnaen tentu tak sependapat dengan ungkapan tersebut.

“Lho..ndak begitu… Islam itu, jangankan kehidupan bernegara, masuk WC aja sudah diatur oleh agama ini,” katanya.

Lebih lanjut ustaz Tengku Zulkarnain mengatakan bahwa dalam beragama Islam tidak boleh hanya selera kita, dan tentunya harus sesuai dengan sunnah Nabi.

“Kalau seandainya agama ini sesuai dengan Selera kita maka ketika bapak atau ibu kita meninggal maka akan kita mandikan dengan Coca-cola,”pungkasnya.