Penulis: Deddy Purwanto

Terkait Idlib, PBB Mohon Turki dan Rusia Berdialog

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Utusan khusus PBB untuk Suriah desak para pemimpin Rusia dan Turki pada hari Selasa (4/9/3028) untuk berdialog guna menghasilkan solusi bagi Idlib Suriah.

“Kepada Presiden [Vladimir] Putin dan Presiden [Recep Tayyip] Erdogan, Anda adalah orang-orang, yang sebenarnya mampu berbicara satu sama lain, melakukan percakapan telepon, mengatur formula guna menemukan akhir dari bahaya mengerikan itu untuk tidak menjadi yang terburuk,” kata Staffan de Mistura pada konferensi pers di Kantor PBB di Jenewa.

“[sebuah] percakapan telepon antara Anda berdua akan membuat perbedaan besar bahkan melebihi Teheran,” tambahnya, lansir Anadolu Agency.

Pembicaraan tentang Suriah di ibukota Iran akan diadakan 7 September antara Iran, Rusia dan Turki.

Baca juga: 

De Mistura mengatakan situasi di Idlib harus dievaluasi secara hati-hati dalam hal politik dan militer dan solusi berkelanjutan bukan tidak mungkin karena pertemuan empat mata Erdogan dan Putin akan efektif.

“Di masa lalu sering terjadi upaya menemukan solusi yang masuk akal, logis, dan tidak dramatis. Itulah mengapa saya mendesak mereka [untuk berbicara],” katanya.

Prioritas dalam Idlib adalah untuk melindungi warga sipil, yaitu wanita, pria, guru, staf medis, insinyur, menurut de Mistura, karena anak-anak telah terperangkap dalam hal yang tidak diketahui.

Baca juga: 

Sebelumnya di hari Selasa, de Mistura mengadakan konferensi pers di Jenewa, di mana dia mengatakan PBB khawatir tentang kemungkinan operasi militer di Idlib oleh rezim Syiah Assad dan pendukungnya.

Penduduk sipil di provinsi Idlib di barat laut Suriah, khawatir akan kemungkinan serangan oleh rezim Syiah dan sekutu-sekutunya, dan mengharapkan Turki untuk memastikan keamanan kawasan itu.

Warga mendesak Turki untuk meningkatkan jumlah titik pengamatan di daerah itu dengan maksud melindungi warga sipil dari serangan yang mereka yakini sudah dekat.

Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib adalah rumah bagi lebih dari 3 juta warga Suriah, banyak di antaranya melarikan diri dari kota-kota lain setelah serangan oleh pasukan rezim Nushairiyah.

Pada bulan Mei, Idlib ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – sebagai bagian dari pembicaraan perdamaian yang masih berlangsung di ibukota Kazakhstan Astana.

Rusia Bombardir Idlib, Warga Sipil Desak Turki Tingkatkan Keamanan

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Warga sipil yang tinggal di provinsi Idlib di barat laut Suriah, yang khawatir akan kemungkinan serangan oleh rezim Syiah Nushairiyah Assad dan sekutu-sekutunya, mengharapkan Turki memastikan keamanan kawasan itu.

Penduduk Idlib mendesak Turki untuk meningkatkan jumlah titik pengamatan di daerah itu demi melindungi warga sipil dari serangan yang mereka yakini sudah dekat.

Berbicara kepada Anadolu Agency pada hari Selasa (4/9/2018), penduduk Idlib, Abdurrahman – yang menolak memberikan nama belakangnya karena alasan keamanan – mengatakan serangan besar oleh rezim kemungkinan akan mendorong keluarnya pengungsi baru.

“Tapi menurut saya oposisi di Idlib, yang menolak untuk berdamai dengan rezim, akan mampu mengusir setiap serangan seperti itu,” katanya.

Baca juga: 

“Saya berharap Turki memberi mereka dukungan yang memadai dalam hal ini,” tambahnya.

Ahmad Allush, warga sipil lain dari Idlib, mengatakan serangan besar oleh rezim dan sekutunya akan mendorong sejumlah pengungsi untuk melarikan diri ke Turki.

“Situasinya serius. Beberapa orang di kawasan itu menolak untuk berdamai dengan rezim,” katanya.

“Saya berharap Turki akan membantu Idlib menjadi kota perdamaian dan keamanan tanpa konflik bersenjata,” tambahnya.

Saed Saed, penduduk lokal lainnya, mengatakan oposisi akan dipaksa membalas jika pasukan rezim menyerang Idlib.

“Saya tidak berpikir rezim akan menyerang wilayah itu karena 1.000 pejuang sedang menunggu mereka,” katanya.

Baca juga: 

“Namun, saya berharap Turki akan mendirikan pos pengamatan baru untuk mengakhiri pemboman Hama utara dan membantu dewan sipil lokal dengan memasuki wilayah seperti yang terjadi di Afrin dan Jarabulus,” tambahnya.

Ali Hajji, yang baru-baru ini melarikan diri ke Hama utara dan mengambil tempat perlindungan di Idlib, menekankan pentingnya strategis kawasan itu bagi Turki.

“Jika rezim berhasil mengusai Idlib, penyeberangan perbatasan Bab al-Hawa, Afrin dan Jarabulus, maka mereka akan menyerahkan daerah tersebut kepada kelompok teroris PKK,” katanya, mendesak Turki untuk mengatur lebih banyak pos pengamatan untuk mencegah kemungkinan semacam itu.

Baca juga:  Analisis: Turki Perhitungkan Kekuatan Hayat Tahrir al Sham di Idlib

Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib adalah rumah bagi lebih dari tiga juta warga Suriah, banyak di antaranya melarikan diri dari kota-kota lain menyusul serangan sebelumnya oleh pasukan rezim Syiah Assad.

Pada bulan Mei, Idlib ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – sebagai bagian dari pembicaraan perdamaian yang masih berlangsung di ibukota Kazakhstan Astana.

Jet-jet Tempur Rusia Mulai Gempur Warga Sipil di Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Pesawat tempur Rusia pada hari Selasa (4/9/2018) terus menyerang sasaran sipil dan oposisi di provinsi barat laut Idlib di Suriah.

Menurut sumber lokal, pesawat tempur Rusia menargetkan daerah pemukiman di kota Idlib barat, Jisr al-Shughur dan distrik Basanqul, Ghani, Innab, dan Sirmaniyah.

Mereka juga dilaporkan melakukan serangan di wilayah utara Hama, Zayzun.

Sumber-sumber oposisi Suriah mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pesawat tempur militer Rusia – terbang keluar dari pangkalan udara Hmeimim – telah melakukan sedikitnya 20 serangan terpisah dalam beberapa hari terakhir.

Mustafa Haj Yusuf, seorang pejabat pertahanan sipil di Ildib, mengatakan serangan Rusia telah menewaskan sembilan warga sipil – termasuk lima anak – di Jisr al-Shughur, serta menyebabkan sedikitnya 20 orang lainnya terluka.

Baca juga: 

Pada hari Senin, Presiden AS Donald Trump memperingatkan kemungkinan serangan terhadap Idlib oleh rezim Assad, mendesak Iran dan Rusia untuk tidak mengambil bagian dalam serangan itu, yang katanya akan menjadi “kesalahan kemanusiaan besar”.

Trump tweeted: “Presiden Bashar al-Assad dari Suriah tidak boleh sembarangan menyerang provinsi Idlib. Orang-orang Rusia dan Iran akan membuat kesalahan kemanusiaan besar jika mengambil bagian dalam potensi tragedi kemanusiaan ini.”

Pada hari Selasa AS mengatakan bahwa mereka “memantau dengan cermat” situasi di Idlib, mencatat “jutaan warga sipil tak berdosa berada di bawah ancaman serangan rezim Assad yang akan segera terjadi, yang didukung oleh Rusia dan Iran.”

“Kami tetap berpendirian bahwa jika Presiden Bashar al-Assad memilih untuk menggunakan senjata kimia lagi, Amerika Serikat dan sekutu kami akan merespon dengan cepat dan tepat,” kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders dalam sebuah pernyataan.

Dia mengatakan Washington dan sekutunya akan terus mencari “solusi diplomatik abadi untuk menyelesaikan perang di Suriah.”

Sebagai tanggapan atas tweet Trump, juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka “perlu mengatasi masalah” di Idlib, yang sekarang mewakili kubu oposisi terakhir Suriah.

Baca juga: 

Situasi saat ini di Idlib, dia menambahkan, “tetap menjadi perhatian khusus untuk Moskow, Damaskus, Ankara dan Teheran”.

Peskov melanjutkan dengan menegaskan bahwa “jihadis” telah menyerang pangkalan militer Rusia di wilayah itu dengan pesawat tak berawak, menyiratkan apa yang ia gambarkan sebagai “ancaman signifikan”.

Awal tahun ini, Idlib secara resmi ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.

Namun demikian, selama dua bulan terakhir, provinsi ini tetap menjadi target serangan udara yang sering dilakukan oleh Rusia dan rezim Syiah Nushairiyah Assad.

Diduga Ingin Menikam, Seorang Pemuda Palestina Ditembak Mati Pasukan Zionis

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pasukan penjajah Israel telah menembak mati seorang pria Palestina setelah ia diduga mencoba menikam seorang tentara di sebuah pos pemeriksaan dekat pintu masuk pemukiman ilegal di kota Hebron, Tepi Barat yang diduduki, menurut militer Israel.

Kementerian kesehatan Palestina menegaskan bahwa Wael Abdulfattah al-Jaabari yang berusia 28 tahun meninggal pada hari Senin (3/9/2018) pintu masuk Kiryat Arba, sebuah pemukiman illegal zionis Yahudi di pinggiran timur Hebron, kota terpadat di Tepi Barat, lansir Aljazeera.

Tidak ada orang Israel yang terluka.

Sebuah ambulans Bulan Sabit Merah Palestina (Palestinian Red Crescent) dicegat oleh tentara Israel yang memblokir daerah itu sehingga tidak bisa mencapai tempat kejadian, media setempat melaporkan.

Baca juga: 

Kiryat Arba adalah rumah bagi ratusan pemukim illegal Yahudi yang tinggal dengan penjagaan ketat tentara dan berada di antara beberapa ratus ribu orang Palestina.

Pemukiman dianggap ilegal menurut hukum internasional dan merupakan titik pelik utama bagi upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.

“Seorang penyerang Palestina mendekati seorang pasukan keamanan Israel yang menyeberang dekat Kiryat Arba … dengan pisau di tangannya. Sebagai tanggapan, pasukan IDF menetralkan (membunuh) si penyerang,” klaim militer Israel dalam sebuah pernyataan.

Video dari tempat kejadian yang beredar di media berita lokal dan media sosial menunjukkan al-Jaabari terbaring di lantai, tubuhnya berlumuran darah dan dikelilingi oleh tentara dan pemukim  Israel.

Baca juga: 

Satu video beredar, menunjukkan pasukan Israel membungkus tubuh pria berusia 28-tahun tersebut dengan kantong plastik hitam.

Menurut saksi, jenazahnya kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan militer yang meninggalkan lokasi itu ke lokasi yang tidak diketahui, lapor kantor berita Maan.

Al-Jaabari selamat oleh istri dan dua anaknya, yang rumahnya dilaporkan terletak sekitar 15 meter dari pintu masuk permukiman.

Baca juga: 

Sejumlah kelompok hak asasi manusia lokal dan internasional telah menyuarakan keprihatinan mereka bahwa pasukan penjajah Israel telah menerapkan kebijakan “tembak-untuk-membunuh” ketika menghadapi warga Palestina.

Polisi Israel melonggarkan peraturan tembak ditempat pada bulan Desember 2015, mengizinkan tentara untuk melepaskan tembakan dengan peluru tajam, terhadap para pelempar batu atau bom molotov sebagai pilihan awal, tanpa harus menggunakan senjata yang tidak mematikan terlebih dahulu.

Bongkar Pembantaian Muslim Rohingya, Wartawan Reuter Ini Divonis 7 Tahun Penjara

Redaktur: Deddy Purwanto

YANGON (Jurnalislam.com) – Pengadilan Myanmar pada hari Senin (3/9/2018) memvonis dua wartawan kantor berita Reuters tujuh tahun penjara karena penyelidikan atas pembunuhan warga Muslim Rohingya yang dilakukan oleh polisi dan tentara Myanmar.

Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28, dituduh melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi, yang menetapkan hukuman maksimal 14 tahun penjara selama investigasi atas pembunuhan 10 pria Rohingya di negara bagian Rakhine barat.

Hakim Ye Lwin dari Pengadilan Distrik Utara di Yangon mengatakan, setiap jurnalis dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena mereka dinyatakan bersalah mendapatkan dan memiliki dokumen rahasia yang mungkin ditransfer ke kelompok-kelompok pemberontak yang berperang melawan pemerintah.

Baca juga:

Wa Lone mengatakan keputusan itu tidak adil.

“Kami tidak melakukan kesalahan apa pun, dan kami tidak takut. Kami masih percaya pada demokrasi dan kebebasan berbicara,” kata Wa Lone, lansir Anadolu Agency.

“Kami akan berjuang untuk keadilan sampai akhir,” katanya.

Pengacara pembela Than Zaw Aung mengatakan keputusan itu tidak adil. “Kami akan melakukan semua upaya secara hukum.”

Kedutaan Amerika Serikat, setelah putusan bersalah, menyerukan kepada Myanmar agar segera membebaskan para wartawan, dengan mengatakan itu adalah “kemunduran besar” bagi Pemerintah Myanmar yang menyatakan bahwa tujuan negara mereka adalah untuk memperluas kebebasan demokratis.

Baca juga: 

“Cacat yang jelas dalam kasus ini menimbulkan keprihatinan serius tentang aturan hukum dan independensi peradilan di Myanmar,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Perancis juga mengecam hukuman tersebut dan menegaskan kembali seruannya untuk pembebasan dua jurnalis yang dipenjara, serta memungkinkan akses bebas media di Rakhine.

“Perancis menegaskan kembali komitmennya yang terus-menerus terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, dan penghormatan atas kebebasan ini merupakan landasan masyarakat demokrasi,” kata Kementerian Luar Negeri Perancis dalam sebuah pernyataan.

Jerman dengan tajam mengkritik keputusan pengadilan, dengan Komisaris Hak Asasi Manusia pemerintah Baerbel Kofler mengatakan bahwa itu adalah “pukulan serius” yang menekan kebebasan di Myanmar.

“Kedua wartawan itu dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan berdasarkan hukum dari era kolonial. Mereka tidak melakukan apa pun selain mengejar kebenaran di Rakhine (negara bagian),” katanya dalam sebuah pernyataan.

Keputusan itu juga mengundang kecaman dari kelompok-kelompok hak asasi lokal dan internasional.

Human Rights Watch yang bermarkas di New York mengatakan hukuman itu menandai “kemunduran baru untuk kebebasan pers dan kemunduran lebih lanjut untuk hak-hak” di bawah pemerintah yang dipimpin oleh Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, yang dituduh gagal menghentikan kekejaman militer pada Muslim Rohingya.

“Hukuman berat terhadap wartawan Reuters menunjukkan kesediaan pengadilan Myanmar untuk memberangus mereka yang melaporkan kekejaman militer,” kata direktur HRW Asia Brad Adams.

Setelah penangkapan mereka, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo ditahan tanpa komunikasi selama dua pekan, dimana mereka dilarang tidur dan dipaksa berlutut selama berjam-jam selama interogasi, menurut para wartawan dan pengacara mereka.

Baca juga: Laporan Terbaru: 24.000 Muslim Rohingya Dibunuh Pasukan Myanmar

“Hukuman ini tidak akan menyembunyikan kengerian yang dialami Rohingya dari dunia,” kata Adams.

“Mereka hanya mengungkapkan keadaan bebas berbicara di negara dan kebutuhan tindakan internasional yang mendesak untuk membebaskan jurnalis ini.”

Reporters Without Borders (RSF) juga mengutuk keputusan itu dan menegaskan kembali seruannya untuk segera membebaskan para wartawan.

“Hukuman bagi Kyaw Soe Oo dan Wa Lone adalah pukulan berat yang menekan kebebasan di Myanmar,” kata Sekretaris Jenderal RSF Christophe Deloire dalam sebuah pernyataan.

“Karena sistem peradilan dengan jelas mengikuti perintah dalam kasus ini, kami meminta pejabat paling senior di negara itu, dimulai dengan pemimpin pemerintah Aung San Suu Kyi, untuk membebaskan para jurnalis ini, yang kejahatannya adalah hanya karena mereka melakukan tugasnya. Setelah tuntutan yang menggelikan, putusan keterlaluan ini jelas mempertanyakan transisi Myanmar ke arah demokrasi, ”tambahnya.

Jaringan Hak Asasi Manusia Burma (Burma Human Rights Network-BHRN) yang berbasis di London juga mengutuk hukuman bagi kedua jurnalis Reuters tersebut, mengatakan bahwa itu menandakan “kegagalan lain administrasi the National League for Democracy untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan pers di Burma.”

“… dan sangat kontras dengan impunitas yang dinikmati oleh militer atas kejahatan yang diekspos oleh para wartawan ini,” pernyataan yang diterbitkan Senin itu menambahkan.

Jerman Ajak Masyarakat Dunia Cegah Bencana Kemanusiaan di Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

BERLIN (Jurnalislam.com) – Jerman mendesak masyarakat internasional untuk bertindak melawan bencana kemanusiaan di provinsi Idlib di Suriah di tengah laporan tentang potensi serangan militer oleh pasukan rezim Syiah Nushairiyah Assad.

“Kami akan melakukan segalanya untuk mencegah bencana kemanusiaan di Idlib,” Menteri Luar Negeri Heiko Maas mengatakan pada konferensi pers di Berlin pada hari Senin (3/9/2018), Anadolu Agency melaporkan.

Menlu Jerman, Negeri Heiko Maas
Menlu Jerman, Negeri Heiko Maas

Baca juga: 

“Ini akan menjadi salah satu topik utama selama kunjungan saya ke Turki pada hari Rabu dan Kamis,” tambahnya.

Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib adalah rumah bagi lebih dari 3 juta orang Suriah, banyak di antaranya melarikan diri dari kota-kota lain yang diserang oleh pasukan rezim Assad.

Baca juga: 

“Kami telah menyaksikan kebrutalan rezim Assad di masa lalu … itu adalah situasi yang sangat, sangat serius,” kata Maas.

Dia juga memperingatkan bahwa eskalasi militer akan sangat merusak upaya yang sedang berlangsung untuk solusi politik atas perang saudara tujuh tahun di Suriah.

Pejuang Idlib, Hayat Tahrir al Sham
Pejuang Idlib, Hayat Tahrir al Sham

Erdogan Ajak Perdagangan Dunia Tidak Ketergantungan pada Dolar AS

Redaktur: Deddy Purwanto

TURKI (Jurnalislam.com) – Ketergantungan perdagangan internasional pada dolar AS harus diturunkan karena menjadi kendala bagi Turki, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Senin (3/9/2018).

“Kami mengusulkan untuk memperdagangkan mata uang kami sendiri daripada dolar AS,” kata Erdogan pada KTT Dewan Turki ke-6 di Pusat Kebudayaan Rukh Ordo di Kyrgyzstan, lansir Anadolu Agency.

Pemimpin Turki itu mengatakan Turki dan negara-negara sahabatnya tidak boleh menunda memerangi Organisasi Teror Fetullah (FETO).

FETO dan pemimpinnya di AS, Fetullah Gulen mengatur kudeta yang kalah pada 15 Juli 2016, yang menyebabkan 251 orang menjadi martir dan hampir 2.200 orang terluka.

Baca juga: 

Ankara juga mengatakan FETO berada di belakang operasi jangka panjang untuk menggulingkan negara melalui infiltrasi institusi Turki, khususnya militer, polisi, dan peradilan.

Erdogan menambahkan bahwa organisasi teroris itu juga telah membentuk struktur organisasi dengan mendirikan institusi pendidikan di seluruh dunia dan juga di Turki.

KTT ini diselenggarakan oleh Presiden Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov di Pusat Kebudayaan Rukh Ordo.

Selain presiden Turki, Azerbaijan, Kazakhstan, dan Uzbekistan, perdana menteri Hongaria juga berpartisipasi dalam acara ini sebagai pengamat.

17 Tahun Perang Lawan Taliban Gak Kelar-kelar, Komando Pasukan AS dan NATO Diganti

Redaktur: Deddy Purwanto

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Jenderal Angkatan Darat Scott Miller telah mengambil alih komando pasukan AS dan NATO di Afghanistan, dan tiba bersamaan dengan ketika Washington menghadapi pertanyaan yang berkembang mengenai strategi untuk memohan pada Taliban mengadakan pembicaraan guna mengakhiri konflik 17 tahun.

Miller, mantan komandan Komando Operasi Khusus Gabungan militer AS, mengambil alih pimpinan pada saat bercampurnya harapan dan ketakutan di kalangan pemerintah yang didukung Barat di Kabul.

“Untuk menjadi sukses, kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan musuh dan lingkungan,” kata Miller pada hari Ahad (2/9/2019) saat upacara pergantian komando di markas besar Misi Resolute Support pimpinan NATO di Kabul, lansir Aljazeera.

“Tidak ada tempat untuk status quo. Kita tidak bisa berpuas diri.”

Baca juga: Paktika

AS kini memasuki satu tahun dalam strategi untuk meningkatkan tekanan terhadap Taliban dengan meningkatkan serangan udara dan mengirim ribuan pasukan lagi untuk melatih dan memotivasi pasukan Afghanistan, tetapi tanda-tanda keberhasilan yang jelas sejauh ini terbukti masih sulit diharapkan.

Korban sipil semakin meningkat hingga bisa mencapai rekor, juga terjadi serangan berulang di kota-kota besar seperti Kabul dan Jalalabad, dan, walaupun Taliban belum berhasil mengambil pusat kota besar, mereka mengendalikan wilayah besar pedesaan.

Pada bulan Juni, laporan oleh inspektur jenderal Pentagon menawarkan pandangan suram, mengatakan ada sedikit bukti yang tersedia secara publik bahwa “tindakan untuk meningkatkan tekanan pada Taliban memiliki dampak yang signifikan”.

Sementara itu pasukan Afghanistan kekurangan tenaga kronis karena korban besar dan desersi tingkat tinggi, dan terus menghadapi masalah dengan organisasi dan logistik yang telah lama menghambat efektivitas mereka.

Baca juga: 

Harapan akan sebuah terobosan dalam mencapai pembicaraan damai kembali bangkit oleh gencatan senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya selama hari raya Idul Fitri pada bulan Juni tetapi optimisme berbalik oleh serangan dramatis para pejuang di kota Ghazni bulan lalu.

“Saya percaya bahwa beberapa Taliban menginginkan perdamaian juga tetapi mereka didorong untuk terus berjuang,” Jenderal John Nicholson, seorang komandan, mengatakan pada upacara tersebut.

“Sudah saatnya perang di Afghanistan ini berakhir,” katanya.

Pejuang Taliban
Pejuang Taliban Afghanistan

Pakistan Bantah Klaim AS Kasih Bantuan Perang Melawan Terorisme

Redaktur: Deddy Purwanto

ISLAMABAD (Jurnalislam.com) – Islamabad pada hari Ahad (2/9/2018) membantah klaim AS bahwa AS telah membatalkan bantuan ke Pakistan.

Sebelumnya pada hari Ahad, media AS dan Pakistan melaporkan bahwa Pentagon telah memutuskan untuk membatalkan $ 300 juta bantuan kepada Pakistan atas dugaan kegagalan Pakistan untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok bersenjata, lansir Anadolu Agency.

“Tidak ada bantuan yang Pentagon putuskan untuk dibatalkan tetapi semua itu adalah uang kami yang kami habiskan dari sumber daya kami sendiri dan sekarang Washington harus menggantinya,” Qureshi menjelaskan.

“Pakistan telah mengorbankan ribuan nyawa dan menghabiskan uang dalam jumlah besar dari sumber daya mereka sendiri melawan terorisme dan sekarang AS harus mengganti jumlah itu di bawah Dana Dukungan Koalisi (the Coalition Support Fund),” Shah Mehmood Qureshi, menteri luar negeri Pakistan mengatakan kepada para wartawan di ibukota Islamabad.

Baca juga: 

Menteri luar negeri menambahkan bahwa dia akan membawa masalah ini dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo selama kunjungannya ke Islamabad pada 5 September.

“Saat ini hubungan antara Pakistan dan AS ditangguhkan tetapi kami akan berusaha meningkatkan hubungan antara Islamabad dan Washington selama kunjungan Sekretaris Pompeo ke Islamabad,” kata Qureshi.

Baca juga: 

Hubungan antara dua sekutu dalam perang melawan terorisme itu telah memburuk sejak Januari tahun lalu, setelah Presiden AS Donald Trump mengambil alih jabatan, terutama karena benturan kepentingan di Afghanistan yang dilanda perang.

Washington menuduh Islamabad menyediakan tempat persembunyian yang aman bagi jaringan Haqqani yang kuat, yang disalahkan atas sejumlah serangan terhadap pasukan asing di Afghanistan.

Namun, Pakistan membantah tuduhan itu dan mengatakan mereka perlu pengakuan atas pengorbanannya dalam perang melawan teror.

Bangladesh: Myanmar Mengulur-ngulur Proses Pengembalian Warga Rohingya

Redaktur: Deddy Purwanto

DHAKA (Jurnalislam.com) – Perdana menteri Bangladesh Sheikh Hasina pada hari Ahad (2/9/2018) mengatakan Myanmar menunda proses pengembalian warga Rohingya tanpa alasan khusus.

“Ketika kami berbicara, Myanmar selalu mengatakan siap untuk mengambil kembali warga negaranya […]. Tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka mengatakannya, tetapi tidak melakukan [yang mereka katakan] itu,” katanya pada konferensi pers yang diadakan di Dhaka setelah kunjungan dua hari ke Nepal untuk menghadiri KTT BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation), blok ekonomi tujuh negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, lansir Anadolu Agency.

Hasina mengatakan masalah Rohingya tidak dibahas pada acara itu tetapi dia telah bertemu Presiden Myanmar Win Myint di KTT tersebut.

“Dia mengakui perjanjian yang kami tandatangani. Myanmar mengatakan mereka siap untuk mengambil kembali warga negara mereka,” kata Hasina.

Baca juga: 

Desember lalu, Bangladesh dan Myanmar menandatangani perjanjian untuk memulangkan Rohingya tetapi prosesnya belum dimulai.

Perdana menteri Bangladesh Sheikh Hasina
Perdana menteri Bangladesh Sheikh Hasina

Dalam laporannya, badan pengungsi UNHCR mengatakan hampir 170.000 orang Rohingya kemungkinan melarikan diri dari Myanmar pada tahun 2012 saja.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (the Ontario International Development Agency OIDA).

Dalam laporan baru-baru ini, Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terungkap (Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience), OIDA melaporkan peningkatan perkiraan jumlah Rohingya yang terbunuh menjadi 23.962 (± 881) dari laporan Doctors Without Borders yang berjumlah 9.400.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga ditembaki dengan senjata api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, menambahkan bahwa 17.718 (± 780) wanita dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar. Lebih dari 115.000 rumah Rohingya juga dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.

Baca juga: 

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan brutal terhadap komunitas Muslim minoritas.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kaum Muslim yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan, pembakaran  – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, mutilasi dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut bisa dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan.